Read bulletinCK_agus10.pdf text version

Liputan KHuSuS Jalur Cepat Mencapai MDGs Bersama PAMSIMAS 12

inFO baru 2 Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Dalam RUU Perumahan dan Permukiman 19

Cipta Karya DuKung Sarana Dan praSarana DeSa WiSata Cibatutiga

Edisi 08/Tahun VIII/Agustus 2010

Menghindari Pemborosan Investasi Pembangunan dengan

SPPIP

daftar isi

AGUSTUS 2010

Berita Utama

4

http://ciptakarya.pu.go.id

Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) Hindari Pemborosan Investasi Pembangunan SPPIP Mengarahkan Pembangunan Kota (Kasus Empat Kabupaten/Kota di Jawa Timur) Penataan Permukiman Pesisir di Kaki Jembatan Suramadu

Pelindung Budi Yuwono P Penanggung Jawab Danny Sutjiono Dewan Redaksi Antonius Budiono, Tamin M. Zakaria Amin, Susmono, Guratno Hartono, Joessair Lubis, Budi Hidayat Pemimpin Redaksi Dwityo A. Soeranto, Sudarwanto Penyunting dan Penyelaras Naskah T.M. Hasan, Bukhori Bagian Produksi Djoko Karsono, Emah Sadjimah, Radja Mulana MP. Sibuea, Djati Waluyo Widodo, Aulia UI Fikri, Indah Raftiarty Bagian Administrasi & Distribusi Sri Murni Edi K, Ilham Muhargiady, Doddy Krispatmadi, A. Sihombing, Ahmad Gunawan, Didik Saukat Fuadi, Harni Widayanti, Deva Kurniawan, Mitha Aprini, Nurfhatiah Kontributor Panani Kesai, Rina Agustin Indriani, Nieke Nindyaputri, Hadi Sucahyono, Amiruddin, Handy B. Legowo, Endang Setyaningrum, Syamsul Hadi, Didiet. A. Akhdiat, Muhammad Abid, Siti Bellafolijani, Djoko Mursito, Ade Syaeful Rahman, Th. Srimulyatini Respati,Alex A.Chalik, Bambang Purwanto, Edward Abdurahman, Alfin B. Setiawan, Deddy Sumantri, M. Yasin Kurdi, Lini Tambajong Alamat Redaksi Jl. Patimura No. 20, Kebayoran Baru 12110 Telp/Fax. 021-72796578 Email [email protected]

Redaksi menerima artikel, berita, karikatur yang terkait bidang cipta karya dan disertai gambar/foto serta identitas penulis. Naskah ditulis maksimal 5 halaman A4, Arial 12. Naskah yang dimuat akan mendapat insentif.

7

9

Liputan Khusus

12 Jalur Cepat Mencapai

MDGs Bersama PAMSIMAS

Info Baru

16 Permukiman Vertikal untuk

Perdesaan Pulau Jawa

9

19 Keterpaduan Pembangunan 23 Cipta Karya Dukung Sarana

dan Prasarana Desa Wisata Cibatutiga

Infrastruktur Dalam RUU Perumahan dan Permukiman

Inovasi

23 GPS dalam Pembangunan

Bidang Cipta Karya

16 28

Gema RPIJM

28 SPPIP Memperkuat

Dokumen RPIJM

Resensi

29 Rencana Strategis Direktorat

Jenderal Cipta Karya 2010-2014

editorial

Perencanaan Pembangunan Daerah Milik Siapa?

Foto Cover :

Foto Udara Kota Banda Aceh

Kita harus berhati-hati mengatakan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di daerah kadang dirampok oleh kepentingan tertentu. Namun, meskipun pahit harus berani diungkapkan. RTRW adalah buku putih Pemerintah Daerah dalam melakukan perencanaan pembangunan yang berbasis tata ruang dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya karena ada kekhawatiran tentang kondisi lingkungan sekarang dan masa depan. Kepentingan ekonomi biasanya menjadi raja. Atas kepentingan tertentu, suatu kawasan yang mestinya menjadi wajib dikonservasi bahkan dilestarikan, akhirnya dijual kepada kapitalisme karena buntut gejolak politik. Seorang kepada daerah, sudah bukan menjadi rahasia umum lagi, harus mengeluarkan dana yang besar. Dengan embel-embel mendanai pencalonan bakal kepala daerah tersebut, swasta pun meminta `gain' berupa sebuah keputusan seorang kepala daerah yang merugikan masyarakat dan lingkungannya. Itu dari yang besar, dan yang secara sadar dilakukan. Kini kita tengok yang terkadang secara tidak sadar, dan dilakukan oleh masyarakat awam dan berefek langsung pada pelaksanaan pembangunan. Sudah menyita waktu berlarut-larut, dari mulai survey, penetapan lokasi, desain, penyiapan lahan, hingga mendapat restu AMDAL, namun ada saja pihak-pihak, baik dari dalam maupun luar yang mencoba mengambil keuntungan dengan memanfaatkan properti berupa kemiskinan, pendidikan, dll. Contoh kecil saja, pembangunan boezem dan pengeruk sampah (trash rack) sungai di kawasan Morokrembangan Surabaya. Secara eksisting, padatnya permukiman penduduk memang menyulitkan. Ditambah lagi dengan teror terhadap alat-alat berat yang masuk kawasan ini untuk membawa sampah. Ada pula yang dengan sengaja mematikan motor pengeruk sampah agar sampah tetap menumpuk tidak terkeruk agar bisa mereka ambil, mereka bisa kita sebut pemulung sampah di sungai. Masih banyak karut marut perencanaan pembangunan di daerah yang implementasinya belum sesuai harapan. Lalu pertanyannya, perencanaan pembangunan daerah yang banyak tertuang dalam ribuan lembar dokumen itu milik siapa? Karena masih banyak yang harus dibenahi oleh kepala daerah selain memenuhi janji politiknya pada segelintir pengusaha. Sebut saja tingkat pengangguran yang tinggi, tingkat pendapatan rendah atau kurangnya peluang investasi terkait erat dengan berbagai masalah fisik dan sosial, termasuk tingkat kesehatan yang rendah dan kaena kondisi prasarana permukimannya yang rendah, ketidakmampuan dalam infrastruktur fisik (misalnya, pasokan air, pembuangan limbah, fasilitas transportasi), polusi lingkungan, dan kekurangan dalam pendidikan, jasa rekreasi dan sosial. Sebuah program pembangunan daerah direncanakan biasanya mencoba untuk mendudukkan permasalahan tersebut secara komprehensif. Namum banyaknya peraturan yang tumpang tindih dan memerlukan koordinasi semua pihak pun kadang menyulitkan implementasinya. Karena itu perlu strategi untuk mensinkronkan banyaknya perencanaan pembangunan, khususnya bidang permukiman yang dimiliki oleh daerah. Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum menjawab hal ini dengan memfasiltasi penyusunan Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) sebagai sinkronisasi kebijakan perencanaan dan pembangunan perkotaan yang telah dimiliki oleh pemerintah kota/ kabupaten. SPPIP dituangkan sebagai strategi untuk pelaksanaan pembangunan dengan mempertimbangkan sumberdaya dan sumberdana serta `tantangan' yang ada. Selamat membaca dan berkarya!

.....Suara Anda

Lowongan dan mutasi di Dirjen Cipta Karya

Nama Saya Dede Kosri Mafazan, ST. Saya PNS di Dinas Pekerjaan Umum Kota Sungai Penuh - Jambi. Golongan IIIa, Sarjana S1 Teknik Arsitektur Universitas Mercu Buana - Jakarta. Saya mau menanyakan apakah ada lowongan (Mutasi) di Dirjen Cipta Karya. Kalau ada bagaimana caranya?. Terimakasih Dede Kosri Mafazan, ST-Jambi Kepada Yth. Saudara Dede Kosri Mafazan, ST. Berdasarkan pertanyaan yang Saudara ajukan maka saya berusaha dengan ini menjawabnya : 1. Apakah ada lowongan (Mutasi) di Ditjen. Cipta Karya ? Jawab : Lowongan (Mutasi) ada jika Formasi dibutuhkan. 2. Persyaratannya ? Jawab : Melengkapi persyaratan dapat dilihat pada http://www. pu.go.id/publik/Ind/pengumuman/Ntc_100521141535.pdf Diajukan ke Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya dengan melam piri CV dan persyaratan tadi. Demikian jawaban dari kami, semoga informasi ini dapat berguna buat Saudara. Terima Kasih.

Redaksi menerima saran maupun tanggapan terkait bidang Cipta Karya ke email [email protected] atau saran dan pengaduan di www.pu.go.id

Buletin Cipta Karya - 08/Tahun VIII/Agustus 2010

3

Berita Utama

Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP)

Hindari Pemborosan Investasi Pembangunan

Joerni Makmoerniaty*) Untuk menghindari pemborosan, maka pembangunan perkotaan harus dilakukan berdasarkan perencanaan yang memper timbangkan tata ruang, sumberdaya, dan kemampuan sumber dananya.

(RKAKL) tersebut umumnya sangat menyita waktu, mulai dari menentukan lokasi, kegiatan, biaya, sampai jangka waktu pelaksanaan. Hal ini karena banyaknya usulan dari pemerintah daerah dan usulan lainnya yang tentunya belum terintegrasi satu dengan yang lainnya. Setiap sektor kegiatan mempunyai tumpukan usulan dan hasil `studi' yang akan mengikuti `antrean' untuk mendapatkan alokasi dana pembangunan (APBN). Ironisnya, manfaat hasil pembangunan tersebut masih banyak yang belum dapat menggambarkan secara nyata peran fasilitasi pembangunan infrastruktur Cipta Karya bagi pembangunan kota itu sendiri, sesuai dengan potensi dan kendalanya. Bahkan masih sulit menyatakannya dalam satu ukuran, apakah fasilitasi yang diberikan telah mendorong perkembangan kota ke arah yang sesuai dengan rencana penataan ruangnya? Mampukah mendukung pertumbuhan ekonomi kota serta meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya?

P

Pada setiap pertengahan tahun anggaran pembangunan, kita selalu disibukkan untuk menyusun rencana kerja dan rencana alokasi dana kegiatan pembangunan untuk tahun anggaran berikutnya. Rencana tersebut tidak lain akan dialokasikan pada sebagian kota/kabupaten maupun perdesaan di seluruh propinsi di Indonesia dalam rangka dukungan pemerintah pada pembangunan daerah. Aktivitas penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga

4 Buletin Cipta Karya - 08/Tahun VIII/Agustus 2010

BERITAUTAMA

pelaksanaannya berdasarkan kesepakatan dari semua pemangku kepentingan kota/kabupaten yang bersangkutan. Tanpa adanya strategi pelaksanaan kebijakan pembangunan yang konsisten dan seiring dengan rencana Penataan Ruang Wilayah yang telah disepakati, dikhawatirkan terjadi pembangunan kota yang menggiring perkembangan kota yang tidak sesuai dengan daya dukung dan pola ruang yang ada. Hal ini akan diperburuk dengan terlaksananya investasi pembangunan yang tidak termanfaatkan dan bahkan akan menimbulkan permasalahan baru pada kawasan yang bersangkutan, sehingga akan terjadi in-efisiensi atau pemborosan dana, ruang, waktu, serta sumberdaya yang dimiliki. Mengingat peran kota sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan permukiman bagi warganya, maka infrastruktur perkotaan menjadi salah satu aspek perkotaan yang harus mendapatkan prioritas penanganannya. Hal ini berkaitan dengan laju percepatan pembangunan ekonomi itu sendiri yang diikuti dengan laju percepatan permintaan akan akses pada jaringan pelayanan, serta tuntutan peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama mereka yang bermukim pada kawasan perkotaan dan mereka yang terkena dampak dari denyut ekonomi perkotaan. Untuk itulah, strategi pengembangan permukiman dan infrastruktur perkotaan yang mendukung peran kota tersebut, harus menjadi prioritas pembangunan. Apa yang dimaksud SPPIP? Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) merupakan sinkronisasi kebijakan perencanaan dan pembangunan perkotaan yang telah dimiliki oleh pemerintah kota/kabupaten. SPPIP dituangkan sebagai strategi untuk pelaksanaan pembangunan dengan mempertimbangkan sumberdaya dan sumberdana serta `tantangan' yang ada. Proses penyusunan strategi tersebut harus dapat melibatkan pemahaman semua pemangku kepentingan, serta diketahui oleh warganya, sehingga dapat ditentukan prioritas pelaksanaan yang efisien dan efektif bagi perkembangan kota/ kabupaten itu sendiri, serta mendukung kesejahteraan masyarakatnya. Adapun kebijakan yang dimaksud dalam sinkronisasi tersebut di atas antara lain adalah kebijakan berkaitan dengan rencana tata ruang wilayah, Rencana Program

Buletin Cipta Karya - 08/Tahun VIII/Agustus 2010

Foto Kiri : Kantongkantong permukiman padat di kawasan pusat kota Surabaya Foto Kanan : Kondisi kawasan permukiman, turut menentukan masa depan generasi mendatang

Strategi pembangunan mutlak diperlukan Kota sebagai pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus juga sebagai kawasan permukiman penduduk dengan segala aktivitasnya sangat memerlukan dukungan prasarana dan sarana dasar perkotaan. Pertumbuhan aktivitas ekonomi perkotaan yang ditandai dengan meningkatnya aktivitas pergerakan orang, barang dan jasa keluar maupun masuk kawasan perkotaan tersebut, telah memicu meningkatnya kebutuhan infrastruktur penunjangnya. Permasalahan akan muncul apabila percepatan pertumbuhan aktivitas tersebut tidak diimbangi dengan percepatan penyediaan prasarana dan sarana penunjangnya, sehingga akan terjadi banyak pemborosan, baik dana, waktu, ruang, energi dan sumberdaya lainnya. Keadaan ini terlihat hampir di semua kota di Indonesia, terutama di kota-kota besar, dan seakan-akan menjadi hal biasa bagi perkotaan di Indonesia dan selalu menjadi keluhan/hambatan pembangunan kota. Sesungguhnya keterbatasan kemampuan pemerintah, baik dana maupun sumber daya lainnya, untuk melaksanakan dan mengelola pembangunan perkotaan harus dipandang sebagai `tantangan' yang dimanfaatkan untuk membangkitkan energi positif dalam melaksanakan pembangunan. Semakin meningkat pertumbuhan ekonomi di suatu kota, semakin cepat pula perkembangan fisik ruangnya, bahkan perkembangan tersebut seringkali mengabaikan `tantangan' sumberdaya yang ada. Disinilah pemborosan

tersebut secara tak disadari terjadi, atau bahkan sadar namun tidak mampu mencari solusinya. Untuk menghindari pemborosan, maka pembangunan perkotaan harus dilakukan berdasarkan perencanaan yang mempertimbangkan tata ruang, sumberdaya, dan kemampuan sumber dananya. Hal ini bukanlah suatu langkah baru, namun sudah menjadi pengetahuan bagi para pemangku kepentingan, namun kemauan/kemampuan pelaksanaannya yang masih banyak terkendala. Permasalahan yang terjadi adalah, apakah perencanaan tersebut dibuat dan disepakati dengan proses yang benar? Apakah keterlibatan warga masyarakat terwakilkan dalam kesepakatan tersebut? Apakah strategi pembangunan sudah dibuat berdasarkan perencanaan yang ada dan telah disepakati oleh semua pemangku kepentingan kota/ kabupaten terebut?. Apakah prioritas pembangunan telah ditentukan dengan pertimbangan sumberdana dan sumberdaya, serta merespons `tantangan' yang dihadapi? Dengan dalih pembangunan harus terus berjalan, maka seringkali pembangunan dilaksanakan secara responsif terhadap hambatan yang muncul. Hal ini akan memunculkan permasalahan-permasalahan baru yang terakumulasi menjadi permasalahan umum yang sedang dihadapi kota-kota besar, pada umumnya, dan kota metropolitan pada khususnya. Untuk itu diperlukan suatu strategi yang menjabarkan kebijakan yang telah ada dan menentukan prioritas

5

BERITAUTAMA

Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4D), Strategi Sanitasi Kota (SSK), kebijakan yang bersangkutan dengan pendanaan pembangunan daerah yang bersangkutan, Rencana Anggaran dan Belanja Daerah (RAPBD) dan kebijakan pembangunan lainnya. Mengingat salah satu peran kota sebagai permukiman, maka pembangunan infrastruktur perkotaan selain diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kota/kabupaten, juga diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakatnya yang diarahkan pada kawasan-kawasan permukiman. Hal tersebut di atas akan tercapai apabila pengembangan permukiman perkotaannya diilakukan dengan memperhatikan pertimbangan prioritas pembangunan sesuai dengan strategi yang telah ditelaah berdasarkan semua kebijakan yang ada. Oleh sebab itu, maka penyusunan rencana pembangunan pada kawasan permukiman prioritas juga perlu ditentukan terlebih dahulu, agar pengembangannya sesuai dengan investasi pembangunan prasarana dan sarana perkotaannya. Apabila investasi dalam pembangunan infrastruktur perkotaan telah dilaksanakan, maka permukiman di kawasan perkotaan akan mendapatkan dampak pada terlayaninya masyarakat melalui penyediaan infrastruktur pelayanan dasar. Apabila hal ini dapat terlaksana dengan seimbang, maka permasalahan perkotaan dapat diminimalkan, karena arah dan tujuan pembangunan sejalan dengan arah dan tujuan kebijakan, serta rencana pengembangan kota/kabupaten tersebut. Kesejahteraan masyarakatnya pun meningkat dan akan berdampak pada meningkatkan produktivitas masyarakat. Mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Perkotaan Sejak terbitnya UU no. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka urusan wajib pemerintah daerah antara lain adalah perencanaan dan pengendalian pembangunan, perencanaan pemanfaatan dan pengawasan tata ruang. Oleh sebab itu, maka pemerintah kota/ kabupaten bersama semua pemangku kepentingan pembangunan kota/ kabupaten yang bersangkutan harus dapat mensinkronkan kebijakan perencanaan dan pembangunan agar visi dan misi kota/ kabupaten dapat terwujud searah dengan kebijakan pendukung lainnya. Pemangku kepentingan secara bersama-sama berkoordinasi untuk dapat mewujudkan kebijakan yang telah dibuat untuk disinkronisasikan dan dituangkan dalam strategi pembangunan dengan memperhatikan ruang, sumberdaya dan sumber dana yang tersedia serta rentang waktu pelaksanaan sesuai target dalam rencana program jangka menengah daerah (RPJMD) kota/ kabupaten tersebut. Seperti telah disampaikan sebelumnya, bahwa kota sebagai tempat bermukim dan beraktivitas ekonomi maupun sosial, maka setiap warga yang turut terlibat secara langsung maupun tak langsung dalam proses pembangunan akan menjadi penerima manfaat pembangunan kota/kabupatennya,perlu untuk mengetahui dan memberikan masukan pada setiap kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan. Bahkan pada suatu tahapan tertentu, warga kota/kabupaten mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat/masukan pada rencana pelaksanaan kebijakan pemerintahnya. Dalam rangka menjaga keterbukaan kebijakan pembangunan, maka dalam setiap proses penyusunan kebijakan pembangunan semaksimal mungkin kelompok pemangku kepentingan kota/kabupaten bersangkutan harus selalu diikutsertakan, terutama warga yang tinggal di kawasan perencanaan. Hal ini sangat diperlukan agar terbangun nilai-nilai kepedulian masyarakat dan atau pemangku kepentingan kota/kabupaten yang bersangkutan. Hal ini akan berdampak pada terbangunnya pengawasan/kontrol pembangunan, sehingga diharapkan pembangunan dapat menghasilkan output yang bermanfaat dan berkesinambungan, baik terhadap ruang, waktu dan sumberdaya yang dimiliki serta dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraam masyarakat yang berkesinambungan. *) Kasubdit Pengembangan Permukiman Ba ru, Direktorat Pengembangan Permukiman, DJCK

STRATEGI PEMBANGUNAN PERKOTAAN

KSPN : KSPD : RTRW : RPJPD : RPJMD : SPPIP : RPKPP : RPIJM :

Kebijakan & Strategi Perkotaan Nasional Kebijakan & Strategi Perkotaan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Rencana program jangka Panjang Daerah Rencana Program Jangka Menengah daerah Strategi Pembangunan Permukiman & Infrastruktur Perkotaan Rencana Pembangunan kawasan Permukiman Perkotaan Rencana Program Investasi Jangka Menengah

6 Buletin Cipta Karya - 08/Tahun VIII/Agustus 2010

BERITAUTAMA

Berita Utama

Bantuan teknis penyusunan SPPIP di Jawa Timur masih berjalan sesuai jadwal

Pembangunan Kota

(Kasus Empat Kabupaten/Kota di Jawa Timur)

Zaenal Arifin*)

SPPIP Mengarahkan

P

SPPIP adalah strategi yang mengacu pada dokumen perencanaan yang telah ada. Sehingga muatan yang akan dihasilkan lebih sebagai bentuk adopsi dan sinkronisasi dari dokumen yang ada dari pada sebuah dokumen yang baru. Hal ini mensyaratkan pentingnya ketersediaan akan dokumendokumen perencanaan dengan kondisi baik dan legal, dalam artian kesiapan untuk dijadikan sebagai acuan, baik secara substansi maupun aspek legalitasnya.

pemangku kepentingan yang direpresentasikan ke dalam Kelompok Kerja Teknis Kota/Kabupaten (PokJaNis) dengan para tenaga ahli konsultan yang berfungsi sebagai pendamping/fasilitator bantuan teknis kepada para PokJaNis dalam menyusun SPPIP. Penyamaan pemahaman baik terhadap proses, pendekatan dan keluaran SPPIP sangat penting dilakukan di awal kegiatan. Hal ini dikarenakan perlunya penekanan pada pendekatan yang esensial, dimana pemangku kepentingan kota dan pokjanisnya sebagai aktor utama. Penyusunan SPPIP adalah sebuah kegiatan

Pelaksanaan Bantuan Teknis (Bantek) penyusunan Strategi Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) di Provinsi Jawa Timur telah dilaksanakan sejak pertengahan bulan Mei 2010, dengan demikian proses penyusunan SPPIP sampai dengan saat ini telah berjalan 3 bulan. Secara umum, proses yang dilakukan di 4 kota/ kabupaten yang terdapat di provinsi Jawa Timur, yaitu Surabaya, Pasuruan, Probolinggo dan Blitar telah berjalan sesuai dengan proses yang dijadwalkan. Keseluruhan kota/kabupaten telah melaksanakan penyamaan pemahaman antara

yang lebih menekankan pada pencapaian proses dibandingkan produk. Kesepakatan antar pemangku kepentingan yang menjadi dasar legitimasi dari capaian keluaran, menjadi hal pokok yang dipersyaratkan. Memahami bahwa setiap kota dengan dimensi dan kelasnya memiliki kompleksitas permasalahan yang berbeda, maka akan memiliki potensi perbedaan tingkat capaian keluaran. Akan tetapi dalam prosesnya, seluruh kota akan memiliki rangkaian/siklus logis yang sama dan bertahap dalam menghasilkan SPPIP yang disepakati. Karenanya, dari minimum 4 FGD, 2 Konsultasi Publik dan Diseminasi yang harus dilakukan selama proses, maka keseluruhannya harus dilakukan secara aktif oleh PokJaNis dengan difasilitasi oleh tenaga ahli konsultan pendamping. Pada kegiatan FGD 1 dan FGD 2, proses penentuan permasalahan permukiman hingga penentuan kawasan prioritas berikut dengan penentuan kriteria yang akan digunakan telah berhasil dilaksanakan dengan pendekatan pelibatan pemangku kepentingan (stakeholder approach) dengan sangat baik. Penentuan lokasi permukiman yang akan ditangani beserta dengan permasalahan infrastruktur kota telah dihasilkan dari kesepakatan antar pemangku kepentingan di tingkat Pokjanis, bahkan hingga penentuan kriteria yang akan digunakan dalam menentukan skala prioritas kawasan yang akan ditangani dalam skala kota. Dalam hal ini, hambatan yang timbul umumnya lebih disebabkan pada permasalahan adaptasi terhadap paradigma pendekatan keaktifan pemangku kepentingan yang dibawa oleh SPPIP ini, dimana pemangku kepentingan kota seringkali dihadapkan pada kondisi sebagai penerima program atau tidak terlalu diberikan ruang dalam pengambilan keputusan untuk menentukan program yang terkait dengan sumber pendanaan lain. Sehingga interpretasi yang masih terbiasa dengan pendekatan lama, menjadi halyang harus dibenahi secara bertahap. Akan tetapi secara keseluruhan rasa memiliki dari kegiatan ini, sebagai konsekuensi pendekatan pelibatan yang intensif, telah memberikan semangat tersendiri dari pemangku kepentingan. Hal ini tercermin dari keaktifan yang semakin tinggi dalam mengikuti setiap prosesnya. SPPIP adalah strategi yang mengacu pada dokumen perencanaan yang telah ada.

Buletin Cipta Karya - 08/Tahun VIII/Agustus 2010

7

BERITAUTAMA

Sehingga muatan yang akan dihasilkan lebih ke dalam bentuk adopsi dan sinkronisasi dari dokumen yang ada daripada membuat sesuatu yang baru. Hal ini mensyaratkan ketersediaan dokumen-dokumen perencanaan dengan kondisi baik dan legal, dalam artian kesiapan untuk dijadikan sebagai acuan, baik secara substansi maupun aspek legalitasnya. Terkait dalam hal ini, tiga dari empat kota di Jawa Timur (Surabaya, Pasuruan dan Blitar) tengah menjalani proses pemilihan Kepala Daerah yang berkonsekuensi pada tengah disusunnya Rencana Pembangunan Daerah (RJPD,RPJMD), disisi lain revisi terhadap rencana penataan ruang yang baru (RTRW Kota/Kabupaten) juga tengah berlangsung. Kondisi tersebut memiliki dampak negatif maupun positif dalam proses penyusunan SPPIP. Dampak negatifnya yaitu proses yang lebih lama dalam pengambilan keputusan disebabkan karena belum siapnya dokumen yang akan dijadikan acuan, baik secara substansi maupun legalitasnya. Sedangkan dampak positifnya adalah masih tersedianya ruang yang cukup besar bagi SPPIP untuk memberikan masukan, khususnya terkait dalam sinkronisasi antar dokumen perencanaan (pada beberapa dokumen yang terdapat perbedaan), dan potensi untuk menjadi pertimbangan (input) dalam penyiapan kebijakan yang akan menjadi payung pada dokumen yang lebih tinggi. Hal ini dikarenakan penyusunan SPPIP dilakukan secara paralel dengan kegiatan penyusunan dokumen-dokumen tersebut. Beberapa hal teknis lain yang perlu dicermati adalah kesan daerah bahwa akan terdapat banyak sekali Pokjanis yang harus dibentuk untuk setiap program. Biasa dalam hal ini sebenarnya tidak perlu terjadi bila setiap pihak khususnya pemangku kepentingan kota tidak memahami PokJaNis sebagai suatu panitia Ad-Hoc, akan tetapi dipahami lebih sebagai mekanisme dalam menjalankan fungsi pemangku kepentingan (sesuai Tupoksinya) yang memang sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam menyusun setiap dokumen yang terkait dengan pembangunan kotanya. Akan tetapi tetap dibutuhkan dukungan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, propinsi dan kota/kabupaten dalam ikut mendukung keberadaan mekanisme pokjanis sebagai pendekatan yang memang seharusnya dilakukan, dan menjamin tidak terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaannya. Sebagai suatu kegiatan yang membutuhkan intensitas tinggi terutama dalam mendampingi pemangku kepentingan kota dalam menghasilkan kesepakatan pada setiap prosesnya, maka keberadaan tenaga ahli dalam memberikan fasilitasi secara intensif di setiap kota menjadi persyaratan utama dalam mendukung keberhasilan program. Permasalahan yang dihadapi adalah ketersediaan tenaga ahli sesuai yang dibutuhkan pada setiap kota/kabupaten dimana SPPIP ini disusun. Pada beberapa kota besar atau ibukota provinsi, ketersediaan tenaga ahli masih memungkinkan. Akan tetapi perlu dicermati bahwa sebaran tenaga ahli saat ini belum merata sesuai distribusi dari kota/ kabupaten pelaksana SPPIP. Hal ini pada gilirannya akan menyebabkan rendahnya efektifitas pelaksanaan di kota/kabupaten. Belum meratanya kemampuan tenaga ahli terkait dengan pendekatan perencanaan partisipatif, stakeholder approach dan fasilitatif, merupakan hambatan teknis lain yang perlu dicermati dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan SPPIP di masa yang akan datang. Berdasarkan pada penerapan kegiatan Penyusunan Strategi Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) dan Rencana Penyusunan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP) di Jawa Timur, terdapat beberapa hal yang dapat ditarik benang merahnya untuk dapat dijadikan pelajaran bersama, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Adapun pelajaran pertama yang dapat diambil adalah terkait dengan proses pelaksanaan kegiatan sekaligus dokumen keluaran yang dihasilkan. Disain proses pelaksanaan kegiatan yang diimplementasikan pada situasi keberadaan dokumen acuan (RPJPD, RPJMD, dan RTRW) yang belum terlegitimasi sedangkan telah banyak dokumen perencanaan sektoral yang disusun, sebagaimana yang terjadi di Kota Surabaya, Pasuruan menjadikan keberadaan proses pelaksanaan kegiatan berikut dokumen yang dihasilkannya menjadi sangat strategis. Dalam hal ini, proses yang dilakukan dapat menjadi sarana untuk melakukan sinkronisasi dan integrasi terhadap semua dokumen yang ada, sehingga ketidaksinergian kebijakan, strategi, dan program pembangunan dapat ditengarai dan dikoreksi dari awal. Selain itu, dokumen SPPIP yang dikeluarkan dari suatu proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan sebagaimana mestinya dapat menjadi masukan bagi penyusunan dokumen acuan yang belum terlegitimasi tersebut. Terkait dengan proses pelaksanaan kegiatannya, secara garis besar, penerapan yang dilakukan di Jawa Timur dengan berbagai situasi dan kondisinya masih sejalan dengan disain awal yang dikembangkan. Namun proses ini membutuhkan dukungan dari semua pihak yang terlibat. Desain awal kegiatan yang mengedepankan pendekatan partisipatif, fasilitatif, dan teknis akademis ini, dalam implementasinya perlu didukung dengan kapasitas pengetahuan yang baik dari semua pihak yang terlibat, terutamanya dari anggota PokJaNis sebagai penentu perumusan hasil SPPIP. Dukungan kapasitas pengetahuan ini diperlukan terkait dengan kebutuhan untuk membangun diskusi yang lebih intensif sehingga dapat menghasilkan substansi yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan kota. Terkait dengan hal ini, maka upaya peningkatan kapasitas menjadi suatu yang penting untuk diperhatikan pada saat awal pembentukan PokJaNis dan pelibatan pihak-pihak lain dalam proses penyusunan. Hal ini sekaligus merupakan pelajaran kedua yang dapat diambil dari penerapan kegiatan ini di Jawa Timur. Selain kedua hal tersebut, pelajaran lain yang juga dapat diambil adalah ketersediaan tenaga ahli. Fungsi Kota Surabaya sebagai ibukota Provinsi Jawa Timur sekaligus salah satu kota besar di Indonesia, menjadikan ketersediaan tenaga ahli yang kompeten yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan ini bukan menjadi suatu kendala yang berarti. Tenaga ahli yang kompeten yang membantu Pokjanis dalam perumusan SPPIP dan RPKPP masih memungkinkan untuk berasal dari kota yang bersangkutan, sehingga pemahaman terhadap kota dan intensitas pertemuan menjadi lebih baik. Kondisi ini akan memungkinkan untuk terjadi sebaliknya pada kota/kabupaten di luar Jawa. Ketersediaan tenaga ahli yang kompeten dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga tenaga ahli akan banyak dipenuhi dari kota-kota besar di sekitarnya yang secara lokasi jauh dari kota/kabupaten yang sedang melakukan penyusunan SPPIP dan RPKPP. Terkait dengan hal ini maka perlu adanya pemikiran yang lebih mendalam oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mengenai mekanisme penyediaan tenaga ahli. *) Kepala Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Propinsi Jawa Timur

8 Buletin Cipta Karya - 08/Tahun VIII/Agustus 2010

BERITAUTAMA

Berita Utama

Permukiman nelayan Tambak Wedi di kaki jembatan suramadu

di Kaki Jembatan Suramadu

Penataan Permukiman Pesisir

Sugianto Tarigan*)

R

Di balik kebanggaan bangsa terhadap Jembatan Suramadu dan segala aspek keuntungannya, ternyata masih menyisakan cerita pahit bagi permukiman nelayan di sekitarnya, terutama di wilayah pinggiran Kota Surabaya. Kawasan pesisir pantai di sekitar Jembatan Suramadu juga tak luput dari pembangunan kota metropolitan ini, seperti permukiman mewah di sekitar Jembatan Suramadu, tepatnya di Kelurahan Tambak Wedi Kecamatan Kenjeran yang akan dikembangkan menjadi Waterfront Central Bussines Distric (Waterfront CBD). Masyarakat di sana rawan terhadap pergeseran (relokasi) akibat rencana pengembangan Waterfront CBD tersebut.

Rencana perubahan peruntukan kawasan yang didisain dalam tata ruang kota dilakukan untuk mendukung tumbuhnya industrialisasi dan perdagangan pasca pembangunan Jembatan Suramadu. Namun, hal ini akan menyebabkan ruang hidup warga pesisir semakin menyempit dan mungkin akan mengalami pergeseran melalui kebijakan relokasi. Selain itu, perubahan disain peruntukan kawasan yang lebih modern, mengancam kaum nelayan kehilangan sumber penghidupan dari perairan laut. Akibatnya, kemiskinan bagi mereka adalah sebuah keniscayaan. Pembangunan jembatan ini pun menyisakan cerita pahit bagi keberlanjutan sumber

penghidupan masyarakat pesisir. Masalah BBM (Bahan Bakar Minyak) menjadi kendala serius. Tingkat konsumsi bahan bakar semakin bertambah sebagai konsekuensi untuk menjangkau jarak dan wilayah yang makin jauh. Jarak yang makin jauh itu disebabkan karena perahu layar tidak bisa lagi leluasa melintasi wilayah perairan, karena terhalang oleh keberadaan Jembatan Suramadu yang melintasi perairan dengan kokohnya. Seperti kita ketahui, kawasan pesisir adalah lokasi strategis yang dimiliki oleh masyarakat, sehingga berpotensi meningkatkan kualitas masyarakat dan lingkungannya jika dikelola dengan baik. Pada sisi lain, pengembangan Kawasan Kaki Jem-

batan Suramadu (KKJS) bisa jadi bumerang jika tidak mampu bersaing dengan lingkungan sekitarnya dan kemudian tercipta kesenjangan. Untuk meminimalisir konflik di tingkat komunitas maka pola penataan kawasan Kelurahan Tambak Wedi Kecamatan Kenjeran, khususnya pada Kawasan Kaki Jembatan Suramadu (KKJS) hendaknya melibatkan masyarakat sekitar. Dengan melibatkan masyarakat, diharapkan akan timbul rasa memiliki (sense of belonging) untuk tetap memelihara lingkungannya pasca penataan. Pada sisi lain, isu lingkungan yang berkelanjutan (sustainability) memiliki prinsip menghargai dan melibatkan pengguna daBuletin Cipta Karya - 08/Tahun VIII/Agustus 2010

9

lam memecahkan masalah sehingga diperlukan respon lokal mengenai bentuk pola penataan kawasan permukiman agar hasilnya sesuai dengan pola hidup masyarakat dan mudah diadaptasi. Proses ini disebut environmental probabilism, yaitu sebuah proses yang melibatkan pengguna di dalamnya melalui serangkaian diskusi dan tanya jawab yang akan menghasilkan respon pengguna untuk dipertimbangkan dalam bentuk penataan. Penataan Permukiman Pola Penataan Permukiman yang baik dan tertata akan tercipta apabila memenuhi kriteria ideal aspek fisik dan non fisik. Aspek fisik meliputi letak geografis, lingkungan alam dan binaan, serta sarana dan infrastruktur. Sedangkan aspek non fisik meliputi aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya. Selain aspek tersebut di atas, ada satu aspek yang perlu diperhatikan, yaitu aspek psikologis. Aspek psikologis meliputi rasa aman, tentram, senang, atau ketakutan yang dirasakan oleh masyarakat penghuni permukiman. Kriteria yang telah disebutkan di atas sebaiknya terpenuhi, karena jika tidak terpenuhi dengan baik, maka permukiman tersebut belum dapat dikatakan sebagai tempat hunian yang baik atau permukiman tidak tertata. Aspek fisik didukung oleh permukiman nelayan yang tertata setidaknya perlu mencakup hal-hal berikut: tidak mengganggu ekosistem pesisir pantai dan laut, memiliki drainase terhadap pola pasang surut air laut, keberadaan air bersih, serta sistem pengolahan limbah. Arahan Penataan Permukiman Tambak Wedi Arahan penataan permukiman nelayan Tambak Wedi dibagi dalam dua aspek, fisik dan non fisik. Variabel fisik sebagai arahan penataan permukiman nelayan, dapat digambarkan sebagai berikut; Pertama, Lokasi geografis yang meliputi; aksesibilitas memadai keluar dan ke dalam permukiman; aksesibilitas nelayan terhadap shoreline melalui jalur khusus; dan ketersediaan dermaga yang dekat dengan permukiman. Kedua, lingkungan alam yang meliputi; penetapan garis sempadan pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi; penetapan daratan pantai dengan fungsi permukiman dan pengolahan selebar

Peta udara penataan kawasan permukiman di kaki jembatan suramadu

Pola Penataan Permukiman yang baik dan tertata akan tercipta apabila memenuhi kriteria ideal aspek fisik dan non fisik. Aspek fisik meliputi letak geografis, lingkungan alam dan binaan, serta sarana dan infrastruktur. Sedangkan aspek non fisik meliputi aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya.

400m ­ 2km dari GSP; dan pemikiran terhadap isu pemanasan global dan antisipatif terhadap kenaikan muka air laut. Ketiga, Lingkungan permukiman. Hal ini meliputi; orientasi dua arah bagi permukiman nelayan tangguh dan pengolah ikan, yaitu waterfront dan insideout tersusun dalam komposisi ruang yang berulang (continuity of space); penggunaan central place dalam cluster sebagai ruang pengolahan dengan barier tertentu; dan mempertahankan struktur ruang sosial yang telah tercipta sebelumnya dalam permukiman eksisting. Keempat, prasarana dan sarana. Aspek ini meliputi; penyediaan air minum di permukiman dan ruang pengolahan;penyediaan jalan sebagai sarana transportasi sekaligus pencegah perambatan kebakaran dan jalur evakuasi melalui jarak yang sudah ditetapkan. Mempertahankan sistem IPAL yang ada dan mengembangkan sistem UASP pada kawasan pesisir yaitu; pemberdayaan masyarakat dalam pengolahan sampah organik dan penguatan sistem koperasi sebagai sarana ekonomi pendukung kehidupan nelayan. Variabel Non fisik sebagai arahan pengembangan potensi permukiman nelayan dari hasil eksplorasi potensi setempat, dapat digambarkan sebagai berikut; pertama,potensi kelembagaan nelayan. Mempertahankan kelembagaan nelayan lokal yang sudah terbentuk dan memacu persaingan sehat serta pembinaan kenelayanan sejak dini. Kedua, potensi kemandirian ekonomi nelayan. Mengembangkan sentra industri pengasapan melalui konsep smoked fishtogo yaitu proses, kemas, dan jual dalam satu area; Memudahkan akses nelayan dalam kegiatan pemasaran ikan dan olahannya melalui koperasi. Ketiga, potensi kemasyarakatan. Mengasah kemampuan formal dan informal kenelayanan sejak dini melalui ekstrakurikuler tingkat SD. Dan keempat, potensi keunikan dan budaya pariwisata. Adat larung sesajen sebagai point of interest ; Lomba perahu layar yang dilaksanakan setiap Agustus menjadi

·

·

·

·

10 Buletin Cipta Karya - 08/Tahun VIII/Agustus 2010

BERITAUTAMA

pasar, dan layanan lainnya perlu diperhatikan agar permukiman nelayan dapat berkembang. Ketiga, pengelolaan lahan. Prinsip ne arby relocation dan land sharing yang akan diterapkan di dalam penataan permukiman pesisir yang akan dikembangkan sebagai kawasan waterfront CBD Suramadu, permukiman pesisir di Tambak Wedi terpaksa harus dipindahkan dengan syarat tetap memiliki akses ke laut. Mengingat sebagian masyarakat berprofesi sebagai nelayan. Menurut wawancara yang dilakukan terhadap sampel warga Tambak Wedi, diperoleh kesimpulan bahwa pada dasarnya penduduk tidak keberatan dipindahkan selama masih dapat menjalankan aktivitas seperti semula. Dalam proses relokasi yang dekat dengan lokasi awal, masyarakat juga perlu diberikan kebebasan untuk menentukan komunitas mereka sendiri yang didasarkan atas tatanan sosial, ikatan keluarga dan jenis pekerjaan. Land sharing merupakan alternatif penyelesaian pembagian lahan diantara masyarakat melalui kesepakatan masing-masing pihak dengan diketahui oleh pihak yang berwenang atas pencatatan lahan, yakni BPN (Badan Pertanahan Nasional) Keempat, pengelolaan Prasarana dan Sarana. Arahan pembangunan prasarana dan sarana yang dilakukan di permukiman pesisir Tambak Wedi, harus memperhatikan kebutuhan masyarakat setempat yang sebagian besar penduduknya merupakan nelayan. Dalam proses pembangunan infrastruktur harus melibatkan sepenuhnya masyarakat sebagai pengguna dan agar masyarakat mempunyai rasa memiliki lingkungannya. Kondisi prasarana dan sarana harus didesain sedemikian rupa sehingga dapat berfungsi dengan baik di lokasi yang dekat dengan laut. Prasarana yang mesti disediakan dalam permukiman pesisir Tambak Wedi meliputi : jalan akses, akses menuju laut, saluran drainase, saluran limbah, pengelolaan sampah, air bersih, sarana pengolahan dan pengeringan produk tangkapanlaut, pasar atau tempat pelelangan ikan, dan lain-lain. Dalam pengelolaan prasarana dan sarana diperlukan dukungan pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Kota Surabaya dan juga masyarakat sendiri sebagai pengguna. Peran kedua belah pihak ini diperlukan agar kondisi prasarana dan sarana yang sudah tersedia dapat terpelihara secara maksimal. Kelima, pembiayaan perumahan. Pemerintah Kota Surabaya juga mengenal lembaga keuangan yang dapat membiayai pembangunan perumahan seperti bank pemerintah maupun swasta, koperasi, dan lain-lain. Dalam kasus relokasi permukiman Tambak Wedi, masyarakat mempunyai hak atas lahan yang saat ini mereka tempati, sehingga penggantian lahan di lokasi lain menjadi hal mutlak, karena masyarakat memang menghendaki demikian. Pembiayaan terhadap penggantian lahan dapat dilakukan oleh pemerintah kota, sedang pembangunan perumahan dapat dilakukan oleh swasta sebagai kompensasi diijinkannya berinvestasi di kawasan tersebut. Keenam, kelembagaan dalam Pengembangan Perumahan. Kelompok-kelompok masyarakat di Kelurahan Tambak Wedi perlu diberdayakan agar dapat terlibat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan permukiman Tambak Wedi. Untuk itu, perlu adanya arahan pendampingan agar merekamampu merencanakan dan memelihara lingkungan permukimannya dengan dukungan pemerintah kota. Kemitraan dengan kelompokkelompok di luar Tambak Wedi perlu pula dijalin dan ditingkatkan, agar terjadi saling tukar informasi dan perkembangan di daerah lainnya.

·

·

·

atraksi yang menarik di bawah kaki Jembatan Suramadu. Rekomendasi penataan permukiman pesisir Tambak Wedi Dalam Penanganan penataan permukiman pesisir di Kelurahan Tambak Wedi, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, direkomendasi beberapa upaya sebagai berikut: Pertama, Memperhatikan fungsi dan kebutuhan kawasan. Dalam pengembangan kawasan harus memperhatikan fungsi kawasan itu sendiri. Permukiman pesisir Tambak Wedi memiliki aktivitas utama nelayan selain aktivitas lainnya. Oleh karena itu pengembangan permukiman harus mendukung perkembangan aktivitas ini. Pola nearby relocation yang akan diterapkan seharusnya tetap memberikan akses yang memadai bagi aktivitas nelayan. Kedua, memperhatikan peran kawasan terhadap perkembangan kawasan Suramadu. Jembatan Suramadu telah terbangun, selanjutnya akan dikembangkan Waterfront CBD yang dapat mendongkrak aktivitas ekonomi Kota Surabaya dan regional Jawa Timur secara lebih luas. Oleh karena itu, kawasan permukiman pesisir Tambak Wedi harus ditingkatkan kualitasnya agar dapat berfungsi maksimal dan dapat mendukung kegiatan wisata Suramadu. Ketersediaan dermaga kapal nelayan, tempat pelelangan ikan,

·

·

·

Peran perguruan tinggi ITS (Institut Teknologi Surabaya) dalam hal ini sangat diharapkan untuk menjembatani antara masyarakat, dengan Pemerintah Kota Surabaya, Pengelola Kawasan Suramadu, investor dan lembaga lainnya yang terkait. Pemerintah Kota Surabaya diharapkan dapat menetapkan peraturan dan regulasi yang berpihak kepada masyarakat Tambak Wedi serta mampu mengakomodasi kepentingan investasi bagi perkembangan perekonomian Kota Surabaya. Diharapkan dengan arahan penataan permukiman pesisir di bawah kaki Jembatan Suramadu, dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pesisir di kaki untuk meningkatkan kehidupan yang lebih baik pasca pembangunan Jembatan Suramadu. *) Staf Subdit Pengembangan Permukiman Baru, Dit. Pengembangan Permukiman, Ditjen Cipta Karya

Buletin Cipta Karya - 08/Tahun VIII/Agustus 2010

11

Liputan Khusus

Jalur Cepat Mencapai MDGs

Bersama PAMSIMAS

kupan pelayanan maupun kualitas yang dimulai dari fase perencanaan advokasi maupun reformasi kebijakan, pendanaan dari berbagai sumber termasuk hibah, dan on going program seperti PPSP (Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan), STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat), WASPOLA, INDII, maupun JICA. Sedangkan the fast track terdiri dari on going program seperti Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS), CWSH (Community Water Supply and Health), Pro Air, dan Denpasar Sewerage Development Project (DSDP). Di bidang air minum, Pemerintah telah menetapkan rencana tindak pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) baik melalui sistem cost recovery dan non cost recovery. Di tengah perjalanan cepat pemerintah mencapai titik target MDGs pada 2015, rasanya tak salah jika dilakukan langkah dan cara apa saja asal benar, salah satunya mendorong SPAM berbasis masyarakat, termasuk PAMSIMAS. Akses air minum dan sanitasi dari PAMSIMAS mulai banyak menjawab problem kesehatan masyarakat perdesaan, terpencil dan marjinal. Pengembangan SPAM dengan sistem cost recovery meliputi fasilitasi penyediaan air baku untuk air minum dan fasilitasi penyediaan air minum (PDAM). Sistem yang satu itu memang penting, tapi sambil menguji kemandirian PDAM, pemerintah sebaiknya mulai memaksimalkan sistem non cost recovery yang selama ini tak terjangkau pemodal. Sistem non cost recovery meliputi pengembangan SPAM skala kecil (perdesaan) yang pembiayaannya didorong melaluiDAK; fasilitasi pengembangan SPAM pada IKK; kawasan perbatasan/pulau terdepan; fasilitasi pengembangan SPAM bagi kawasan-kawasan tertinggal; dan fasilitasi pengembangan SPAM bagi perdesaan (desa rawan air) melalui pemicuan perubahan perilaku menjadi hidup bersih dan sehat, pembangunan modal sosial, capacity building bagi masyarakat, serta pembangunan dan pengelolaan SPAM berbasis masyarakat. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Budi Yuwono, saat membuka Road Show PAMSIMAS di Pa-

A

PAMSIMAS Desa Petanang Kecamatan Lembat,Kabupaten Muara Enim.

Apa kata dunia jika mendengar sebanyak 100 juta orang Indonesia belum mendapatkan akses air minum dan sanitasi yang layak? Itu artinya sama dengan seluruh penduduk Filipina ramai-ramai ambil air dan buang air di Sungai Pasig. Kondisi sanitasi Indonesia saat ini banyak yang mengamini sedang terpuruk. Makanya perlu akselerasi program yang cepat dan dukungan dana dan komitmen antar pihak. Status Pencapaian Millenium Develop ment Goals (MDGs) Indonesia 2009, menurut

sumber dari Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektoral, Bappenas, penduduk dengan akses air minum yang layak (perpipaan dan non perpipaan terlindungi) sebesar 47,3% dari target tahun 2015 sebesar 60,3%. Sedangkan akses sanitasi yang layak sudah tercapai 51% dari target sebesar 62,4%. Ada dua jalur utama yang saat ini ditempuh pemerintah Indonesia dalam mencapai target MDGs bidang air minum dan sanitasi, yaitu jalur normal dan jalur cepat. Termasuk jalur normal antara lain; peningkatan ca-

12 Buletin Cipta Karya - 08/Tahun VIII/Agustus 2010

LIPUTANKHUSUS

Di bidang air minum, Pemerintah telah menetapkan rencana tindak pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) baik melalui sistem cost recovery dan non cost recovery.

lembang akhir Juli lalu mengatakan, sebagai motor penggerak program PAMSIMAS telah dibentuk perangkat kerja mulai dari tingkat pusat hingga desa/kelurahan sasaran. Kunci keberhasilan program PAMSIMAS menurut Budi Yuwono, adalah kuatnya koordinasi sta keholder terkait, baik lintas sektor (Bappeda, Dinas PU Cipta Karya, Dinkes, Dinas/Badan Pemberdayaan Masyarakat, Konsultan) maupun lintas wilayah (Pusat, Provinsi, Kab/kota hingga desa/kelurahan sasaran). Selain itu, tata penyelenggaraan program yang baik, program terselenggara sesuai urutan proses yang benar (diawali pemberdayaan dan promosi kesehatan untuk mengubah perilaku masyarakat, baru pelaksanaan fisik dan pengelolaan sarana air minum dan sanitasi) serta proses pembentukan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) secara partisipatif dan demokratis guna menghindari potensi konflik pelaksanaan di masyarakat juga merupakan salah satu dari kunci keberhasilan program PAMSIMAS ini. Pada kesempatan yang sama, Budi Yuwono juga menegaskan bahwa penguasaan lapangan dan standar kualitas pelaksanaan fisik air minum dan sanitasi, untuk menjamin keberlanjutan pemanfaatan dan pemeliharaan sarana yang terbangun dan kesiapan Badan Pengelola Sarana setelah pelaksanaan fisik selesai, untuk memelihara dan mengembangkan cakupan pelayanan air minum yang telah terbangun serta mo nitoring dan pencatatan keseluruhan rangkaian progres program turut menjadi kunci sukses. "PAMSIMAS merupakan peran bantu Pemerintah Pusat dalam rangka mempercepat daerah dalam memenuhi layanan AMPL, oleh karenanya PAMSIMAS perlu dikelola dengan baik dengan prinsip keberlanjutan oleh Pemerintah Daerah sendiri," tegasnya. Road show di wilayah Sumatera ini merupakan road show pertama program PAMSIMAS Tahun 2010, yang nanti akan disusul dengan road show lainnya secara marathon di wilayah Jawa, Sulawesi dan Kalimantan dan wilayah timur yang akan diadakan di Kupang, NTT. Dalam sambutan yang diwakili oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan, H. Rusli Nawi, road show ini betul-betul dapat dimanfaatkan dan dioptimalkan, sehingga dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang berguna bagi program PAMSIMAS di daerah kita masing-masing. Karena keberhasilan kegiatan ini tidak terlepas dari dukungan dan partisipasi pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan terutama pemerintah Kabupaten/Kota, serta dukungan riil masyarakat. "Oleh karena itu kami sangat mengharapkan para Bupati/Walikota dan DPRD Kabupaten/Kota memberikan dukungan dalam penyelenggaraan pengembangan PAMSIMAS yang lebih baik, terutama menyiapkan desa sasaran 2011, APBD, Dana Daerah untuk Kegiatan Bersama (DDUB) dan Biaya Operasional (BOP)," tuturnya pada acara pembukaan road show di Palembang, 19/7. Pada kesempatan itu juga, Rusli Nawi berharap, program Pamsimas tahun 2011 disiapkan sedari dini, terutama dalam menyiapkan desa sasaran tahun 2011 dan menyiapkan anggaran pendamping. Begitu juga terhadap hasil program Pamsimas tahun 2008 dan 2009, seyogyanya dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan baik guna meningkatkan kesejahteraan dan derajat kesehatan masyarakat miskin di perdesaan dan pinggiran perkotaan. Kepala Satker PPIP Tanozisochi Lase mengungkapkan, melalui road show ini dilakukan sosialisasi ulang kepada para pengambil kebijakan di daerah mengenai prinsip, pendekatan, serta strategi Program PAMSIMAS. "Diharapkan dengan adanya road show akan terbangun pemahaman yang sama dan melahirkan kepedulian para pengambil kebijakan di daerah terhadap implementasi dan keberlanjutan Program PAMSIMAS." Keberlanjutan Setelah setahun penyiapan dan dua tahun terakhir dilaksanakan, PAMSIMAS mulai mendapatkan sorotan dari aspek keberlanjutan manfaat prasarana dan sarana air minum dan sanitasi yang dihasilkan. Apalagi program ini akan berakhir pada 2011 sesuai yang dicanangkan Bank Dunia sebagai pendonor. Tak kurang, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Budi Yuwono menegaskan hal itu saat meninjau lokasi PAMSIMAS di Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten Muaran Enim Sumatera Selatan, akhir bulan lalu. Buah karya bersama masyarakat dalam PAMSIMAS akan sangat disayangkan jika tidak dipikirkan keberlanjutnnya. "Kunci keberhasilan PAMSIMAS ini adalah bagaimana kontribusi masyarakat dalam mengelola infrastruktur ini. Ada banyak hal, salah satunya kepedulian warga untuk menyediakan dana operasional melalui penetapan tarif atau retribusi yang adil dan wajar untuk mengantisipasi kerusakan mesin pompa, bahkan bagaimana jika cadangan air semakin berkurang. Dalam hal ini Pemda harus turun tangan untuk membantu, jangan hanya jadi penonton diam," terang Budi Yuwono. Seperti tekad yang ditunjukkan warga Ulak Segeulung, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Lewat Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Karya Bersama yang dipimpin Awaluddin, mereka berhasil membangun 6 unit sumur bor yang dilengkapi menara penampung air, 1 unit MCK Umum, dan 8 unit sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) di Sekolah Dasar Ulak Segelung. Mereka menerima manfaat ini sejak tahun 2009 dengan bantuan langsung sebesar Rp 250 juta dari pemerintah pusat dan APBD, serta swadaya masyarakat baik berupa dana (in cash) maupun material dan tenaga (in kind). "Kami menetapkan tarif kepada kelompok masyarakat pemakai Rp 4.500 per bulan. Jika dirata-ratakan sebulan memerlukan Rp 120 ribu untuk operasional mesin per unitnya, maka sisa per bulannya didapat sebesar Rp 20 ribu. Sisanya akan dikumpulkan jika sewaktuwaktu ada kerusakan mesin," jelas Awaludin kepada rombongan. Lain di Ulak Segelung, lain pula di Desa Petanang Kecamatan Lembat Kabupaten Muara Enim. Dengan dana kurang lebih sama, LKM Bersama membangun 11 unit sumur bor plus menara penampung air. Selain dipakai masyarakat di tempat, LKM juga menyalurkannya sepanjang 1.000 meter ke rumah warga. Dari 11 penampungan, cuma 2 unit saja yang belum disalurkan ke sambungan rumah. Bahkan di desa ini pemeliharaannya lebih efisien, yakni Rp 105 ribu per unit per bulan. Sedangkan tarif yang dikenakan masyarakat pemakai sebesar Rp 5000 hingga Rp 10.000. Pompa mampu mengaliri air ke bak penampung hingga penuh selama enam jam per hari. Dengan kemampuan ini, 80% dari sekitar 520 KK sudah menikmati air minum (bcr) dari PAMSIMAS ini.

Buletin Cipta Karya - 08/Tahun VIII/Agustus 2010

13

"Rp 30 Miliar dari Padang Pariaman untuk PAMSIMAS"

Membangun prasarana dan sarana kesehatan seperti PAMSIMAS jauh lebih baik dibandingkan membangun banyak rumah sakit dan menambah anggaran pengobatan.

Bupati Padang Pariaman, Muslim Kasim:

"Jadikan PAMSIMAS seperti Program Keluarga Berencana (KB) yang didukung oleh semua kalangan, baik dari pemerintah hingga pemuka agama,"

Bupati Padang Pariaman, Muslim Kasim

D

14 Buletin Cipta Karya - 08/Tahun VIII/Agustus 2010

Dalam rangka persiapan program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) tahun 2011, Bupati dan Ketua DPRD Padang Pariaman beserta 2 perwakilan kepala daerah dari Propinsi Riau dan Sumatera Selatan menandatangani Nota Kesepakatan PAMSIMAS pada acara road show program Pamsimas 19-22 Juli 2010 lalu. PAMSIMAS memberikan sumbangsih peningkatan kesehatan masyarakat Indonesia dengan indikator menurunnya angka kematian anak. Perlu diperhatikan oleh semua pihak, membangun prasarana dan sarana kesehatan seperti PAMSIMAS jauh lebih baik dibandingkan membangun banyak rumah sakit dan menambah anggaran pengobatan. Seperti yang diungkapkan oleh seorang pakar di Amerika, memberikan anggaran US $ 1 untuk olahraga dan kesehatan akan mengurangi US $ 3,5 biaya pengobatan.

LIPUTANKHUSUS

oleh permukiman di sekitarnya. PAMSIMAS juga tidak terlepas dari kampanye perubahan perilaku, percuma saja jika prasarananya sudah dibangun tapi budaya masyarakat lebih memilih BAB di sungai karena perilaku turun temurun dan sambil silaturahmi dengan yang lain. "Jadikan PAMSIMAS seperti Program Keluarga Berencana (KB) yang didukung oleh semua kalangan, dari pemerintah hingga pemuka agama," ujar Kasim. Nota Kesepakatan Bupati/Walikota dan Ketua DPRD Kabupaten/ Kota pelaksana Program PAMSIMAS Region 1 menandatangani nota kesepakatan sebagai bentuk komitmen mendukung pelaksanaan Program Pamsimas. Ada 7 butir yang merupakan isi dari kesepakatan yang dibacakan oleh Ketua CPMU PAMSIMAS, S. Bellafolijani. Nota kesepakatan ini ditandatangani secara bergantian di hadapan peserta Road Show Pamsimas yang dilaksanakan pada 19-22 Juli kemarin di Palembang, Sumatera Selatan. Selain Bupati/ Walikota dan Ketua DPRD, nota kesepakatan juga ditandatangani (mengetahui) Kepala Satker Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum (PK-PAM) dari provinsi masing(bcr/berbagai sumber) masing.

PAMSIMAS Ulak Segeulung, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan juga menyediakan prasana Cuci Tangan Pakai Sabun di SD setempat

"Pengetahuan masyarakat tentang sanitasi dan kesehatan masih minim sehingga perlu sosialisasi yang intens. Pemerintah daerah juga harus mempertegas wilayah mana yang harus mendapatkan PAMSIMAS, dan wilayah mana lagi yang harus diberikan program-program PNPM Mandiri lainnya," tegas Kasim yang baru saja terpilih menjadi Wakil Gubernur Sumatera Barat periode 2010-2014. Anggaran pemda memang masih minim. Seperti DAU yang sudah habis separuhnya

lebih untuk belanja aparat. Sehingga perlu kreatifitas untuk menganggarkan programprogram sejenis PAMSIMAS ini. "Kalau di Kabupaten Padang Pariaman, tahun ini saja kami menganggarkan Rp 30 miliar untuk PAMSIMAS, padahal APBD kami sekitar Rp 800 miliar. Komitmen kami ini tentu saja didukung oleh DPRD, tidak bisa Pemdanya saja," ucap Kasim. Penentuan lokasi PAMSIMAS di Kabupaten Padang Pariaman dipengaruhi oleh banyaknya jumlah sungai (kali) yang diikuti

Inilah isi Nota Kesepakatan sebagai bentuk komitmen mendukung pelaksanaan program PAMSIMAS : 1. Penyediaan air minum dan sanitasi dasar merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Melalui road show ini, kami menegaskan kembali komitmen dalam mendukung Program Nasional PAMSIMAS sebagai upaya untuk meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar, dan sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan tujuan Millennium Development Goals (MDGs). 2. Merujuk Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Departemen Dalam Negeri No. 900/1307/IV/Bangda tanggal 11 September 2006 tentang Pelaksanaan Kegiatan dan Kebutuhan Dana Pendamping Program PAMSIMAS; dengan ini Pemerintah Daerah menegaskan kembali komitmen atas partisipasinya dalam Program PAMSIMAS dan akan menyediakan dana pendukung APBD untuk Dana Daerah untuk Program Bersama (DDUB), biaya operasional proyek (BOP) untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan supervisi program PAMSIMAS tahun 2011. 3. Pemerintah Daerah akan melakukan sosialisasi Program PAMSIMAS kepada masyarakat guna memberi pemahaman yang benar terhadap konsep dan pendekatan Program PAMSIMAS. Hal ini akan dilakukan dalam rangka mempersiapkan desa sasaran untuk TA 2011. Terhadap desa sasaran TA 2011 dan tahun selanjutnya akan dilakukan sosialisasi dan promosi Program PAMSIMAS secara lebih baik. 4. Beberapa daerah telah memiliki dokumen rencana strategi (RENSTRA) pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat (AMPL BM). Meski demikian banyak daerah pelaksana Program PAMSIMAS belum memiliki dokumen RENSTRA di bidang AMPL BM. Oleh karena itu guna mendukung pelaksanaan Program PAMSIMAS, kami akan segera mengupayakan terwujudnya dokumen perencanaan pembangunan AMPL BM guna mendukung pengadopsian dan perluasan pendekatan PAMSIMAS. 5. Untuk keberhasilan Program PAMSIMAS mendatang, kami akan menyerahkan daftar usulan desa sasaran (shortlist) TA 2011 selambatlambatnya sebelum akhir bulan September tahun 2010, yang disertai dengan kesanggupan kami untuk menyediakan dana pendamping APBD sesuai jumlah desa sasaran yang kami usulkan. 6. Melaksanakan program replikasi dengan rincian pendanaan RKM (Rencana Kerja Masyarakat), 80% dari APBD dan 20% dari kontribusi masyarakat (4% incash dan 16% inkind) sesuai ketentuan yang berlaku. 7. Menyediakan biaya perekrutan, pelatihan dan gaji fasilitator, serta biaya operasional bagi Bappeda, Dinas PU, Dinas Kesehatan, dan BPMD serta Tim Kecamatan dalam rangka pelaksanaan program PAMSIMAS. (bcr/berbagai sumber)

Buletin Cipta Karya - 08/Tahun VIII/Agustus 2010

15

Info Baru 1

P

Permukiman vertikal identik dengan daerah perkotaan. Dalam Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Rusunawa (Rumah Susun Sederhana Sewa), Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum, juga disebutkan bahwa pembangunan Rusunawa adalah "dalam rangka peningkatan penyediaan perumahan khususnya pada daerah-daerah perkotaan dan daerah-daerah industri". Sedangkan dalam Undang-undang nomor 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun disebutkan pada bagian menimbang: "bahwa

dalam rangka peningkatan daya guna dan hasil guna tanah bagi pembangunan perumahan dan untuk lebih meningkatkan kualitas lingkungan pemukiman terutama di daerah-daerah yang berpenduduk padat tetapi hanya tersedia luas tanah yang terbatas". Daerah berpenduduk padat dengan luas tanah yang terbatas ini memang merupakan salah satu ciri khas daerah perkotaan. Namun, dengan adanya Undang-undang nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, masalah keterbatasan lahan untuk permukiman tidak akan menjadi masalah daerah perkotaan saja. Daerah perdesaan pun, terutama di Pulau Jawa akan mengalaminya. Undang-undang ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat Indonesia dengan cara melindungi lahan pertanian tanaman pangan dari alih fungsi lahan. Laju alih fungsi lahan pertanian produktif di Indonesia mencapai 35.000 hekar per tahun, dan untuk Pulau

16 Buletin Cipta Karya - 08/Tahun VIII/Agustus 2010

INFOBARU 1

Permukiman Vertikal

untuk Perdesaan Pulau Jawa

Nurdien Adji*)

Dengan adanya Undangundang nomer 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, di mana UU ini menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat Indonesia dengan cara melindungi lahan pertanian tanaman pangan dari alih fungsi lahan, maka masalah keterbatasan lahan untuk permukiman tidak akan menjadi masalah daerah perkotaan saja. Daerah perdesaan pun, terutama di Pulau Jawa akan mengalaminya.

Foto Kiri : Rusunawa Cimahi II Foto Kanan : Permukiman perdesaan yang padat

Jawa saja mencapai 13.400 hektar per tahun untuk lahan pertanian dengan irigasi teknis (Keynote Speech Menteri Pekerjaan Umum pada Rapat Kerja Daerah Se-Pulau Jawa-Bali dan Sumatera di Semarang, Desember 2005). Lahan pertanian ini menjadi lahan cadangan bagi pertumbuhan kebutuhan atas permukiman akibat laju pertumbuhan penduduk. Pada kurun waktu 1994 hingga 1999, terjadi alih fungsi lahan sawah menjadi permukiman sebesar 9.334 hektar. (Agenda dan Roadmap Riset Pangan 2008-2012, Lo-

kakarya Agenda Riset Pangan dan Energi, http://web.ipb.ac.id/). Perlindungan lahan pertanian dari alih fungsi ini dilakukan dengan menetapkan sebagian lahan pertanian sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, di mana lahan pertanian yang sudah ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilarang untuk dialihfungsikan (pasal 44 ayat 1). Pada pasal 44 ayat 3 disebutkan bahwa "Dalam hal untuk kepentingan umum, La-

han Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Di mana dalam bagian penjelasan, penggunaan sebagai permukiman tidak termasuk dalam kepentingan umum. Sedangkan, penjelasan mengenai ketentuan alih fungsi lahan, salah satunya adalah mengenai penggantian lahan: Penyediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang

Buletin Cipta Karya - 08/Tahun VIII/Agustus 2010

17

INFOBARU 1

di mana mayoritas lahan pertanian berada. Keterbatasan lahan untuk permukiman ini dapat mengakibatkan munculnya permukiman kumuh akibat tingginya kebutuhan lahan untuk permukiman akibat pertumbuhan jumlah penduduk. Sebenarnya kondisi permukiman perdesaan yang kumuh akibat keterbatasan lahan permukiman ini sudah terjadi di beberapa tempat. Area perdesaan dengan lahan pertanian milik masyarakat yang terbatas, seperti misalnya daerah perdesaan yang berada di dekat daerah perkebunan besar, di mana lahan pertanian sebagian besar merupakan lahan milik perusahaan, banyak memiliki permukiman yang padat dan kumuh. Hal ini terjadi karena masyarakat tidak memiliki lahan cadangan untuk permukiman, karena lahan pertanian yang ada tidak bisa dialihfungsikan menjadi lahan permukiman. Dengan adanya potensi keterbatasan lahan permukiman di daerah perdesaan Pulau Jawa yang disebabkan adanya UU no. 41/2009 ini, perlu disiapkan konsep untuk memenuhi kebutuhan lahan untuk permukiman di perdesaan dalam rangka mencegah timbulnya permukiman kumuh di perdesaan, di mana salah satunya adalah berupa permukiman vertikal bagi masyarakat perdesaan. Karakteristik sosial masyarakat perdesaan yang jauh berbeda dengan masyarakat perkotaan memang memerlukan pendekatan yang mungkin jauh berbeda pula, sehingga konsep permukiman vertikal di perdesaan pun akan berbeda dengan permukiman vertikal di perkotaan. Kebutuhan-kebutuhan masyarakat perdesaan yang perlu ditampung dalam permukiman vertikal, misalnya: kebutuhan yang berkait dengan pertanian sebagai mata pencaharian utama penduduk perdesaan, ruang-ruang sosialisasi yang cukup untuk mewadahi karakteristik masyarakat perdesaan yang guyup, dan desain yang bisa mengakomodasi gegar budaya akibat transisi dari permukiman horisotal ke permukiman vertikal. Dengan adanya permukiman vertikal untuk perdesaan Pulau Jawa, diharapkan dapat memecahkan masalah ketersediaan lahan untuk permukiman tanpa mengganggu ketahanan pangan nasional melalui Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. *) Staf Subdit Evaluasi Kinerja, Direktorat Bina Program, DJCK

Kawasan Perkotaan yang padat

dialihfungsikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf d dilakukan atas dasar kesesuaian lahan, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Paling sedikit tiga kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan beririgasi; b. Paling sedikit dua kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan reklamasi rawa pasang surut dan nonpasang surut (lebak); dan c. Paling sedikit satu kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan tidak beririgasi (Pasal 46 ayat 1); Dengan mempertimbangkan hal-hal di atas, dapat disimpulkan bahwa alih fungsi terhadap lahan pertanian yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi lahan permukiman sangat sulit untuk dilakukan. Sementara, Pulau Jawa yang merupakan 7% wilayah daratan Indonesia menampung 130 juta penduduk atau 62% penduduk Indonesia dan menjadi pulau dengan kepadatan penduduk tertinggi di dunia dengan 1.026 penduduk per km2, dan terus tumbuh dengan kecepatan tinggi. Pada tahun 2025, BPS memprediksikan bahwa Pulau Jawa akan dihuni oleh 151 juta jiwa. Bersamaan dengan itu, Pulau Jawa memiliki lahan sawah sebesar 3,3 juta hektar, atau hampir 50% dari luas lahan sawah di Indonesia. Hal ini ditambah dengan kondisi tanah Pulau Jawa yang sangat cocok untuk pertanian padi sebagai makanan pokok mayoritas masyarakat Indonesia dan me-

miliki jaringan irigasi yang lebih lengkap jika dibandingkan dengan lahan pertanian di luar Pulau Jawa. Tingginya populasi penduduk di Pulau Jawa menciptakan kebutuhan akan lahan permukiman yang tinggi. Menurut Kementerian Perumahan Rakyat, Indonesia membutuhkan 800.000 unit rumah per tahun, sedangkan menurut REI, kebutuhan riilnya adalah 1,2 juta unit rumah per tahun. Dari situ dapat diasumsikan bahwa kebutuhan rumah di Pulau Jawa sebesar 60% dari kebutuhan rumah Indonesia, yaitu sebesar 720.000 unit per tahun. Dengan kondisi Pulau Jawa yang memiliki luas wilayah yang kecil menimbulkan kecenderungan untuk terjadi alih fungsi lahan (terutama lahan pertanian) menjadi permukiman untuk memenuhi kebutuhan yang ada tersebut. Namun, Pulau Jawa sebagai lumbung pangan nasional yang memproduksi 40% total produksi beras nasional menyebabkan lahan pertanian di Pulau Jawa sangat penting untuk ketahanan pangan nasional, dan karenanya sangat mungkin untuk nantinya ditetapkan sebagai bagian dari Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Kondisi seperti ini mengakibatkan alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan permukiman akan sulit untuk terjadi (untuk tidak mengatakan mustahil). Hal ini mengakibatkan berkurangnya secara drastis ketersediaan lahan potensial untuk lahan permukiman, terutama di wilayah perdesaan,

18 Buletin Cipta Karya - 08/Tahun VIII/Agustus 2010

www.keprinews.files.wordpress.com

INFOBARU 2

Info Baru 2

Perumahan Ayodya Purwodadi Grobogan

dalam RUU Perumahan dan Permukiman

Deva Kurniawan Rahmadi dan Andreas Budi Wirawan *)

Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur

P

Dalam RUU tentang Perumahan dan Permukiman, penyelenggaraan perumahan dan permukiman harus dilaksanakan sebagai satu kesatuan sistem. Dimana pelaksanaannya secara berkelanjutan dan dapat memanfaatkan berbagai pendekatan yang relevan serta implementasinya dapat disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat.

Pengembangan perumahan dan permukiman merupakan kegiatan dalam menata suatu kawasan agar sesuai dengan rencana tata ruang. Apabila sesuai dengan tata ruang otomatis didukung peningkatan kualitas hidup berupa tempat hunian, fasilitas pendukung dan lingkungan sekitar. Upaya pengembangan perumahan dan permukiman yang telah dilakukan hingga kini adalah hasil proses panjang dan akan berlangsung terus sejalan dengan perkembangan peradaban dan merupakan permasalahan yang tak bisa langsung diselesaikan karena kompleks. Kompleks, karena bukan semata-mata aspek fisik dalam membangun rumah, tetapi banyak sektor seperti sosial budaya, ekonomi, pertanahan, perindustrian, ilmu pengetahuan, teknologi dan lingkungan sekitarnya.

Seiring dengan diberlakukannya kebijakan desentralisasi serta otonomi daerah, terjadi perubahan dalam sistem pengelolaan pembangunan di daerah. Baik dalam hal penyediaan prasarana sarana, utilitas umum maupun pelayanan perkotaan. Kesemuanya itu telah diatur dalam Undang-undang No. 4 tahun 1992 tentang perumahan dan permukiman. Materi pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman saat ini dirasa perlu penyempurnaan. Karena peraturan perundangan tersebut kurang mendukung dan belum dapat menjawab berbagai permasalahan yang sedang terjadi serta tantangan rencana ke depan dalam pembangunan perumahan dan permukiman. Aturan itu juga belum memuat aturan soal

peningkatan dan pemerataan kesejahteraan dalam mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak dan terjangkau dalam lingkungan masyarakat. Serta belum secara tegas membahas tentang infrastruktur, hanya sebagai fasilitas dan utilitas ikutan dari perumahan dan permukiman. Khususnya, dalam materi pengaturan bidang pengembangan permukiman belum secara komprehensif menunjukkan pengaturan penyelenggaraan sebagai kesatuan antar kawasan yang terpadu dan saling mendukung baik infrastruktur, fungsi dan bentuk kawasan. Materi pengaturan Dilatarbelakangi oleh permasalahan serta kebijakan desentralisasi, maka dirasa perlu untuk melakukan revisi UU 4/92 yang telah

Buletin Cipta Karya - 08/Tahun VIII/Agustus 2010

19

www.flickr.com

menjadi inisiatif DPR RI. Berbagai tahapan proses perumusan telah dilalui dengan menyerap aspirasi para stakeholder melalui berbagai forum RDP, FGD, Perumusan dalam PANJA, Perumusan dalam Draf Peripurna bersama antara fraksi-fraksi, unsur pemerintahan, instansi/ lembaga terkait, para pakar dan pemerhati, pihak akademis, LSM dan wakil masyarakat yang berhubungan dengan perumahan dan permukiman Serta yang terakhir dilakukan adalah penyiapan dalam penyusunan DIM (Daftar Inventaris Masalah) dengan muatan/materi pengaturan yang disusun telah mendudukan permasalahan permukiman atau perumahan khususnya penyediaan infrastruktur dengan keterpaduan penyelenggaraannya. Dalam muatan RUU disebutkan bahwa perumahan dan permukiman diselenggarakan dengan berasaskan pada asas keterpaduan. Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah penyelenggaraan perumahan dan permukiman dengan memperhatikan keterpaduan kebijakan antar instansi dan sektor terkait. Penyelengaraan perumahan permukiman harus memperhatikan keterpaduan di dalam sistem infrastruktur baik yang berada dalam kawasan terbangun tertentu dan dengan sistem infrastruktur yang lebih besar pada jaringan tingkat kota, propinsi ataupun nasional. Termasuk juga keterpaduan dalam pembangunan keberlanjutan melalui aspek ekonomi, sosial dan lingkungan yang dilanjutkan dengan fase berikutnya sebagai implementasi berupa penyelenggaraan permukiman. Pembangunan berkelanjutan Dalam RUU tentang Perumahan dan Permukiman, penyelenggaraan perumahandan permukiman harus dilaksanakan sebagai satu kesatuan sistem. Dimana pelaksanaannya secara berkelanjutan dan dapat memanfaatkan berbagai pendekatan yang relevan serta implementasinya dapat disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat. Pembangunan berkelanjutan dilaksanakan dengan pencapaian tujuan pembangunan lingkungan, pembangunan sosial dan pembangunan ekonomi. Secara praktis, konsep pembangunan berkelanjutan, yang sudah berkembang sebagai asas pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman, secara prinsip bertujuan memberdayakan masyarakat, secara sosial dan ekonomi serta lingkungan. Pendekatan ini dilakukan

Eksisting Kawasan Kota Jakarta Tahun 2010

dengan memadukan kegiatan-kegiatan penyiapan dan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan kegiatan usaha ekonomi, serta pendayagunaan prasarana dan sarana dasar perumahan dan permukiman sebagai satu kesatuan sistem yang tak terpisahkan. Pembangunan perumahan dan permukiman, yang memanfaatkan ruang terbesar dari kawasan perkotaan, merupakan kegiatan yang bersifat berkelanjutan. Oleh karena itu, pengelolaan pembangunan perumahan dan permukiman senantiasa memperhatikan ketersediaan daya dukung serta dampak terhadap kelestarian lingkungan. Kesadaran tersebut harus dimulai sejak tahap perencanaan, perancangan dan pelaksanaan pembangunan sampai dengan tahap pengelolaan dan pengembangannya. Hal itu dilakukan agar tetap selaras dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan secara ekonomi, sosial dan lingkungan. Dalam fase perencanaan kawasan permukiman yang diatur didalam RUU tentang Perumahan dan Permukiman, ditekankan

bahwa Perencanaan kawasan permukiman (Pasal 63 Draf RUU Tentang Perumahan dan Permukiman) harus terhubung dengan keterpaduan sarana dan jaringan prasarana yang terstruktur dan hierarkis. Dengan begitu akan meningkatkan hubungan/keterkaitan fungsional di antara kawasan-kawasan tersebut, terintegrasi dengan sistem jaringan primer dan memperhatikan keterpaduan serta keserasian secara hierarkis dan fungsional dengan kawasan di sekitarnya. Keterpaduan sarana dan jaringan prasarana ini dimaksudkan sebagai keterhubungan antara permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan yang diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara desa dan kota sesuai dengan fungsi dan peranannya masing-masing. Hal tersebut dilakukan dengan mengakomodir fungsi dan peranan kota, optimalisasi sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta memperhatikan kondisi sosial budaya setempat dan kearifan lokal. Tahapan perencanaan kawasan permuki-

Penyelengaraan perumahan permukiman harus memperhatikan keterpaduan di dalam sistem infrastruktur baik yang berada dalam kawasan terbangun tertentu dan dengan sistem infrastruktur yang lebih besar pada jaringan tingkat kota, propinsi ataupun nasional.

20 Buletin Cipta Karya - 08/Tahun VIII/Agustus 2010

INFOBARU 2

makro, mencakup seluruh wilayah Negara dan menjadi wewenang Pemerintah sampai dengan penataan ruang wilayah provinsi yang menjadi wewenang pemerintah kabupaten dan kota. Pengaturan penyelenggaraan permukiman merupakan turunan terhadap pengaturan penataan ruang dan sekaligus memiliki peran pengelolaan lingkungan hidup dengan pengaturan penyelenggaraan bangunan tempat berbagai kegiatan. Pengaturan penataan ruangnya dilakukan pada tingkat pengaturan pola pemanfaatan ruang secara garis besar. Pengaturan bangunannya mencakup jaringan primer prasarana yang menggambarkan hubungan antar berbagai kawasan peruntukan, yang meliputi jaringan jalan primer dan arteri sekunder, saluran primer pembuangan air hujan dan air limbah, serta tempat pembuangan akhir sampah. Dalam kerangka itu, penyelenggaraan perumahan dan permukiman termasuk tata ruang, pengadaan prasarana dan sarana lingkungan, serta utilitas umum dilakukan untuk menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Hal ini diperlukan agar dapat mendorong terwujudnya keseimbangan pembangunan perkotaan dan perdesaan. Dengan begitu perkotaan maupun pedesaan akan tumbuh secara selaras dan saling mendukung dalam menciptakan pengembangan kawasan secara komprehensif dan terpadu baik dalam antar hunian, lingkungan, permukiman, infrastruktur, antar kawasan serta fungsi lain yang mendukung. Oleh karenanya, diperlukan pengembangan perencanaan dan perancangan,serta pembangunan perumahan dan permukiman yang kontributif terhadap pencapaian penataan ruang yang disusun secara transparan dan partisipatif serta memberdayakan masyarakat sebagai pelaku utama. Peran Kementerian Pekerjaan Umum Kementerian Pekerjaan Umum dalam menjalankan tugas dan fungsinya (tupoksi) membutuhkan aspek keterpaduan yang memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pembangunan, khususnya di bidang pekerjaan umum. Aspek ini sangat dibutuhkan karena diharapkan akan terwujud kesamaan persepsi di antara pelaku pembangunan yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan bidang pekerjaan umum. Dalam pelaksanaannya, Kementerian Pekerjaan Umum telah berusaha meng-

man dalam mendukung keterpaduan meliputi penyiapan dan pematangan lahan, perencanaan keterpaduan sarana dan jaringan prasarana pendukung serta tentunya disertai pembiayaan dan pembinaan. Penyiapan dan pematangan lahan harus didahului dengan penetapan lokasi dan penyiapan kawasan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Perencanaan kawasan permukiman dilakukan dalam rangka memenuhi kelengkapan dan kelayakan prasarana, sarana dan utilitas umum; dan dukungan sistem sarana dan jaringan prasarana. Perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman tersebut dimaksudkan untuk: a. Menyiapkan kawasan permukiman yang layak huni. b. Mendukung terpadunya pengembangan kawasan permukiman, baik di dalam kawasan maupun antar kawasan. c. Membentuk struktur ruang kawasan serta mengarahkan pola pemanfaatan ruang sebuah kawasan permukiman serta memiliki sistem penghubung antar kawasan Berupa sistem sarana dan jaringan prasarana sesuai dengan rencana tata ruang wilayah perkotaan dan/atau perdesaan . Keterkaitan Perumahan dan Permukiman dengan Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang Salah satu tujuan pengelolaan lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2009 adalah menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup, mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, mewujudkan pembangunan berkelanjutan, serta mengantisipasi isu lingkungan global. Dengan demikian, penyelenggaraan kegiatan harus berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Sedangkan pembangunan berkelanjutan dapat diartikan upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup gene rasi masa kini dan generasi masa depan. Adapun salah satu tujuan penyelenggaraan penataan ruang adalah untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Penataan ruang juga harus berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional yang harmonis antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, terpadu dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan. Penataan ruang dilakukan dalam beberapa tingkatan dengan tingkat kerincian yang berbeda dari yang sangat

Buletin Cipta Karya - 08/Tahun VIII/Agustus 2010

21

INFOBARU 2

melalui pelaksanaan bantuan teknis dan sosialisasi kepada stakeholders terutama pemerintah daerah dan masyarakat. Peranan Pemerintah Daerah Pemerintah daerah dalam hal ini memegang peranan penting, yang sangat diharapkan dalam penggalangan peran stakeholders untuk optimalisasi keterpaduan pembangunan bidang pekerjaan umum. Kegiatan-kegiatan khusus di daerah membutuhkan sharing pendanaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk dalam hal ini penggalangan dana dari kalangan investor. Disamping itu pula penggalangan partisipasi masyarakat sebagai subyek pembangunan juga sangat membutuhkan komitmen dari pemerintah daerah. Dalam meningkatkan efektifitas penyelenggaraan Pengembangan Permukiman dibutuhkan koordinasi antar wilayah khususnya antar kabupaten dan antar kawasanlingkungan, terutama menyangkut batasan administratif serta jaringan pada skala perkotaan. Tingkat koordinasi ini menuntut peran pemerintah daerah untuk banyak terlibat dalam penyusunan program permukiman yang melibatkan kerjasama antar daerah dan stakeholders. Dalam tatanan perencanaan, diperlukan suatu strategi pengembangan kawasan/ kota yang menitikberatkan pada peranan Pemda untuk mengatasi persoalan di daerahnya yaitu strategi pengembangan kota pada pengembangan permukiman dan strategi perkotaan atau yang dikenal sebagai Strategi Pengembangan Permukiman dan Infrasturktur Perkotaan (SPPIP). SPPIP ini pada dasarnya merupakan bagian integral dari kerangka pembangunan daerah (provinsi, kota/kabupaten) yang memuat rancangan tata cara pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan. Sektor permukiman dan infrastruktur perkotaan akan menjadi bagian penting yang mendukung tercapainya ruang kota sebagai wahana berkehidupan yang ramah layanan bagi masyarakat perkotaan. Kedepannya, SPPIP ini nantinya diharapkan akan menjadi instrumen penting untuk menjamin terwujudnya pembangunan yang serasi dan terpadu antar sektor dan alokasi ruangnya terutama yang berkaitan dengan pengembangan permukiman dan infrastruktur perkotaan. *) Staf Perencanaan Teknis dan Pengaturan Direktorat Pengembangan Permukiman Ditjen. Cipta Karya

Foto Atas : Rapat Dengar Pendapat dengan Komite II DPD RI Foto Bawah : Salah satu tim perumus RUU sedang diskusi penyusunan Daftar Inventaris Masalah (DIM)

upayakan keterpaduan pembangunan dalam menyelenggarakan urusan bidang Pekerjaan Umum, namun masih ditemui banyak hambatan di antaranya terlebih pada koordinasi yang kurang maksimal antar personil baik pada tingkatan perencanaan/ kebijakan dan tingkatan pelaksanaan. Hambatan-hambatan ini menjadikan keterpaduan pembangunan bidang pekerjaan umum saat ini belum dapat dicapai secara optimal. Banyak terdapat kelemahan-kelemahan, baik dari segi internal maupun segi eksternal di luar Kementerian Pekerjaan Umum. Dari segi internal, di antaranya disebabkan oleh : Kompleksitas pelaksanaan kegiatan, kesulitan bersinergi. Belum adanya konsep keterpaduan yang

· · · ·

· ·

dapat diacu. Sedangkan dari segi eksternal, di antaranya disebabkan oleh : Peraturan perundang-undangan yang tidak mendukung. Kelemahan kebijakan dan perencanaan pembangunan nasional. Tidak/kurang adanya koordinasi perencanaan dan program yang efektif di antara para pengambil keputusan sehingga menyulitkan pelaksanaan di daerah. Ego-sektoral Kemeterian/Lembaga, yang masih ingin menonjolkan dominansi sektornya. Dalam rangka keterpaduan pembangunan lintas "pelaku", Kementerian Pekerjaan Umum telah menggalang peran stakeholders,

22 Buletin Cipta Karya - 08/Tahun VIII/Agustus 2010

INFOBARU3

Info Baru 3

Cipta Karya Dukung Sarana dan Prasarana

Desa Wisata Cibatutiga

D

Direktur PAM Tamin Z. Amin mempresentasikan dukungan infrastruktur cipta karya di kawasan MMNI kepada Ibu Ani Yudhoyono

Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum mendukung pembangunan sarana dan prasarana untuk para pengrajin di Padepokan Mutu Manikam Nusantara Indonesia (MMNI) di Desa Wisata Cibatutiga, Cariu, Bogor, Jawa Barat. Dukungan tersebut berupa pembangunan jalan akses ke area MMNI, pembuatan area parkir serta pembangunan sarana air minum yaitu pembangunan reservoir berkapasitas 30 m3 dan 6 unit Hidran umum. Peresmian Padepokan MMNI sendiri, dilakukan oleh Ibu Ani Yudhoyono di Bogor akhir Juli lalu. Bukan hanya itu saja, Ditjen Cipta berencana menambah dukungan sarana dan prasarana dengan membangunan Sanimas (Sanitasi berbasis masyarakat) berupa sarana MCK yang rencana dimulai tahun 2011. Pembangunan tersebut menggunkan dana APBN sebesar Rp 300 juta. Pembentukan MMNI diprakarsai oleh Ibu Ani sejak 3,5 tahun lalu tepatnya pada Desember 2006. "Dengan MMNI diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pengrajin dan masyarakat pada umumnya," kata Ibu Ani. Menurut Pengawas MMNI Prihadi San-

tosa, MMNI adalah organisasi nirlaba yang merupakan perkumpulan para pencinta dan pengrajin perhiasan dengan tujuan utama menciptakan lapangan kerja bagi buruh perajin lepas yang tidak bekerja pada perusahaan. Mereka bisa diberdayakan melalui pengembangan industri mutu manikam Indonesia serta membantu program pemerintah dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Sejak dibentuk, kata dia, MMNI telah melatih lebih kurang 750 perajin dari berbagai daerah di seluruh Indonesia dengan instruktur dari dalam dan luar negeri. Menurut Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, keberadaan Padepokan Mutumanikam Nusantara Indonesia di kawasan Cariu Bogor diharapkan membantu Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam mengatasi masalah fundamental yang dihadapi, khususnya pada bidang pendidikan, layanan kesehatan, penyediaan sarana air bersih, pengelolaan lahan secara lestari, pembukaan lapangan kerja, pengembangan kreatifitas dan pemberdayaan masyarakat. Pada saat yang sama. Heryawan berharap Desa Cibatu Tiga dapat tumbuh dan

berkembang menjadi desa wisata baru di Kabupaten Bogor. Sehingga, diharapkan menjadi tambahan destinasi wisata unggulan di Jawa Barat dan bahkan nasional. Hal ini tentunya sejalan dengan Program Visit Bogor 2011 yang dicanangkan Bupati Bogor, serta sesuai pula dengan arah pengembangan kepariwisataan Jawa Barat "Kataji", yaitu Kreativitasnya yang Andal, Timpal wisatanya Aman dijelajah dan Indah. Dalam rangkaian peresmian Padepokan tersebut, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Budi Yuwono, memberikan bantuan infrastruktur keciptakaryaan berupa tangki-tangki air kepada Bupati Bogor H. Rachmat Yasin dan selanjutnya diserahkan kepada Kepala Desa Cibatutiga Narja Hermawan untuk pengoperasiannya. Diserahkan pula bantuan berupa satu unit sepeda motor pintar yang diterima oleh Kepala Desa Cibatutiga Narja Hermawan untuk dipergunakan bagi kepentingan masyarakat terutama dalam upaya mengapresiasi dan mengoptimalkan mutu programprogram rumah pintar.

(dvt/berbagai sumber)

Buletin Cipta Karya - 08/Tahun VIII/Agustus 2010

23

Inovasi 1

GPS dalam Pembangunan Bidang Cipta Karya

Wayan Lindu Suwara*)

J

Penggunaan GPS dalam pembangunan infrastruktur keCipta Karyaan bertujuan untuk memberikan informasi letak koordinat, posisi, satuan terbangun dan bisa ditambahkan informasi nilai alokasi yang telah diinvestasikan sehingga para pengambil keputusan dapat mengetahui prasarana dan sarana yang sudah terbangun dengan tepat, akurat dan tepat sasaran.

pelaksanaan kegiatan dalam bentuk WebGIS yang dapat ditampilkan pada Station Room Bina Graha. Secara legalitas Kementerian Pekerjaan Umum segera menerbitkan Surat Edaran Menteri PU Nomor 13/2010 tentang kewajiban pencantuman koordinat geografis untuk lokasi pelaksanaan paket kegiatan di Lingkungan Kementerian PU. Peran GPS Peranan Global Positioning System (GPS) pada pembangunan infrastruktur bidang cipta karya adalah sebagai penanda telah terbangun prasarana dan sarana, data informasi ini dibutuhkan tidak terlepas dari penggunaan GIS (Geographical Information System), atau istilah umumnya adalah pemetaan. Penggunaan GPS dalam pembangunan infrastruktur ke-Cipta Karya-an bertujuan untuk memberikan informasi letak koordinat, posisi, satuan terbangun dan bisa ditambahkan informasi nilai alokasi yang telah diinvestasikan sehingga para pengambil keputusan dapat mengetahui prasarana dan sarana yang sudah terbangun dengan tepat, akurat dan tepat sasaran. Saat ini, sudah banyak pihak yang menggunakaan alat navigasi berbasis satelit dan pemetaan dalam merencanakan, memutuskan, melaksanakan, dan evaluasi program­program bidang ke-Cipta Karya-an termasuk program-program yang berbasis masyarakat. Kementerian Pekerjaan Umum melalui Ditjen Cipta Karya saat ini sedang

Jauh sebelum Permintaan Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP), untuk menginformasikan pelaksanaan kegiatan dalam bentuk WebGIS yang dapat ditampilkan pada Situation Room Bina Graha (23 Pebruari 2010), Kementerian Pekerjaan Umum sudah melakukan inovasi dengan menandai prasarana dan sarana yang telah terbangun. Menindaklanjuti hal itu, pada akhir Maret 2010 Sekjen Kementerian PU menerbitkan surat edaran kepada seluruh Eselon I teknis di lingkungan Kementerian PU untuk melaksanakan permintaan UKP-PPP tersebut. Kepala UKP-PPP kemudian mempertegasnya dengan melayangkan surat kepada Menteri PU pada 6 Mei 2010 perihal menginformasikan

24 Buletin Cipta Karya - 08/Tahun VIII/Agustus 2010

INOVASI 1

3. Bagian Pengguna : Bagian ini terdiri dari alat navigasi yang digunakan. Satelit akan memancarkan data almanak dan ephemeris yang akan diterima oleh alat navigasi secara teratur. Data almanak berisikan perkiraan lokasi (approximate location) satelit yang dipancarkan terus menerus oleh satelit. Data ephemeris dipancarkan oleh satelit, dan valid untuk sekitar 4-6 jam. Untuk menunjukkan koordinat sebuah titik (dua dimensi), alat navigasi memerlukan paling sedikit sinyal dari 3 buah satelit. Untuk menunjukkan data ketinggian sebuah titik (tiga dimensi), diperlukan tambahan sinyal dari 1 buah satelit lagi. Sinyal-sinyal yang dipancarkan oleh kumpulan satelit tersebut, alat navigasi akan melakukan perhitungan-perhitungan dan hasil akhirnya adalah koordinat posisi alat tersebut. Makin banyak jumlah sinyal satelit yang diterima oleh sebuah alat maka akan membuat alat tersebut menghitung koordinat posisinya lebih tepat dan akurat. Karena alat navigasi ini bergantung penuh pada satelit, maka sinyal satelit menjadi sangat penting. Alat navigasi berbasis satelit ini tidak dapat bekerja maksimal ketika ada gangguan pada sinyal satelit. Ada beberapa hal yang dapat menghambat kekuatan sinyal satelit: a. Kondisi geografis, selama kita masih dapat melihat langit yang cukup luas, alat ini masih dapat berfungsi. b. Hutan, makin lebat hutannya, maka makin berkurang sinyal yang dapat diterima. c. Air, mangan berharap dapat menggunakan alat ini ketika menyelam. d. Kaca film mobil, terutama yang mengandung metal. e. Alat-alat elektronik yang dapat mengeluarkan gelombang elektromagnetik. f. Gedung-gedung, tidak hanya ketika didalam gedung, berada diantara 2 buah gedung tinggi juga akan menyebabkan efek seperti berada di dalam lembah. g. Sinyal yang memantul, misal bila berada diantara gedung-gedung tinggi, dapat mengacaukan perhitungan alat navigasi sehingga alat navigasi dapat menunjukkan posisi yang salah atau tidak akurat. Antena Ada dua jenis antena bawaan alat navigasi yang paling sering dijumpai, yaitu jenis patch dan quad helix. Jenis patch, bentuknya

Pengaplikasian GPS

gencar melakukan identifikasi informasi lokasi dan jenis prasarana dan sarana yang telah terbangun. GPS adalah suatu sistem navigasi satelit yang dipergunakan untuk menentukan koordinat/posisi/titik suatu obyek di bumi. Sistem navigasi satelit mengirimkan data posisi (garis bujur, lintang dan ketinggian) sinyal waktu ke alat penerima di permukaan. Penerima di permukaan dapat mengetahui posisinya, serta waktu yang tepat. Sistem ini menggunakan 24 satelit yang mengirimkan sinyal gelombang mikro ke Bumi. Sinyal ini diterima oleh alat penerima di permukaan dan digunakan untuk menentukan posisi, kecepatan, arah dan waktu. Sistem ini awal mulanya dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat, dengan nama lengkapnya adalah NAVSTAR GPS nama ini diberikan oleh John Walsh (seseorang yang mempunyai peranan penting dalam program GPS). GPS sering disebut dengan GPS Trac king adalah teknologi AVL (Automated Ve hicle Locater) yang memungkinkan pengguna untuk melacak posisi kendaraan dalam keadaan RealTime dan bisa juga dipergunakan untuk men-tracking infrastruktur jalan dan jaringan perpipaan. GPS Tracking memanfaatkankombinasi teknologi GSM dan GPS untukmenentukan koordinat sebuah obyek, lalu menerjemahkannya dalam bentuk peta digital. Cara Kerja Sistem ini menggunakan sejumlah satelit yang berada di orbit bumi, yang memancarkan sinyalnya ke bumi kemudian ditangkap oleh sebuah alat penerima. Ada tiga bagian penting dari sistem ini, yaitu bagian kontrol, bagian angkasa, dan bagian pengguna. 1. Bagian Kontrol : seperti namanya, bagian

ini untuk mengontrol. Setiap satelit dapat berada sedikit diluar orbit, sehingga bagian ini melacak orbit satelit, lokasi, ketinggian, dan kecepatan. Sinyal-sinyal dari satelit diterima oleh bagian kontrol, dikoreksi dan dikirimkan kembali ke satelit. Koreksi data lokasi yang tepat dari satelit ini disebut dengan data ephemeris yang nantinya akan di kirimkan kepada alat navigasi kita. 2. Bagian Angkasa : Bagian ini terdiri dari kumpulan satelit-satelit yang berada di orbit bumi, sekitar 12.000 mil di atas permukaan bumi. Kumpulan satelit-satelit ini diatur sedemikian rupa sehingga alat navigasi setiap saat dapat menerima paling sedikit sinyal dari empat buah satelit. Sinyal satelit ini dapat melewati awan, kaca, atau plastik, tetapi tidak dapat melewati gedung atau gunung. Satelit mempunyai jam atom, dan juga akan memancarkan informasi waktu/ jam. Data ini dipancarkan dengan kode random. Masing-masing satelit memiliki kodenya sendiri-sendiri. Nomor kode ini biasanya akan ditampilkan di alat navigasi, maka kita bisa melakukan identifikasi sinyal satelit yang sedang diterima alat tersebut. Data ini berguna bagi alat navigasi untuk mengukur jarak antara alat navigasi dengan satelit, yang akan digunakan untuk mengukur koordinat lokasi. Kekuatan sinyal satelit juga akan membantu alat dalam penghitungan. Kekuatan sinyal ini lebih dipengaruhi oleh lokasi satelit, sebuah alat akan menerima sinyal lebih kuat dari satelit yang berada tepat di atasnya (bayangkan lokasi satelit seperti posisi matahari ketika jam 12 siang) dibandingkan dengan satelit yang berada di garis cakrawala (bayangkan lokasi satelit seperti posisi matahari terbenam/ terbit).

Buletin Cipta Karya - 08/Tahun VIII/Agustus 2010

25

Aplikasi GIS pembangunan bidang cipta karya dalam website cipta karya

gepeng sedangkan quad helix bentuknya seperti tabung. Tentunya keduanya memiliki keunggulan dan kekurangannya masingmasing. Pada pemakaian sehari-hari, banyak sekali faktor yang mempengaruhi fungsinya. Alat navigasi yang memiliki antena patch, akan lebih baik penerimaan sinyalnya bila alat dipegang mendatar sejajar dengan bumi. Sedangkan alat yang memiliki antena quad helix, akan lebih baik bila dipegang tegak lurus, bagian atas ke arah langit. Untuk memastikan, periksalah spesifikasi antena alat navigasi. Pada pemakaian sehari-hari, seringkali diperlukan antena eksternal, contohnya, pemakaian di dalam kendaraan roda empat. Ada beberapa jenis antena eksternal yang dapat dipilih. Perlu diingat bahwa tidak semua tipe alat navigasi mempunyai slot untuk antena eksternal. a. Antena eksternal aktif. Disebut aktif karena dilengkapi dengan Low Noise Amplifier (LNA), penguat sinyal, karena sinyal akan berkurang ketika melewati kabel. Artinya, jenis ini memerlukan sumber listrik untuk melakukan fungsinya, yang biasanya diambil dari alat navigasi. Sehingga baterai alat navigasi akan lebih cepat habis. Keuntungannya, dapat digunakan kabel lebih panjang dibandingkan tipe pasif.

b. Antena Eksternal Pasif. Karena tidak dilengkapi oleh penguat sinyal, maka baterai tidak cepat habis. Tetapi kabel yang digunakan tidak dapat sepanjang tipe aktif. c. Antena Eksternal Reradiating. Jenis ini terdiri dari dua bagian, yang pertama menangkap sinyal satelit, yang kedua memancarkan sinyal. Karena sinyal dipancarkan, maka jenis ini tidak memerlukan hubungan kabel ke alat navigasi. Alat navigasi akan menerima sinyal seperti biasa. Tentu saja jenis ini memerlukan sumber listrik tambahan, tetapi bukan dari alat navigasi yang dipakai. Bagi tipe alat navigasi yang tidak mempunyai slot untuk antena eksternal, jenis ini merupakan alternatif yang baik daripada harus memodifikasi alat navigasi. d. Antena Combo. Antena jenis ini adalah penggabungan antara antena untuk alat navigasi dan telpon genggam. Sumber listrik diperlukan untuk penggunaannya. Perlu diingat bahwa koordinat yang ditampilkan oleh alat navigasi adalah koordinat posisi antena eksternal. Jadi, penempatan antena eksternal juga perlu diperhatikan. DGPS DGPS (Differential Global Positioning System)

adalah sebuah sistem atau cara untuk meningkatkan GPS, dengan menggunakan stasiun darat, yang memancarkan koreksi lokasi. Dengan sistem ini, maka ketika alat navigasi menerima koreksi dan memasukkannya ke dalam perhitungan, maka akurasi alat navigasi tersebut akan meningkat. Oleh karena menggunakan stasiun darat, maka sinyal tidak dapat mencakup area yang luas. Walaupun mempunyai perbedaan dalam cara kerja, SBAS (Satelite Based Augmentation System) secara umum dapat dikatakan adalah DGPS yang menggunakan satelit. Cakupan areanya jauh lebih luas dibandingkan dengan DGPS yang memakai stasiun darat. Ada beberapa SBAS yang selama ini dikenal, yaitu WAAS (Wide Area Augmentation System), EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service), dan MSAS (Multifunctional Satellite Augmentation System). WAAS dikelola oleh Amerika Serikat, EGNOS oleh Uni Eropa, dan MSAS oleh Jepang. Ketiga sistem ini saling kompatibel satu dengan lainnya, artinya alat navigasi yang dapat menggunakan salah satu sistim, akan dapat menggunakan kedua sistem lainnya juga. Pada saat ini hanya WAAS yang sudah operasional penuh dan dapat dinikmati oleh pengguna alat navigasi di dunia. Walaupun begitu, sebuah DGPS dengan stasiun darat yang berfungsi baik, dapat meningkatkan akurasi melebihi/sama

26 Buletin Cipta Karya - 08/Tahun VIII/Agustus 2010

INOVASI 1

dengan peningkatan yang dapat dicapai oleh SBAS. Secara umum, bisa dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu "real time (langsung)" dan "Post processing (setelah kegiatan selesai)". Maksud dari `real time' adalah alat navigasi yang menggunakan sinyal SBAS ataupun DGPS secara langsung saat digunakan. Sedangkan `post processing' maksudnya adalah data yang dikumpulkan oleh alat navigasi di proses ulang dengan menggunakan data dari stasiun darat DGPS. Ada banyak stasiun darat DGPS di seluruh dunia yang dapat kita pakai untuk hal ini, baik versi yang gratis maupun berbayar, bahkan kita dapat langsung menggunakannya melalui internet. Walaupun DGPS ataupun SBAS dapat meningkatkan akurasi, tetapi dengan syarat sinyal yang dipancarkan berisikan koreksi untuk wilayah dimana kita menggunakan alat navigasi. Bila tidak berisikan koreksi data bagi wilayah tersebut, tidak akan terjadi peningkatan akurasi. Beberapa pengertian istilah · Cold & Warm start Pada detail spesifikasi alat navigasi, biasanya tertulis waktu yang diperlukan untuk cold dan warm start. Ketika alat navigasi dimatikan, alat tersebut masih menyimpan data-data satelit yang `terkunci' sebelumnya. Salah satu data yang tersimpan adalah data ephemeris, dan data ini masih valid untuk sekitar 4-6 jam (untuk lebih mudah, pakai acuan waktu 4 jam saja). Ketika dinyalakan kembali, maka alat navigasi tersebut akan mencari satelit berdasarkan data simpanan. Bila data yang tersimpan masih dalam kurun waktu tersebut, maka data-data tersebut masih bisa dipakai oleh alat navigasi untuk mengunci satelit, dan menyebabkan alat navigasi lebih cepat `mengunci' satelit. Inilah yang disebut "Warm start". Ketika data yang tersimpan sudah kadaluwarsa, artinya melebihi kurun waktu di atas, maka alat navigasi tidak dapat memakainya. Sehingga alat navigasi harus memulai seluruh proses dari awal, dan menyebabkan waktu yang diperlukan menjadi lebih lama lagi. Inilah yang disebut "Cold start". Seluruh proses ini hanya berlangsung dalam beberapa menit saja. · Waterproof IPX7 Standar ini dibuat oleh IEC (International Electrotechnical Commission), angka pertama menjelaskan testing ketahanan alat terhadap benda padat, dan angka kedua menjelaskan ketahanan terhadap benda cair (air). Bila alat hanya diuji terhadap salah satu kondisi (benda padat atau benda cair), maka huruf `X' ditempatkan pada angka pertama atau kedua. IP X7 artinya: X menunjukkan alat tersebut tidak diuji terhadap benda padat, sedangkan angka 7 berarti dapat direndam dalam air dengan kedalaman 15 cm ­ 1 meter . · Geocaching Istilah ini berasal dari kata `Geo' yang diambil dari geografi, dan `caching' yang diambil dari kegiatan menyimpan/menyembunyikan sesuatu. Geocaching sebenarnya adalah sebuah permainan untuk menemukan `harta karun' tersembunyi dengan menggunakan alat navigasi berbasis satelit. Kegiatannya sederhana, pertama sembunyikan beberapa barang kecil (pen, pensil, dan lain lain) pada beberapa tempat yang terpisah, sedemikian rupa sehingga tidak mudah terlihat. Catat koordinat masing-masing tempat tersebut. Lalu beberapa kelompok berusaha menemukan semua barang yang disembunyikan. Tentunya tidak akan terlalu mudah untuk menemukannya, karena masing-masing alat memiliki akurasi yang berbeda. Kegiatan ini dapat digabungkan dengan aktivitas lainnya, sebagai contoh, aktivitas membersihkan sampah di taman, atau kegiatan outbound, dan sebagainya. · DOP Merupakan singkatan dari `Dillution of Precision', berhubungan erat dengan lokasi satelit di angkasa. Nilai DOP di dapatkan dari perhitungan matematis, yang menunjukkan `tingkat kepercayaan' perhitungan sebuah lokasi. Ketika satelit-satelit terletak berdekatan, maka nilai DOP akan meningkat, yang menyebabkan akurasi alat navigasi berbasis satelit menjadi berkurang. Ketika satelit-satelit terletak berjauhan, maka nilai DOP akan berkurang sehingga alat navigasi menjadi lebih akurat. Bila nilai DOP lebih kecil dari 5 (ada yang mengatakan di bawah 4), maka akurasi yang akan didapatkan cukup akurat. Ada beberapa nilai akan sering dijumpai, yaitu HDOP (Horizontal Dilution of Precision), VDOP (Vertical Dilution of Precision), dan PDOP (Positional Dilution of Precision ­ posisi tiga dimensi). · Koordinat lokasi Sebuah titik koordinat dapat ditampilkan dengan beberapa format. Masing-masing pengguna dapat mengatur format ini pada alat navigasi, program mapsource, ataupun program komputer lainnya. Format ini dapat diatur dari bagian setting dari masing-masing program/alat navigasi. Ada beberapa format yang umum digunakan: hddd.ddddd0 ; hddd0mm,mmm' ; hddd0mm'ss.s" ; +ddd,ddddd0. Sehingga sebuah titik dapat ditunjukkan dengan beberapa cara, sebagai contoh: titik S6010.536' E106049.614' sama dengan titik S6.175600 E106.826910 sama dengan titik S6010'32.2" E106049'36.9" sama dengan -6.175600 106.826910. Bagian pertama adalah koordinat Latitude, yang diikuti oleh koordinat Longitude atau sering disingkat Lat/Long. Kegunaan · Militer GPS digunakan untuk keperluan perang, seperti menuntun arah bom, atau mengetahui posisi pasukan berada. De ngan cara ini maka kita bisa mengetahui mana teman mana lawan untuk menghindari salah target, ataupun menentukan pergerakan pasukan. · Navigasi GPS banyak juga digunakan sebagai alat navigasi seperti kompas. Beberapa jenis kendaraan telah dilengkapi dengan GPS untuk alat bantu nivigasi, dengan menambahkan peta, maka bisa digunakan untuk memandu pengendara, sehingga pengendara bisa mengetahui jalur mana yang sebaiknya dipilih untuk mencapai tujuan yang diinginkan. · Sistem Informasi Geografis Untuk keperluan Sistem Informasi Geografis, GPS sering juga diikutsertakan dalam pembuatan peta, seperti mengukur jarak perbatasan, ataupun sebagai referensi pengukuran. · Sistem pelacakan kendaraan. Kegunaan lain GPS adalah sebagai pelacak kendaraan, dengan bantuan GPS pemilik kendaraan atau pengelola armada bisa mengetahui keberadaan kendaraannya. *) Asisten Monev Satker Pembinaan Pem bangunan Infrastruktur Perdesaan Direk torat Bina Program Ditjen Cipta Karya

Buletin Cipta Karya - 08/Tahun VIII/Agustus 2010

27

GEMARPIJM

Gema RPIJM

Suasana Kota Bandung

SPPIP Memperkuat Dokumen RPIJM

Ratih Fitriani*) Sebagian besar dokumen Rencana Program dan Investasi Jangka Menengah (RPIJM) yang dibuat oleh pemerintah daerah terkesan kurang serius terutama dalam melakukan analisis kebutuhan infrastrukturnya. Tahun 2010, DJCK memberikan bantuan teknis kepada daerah untuk menyusun dokumen SPPIP (Strategi Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan) sebagai dokumen pendukung RPIJM untuk memperkuat analisis kebutuhan pembangunan infrastruktur daerah.

merupakan salah satu alat DJCK dalam menyusun dan mengusulkan kegiatan serta alokasi anggarannya. Sebagai informasi, Readiness criteria merupakan kriteria yang disusun DJCK dalam menyaring usulan dari pemerintah daerah. Adapun readiness criteria tersebut adalah : Terdapat rencana kegiatan rinci (Jelas); terdapat Indikator kinerja untuk monitoring; kesiapan lahan/sudah tersedia lahan; tersedia DED; khusus pembangunan TPA dan IPAL sudah tersedia dokumen AMDAL; tersedia Dana Daerah Untuk Bersama (DDUB); jelas unit pelaksana kegiatan; jelas institusi pengelola pasca konstruksi. RPIJM berisi tentang analisis kelayakan program (feasibility study) untuk rencana pembangunan infrastruktur bidang keciptakaryaan. Analisis kelayakan ini harus dilakukan dengan melihat kondisi, potensi maupun peluang yang dapat dimanfaatkan pada kabupaten/kota yang bersangkutan sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran pembangunan perkotaan yang diinginkan. Oleh karena itu, RPIJM harus disusun secara profesional dengan tetap menekankan pro-

P

Pembangunan di bidang keciptakaryaan memerlukan panduan yang jelas antara rencana Pemerintah, pemerintah propinsi serta pemerintah kabupaten/kota agar dapat tercapai pembangunan infrastruktur yang terpadu, efektif, dan efisien. Untuk mencapai hasil yang maksimal, setiap pembangunan harus melewati tahapan evaluasi seperti diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) lahir dalam rangka mengatasi kebingungan Pemerintah (Direktorat Jenderal Cipta Karya) dalam memadukan rencana strategisnya dengan rencana pembangunan infrastruktur daerah. RPIJM merupakan usaha DJCK dalam menjaring usulan dari daerah untuk pembangunan di bidang keciptakaryaan (bottom up). Karena usulan tersebut merupakan usulan yang akan didanai oleh APBN, maka tidak semua usulan dapat langsung disetujui melainkan harus disesuaikan dengan pagu dan target renstra serta memenuhi readiness criteria. RPIJM

ses partisipasi melalui dialog kebijakan antar aparat pemerintah daerah dengan pihakpihak terkait, masyarakat, profesional serta dialog investasi dengan masyarakat dunia usaha. Dari segi pendanaan, program investasi yang diusulkan tersebut dapat melibatkan atau memerlukan sumber dana baik dari pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/ kota, badan usaha, swasta ataupun masyarakat. Analisis kebutuhan infrastruktur harus dilakukan secara tepat agar dokumen RPIJM tersebut dapat dengan lebih tegas menggambarkan kondisi dan kebutuhan daerah terhadap infrastruktur keciptakaryaan. Terlaksananya kegiatan DJCK yang sesuai dengan RPIJM merupakan salah satu upaya pemenuhan kebutuhan infrastruktur daerah. Pembangunan yang sesuai dengan RPIJM akan bermanfaat bagi masyarakat. Tercapainya kinerja DJCK diukur berdasarkan pemanfaatan hasil pembangunannya oleh masyarakat (outcome). Dengan demikian dokumen RPIJM dapat dimanfaatkan sebagai langkah awal dalam mengevaluasi kinerja DJCK. RPIJM dapat menjadi salah satu alat ukur tercapainya kinerja DJCK. Kondisi yang terjadi saat ini adalah sebagian besar dokumen RPIJM yang dibuat oleh daerah terkesan kurang serius terutama dalam melakukan analisis kebutuhan infrastrukturnya. Hasil akhir dari dokumen tersebut ternyata hanya berupa daftar rencana pembangunan infrastruktur tanpa ada keterkaitan yang jelas dengan analisis yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu, dokumen RPIJM belum memperlihatkan tindak lanjut dari usulan tersebut, belum terlihat apa rencana pembangunan yang akan dilakukan oleh daerah tersebut untuk membuat infrastruktur yang telah terbangun dapat bermanfaat bagi masyarakat. Dengan kata lain, dokumen RPIJM saat ini belum menggambarkan secara tepat kebutuhan infrastruktur daerah. Untuk mengatasi kondisi itu, maka DJCK pada tahun 2010 memberikan bantuan teknis kepada daerah untuk menyusun dokumen SPPIP (Strategi Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan) sebagai dokumen pendukung RPIJM. Dokumen tersebut diharapkan dapat memperkuat analisis kebutuhan pembangunan infrastruktur pada RPIJM masing-masing daerah. *) Staf Subdit Evaluasi Kinerja, Dit. Bina Prog ram, Ditjen Cipta Karya

28 Buletin Cipta Karya - 08/Tahun VIII/Agustus 2010

RESENSI

Resensi

Rencana Strategis

Direktorat Jenderal Cipta Karya

2010-2014

S

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2010-2014 yang tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 5 tahun 2010 maka perlu disusun Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya tahun 2010-2014. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya tahun 2010-2014 dibuat dengan mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2010-2014 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2010 tanggal 29 Januari 2010. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya tahun 20102014 ini memuat arahan mandat undang-undang, tugas, fungsi, kewenangan, visi, misi dan tujuan Ditjen Cipta Karya, serta rincian program dan kegiatan Ditjen tahun 2010-2014 dapat menjadi acuan bagi setiap Satminkal/Direktorat di lingkungan Ditjen Cipta Karya dalam menyusun program dan kegiatan setiap tahun mulai tahun 2010 hingga 2014. Susunan Renstra Ditjen Cipta Karya 2010-2014 dimulai dengan pemaparan tentang kondisi dan tantangan penyelenggaraan bidang Cipta Karya; visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Cipta Karya; strategi penyelenggaraan Cipta Karya; serta program dan kegiatan. Pembangunan infrastruktur bidang Cipta Karya (permukiman) mempuanyai manfaat langsung untuk peningkatan taraf hidup masyarakat dan kualitas lingkungan, karena semenjak tahap konstruksi telah dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekaligus menggerakkan sektor riil.

Sementara pada masa layanan, berbagai multiplier ekonomi dapat dibangkitkan melalui kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan infastruktur. Infrastrktur bidang Cipta Karya (permukiman) yang telah terbangun tersebut pada akhirnya juga memperbaiki kualitas permukiman. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur bidang Cipta Karya (permukiman) pada dasarnya dimaksudkan untuk mencapai 3 (tiga) strategic goals yaitu; a) meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota dan desa, hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan peran pusat-pusat pertumbuhan ekonomi desa dan meningkatkan akses infrastruktur bagi pertumbuhan ekonomi lokal; b) meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimaksudkan untuk mengurangi kemiskinan dan memperluas lapangan kerja; c) meningkatkan kualitas lingkungan, yang bermaksud untuk mengurangi luas kawasan kumuh, meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan kawasan permukiman dan peningkatan pelayanan dan infrastruktur permukiman. Untuk mewujudkan tiga strategic goal di atas tugas pembangunan infrastruktur bidang Cipta Karya (permukiman) diwujudkan dengan dua pendekatan: i) pendekatan skala kabupaten kota melalui tugas pengaturan, pembinaan dan pengawasan bidang permukiman; ii) pendekatan skala kawasan melalui tugas pembangunan infrastruktur permukiman. Buku ini dilengkapi dengan diagram dan tabel seluruh kegiatan 2010-2014. Buku ini wajib dimiliki oleh semua pejabat di lingkungan Ditjen Cipta Karya. Karena dalam buku ini memuat acuan dalam penyusunan program, rencana kerja serta Anggaran Ditjen Cipta Karya mulai tahun 2010, 2011, 2012, 2013 sampai dengan 2014. (dvt)

Buletin Cipta Karya - 08/Tahun VIII/Agustus 2010

29

SEPUTARKITA

Seputar Kita

2010, 14 TPA Uji Coba Sistem Sanitary Landfill

Pada tahun 2010 ini, sebanyak 14 Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di 13 propinsi telah melakukan uji coba operasi dan pemeliharaan dengan menggunakan sistem sanitary landfill. Beberapa TPA yang sudah menjalankan uji coba diantaranya adalah TPA Bengkala di Propinsi Bali, TPA Kota Manado, TPA Malang di Provinsi Jawa Timur dan TPA Kota Kupang di Provinsi NTT. Uji coba ini merupakan hasil bantuan teknis yang dilakukan oleh Ditjen Cipta Karya. "Beberapa TPA saat ini sudah selesai melakukan uji coba, sedangkan lainnya sedang berjalan. Untuk tahun ini Ditjen Cipta Karya akan melakukan bantuan teknis di 14 TPA, sisanya akan dilakukan di tahun 2011. TPA Bengkala di Bali akan menjadi contoh sukses sistem sanitary landfill," kata Kasubdit Pengelolaan dan Pengusahaan Dit. PLP Endang Setyaningrum dalam acara "Konsinyasi Bantuan Teknis Operasi dan Pemeliharaan TPA Sanitary Landfill" di Jakarta, Jumat (6/8).

(dvt)

Pemerintah Susun RUU Pengelolaan Air Limbah

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum tengah menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Air Limbah. Sampai saat ini, penyiapan RUU tersebut sudah sampai pada tahap penyusunan draft rancangan undang-undang. Draft RUU ini diharapkan dapat menjadi bahan pemenuhan syarat pengajuan sebuah RUU sesuai dengan tata cara pembentukan Peraturan Perundangan yang berlaku di Indonesia. Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP) Ditjen Cipta Karya Syukrul Amien mengatakan, Draft RUU ini merupakan kelanjutan dari Penyusunan Naskah Akademik RUU Pengelolaan Air Limbah pada 2009 lalu. Penyusunan legal drafting ini merupakan langkah awal pembuatan undang-undang tentang air limbah. "Memang perlu waktu panjang untuk menjadi undang-undang, tapi yang penting kita sudah memulai," katanya, saat membuka "Diskusi Pakar I Pemantapan Muatan Naskah Akademik Penyusunan Draft Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Air Limbah," di Jakarta, Rabu (18/8). (dvt)

DWP Cipta Karya Berikan Bantuan Pendidikan

Hipno.JPGDharma Wanita Persatuan (DWP) Cipta Karya peduli pada masalah pendidikan. Hal ini ditunjukkan dengan diserahkannya beasiswa pendidikan kepada tujuh orang pelajar di lingkungan Ditjen Cipta Karya masing-masing sebesar 250 ribu rupiah. Penyerahan dilakukan secara simbolik kepada orang tua pelajar oleh Ketua DWP Cipta Karya Erna Budi Yuwono di Ruang Rapat Direktur Air Minum, Senin (9/8). Dalam kesempatan tersebut, Erna Budi Yuwono mengatakan, uang beasiswa ini agar dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. "Jumlah uangnya memang tidak besar, tapi saya harap dapat menjadi motivasi bagi anak untuk sukses dan meraih cita-cita yang diinginkan," katanya.

(dvt)

30 Buletin Cipta Karya - 08/Tahun VIII/Agustus 2010

Segenap Pimpinan dan Staf Direktorat Jenderal Cipta Karya Mengucapkan

selamat menunaik an

ibadah puasa r amadhan

1431 h

Segenap Pimpinan dan Staf Direktorat Jenderal Cipta Karya Mengucapkan

dirgahayu kemerdek aan RI

ke-65

semangat kemerdekaan untuk membangun bangsa

www.flickr.com/photos/memet/3703041609

Information

32 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

523787


You might also be interested in

BETA
Microsoft Word - _11_ SOCA-Sigit Supadmo dkk-Sistem Operasi dan Pemel Irigasi
LAPORAN TUGAS AKHIR
mhtml:file://F:\Pengertian%20Istilah%20Dalam%20Keppres.mht
Microsoft Word - disain_sistem_rev_29juniA.doc