x

Read ANALISIS GABUNGAN HASIL SURVEI MDGS KECAMATAN text version

KATA PENGANTAR

Publikasi "Analisis Komprehensif Hasil Survei MDGs Kecamatan" ini merupakan salah satu tahapan kegiatan Survei MDGs tingkat kecamatan yang dilaksanakan BPS dalam rangka Proyek Peningkatan Pelayanan Sosial Terdisentralisir untuk Anak-anak dan Perempuan yang merupakan proyek kerjasama BPS dengan Unicef tahun 2006-2010. Publikasi ini bertujuan untuk menyajikan potret pencapaian setiap indikator di bidang social terutama indikator MDGs, menentukan variable-variabel yang representative untuk estimasi parameter pada tingkat kecamatan atau kabupaten berdasarkan hasil kajian "Relative Standard Error" menganalisis tingkat pencapaian setiap tujuan. Di samping itu, pada lampiran buku ini contoh penghitungan tentang perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk memperbaiki kinerja setiap indicator. Kepada anggota tim penyusun yang dikoordinir oleh saudara Kusmadi Saleh yang telah berhasil menyelesaikan Buku Analisis (Buku Seri 12) ini, disampaikan ucapan terima kasih. Kepada Unicef dan CIDA yang telah memberikan dukungan dana, dan semua pihak yang membantu kelancaran pelaksanaan penyusunan panduan ini disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih. Saran dan kritik membangun dari para pemakai sangat diharapkan untuk penyempurnaannya di masa yang akan datang. Semoga buku panduan ini bermanfaat untuk semua pihak.

Jakarta,

Januari 2009

Kepala Badan Pusat Statistik,

Dr. Rusman Heriawan iii

SAMBUTAN

United State Children's Fund (Unicef) Millennium Development Goals (MDGs) yang dideklarasikan pada bulan September 2000 oleh 189 negara anggota PBB di New York, disepakati menjadi bagian dari rencana pembangunan setiap negara. Program kerjasama Unicef dan Pemerintah Indonesia yang tertuang dalam CPAP (Country Program Action Plan) 2006-2010 mencakup pelaksanaan kegiatan pemantauan pencapaian MDGs yang berfokus pada Peningkatan Pelayanan Sosial Terdesentralisir untuk Anak-anak dan Perempuan melalui Pemantauan di Tingkat Kabupaten di Indonesia. Kemampuan untuk memantau pencapaian MDGs sangat tergantung dari ketersediaan data yang dapat mengungkap faktor yang terjadi di lapangan. Data tersebut harus diuraikan secara jelas dalam bentuk analisis data yang komprehensif, dengan bahasa yang mudah difahami oleh setiap pembaca. Penyandingan data setiap indikator MDGs di lima Kabupaten (Bantaeng, Takalar, Bone, Polman, dan Mamuju) untuk mengetahui potret pencapaian setiap indikator, yang dilengkapi dengan indikator komposit yang divisualisasikan dalam bentuk grafik adalah sangat membantu mengevaluasi keberhasilan suatu program MDGs. Unicef menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Indonesia, khususnya BPS atas terlaksananya program kerjasama ini, anggota tim yang telah melakukan penyusunan buku analisis ini, CIDA yang telah memberikan dukungan dana, dan semua pihak yang terlibat sehingga publikasi ini diterbitkan.

Jakarta,

Januari 2009

Dr. Gianfranco Rotigliano Kepala Perwakilan Unicef di Indonesia v

Daftar Isi

Halaman Kata Pengantar Kata Sambutan Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Gambar Bab I Pendahuluan 1.1 1.2 1.3 1.4 Bab II Latar Belakang Tujuan Analisis Metodologi Pengumpulan, Penyajian dan Analisis Sistematika Penulisan v vii ix xi xiii 1 1 3 4 6 7 7 8 9

Pencapaian Indikator 2.1 Umum 2.2 Status Indikator 2.3 Ringkasan Potret Pencapaian

Bab III

Profil Umum Penduduk, Ketenagakerjaan dan Sosial Ekonomi 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 Luas Wilayah dan Administrasi Pemerintahan Kependudukan Ketenagakerjaan Pengeluaran Rumah Tangga Kepemilikan Aset Komoditi Unggulan di Bidang Pertanian

19 20 21 29 38 43 45

ix

Bab IV Analisis Indikator MDGs Tingkat Kecamatan 4.1 Tujuan 1: Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan 4.2 Tujuan 2: Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua 4.3 Tujuan 3: Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 4.4 Tujuan 4: Menurunkan Angka Kematian Anak 4.5 Tujuan 5: Meningkatkan Kesehatan Ibu 4.6 Tujuan 6: Memerangi HIV/AIDS, Malaria, dan Penyakit Menular Lainnya 4.7 Tujuan 7: Menjamin Kelestarian Lingkungan Hidup Bab V 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 Pencapaian MDGs di Tingkat Kecamatan Kabupaten Bantaeng Kabupaten Takalar Kabupaten Bone Kabupaten Polewali Mandar Kabupaten Mamuju

51 52 58

75 82 94

102 109 125 125 139 151 167 185 203 203 205 207 211 214 222 228 235 261 263 301

Bab VI Pencapaian MDGs Berdasarkan Indeks Komposit 6.1 Indikator MDGs Hasil Survei 6.2 Visualisasi dengan Grafik Laba-laba 6.2.1 Kabupaten Bantaeng 6.2.2 Kabupaten Takalar 6.2.3 Kabupaten Bone 6.2.4 Kabupaten Polewali Mandar 6.2.5 Kabupaten Mamuju Bab VII Estimasi Kesalahan Sampling Survei MDGs Lampiran-lampiran Lampiran 1 Lampiran 2 x Tabel-tabel Pembiayaan Pencapaian MDGs di Sulawesi Selatan

Daftar Tabel

Tabel 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 Potret Pencapaian Indikator MDGs dan Indikator Tambahan yang Terkait Indikator Tambahan di Bidang Sosial Hasil Survei MDGs Kecamatan Luas Wilayah, Kepadatan Penduduk, dan Pembagian Administrasi Pemerintahan Komposisi dan Struktur Penduduk di 5 Kabupaten Persentase penduduk berumur 7-15 Tahun yang bekerja menurut kabupaten dan jenis kelamin, 2007 Persentase Penduduk Bberumur 5-17 Tahun yang Bekerja menurut Kabupaten dan Jenis Kelamin, 2007 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Kabupaten dan Status Pekerjaan, 2007 Rata-rata Upah/Gaji Buruh/Karyawan/Pegawai Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten dan Jenis Kelamin, 2007 Rata-rata Pengeluaran Perkapita (Rupiah) sebulan menurut Kabupaten dan Jenis Pengeluaran, Tahun 2007 Persentase Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan menurut Kabupaten dan Jenis Makanan, Tahun 2007 Persentase Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan menurut Kabupaten dan Kelompok Bukan Makanan, Tahun 2007 Distribusi Pembagian Pengeluaran Perkapita dan Indeks Gini menurut Kabupaten, Tahun 2007 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Aset menurut Jenis Aset Tahun 2007 Halaman 10 17 20 21 34 35 37 37 40 41 42 43 45

xi

Tabel 3.12 3.13 Distribusi Persentase PDRB Tanpa Migas atas dasar Harga Berlaku Persentase Rumah Tangga yang Mengusahakan Tanaman Padi dan Luas Lahan yang Diusahakan di Kabupaten Bantaeng, Takalar, dan Bone, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007 Persentase Rumah Tangga yang Mengusahakan Tanaman Coklat, Luas lahan dan Rata-rata Jumlah Pohon di Kabupaten Mamuju dan Polman Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2007 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin menurut Kabupaten Tahun 2007 Persentase Penduduk Berdasarkan Nilai Koefisien Engel menurut Kabupaten, Tahun 2007 Persentase Pengeluaran Per Kapita Sebulan menurut Kabupaten dan Kuantil Pengeluaran Perkapita Sebulan, Tahun 2007 Persentase Balita menurut Status Gizi Berdasarkan BB/Umur, 2007 Persentase Penduduk Usia 0-6 tahun yang sedang mengikuti PAUD menurut Kabupaten dan Kelompok Umur, Tahun 2007 Persentase Penduduk Berumur 7-24 Tahun yang Tidak Bersekolah Lagi menurut Kabupaten dan Alasannya, 2007 Rasio Melek Huruf Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas dan 45 Tahun ke Atas menurut Kabupaten dan Tipe Daerah, Tahun 2007 Persentase Balita yang Pernah diimunisasi, 2007

Persentase Penduduk Berumur 15-49 Tahun menurut Penggunaan Alat/Cara KB, 2007

Halaman 46 47

3.14

49

4.1.1 4.1.2 4.1.3

53 55 56

4.1.4 4.2.1 4.2.2 4.3.1

57 59 70 71

4.4.1 4.5.1 4.6.1

86 100 106

Persentase Balita yang Tidur Menggunakan Kelambu , 2007

xii

Daftar Gambar

Gambar 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 Piramida Penduduk Kabupaten Bantaeng Piramida Penduduk Kabupaten Takalar Piramida Penduduk Kabupaten Bone Piramida Penduduk Kabupaten Polewali Mandar Piramida Penduduk Kabupaten Mamuju TPAK menurut Kabupaten dan Jenis Kelamin, 2007 TKK menurut Kabupaten dan Jenis Kelamin, 2007 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja di Sektor Pertanian dan Non-Pertanian; 2007 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja terhadap Jumlah Penduduk menurut Kabupaten dan Jenis Kelamin, 2007 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Aset Tahun 2007 Persentase Penduduk Miskin menurut Kabupaten, Tahun 2007 Persentase Balita Menurut Status Gizi Berdasarkan TB/Umur APM SD/MI Tahun 2007 APM SD/MI menurut Tipe Daerah, Tahun 2007 APM SD/MI menurut Jenis Kelamin, Tahun 2007 APM SD/MI menurut Golongan Pengeluaran Tahun 2007 APK dan APM SD/MI, Tahun 2007 APM SMP/MTs Tahun 2007 APM SMP/MTs menurut Tipe Daerah dan Kabupaten, Tahun 2007 APM SMP/MTs menurut Jenis Kelamin APM SMP/MTs menurut Golongan Pengeluaran, Tahun 2007 APK dan APM SMP/MTs, Tahun 2007 Halaman 26 27 27 28 28 32 33 36 38

3.10 4.1.1 4.1.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7 4.2.8 4.2.9 4.2.10

44 54 58 60 61 61 61 62 63 64 64 64 65

xiii

Gambar 4.2.11 4.2.12 4.2.13 4.2.14 4.2.15 4.2.16 4.2.17 4.2.18 4.2.19 4.2.20 4.2.21 4.2.22 4.2.23 4.3.1 4.3.2 3.3.3 4.3.4 4.3.5 4.3.6 4.3.7 4.3.8 4.3.9 APM SM/MA menurut Tipe Daerah Tahun 2007 APM SM/MA menurut Jenis Kelamin, Tahun 2007 APM SM/MA menurut Golongan Pengeluaran, Tahun 2007 APS menurut Kelompok Umur Sekolah, Tahun 2007 APS Penyandang Cacat Usia 7-18 tahun, Tahun 2007 Angka Putus Sekolah (DO) SD/MI dan SMP/MTs, Tahun 2007 AMHPenduduk Usia 15 -24 tahun menurut Kabupaten, Tahun 2007 Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 tahun ke atas dan 45 Tahun ke Atas, Tahun 2007 Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 tahun ke Atas, Tahun 2007 Persentase Penduduk Usia 15 tahun ke Atas yang Tidak Memiliki Ijazah, Tahun 2007 Persentase Penduduk Usia 15 tahun ke Atas yang Memiliki Ijazah SD/sederajat, Tahun 2007 Persentase Penduduk Usia 15 tahun Ke atas Yang Memiliki Ijazah SMP/sederajat, Tahun 2007 Persentase Penduduk Usia 15 tahun Ke atas Yang Memiliki Ijazah SMA/SMK sederajat, Tahun 2007 Rasio APM SD/MI, Tahun 2007 Rasio APM SD/MI menurut Tipe Daerah, Tahun 2007 Rasio APM SMP/MTS, Tahun 2007 Rasio APM SMP/MTs menurut Tipe Daerah, Tahun 2007 Rasio Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 tahun, Tahun 2007 Rasio Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 Tahun menurut Daerah, Tahun 2007 Rasio Melek Huruf Penduduk Usia 15 tahun Ke atas dan Usia 45 tahun Ke atas, Tahun 2007 Kontribusi Pekerja Upahan Perempuan Pertanian (KPPNP), Tahun 2007 KPPNP menurut Tipe Daerah, Tahun 2007 di Sektor Non

Halaman 66 66 66 67 68 69 71 72 73 74 74 74 74 75 76 77 77 78 78 79 81 82

xiv

Gambar 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.4.8 4.4.9 4.4.10 4.4.11 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.5.5 4.5.6 4.5.7 4.6.1 AKABA, Tahun 2007 AKABA, Tahun 2007 Persentase Anak Usia 12-23 Bulan yang Pernah Diimunisasi Campak menurut Kabupaten Persentase Balita yang Mendapat Imunisasi Lengkap menurut Kabupaten, 2007 Persentase Balita yang Mendapat Vitamin A menurut Kabupaten, 2007 Persentase Penduduk Berumur 2-4 Tahun yang Mendapat ASI menurut Kabupaten dan Tipe Daerah, 2007 Rata-Rata Lamanya Balita Usia 2-4 Tahun Mendapat ASI Saja (dalam Bulan), 2007 Persentase Anak Usia 0-6 Bulan yang Diberi ASI Ekslusif menurut Kabupaten, 2007 Persentase Balita BBLR, 2007 Persentase Balita BBLR menurut Kabupaten dan Tipe Daerah, Tahun 2007 Persentase Rumah Tangga yang Mengkonsumsi Garam Beryodium menurut Kandungan Yodium, 2007 Persentase Balita yang Ibunya Mendapatkan Pemeriksaan Antenatal Minimal 4 Kali (K4), 2007 Persentase Balita yang Ibunya Mendapatkan Pemeriksaan Antenatal Minimal 4 Kali (K4) menurut Tipe Daerah, 2007 Persentase Balita yang Kelahirannya Ditolong Nakes, 2007 Persentase Balita yang Kelahirannya Ditolong Nakes menurut Kabupaten dan Tipe Daerah, 2007 Persentase WUS dengan LILA Kurang dari 23,5 Cm, 2007 Persentase Penduduk Berumur 15-24 Tahun yang Pernah Mendapat Penyuluhan Kesehatan Reproduksi, 2007 Persentase Penduduk Berumur 15-24 Tahun yang Pernah Mendapat Penyuluhan Kesehatan Reproduksi, 2007 Persentase Penduduk yang Pernah Mendengar Atau mengetahui tentang HIV/AIDS menurut Kelompok Umur, 2007

Halaman 84 85 87 87 88 89 90 91 92 92 94 96 96 97 98 99 101 102 103

xv

Gambar 4.6.2 Persentase Penduduk Berumur 15-24 Tahun yang Mengetahui HIV/AIDS dan yang Mempunyai Pengetahuan Komprehensif Mengenai HIV/AIDS, 2007 Persentase Balita yang Tidur Menggunakan Kelambu yang Diproteksi Khusus dengan Insektisida, 2007 Persentase Penduduk yang Pernah Didiagnosa Malaria, 2007 Persentase Penduduk yang Pernah Didiagnosa TBC, 2007 Persentase Penduduk Yang Pernah Didiagnosa DBD, 2007 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Bahan Bakar Padat menurut Kabupaten dan Tipe Daerah, Tahun 2007 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik menurut Kabupaten dan Tipe Daerah, Tahun 2007 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih untuk Minum yang Berkelanjutan Sepanjang Musim menurut Kabupaten, Tahun 2007 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih untuk Minum menurut Kabupaten dan Jarak yang Ditempuh untuk Mendapatkan Air, Tahun 2007 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Sanitasi Layak menurut Kabupaten dan Tipe Daerah, Tahun 2007 Persentase Rumah Tangg yang Membuang Sampah dengan Cara Ditimbun menurut Kabupaten dan Tipe Daerah, Tahun 2007 Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Tetap dan Terjamin menurut Kabupaten dan Tipe Daerah, Tahun 2007 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Sertifikat dari BPS menurut Kabupaten dan Tipe Daerah, Tahun 2007 Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Layak Huni menurut Kabupaten dan Tipe Daerah, Tahun 2007

Halaman 105

4.6.3 4.6.4 4.6.5 4.6.6 4.7.1 4.7.2 4.7.3

107 108 108 109 112 113 115

4.7.4

115

4.7.5 4.7.6

116 118

4.7.8

119

4.7.9 4.7.10

120 123

xvi

Gambar 5.1.1 Persentase Pengeluaran Makanan 80% (Koefisien Engel) Persen menurut Kecamatan di Kabupaten Bantaeng, Tahun 2007 Persentase Balita Berstatus Gizi Kurang dan Buruk di Kabupaten Bantaeng, 2007 APM SD/MI di Kabupaten Bantaeng, Tahun 2007 APM SMP/MTs di Kabupaten Bantaeng, Tahun 2007 AMH Penduduk Usia 15-24 Tahun di Kabupaten Bantaeng, Tahun 2007 Rasio APM SD/MI Perempuan terhadap Laki-laki di Kabupaten Bantaeng, 2007 Rasio APM SMP/MTs Perempuan terhadap Laki-laki di Kabupaten Bantaeng, 2007 Rasio Melek Huruf 15-24 Perempuan terhadap Laki-laki Tahun di Kabupaten Bantaeng, 2007 KPPNP di Kabupaten Bantaeng, 2007 Persentase Pengeluaran Makanan 80% (Koesfisien Engel) menurut Kecamatan di Kabupaten Takalar, 2007 Persentase Balita Berstatus Gizi Kurang dan Buruk di Kabupaten Takalar, 2007 APM SD/MI di Kabupaten Takalar, 2007 APM SMP/MTs di Kabupaten Takalar, 2007 AMH Penduduk Usia 15-24 Tahun di Kabupaten Takalar, 2007 Rasio APM SD/MI Perempuan terhadap Laki-laki di Kabupaten Takalar, 2007 Rasio APM SMP/MTs Perempuan terhadap Laki-laki di Kabupaten Takalar, 2007 Rasio Melek Huruf 15-24 Tahun Perempuan terhadap laki-laki di Kabupaten Takalar, 2007 KPPNP di Kabupaten Takalar, 2007

Halaman 125

5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.6 5.1.7 5.1.8 5.1.9 5.2.1

126 127 128 129 130 130 131 131 139

5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 5.2.8 5.2.9

140 140 141 142 143 143 144 144

xvii

Gambar 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.3.5 5.3.6 5.3.7 5.3.8 5.3.9 5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4 5.4.5 5.4.6 5.4.7 5.4.8 5.4.9 5.4.10 Persentase Pengeluaran Makanan 80% (Koefisien Engel) Menurut Kecamatan di Kabupaten Bone, 2007 Persentase Balita Berstatus Gizi Kurang dan Buruk di Kabupaten Bone, 2007 APM SD/MI di Kabupaten Bone, Tahun 2007 APM SMP/MTs di Kabupaten Bone, 2007 AMH Penduduk Usia 15-24 di Kabupaten Bone, Tahun 2007 Rasio APM SD/MI Perempuan terhadap Laki-laki di Kabupaten Bone, 2007 Rasio APM SMP/MTs Perempuan terhadap laki-laki di Kabupaten Bone, 2007 Rasio Melek Huruf 15-24 Perempuan terhadap laki-laki Tahun di Kabupaten Bone, 2007 KPPNP di Kabupaten Bone, 2007 Persentase Pengeluaran Makanan 80% (Koefisien Engel) menurut Kecamatan di Kabupaten Polman, Tahun 2007 Persentase Balita Berstatus Gizi Kurang dan Buruk Di Kabupaten Polman, 2007 APM SD/MI di Kabupaten Polman, 2007 APM SMP/MTs di Kabupaten Polman, 2007 AMH Penduduk Usia 15-24 Tahun di Kabupaten Polman, 2007 Rasio APM SD/MI Perempuan terhadap Laki-laki di Kabupaten Polman, 2007 Rasio APM SMP/MTs Perempuan terhadap Laki-laki di Kabupaten Polman, 2007 Rasio Melek Huruf 15-24 Tahun Perempuan terhadap Laki-laki di Kabupaten Polman, 2007 KPPNP di Kabupaten Polman, 2007 Persentase Rumah Tangga yang mengusahakan Kakao menurut Kecamatan di Kabupaten Polman, Tahun 2007

Halaman 151 152 153 154 155 157 158 159 160 167 168 169 170 171 173 174 175 176 184

xviii

Gambar 5.3.1 Persentase Pengeluaran Makanan 80% (Koefisien Engel) Menurut Kecamatan di Kabupaten Mamuju, 2007 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.3.5 5.3.6 5.3.7 5.3.8 5.3.9 5.4.10 Persentase Balita Berstatus Gizi Kurang dan Buruk di Kabupaten Mamuju, 2007 APM SD/MI di Kabupaten Mamuju, Tahun 2007 APM SMP/MTs di Kabupaten Mamuju, 2007 AMH Penduduk Usia 15-24 di Kabupaten Mamuju, Tahun 2007 Rasio APM SD/MI Perempuan terhadap Laki-laki di Kabupaten Mamuju, 2007 Rasio APM SMP/MTs Perempuan terhadap laki-laki di Kabupaten Mamuju, 2007 Rasio Melek Huruf 15-24 Perempuan terhadap laki-laki Tahun di Kabupaten Mamuju, 2007 KPPNP di Kabupaten Mamuju, 2007 Persentase Rumah Tangga yang mengusahakan Kakao menurut Kecamatan di Kabupaten Polman, Tahun 2007

Halaman 185

186 187 188 189 190 191 192 193 201

xix

BAB I. PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang

Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals) atau MDGs yang dideklarasikan di New York pada bulan September 2000 oleh 189 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah sebuah paradigma baru pembangunan global yang disepakati menjadi landasan pembangunan di setiap negara anggota. Deklarasi MDGs tersebut menyetujui 8 tujuan pembangunan, 18 target dan 48 indikator untuk mengukur tingkat pencapaiannya pada kurun waktu 25 tahun dari tahun 1990 hingga 2015. Tujuan dan target tersebut sekaligus merupakan kerangka kerja (framework) pembangunan di bidang sosial yang mempunyai manfaat luas terhadap pembangunan manusia. Ke 8 tujuan tersebut meliputi (i) menanggulangi kemiskinan dan kelaparan; (ii) mencapai pendidikan dasar untuk semua; (iii) mendorong kesetaraan dan pemberdayaan perempuan; (iv) menurunkan angka kematian anak; (v) meningkatkan kesehatan ibu; (vi) memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya, (vii), memastikan kelestarian lingkungan hidup, dan (viii) membangun kemitraan global untuk pembangunan. Tujuan pembangunan milenium merupakan cita-cita yang mulia karena berangkat dari dasar pembangunan yang hakiki untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Peningkatan kualitas hidup terkait erat dengan peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang pada prinsipnya berfokus pada kemampuan penduduk untuk meningkatkan produktivitasnya dan berpartisipasi penuh dalam proses penciptaan pendapatan serta membebaskan diri dari kemiskinan. Setiap penduduk mempunyai peluang yang sama untuk mengakses sumber-sumber ekonomi, dan menjaga kesinambungan akses tersebut, meningkatkan kemampuan untuk berpartisipasi dalam berbagai program pembangunan, serta dapat memetik manfaatnya.

1

Sehubungan dengan implementasi MDGs, Pemerintah Republik Indonesia dan United Nations Children's Fund (UNICEF) telah menanda tangani kerja sama untuk menindak lanjuti kesepakatan global tersebut. Salah satu program kerja sama yang disepakati di antaranya adalah program monitoring pencapaian MDGs dan selanjutnya disebut Proyek Monitoring MDGs. Proyek ini dikoordinir oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Tujuan proyek ini adalah untuk meningkatkan ketersedian data dan informasi di tingkat kabupaten/kota di seluruh Indonesia, yang pada akhirnya akan menjadi input untuk mengukur tingkat pencapaian MDGs disetiap kabupaten/kota. Monitoring pencapaian MDGs di setiap kabupaten/kota sangat penting untuk diketahui mengingat tingkat kemajuan pembangunan yang dicapai berbeda-beda antar daerah. Di Indonesia belum semua tujuan dan indikator MDGs global dapat dihasilkan. Publikasi pencapaian MDGs yang diterbitkan pemerintah pada bulan Februari 2004 belum memperhitungkan tujuan 8 dan beberapa indikator di tujuan 1-7 karena keterbatasan data yang tersedia. Namun pada laporan pencapaian MDGs di tahun 2007 beberapa indikator di tujuan 8 telah diperhitungkan, antara lain tingkat pengangguran remaja usia 15-24 tahun (target 16 ). Indikator MDGs global sebenarnya dimaksudkan untuk mengetahui potret pencapaian dan untuk perbandingan antar negara. Para perencana pembangunan dituntut untuk merumuskan kebijakan yang diambil berdasarkan data dan informasi yang akurat dan tepat waktu. Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau serta masyarakatnya yang majemuk dari segi etnis dan budaya, mengakibatkan potret pencapaian target MDGs pada tingkat makro (nasional) masih perlu dilengkapi dengan potret pencapaian pada tingkat mikro atau wilayah kecil seperti kabupaten/kota serta kecamatan. Dalam kenyataannya pada tingkat propinsi atau kabupaten/kota dijumpai struktur masyarakat yang bersifat multi etnis dan budaya. Secara administratif pemerintahan Indonesia dewasa ini terdiri dari 33 provinsi (471 kabupaten/kota). Setiap provinsi memerlukan data dan informasi dari kabupaten/kota di dalamnya, 2

sedangkan dari setiap kabupaten data dan informasi tersebut seharusnya juga terinci perkecamatan. Dengan adanya penyajian data dan informasi rinci tersebut akan memberikan potret utuh setiap pencapaian program pembangunan di masing-masing daerah sehingga dapat diketahui disparitas yang terjadi. Di antara kegiatan Proyek Monitoring MDGs yang dilaksanakan pada tahun 2007 yang lalu adalah pelaksanaan pengumpulan data di lapangan melalui survei MDGs pada tingkat kecamatan di 5 kabupaten uji coba yaitu Bantaeng, Takalar dan Bone di Provinsi Sulawesi Selatan, Polman dan Mamuju di Provinsi Sulawesi Barat. Analisis hasil survei tersebut diperlukan untuk mengetahui dan mencermati potret pencapaiannya serta memperbandingkannya dengan hasil yang dicapai di setiap kecamatan di masing-masing kabupaten. Analisis hasil survei MDGs telah dilaksanakan oleh masing masing kabupaten, namun hanya terfokus pada 37 indikator MDGs yang disepakati sebelumnya. Masih terdapat berbagai data yang memungkinkan untuk menghasilkan sejumlah indikator tambahan. Di samping itu pada analisis ini dilakukan pula kajian Relative Standar Error untuk mengetahui kelayakan setiap variabel digunakan sebagai estimasi yang representatif pada tingkat kecamatan atau hanya untuk tingkat kabupaten. 1.2 Tujuan Analisis

Analisis data hasil survei MDGs di 5 kabupaten ini bertujuan: a. Menyajikan potret pencapaian setiap indikator di bidang sosial terutama indikator MDGs yang dikumpulkan pada survei MDGs kecamatan tahun 2007. b. Menentukan varabel-variabel yang representatif estimasi parameter pada tingkat kecamatan berdasarkan hasil kajian relative standar error. digunakan untuk atau kabupaten

c. Mengembangkan beberapa jenis indikator sosial selain MDGs yang dapat dihitung berdasarkan data dan informasi yang dikumpulkan dalam survei MDGs. 3

d. Menganalisis tingkat pencapaian setiap tujuan MDGs yang divisualisasikan dalam bentuk gambar sarang laba-laba (spider graph) e. Memperkirakan besaran biaya yang dibutuhkan untuk memperbaiki kinerja setiap indikator. 1.3 Metodologi Pengumpulan, Penyajian dan Analisis

Metoda yang digunakan pada survei MDGs kecamatan adalah probabilitas sampling 2 tahap atau two stage probability sampling. Pada tahap pertama dipilih blok sensus di setiap kecamatan dan pada tahap kedua dipilih rumah tangga dengan besaran sekitar 20 rumah tangga pada setiap blok sensus terpilih. Rumah tangga yang terpilih pada setiap kecamatan jumlahnya berkisar antara 300 hingga 500. Dengan besaran sampel ini dimungkinkan memperoleh estimasi parameter yang representatif untuk setiap variabel di tingkat kecamatan kecuali untuk hal-hal yang kejadiannya sangat jarang (Buku MDGs seri 2 oleh Sukmadi Bolo dkk.) seperti angka kematian bayi, balita dan ibu yang hanya mungkin dilakukan estimasinya pada tingkat yang lebih tinggi misalnya kabupaten/kota. Data dan informasi yang dikumpulkan pada survei MDGs kecamatan tersebut adalah meliputi data penduduk dan karakteristiknya, kematian balita dan ibu hamil, pendidikan, tenaga kerja, kesehatan balita dan kesehatan reproduksi, keluarga berencana, penyakit menular seperti pengetahuan HIV/AIDS, malaria dan tuberculosis, perumahan dan fasilitasnya serta sanitasi lingkungan, pemakaian garam yodium, kepemilikan asset serta pengeluaran konsumsi rumah tangga. Di samping itu, dikumpulkan juga data yang bersifat lokal untuk mengetahui potensi tanaman kakao di Sulawesi Barat dan tanaman padi di Sulawesi Selatan. Data dan informasi yang dikumpulkan tersebut sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan berbagai pihak terutama bagi para perumus kebijakan dan perencana pembangunan dan pengambil keputusan disetiap daerah. Data dan informasi yang disajikan pada analisis ini tidak hanya terbatas pada MDGs tetapi juga untuk data dan informasi di bidang sosial selain MDGs. 4

Indikator-indikator MDGs yang ditetapkan secara global untuk setiap tujuan dan target pada sidang KTT milenium di New York bulan September tahun 2000 yang lalu bersifat fleksibel. Setiap negara dapat merumuskan indikatorindikator sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Demikian juga halnya di dalam suatu negara indikator tersebut dapat diperluas sesuai kebutuhan pembangunan di tingkat masing masing daerah. Sebagai contoh penentuan batas garis kemiskinan menggunakan kriteria 1 dolar (PPP) perhari hanya dimaksudkan untuk perbandingan antar negara. Penentuan batas garis kemiskinan yang lazim dipakai dalam suatu negara untuk menentukan jumlah dan persentase penduduk miskin sangat dianjurkan. Apabila data yang diperlukan untuk mengukur suatu indikator tidak tersedia dapat dilakukan pendekatan lain sebagai proksi untuk mengukurnya, misalnya untuk mengukur tingkat gizi ibu menggunakan ukuran lingkar lengan atas (LILA) wanita berumur 15-49 tahun sebagai proksinya, dan sebagainya. Indikator-Indikator yang diusulkan pada berbagai pertemuan yang diadakan di tingkat nasional dan provinsi untuk di potret tingkat pencapaiannya berjumlah sekitar 100 dan yang dapat dikumpulkan melalui survei dikumpulkan pendekatan rumah tangga berjumlah 37. Selebihnya akan

melalui produk administrasi dari setiap instasi sektoral. Sebagian indikator yang dikumpulkan melalui survei rumah tangga masih perlu dicermati tingkat akurasinya yaitu membandingkannya dengan data produk administrasi instasi sektoral. Setiap indikator dapat disajikan dalam bentuk visual yaitu berupa gambar dan grafik. Penjelasan data yang disajikan sangat penting diberikan untuk memudahkan para pengguna memahami pesan yang disampaikan oleh data tersebut. Ringkasan pencapaian setiap indikator pada masing-masing tujuan dan target perlu ditabelkan secara khusus mendapatkan gambaran menyeluruh hasil analisis. Analisis indeks komposit untuk mengetahui potret pencapaian MDGs di setiap kecamatan divisualisasikan dalam bentuk grafik sarang laba-laba.

5

1.4. Sistematika Penulisan Bab I Pendahuluan, kemudian pada Bab II disajikan potret pencapaian indikator MDGs dan Non-MDGs yang merupakan ringkasan indikator terpilih dari bab-bab berikutnya. Pada Bab III disajikan profil umum penduduk, ketenagakerjaan, dan kondisi sosial ekonomi yang difokuskan pada pengeluaran dan kepemilikan aset rumah tangga, serta analisis komoditi unggulan. Analisis MDGs pada tingkat kabupaten disajikan pada Bab IV, sedangkan analisis tingkat kecamatan disajikan pada Bab V. Indeks komposit yang divisualisasikan dengan grafik sarang laba-laba disajikan pada Bab VI. Tingkat kelayakan estimasi dari beberapa variabel untuk tingkat kabupaten dan kecamatan disajikan pada Bab VII, dengan mempertimbangkan besaran relatif standar error. Selanjutnya disajikan Lampiran 1 yaitu, tabel-tabel pencapaian indikator pada tingkat kecamatan, dan Lampiran 2 perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk memperbaiki kinerja setiap indikator.

6

II. PENCAPAIAN INDIKATOR

2.1

Umum

Tujuan penyajian indikator adalah untuk mengetahui tentang tingkat pencapaian program dan membandingkannya dengan target yang telah ditetapkan. Monitoring pencapaian program melalui indikator memerlukan data dengan kondisi yang mutakhir dan tersedia dari waktu kewaktu secara berkelanjutan. Secara konseptual target-target yang akan dicapai dalam MDGs telah jelas dan spesifik, misalnya target untuk menentukan angka kematian bayi, balita dan ibu. Pada kenyataannya masih dijumpai indikator yang didefinisikan secara luas, komplek dan sulit diukur. Beberapa indikator meskipun telah dirumuskan baik secara konsep tetapi dalam pengukurannya masih bermasalah sehingga masih perlu dilengkapi dengan indikator lain sebagai proksi agar lebih menjelaskan pencapaiannya. Misalnya dalam hal mencapai pendidikan dasar untuk semua tidak cukup hanya menggunakan angka partisipasi sekolah tetapi masih harus dilengkapi dengan angka melek huruf. Walaupun diakui bahwa dengan tambahan ini masih tetap terbatas mengenai informasi gambaran pencapaiannya. Contoh lain adalah tentang air minum yang aman dikonsumsi. Sebenarnya pengertian air minum aman dikonsumsi harus memenuhi standar laboratorium. Namun karena sulit diukur maka digunakan sumber air minum terlindung dengan mempertimbangkan jarak dari tanki septik sebagai proksinya. Indikator yang telah dirumuskan boleh jadi belum menangkap seluruh spectrum dari suatu tujuan atau target, tetapi hanya mampu menangkap satu atau beberapa aspek. Hal ini akan menimbulkan kesulitan dengan hanya menggunakan satu angka untuk menyatakan suatu fenomena yang rumit, misalnya definisi kemiskinan yang bersifat multi dimensi. Contoh lain adalah tentang kontribusi perempuan pada pekerja upahan di sektor nonpertanian. Indikator ini digunakan untuk memonitor pemberdayaan perempuan. Akan tetapi dalam prakteknya pekerja perempuan yang dibayar 7

tidak selalu bersifat pemberdayaan karena masih banyak faktor yang mempengaruhinya. Potret pencapaian indikator yang disajikan pada tingkat kabupaten pada bab ini dibagi 2 tabel yaitu (1) indikator-indikator yang terkait dengan pencapaian MDGs, dan (2) indikator-indikator di bidang sosial lainnya yang dicakup dalam survei MDGs kecamatan yang datanya hanya disajikan pada tingkat kabupaten. Uraian lebih rinci pencapaian indikator tingkat kabupaten dibahas pada Bab IV, sedangkan highlight pencapaian indikator untuk tingkat kecamatan disajikan pada Bab V. 2.2 Status Indikator Indikator yang dianalisis potret pencapaiannya dibedakan sebagai berikut: a. Indikator MDGs Global (G), yaitu indikator yang disepakati pada tingkat global untuk kepentingan perbandingan pencapaian antar negara. Setiap negara sedapat mungkin menyediakan data dan informasi ini, namun apabila tidak tersedia datanya diusahakan untuk mencari indikator proksinya. b. Indikator MDGs yang disepakati untuk disajikan data dan informasinya pada tingkat nasional. Indikator ini dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan data pembangunan di tingkat nasional (N) juga diperlukan untuk pembangunan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. c. Indikator MDGs yang diusulkan disediakan data dan informasinya untuk memenuhi kebutuhan pembangunan daerah berdasarkan hasil pertemuan tim KHPPIA di daerah (Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, serta 5 Kabupaten uji coba). Indikator ini dapat bersifat global dan nasional, atau khusus memenuhi kebutuhan daerah (D). d. Indikator yang menjadi tambahan (T) untuk memperkaya informasi pada setiap tujuan MDGs. Data dan informasi untuk menyusun indikator ini tersedia dan dikumpulkan pada survei MDGs. Data tersebut meliputi data kependudukan, ketenagakerjaan, pengeluaran rumah tangga, pemilikan aset, komoditi kakao (Sulawesi Barat) dan padi (Sulawesi Selatan). 8

2.3 Ringkasan Potret Pencapaian Potret pencapaian indikator hasil survei MDGs Kecamatan disajikan pada Tabel 2.1 dan Tabel 2.2. Indikator yang disajikan pada Tabel 2.1 adalah indikator MDGs yang telah dispakati sedapat mungkin untuk dikumpulkan dan disajikan datanya melalui survei. Indikator yang disajikan pada Tabel 2.2 adalah merupakan indikator tambahan. Beberapa indikator tambahan akhir-akhir ini diusulkan menjadi indikator MDGs (baru). Khusus untuk indikator persentase penduduk miskin, data yang disajikan adalah data BPS kondisi Maret 2007, karena pada survei MDGs yang lalu data konsumsi yang rinci tidak dikumpulkan sehingga tidak mungkin untuk melakukan penghitungan pada tingkat kecamatan. Sebagai proksinya digunakan batas nilai Koefisien Engle 0,80.

9

10

TABEL 2.1 POTRET PENCAPAIAN INDIKATOR MDGs DAN INDIKATOR TAMBAHAN YANG TERKAIT

Tujuan, Target, dan Indikator (2) (3) (4) (5) (6) (7) Status Bantaeng Takalar Bone Polman Mamuju (8) G, N, D D 8.02 12.12 13.80 11.89 18.84 11.45 24.96 38.14 10.43 24.41 G, N, D 9.58 11.10 10.21 11.40 9.89 G, N, D N N 30.39 7.54 22.85 29.13 6.66 22.47 36.08 11.08 25.00 38.09 13.42 24.67 40.46 14.24 26.22

No.

(1)

Tujuan 1: Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan

Target 1:

Menurunkan proporsi penduduk yang tingkat pendapatannya

di bawah $1 perhari menjadi setengahnya antara tahun 1990-2015

1.

Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan *)

1.a. Proporsi penduduk yang tingkat kesejahteraannya rendah

(Koefisien Engel 0,80)

2.

Kontribusi kuantil pertama penduduk berpendapatan terendah

terhadap total konsumsi

Target 2:

Menurunkan proporsi penduduk yang menderita kelaparan

menjadi setengahnya antara tahun 1990-2015

3.

Prevalensi balita yang mengalami kurang gizi

3.a. Prevalensi balita yang mengalami gizi buruk

3.b. Prevalensi balita yang mengalami gizi kurang

*) Data dan Informasi Kemiskinan Tahun 2007, Buku 2: Kabupaten/Kota, BPS, Jakarta.

No. (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Tujuan, Target, dan Indikator

Status

Bantaeng

Takalar

Bone

Polman

Mamuju (8)

(1)

Tujuan 2: Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua

Target 3: Memastikan pada tahun 2015 semua anak dimanapun, laki-laki maupun perempuan, dapat menyelesaikan pendidikan dasar N, D T T T G, N, D 90.99 101.80 50.08 85.32 14.90 18.50 85.60 94.21 103.00 55.16 31.70 88.93 95.66 104.60 54.29 18.80 88.26 92.69 101.40 50.14 17.20 88.76 94.11 105.80 53.86

4. Angka Partisipasi Murni (APM) - PAUD, 5-6 Tahun

5. Angka Partisipasi Murni (APM-SD/MI) 7-12 Tahun

5.a. Angka Partisipasi Sekolah Dasar (APS-SD/MI), Usia 7-12 Tahun

5.b. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI, Usia 7-12 Tahun

6. Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah Pertama (APM-SMP/MTs), Usia 13-15 tahun T

6.a. Angka Partisipasi Sekolah Menengah Pertama (APS-SMP/MTs), Usia 13-15 Tahun

65,97

73.01

68.69

65.52

73.41

6.b. Angka Partisipasi Kasar Sekolah Menengah Pertama (APK-SMP/MTs), Usia 13-15 Tahun

T

67.10

75.90

72.00

64.90

72.00

7.

Angka Partisipasi Sekolah Anak Cacat, Usia 7-18 Tahun

D D D

30.20 4.20 15.70

35.30 2.30 10.20

45.80 1.50 6.90

39.90 3.30 14.80

49.70 2.50 13.50

8.

Angka Putus Sekolah Dasar (DO-SD/MI)

9.

Angka Putus Sekolah Menengah Pertama (DO-SMP/MTs)

11

12

Tujuan, Target, dan Indikator (2) G, N, D T T 52.97 53.77 72.38 78.01 80.58 58.96 88.04 94.99 96.91 92.48 78.68 56.52 (3) (4) (5) (6) (7) Status Bantaeng Takalar Bone Polman Mamuju (8) 94.43 85.05 67.35 G, N, D 102.44 103.84 100.24 100.17 99.83 G, N, D 95.98 100.00 104.39 102.32 102.22 G, N, D G, N, D 102.47 37.70 105.28 25.91 101.10 40.38 100.12 30.73 104.14 32.04

No.

(1)

10. Angka melek Huruf (AMH) Penduduk Usia 15-24 Tahun

10.a. Angka melek Huruf (AMH) Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas

10.b. Angka melek Huruf (AMH) Penduduk Usia 45 Tahun ke Atas

Tujuan 3: Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Target 4: Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutanpada tahun 2005 dan di semua jenjang pendidikan

tidak lebih dari tahun 2015

11. Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) anak perempuan terhadap anak laki-laki di tingkat sekolah dasar (SD)

12. Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) anak perempuan terhadap anak laki-laki di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)

13. Rasio Angka Melek Huruf 15-24 Tahun

14. Kontribusi Pekerja Perempuan berusia 15 Tahun ke Atas

dalam Pekerjaan Upahan di Sektor Non-Pertanian

No. (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Tujuan, Target, dan Indikator

Status

Bantaeng

Takalar

Bone

Polman

Mamuju (8)

(1)

Tujuan 4: Menurunkan Angka Kematian balita sebesar dua pertiganya antara 1990-2005

Target 5:

Menurunkan Angka Kematian Anak G, N, D G, N, D D G, N, D T T T T T 59.00 79.56 74.74 34.78 97.69 8.42 12.77 22.04 41.00 43.00 50.00 78.88 74.94 52.27 96.94 10.53 13.28 38.29 41.00 48.00 78.26 75.74 29.82 96.75 1.27 7.96 57.43 49.00 70.00 63.63 70.49 40.76 97.37 21.31 7.98 78.54 44.00 58.00 70.92 71.64 31.40 98.07 25.40 9.54 69.16

15. Angka Kematian Bayi

16. Angka Kematian Balita

17. Proporsi Balita yang Diberi Vitamin A

18. Proporsi Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak

18.a. Proporsi Balita yang mendapat imunisasi lengkap

19.a. Persentase penduduk usia 2-4 tahun yang mendapat ASI

19.b. Persentase anak usia 0-6 bulan yang mendapat ASI eksklusif

20. Proporsi Balita dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)

21. Persentase rumah tangga yang menggunakan Garam Yodium cukup untuk konsumsi

13

14

Tujuan, Target, dan Indikator (2) (3) (4) (5) (6) (7) Status Bantaeng Takalar Bone Polman Mamuju (8) D 46.03 36.26 17.68 64.60 61.30 20.39 35.52 50.76 12.02 46.68 30.51 11.90 43.92 27.99 14.28 G, N, D D G, N, D 62.61 54.46 34.93 30.32 43.33 T D 98.62 21.72 98.10 30.01 98.05 26.24 96.87 16.92 96.26 13.77

No.

(1)

Tujuan 5: MeningkatkanKesehatan Ibu

Target 6:

M enurunkan angka kem atianibu sebesar tiga perem patnya antara tahun 1990-2015

22. Persentase ibuhamil yangmendapat pelayanan antenatal K4

23. Proporsi Pertolongan Kelahiran oleh Tenaga kesehatan Terlatih

24. Status Gizi Wanita Usia Subur (15-49 tahun), Ukuran LILA < 23,5 Cm

25. Persentase Penduduk Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun,

yang sedang mengikuti programKB

25a. Persentase PUS yang menggunakan alat KBhormonal

26. Proporsi Remaja Usia 15-24 Tahun yang Mendapatkan Penyuluhan

Kesehatan reproduksi

No. (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Tujuan, Target, dan Indikator

Status

Bantaeng

Takalar

Bone

Polman

Mamuju (8)

(1)

Tujuan 6:

Memerangi HIV/ AIDS, Malaria, dan Penyakit Menular lainnya

Target 7:

Mengendalikan penyebaran HIV/ AIDs dan mulai menurunnya jumlah kasus baru pada tahun 2015 G, N, D 8.88 14.46 12.60 13.91 7.50

27. Proporsi Penduduk Usia 15-24 Tahun yang Memiliki Pengetahuan Komprehensif tentang HIV/AIDS D 51.94

27.a. Proporsi Penduduk Usia 15-24 Tahun yang Memiliki Pengetahuan tentang HIV/AIDS

68.44

63.94

56.30

50.48

Target 8:

Mengendalikan penyakit malaria dan mulai menurunnya jumlah kasus malaria dan penyakit lainnya pada 2015 G, N, D 3.43 17.35 6.33 2.34 3.12

28. Proporsi Balita yang tidur menggunakan kelambu yang diproteksi khusus dengan insektisida

28a. Proporsi Balita yang tidur menggunakan kelambu

G, N, D G, N, D

50.52 1.45 0.38 D 0.13

82.96 1.39 0.36 0.31

80.95 0.52 0.22 0.11

75.39 0.88 0.23 0.07

79.23 12.03 0.49 0.15

29. Prevalensi Kasus Malaria

30. Prevalensi Kasus TBC

31. Prevalensi Kasus DBD

15

16

Tujuan, Target, dan Indikator (2) (3) (4) (5) (6) (7) Status Bantaeng Takalar Bone Polman Mamuju (8) G, N, D 76.16 55.31 72.46 78.28 77.73 T 74.51 95.63 81.92 71.78 61.97 G, N, D G, N, D D 78.57 30.30 84.88 62.78 31.24 95.78 56.87 27.58 91.92 53.82 22.65 84.12 46.87 20.79 74.83 G, N, D T 92.96 45.20 93.62 56.90 95.07 57.52 92.18 43.44 92.06 40.72 N, D 27.36 24.77 21.54 21.43 33.19

No.

(1)

Tujuan 7: Menjamin Kelestarian Lingkungan Hidup

Target 9: Memadukan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan kebijakan dan program nasional serta mengembalikan sumber daya lingkungan yang hilang

32. Proporsi rumah tangga yang menggunakan bahan bakar padat untuk memasak

32a. Persentase penduduk atau rumah tangga yang menggunakan sumber listrik untuk penerangan

Target 10: Menurunkan separuh proporsi penduduk tanpa akses terhadap sumber air minumyang aman dan berkelanjutan serta fasilitas sanitasi dasar psd 2015

33.

Proporsi/rumah tangga dengan akses terhadap sum ber air munum terlindungi dan berkelanjutan (sepanjang tahun)

34. Proporsi/rumah tangga dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak

35. Proporsi/rumah tangga yang membuang sampah yang layak

Target 11: Mencapai perbaikan yang berarti dalam kehidupan penduduk miskin di pem ukiman kumuh pada tahun 2020

36. Proporsi/rumah tangga dengan status tempat tinggal tetap dan terjamin

36.a. Persentase penduduk atau rumah tangga yang menempati rumah layak huni

37. Proporsi/rumah tangga dengan status kepemilikan tanah dari BPN

T ABEL 2.2 IN DIKAT OR T AMBAHAN DI BID AN G SOSIAL HASIL SUR VEI MDGs K ECAMAT AN

N o. (2) (3) (4) (5) (6)

S tatistik d an In di kato r

Satu an

Bantaen g T akalar

Bon e

P o lman (7)

Mam u ju (8)

(1)

KE TENAG AKERJAAN

% % % % 12.50 10.84 92.21 90.36 5.63 7.37 65.79 53.73 58.48 89.09 5.21 7.32 65.97 93.83 8.71 10.70 64.25 94.94 6.47 8.38

1. T ingkat partisipasi angkat an kerja (T PAK )

2. T ingkat kesem patan k erja (T KK )

3. Proporsi anak berum ur 7-15 tahun yang bekerja

4. Proporsi anak berum ur 5-17 tahun yang bekerja

5. Proporsi penduduk berum ur 15 tahun ke atas yang % 31.82 55.29 31.26 36.39 23.36

bek erja m enurut lapangan usaha di sektor Non-P ertanian

6. Proporsi penduduk berum ur 15 tahun ke atas yang bekerja % 42.08 34.51 36.67 40.14 38.12

terhadap jum lah penduduk

PENGELUAR AN RUMAH TANGGA

Rp % % % 194 419 64,71 35.29 22.73 255 744 64.98 35.02 25.51 213 961 62.97 37.03 23.90 202 234 71.48 28.52 26.00 250 206 65.22 34.78 23.17

1. Rata-rata pengeluaran per kapita penduduk

2. Persentase pengeluaran:

Makanan N on-makanan

3. Distribusi pembagian pengeluaran 40 persen penduduk

berpendapatan rendah

17

18

Statistik dan Indikator (2) (3) (4) (5) (6) (7) Satuan Bantaeng Takalar Bone Polman Mamuju (8) % 77.84 85.25 89.66 80.61 74.33 % % % % % % ha % % ha pohon 30.69 23.92 25.83 24.13 0.73 35.86 39.04 58.13 59.94 68.49 20.00 18.56 39.34 42.46 0.77 62.49 69.68 53.71 37.57 40.53 38.17 35.22 1.20 27.37 60.94 44.25 26.22 26.99 27.38 49.20 0.85 543.00 56.78 35.41 18.80 19.14 36.76 66.23 1.24 596.00

No.

(1)

KEPEMILIKAN ASET DAN POTENSI EKONOMI LOKAL

1.a. Persentase rumah tangga yang memiliki aset

b. Persentase rumah tangga menurut jenis pemilikan aset:

- Perhiasan emas

- TV berwarna

- Ternak (berkaki empat)

- Tabungan

- Kendaraan bermotor

2.a. Persentase rumah tangga yang mengusahakan tanaman padi

b. Rata-rata luas lahan tanaman padi per rumah tangga

c. Persentase rumah tangga dengan luas < 0,5 ha

d. Persentase rumah tangga yang mengusahakan tanaman kakao

e. Rata-rata luas lahan tanaman kakao per rumah tangga

e. Rata-rata jumlah pohon

BAB III PROFIL UMUM PENDUDUK, KETENAGAKERJAAN DAN SOSIAL EKONOMI

Sebelum menganalisis pencapaian indikator MDGs dan indikator-indikator yang ditambahkan untuk memperkaya informasi MDGs di setiap tujuan dan target, maka pada bab ini disajikan kondisi umum mengenai profil penduduk, ketenagakerjaan, pengeluaran rumah tangga, dan komoditi unggulan serta kepemilikan aset. Data dan informasi penduduk, ketenagakerjaan, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat merupakan unsur kunci dalam perencanaan pembangunan. Ketiganya mempunyai keterkaitan yang erat. Penduduk merupakan pelaku dan sekaligus menjadi obyek pembangunan. Sebagai pelaku pembangunan, jumlah penduduk yang bertambah setiap tahun berpotensi menjadi sumber tenaga kerja profesional di bidang ekonomi untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan dan menciptakan pendapatan masyarakat. Sebagai obyek pembangunan, peningkatan kualitas penduduk memerlukan perhatian terutama mutu pendidikan dan derajat kesehatan. Penduduk yang berpendidikan tinggi, memiliki cakrawala pemikiran yang lebih luas dalam menentukan pilihan kegiatan pada lapangan pekerjaan untuk menciptakan pendapatan. Sementara itu dengan memiliki derajat kesehatan yang tinggi, diharapkan akan mampu bekerja secara optimal, meningkatkan produktifitas kerja dan pendapatan. Pada gilirannya akan berimbas pada meningkatnya pendapatan domestik suatu daerah yang diharapkan akan mengurangi jumlah penduduk miskin. Diakui bahwa pertambahan penduduk yang tak terkendali akan memberikan tekanan yang berat pada kehidupan sehari-hari, memicu tingginya pengangguran, menimbulkan permasalahan terhadap penyediaan kebutuhan barang dan jasa, serta fasilitas pelayanan sosial yang diperlukan.

19

3.1

Luas Wilayah dan Administrasi Pemerintahan Tabel 3.1 Luas Wilayah, Kepadatan Penduduk, dan Pembagian Administrasi Pemerintahan

Luas Wilayah Km2 (2) 395,8 566,5 4 559,0 2 022,3 8 014,1 Kepadatan Penduduk (4) 431,6 445,8 153,5 182,8 37,0 Kecamatan (5) 8 7

1)

Kabupaten (1) 1. 2. 3. 4. 5. Bantaeng Takalar Bone Polewali Mandar Mamuju

Penduduk (3) 170 824 252 537 699 472 369 586 296 828

Desa/ Kelurahan (6) 67 77 372 132 112

2)

27 16 15

Catatan: 1) 2)

Sekarang mekar menjadi 9 kecamatan Termasuk 4, UPT

Pada Tabel 3.1 terlihat bahwa Kabupaten Mamuju adalah yang terluas wilayahnya 8 014 Km2 dengan tingkat kepadatan terkecil yaitu 37 jiwa per Km2. Kabupaten yang memiliki luas terkecil adalah Kabupaten Bantaeng yang terdiri dari 8 kecamatan meliputi 67 desa memiliki tingkat kepadatan penduduk 431,6 jiwa per Km2. Sementara itu Kabupaten Bone yang mempunyai luas wilayah 4 559 Km2 adalah merupakan kabupaten yang terbanyak jumlah kecamatannya (27) meliputi 372 desa dengan tingkat kepadatan rata-rata 153,5 jiwa per Km2. Kabupaten Takalar yang pada saat survei dilaksanakan mempunyai 7 kecamatan, namun pada tahun 2007 (DDA 2007) telah dimekarkan menjadi 9 kecamatan, dengan tambahan Kecamatan Galesong, dan Kecamatan Sanrobone. Jumlah desa saat ini adalah 77 desa dengan tingkat kepadatan per Km2 445,8 jiwa. Kabupaten Polewali Mandar merupakan pecahan dari Kabupaten Polewali Mamasa yang sebelumnya mempunyai luas sekitar 2 002 km2 dengan tingkat kepadatan rata-rata 182,8 jiwa per Km2. 20

3.2

Kependudukan

Pada Tabel 3.2 disajikan komposisi dan struktur penduduk di 5 kabupaten tersebut. Tabel 3.2 Komposisi dan Struktur Penduduk di 5 Kabupaten

Komposisi dan Struktur Penduduk (1) 1. Komposisi Penduduk a. Menurut jenis kelamin - Laki-laki - Perempuan b. Menurut Tipe Daerah - Perkotaan - Perdesaan Bantaeng (2) Takalar (3) Bone (4) Polewali Mandar (5) Mamuju (6)

48.38 51.62

47.92 52.08

46.87 53.13

48.77 51.23

51.30 48.70

23.09 76.91 93.70

13.97 86.03 92.00

14.74 85.26 88.20

19.43 80.57 95.20

5.01 94.99 105.40

2.

Rasio Jenis Kelamin (Laki-laki/Perempuan) Struktur Penduduk a. 0 - 14 b. 15 - 64 c. 65 + Rasio Ketergantungan a. Anak 0 - 14 b. Usia Tua 65 + Proporsi Penduduk Berumur 0-18 Tahun memiliki Akte Kelahiran

3.

30.63 64.26 5.11 55.61 47.66 7.95 31.01

28.92 64.77 6.31 54.39 44.65 9.74 34.82

29.61 63.48 6.91 57.52 46.64 10.88 47.54

35.16 60.04 4.80 66.55 58.55 8.00 44.14

37.52 59.94 2.54 66.84 62.60 4.24 20.18

4.

5.

6. Proporsi Penduduk Cacat Umur 0-18 Tahun

1.29

1.02

1.04

1.23

1.28

21

Indikator di Bidang Kependudukan Permasalahan di bidang kependudukan pada umumnya adalah jumlah penduduk yang sangat besar, pertumbuhan yang tinggi, dan penyebarannya yang tidak merata. Suatu daerah yang mempunyai penduduk yang besar seharusnya dapat menjadi modal yang positif untuk pembangunan ekonomi yang berbasis padat karya. Penduduk yang banyak di satu sisi akan menjadi penyedia tenaga kerja yang cukup, dan merupakan salah satu faktor pemacu kemajuan ekonomi. Tetapi dilain sisi, jika sumber daya manusia ini tidak dikelola dengan baik maka jumlah penduduk yang besar akan menjadi beban pembangunan daerah, dan selanjutkan akan menjadi penghambat kemajuan di daerah tersebut. Dengan jumlah penduduk yang besar maka kebutuhan akan pangan, sarana pendidikan, kesehatan, perumahan, serta sarana sosial lainnya harus disediakan oleh pemerintah daerah dalam jumlah yang besar. Pertumbuhan penduduk yang tidak dikendalikan akan menimbulkan tambahan permasalahan kependudukan yang serius. Kurangnya perhatian pada program keluarga berencana akan membuat tingkat pertumbuhan penduduk naik yang ditandai dengan tingginya tingkat kelahiran. Tingkat pertumbuhan penduduk disuatu daerah dipengaruhi oleh 3 komponen demografi yaitu kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk. Penyebaran penduduk yang tidak merata juga menjadi permasalahan lain di bidang kependudukan. Pusat-pusat perekonomian yang terkonsentrasi di suatu tempat membuat penduduk juga akan terkonsentrasi di tempat tersebut. Hal ini membuat suatu daerah dimana sebagaian besar penduduknya akan tinggal di suatu wilayah yang mungkin akan sangat padat penduduknya sementara di wilayah lain penduduknya sangat jarang bahkan kosong atau tidak berpenghuni. Pelaksanaan pembangunan yang ditujukan kepada masyarakat akan terhalang atau terkendala oleh ketidak merataan penyebaran penduduk, sehingga ada wilayah yang kelebihan penduduk tetapi ada wilayah yang kekurangan penduduk. Akibatnya akan membuat fasilitas sosial yang ada di suatu wilayah akan kurang memadai tetapi di wilayah lain akan sangat cukup bahkan berlebihan. 22

3.2.1

Komposisi Penduduk

a. Rasio Jenis Kelamin Pada Tabel 3.2 terlihat bahwa rasio jenis kelamin adalah perbandingan penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan. Angka yang ditunjukkan oleh rasio jenis kelamin menyatakan banyaknya penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan. Jika diamati di lima kabupaten hanya ada satu kabupaten yang rasio jenis kelaminnya lebih dari seratus (105), yaitu kabupaten Mamuju. Ini berarti jumlah penduduk laki-laki lebih besar dari jumlah penduduk perempuan yaitu ada 105 penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan. Kabupaten Mamuju merupakan lokasi ibukota Provinsi Sulawesi Barat yang baru dimekarkan pada tahun 2005 berpisah dengan Sulawesi Selatan. Arus perpindahan penduduk dengan tujuan Mamuju merupakan faktor penyebabnya, terutama penduduk laki-laki untuk mendapatkan pekerjaan termasuk mutasi PNS ke daerah baru. Rasio jenis kelamin di empat kabupaten lainnya di bawah 100. Artinya di empat kabupaten ini penduduk perempuan lebih banyak daripada penduduk lakilaki. Bahkan di Kabupaten Bone rasio jenis kelamin jauh di bawah 100 yaitu hanya 88. Dengan jumlah penduduk laki-laki yang lebih sedikit dari penduduk perempuan di daerah-daerah ini menunjukkan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi adalah banyaknya penduduk laki-laki yang pergi keluar daerah. Keadaan ini akan lebih jelas lagi jika dilihat dari struktur umur penduduk yang titunjukkan oleh piramida penduduk pada subbab lain pada tulisan ini. b. Tipe Daerah Yang dimaksud tipe daerah disini adalah daerah perkotaan dan daerah perdesaan. Pada umumnya ciri daerah perkotaan lebih maju dan lebih baik dibanding daerah perdesaan khususnya dibidang sosial ekonomi penduduk. Ciri ini akan menjadi acuan untuk menyatakan suatu wilayah sudah maju atau belum karena di daerah perkotaan fasilitas perekonomiannya lebih maju dan modern dibandingkan daerah perdesaan. Di antara 5 kabupaten 23

hanya ada satu kabupaten yang mempunyai penduduk perkotaan di atas 20 persen, yaitu Kabupaten Bantaeng. Sedangkan empat kabupaten lainnya berada di bawah 20 persen, bahkan Kabupaten Mamuju hanya mempunyai penduduk perkotaan sebesar 5 persen saja. Hal ini dapat menunjukkan bahwa kelima daerah tersebut masih didominasi perdesaan dan perekonomiannya sebagian besar merupakan kegiatan pertanian. Jika diperhatikan diantara lima kabupaten tersebut Kabupaten Bantaeng sedikit lebih maju dari darah-daerah lain dan Kabupaten Mamuju merupakan daerah yang paling tertinggal dibanding dengan empat kabupaten lainnya. 3.2.2 Struktur Penduduk menurut Kelompok Umur

Pengelompokan umur pada tulisan ini hanya dibuat 3 kelompok yaitu kelompok usia muda (0-14 tahun), kelompok usia produktif (15-64 tahun) dan kelompok usia tua/lansia (65 tahun ke atas). Dengan pengelompokan ini juga akan dapat dihitung tingkat ketergantungan penduduk usia muda dan tua/lanjut. Jika dilihat pada tabel 3.2 di atas pada 3 kabupaten di Sulawesi Selatan penduduknya hampir sepertiga masih pada usia muda berada pada kisaran 28-31 persen. Akan tetapi di dua kabupaten di Sulawesi Barat kelompok usia muda berada pada kisaran 35-38 persen. Kabupaten yang persentase penduduk usia di bawah 15 tahun terbesar adalah Kabupaten Mamuju sebesar 37,52 persen, sedangkan yang paling kecil adalah Kabupetan Takalar dengan persentase 28,92 persen. 3.2.3 Rasio Tingkat Ketergantungan

Dengan menghitung rasio beban ketergantungan di setiap kabupaten, maka dapat dikatakan di kelima kabupaten tersebut masih relatif tinggi, yaitu berkisar antara 54,39­66,84. Ini berarti setiap 100 penduduk di kelima kabuapten daerah survei MDGs yang produktif harus menanggung 54­67 penduduk yang tidak produktif. Hal ini menjadi beban karena pendapatan yang diperoleh penduduk produktif seharusnya dapat ditabung untuk kemudian diinvestasikan bagi pembangunan di kabupaten-kabupaten tersebut terpaksa harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan primer penduduk tidak produktif yang merupakan beban tanggungan penduduk. 24

3.2.4. Piramida Penduduk Piramida penduduk ini dapat menunjukkan tingkat penyebaran penduduk terhadap masing-masing kelompok umur untuk setiap jenis kelamin. Secara umum seharusnya piramida ini kelihatan mulus seperti halnya piramida dan sebanding antara laki-laki dan perempuan. Jika terjadi ketidak-mulusan dan ada penonjolan-penonjolan di suatu kelompok umur atau terlihat ketidakseimbangan antara laki-laki dan perempun menandakan adanya sesuatu yang terjadi di data kependudukan tersebut. Yang paling sering terjadi adalah pelaporan umur yang kurang baik dalam survei yang dilakukan. Pelaporan umur yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dapat terjadi baik karena responden yang melaporkan umurnya dengan tidak benar maupun petugas yang kurang paham dalam memperoleh data umur. Kejadian lain yang membuat piramida kurang tepat adalah keadaan di lapangan yang bernar-benar terjadi seperti banyaknya penduduk laki-laki umur tertentu pergi/merantau ke luar daerah, fenomena alam baik bencana, perang atau kejadian-kejadian lain. Jika melihat gambar piramida penduduk di lima kabupaten tersebut, maka hanya Kabupaten Mamaju yang piramida penduduknya relative tepat. Kelihatan memang ada selisih penduduk laki-laki lebih kecil dari penduduk perempuan pada kelompok umur 15­44 tahun, hal ini dapat dijelaskan dengan banyak penduduk laki-laki di Kabupaten Mamuju pergi ke daerah lain. Sedangkan empat kabupaten lainnya memperlihatkan gambar piramida yang diduga masih terjadi kesalahan dalam pelaporan umur, sehingga gambar piramidanya kurang beraturan. Contoh gambar piramida penduduk Kabupaten Taklar, penduduk laki-laki kelompok umur 35-39 menonjol sendiri melewati kelompok lain di bawahnya dan di atasnya. Demikian juga gambar piramida penduduk Kabupaten Bone, penduduk perempuan kelompok umur 50-54 juga menonjol keluar melewati kelompok di bawahnya dan di atasnya. Piramida penduduk di setiap kabupaten disajikan pada Gambar 3.1 hingga 3.5. Persebaran penduduk diantara ke lima kabupaten ini sangat tidak merata. Untuk Provinsi Sulawesi Selatan, tiga kabupaten sangat bervarisi dalam 25

jumlah penduduknya. Kabupaten Bone merupakan daerah yang paling banyak penduduknya yaitu hampir 700 ribu jiwa sedangkan Kabupaten Bantaeng hanya sekitar 171 ribu jiwa saja. Di Sulawesi Barat juga demikian, dua kabupaten mempunyai jumlah penduduk yang berbeda yaitu Kabupaten Polewali Mandar sebesar hampir 400 ribu jiwa, sedangkan Kabupaten Mamuju hanya sekitar 297 ribu jiwa.

Gambar 3.1. Piramida Penduduk Kabupaten Bantaeng

75 + 70 - 74 65 - 69 60 - 64 55 - 59 50 - 54 45 - 49 40 - 44 35 - 39 30 - 34 25 - 29 20 - 24 15 - 19 10 - 14 5- 9 0-4 10,321 7,705 6,564 9,193 7,869 6,777 6,395 6,848 6,198 7,430 7,721 9,576 8,963 4,262 4,861 1,259 1,034 1,626 2,276 2,661 3,352 1,700 1,278 1,830 2,663 2,761 4,465 4,217 5,259 7,265 7,882 8,613

12000

9000

6000

3000

0

3000

6000

9000

12000

Laki-laki

Perempuan

26

Gambar 3.2 Piramida Penduduk Kabupaten Takalar

75 + 70 - 74 65 - 69 60 - 64 55 - 59 50 - 54 45 - 49 40 - 44 35 - 39 30 - 34 25 - 29 20 - 24 15 - 19

12,574 10,480 8,640 9,001 9,362 7,095 7,532 5,606 3,600 3,405 1,937 1,874 2,414 3,120 2,890 3,691 4,283 4,020 7,212 6,729 8,123 11,395 10,566 11,179 10,416 12,353 12,639 12,292 11,397 11,578 11,326

10 - 1413,808 5-9 0-4

15000

12000

9000

6000

3000

0

3000

6000

9000

12000

15000

Perempuan

Laki-laki

Gambar 3.3 Piramida Penduduk Kabupaten Bone

75 + 70 - 74 65 - 69 60 - 64 55 - 59 50 - 54 45 - 49 40 - 44 35 - 39 30 - 34 25 - 29 20 - 24 15 - 19 1039,067 - 14 5 - 936,181 0-4 30,324 28,930 31,088 24,359 22,015 22,478 21,923 12,341 14,367 16,105 18,352 18,739 20,240 22,932 28,095 28,732 28,255 26,469 31,588 37,306 35,294 5,691 6,074 8,742 8,412 8,536 10,864 15,707 15,736 24,530

40000

30000

20000

10000

0

10000

20000

30000

40000

Laki-laki

Perempuan

27

Gambar 3.4 Piramida Penduduk Kabupaten Polewali

2,193 2,940 3,172 3,618 6,136 5,837 10,139 7,289 10,720 14,003 14,966 16,786 15,011 16,540 21,224 20,988 19,977

70 - 74

2,457 3,367

60 - 64

5,490 4,777

50 - 54

6,706 7,818

40 - 44

13,448

10,847

30 - 34

13,109 12,859

20 - 24

16,961

12,469

10 - 14 22,496

23,534

0- 4

21,709

25000

20000

15000

10000

5000

0

5000

10000

15000

20000

25000

Perempuan

Laki-laki

Gam bar 3.5 Piram ida Penduduk Kabupaten Mam uju

75 + 70 - 74 65 - 69 60 - 64 55 - 59 50 - 54 45 - 49 40 - 44 35 - 39 30 - 34 25 - 29 20 - 24 15 - 19 10 - 14

18,254 14,488 11,017 10,749 12,017 12,094 6,365 7,597 8,819 3,750 3,679 1,150 1,276 1,932 1,037 915 1,240 2,558 3,321 5,593 6,079 7,769 11,129 11,255 13,399 12,620 13,613 17,458 19,000 17,559

5 - 9518 19, 0 19,578 -4

20000

1 5000

1 0000

5000

0

5000

1 0000

1 5000

20000

Laki-laki

Perempuan

28

3.2.5

Akte Kelahiran

Penduduk usia 0-18 tahun yang mempunyai akte kelahiran masih rendah yaitu berada pada kisaran 20-48 persen. Persentase tertinggi tercatat di Kabupaten Bone (47,54%), kemudian pada urutan kedua di Kabupaten Polman (44,14%). Persentase kepemilikan akte kelahiran terendah terjadi di Mamuju yaitu hanya 20,18 persen, sedangkan dua kabupaten di Sulawesi Selatan tercatat 34,82 persen di Takalar dan dan 31 persen di Bantaeng. Akte kelahiran sangat penting dimiliki oleh setiap anak yang merupakan salah satu pemenuhan hak-hak anak dan jaminan masa depannya. Akhirakhir ini pemerintah gencar mempromosikan pengurusan akte kelahiran gratis namun implementasinya di lapangan masih lambat pelaksanaannya. 3.2.6 Penduduk Cacat

Pada survei MDGs yang lalu disimpulkan data mengenai kecacatan penduduk yang meliputi jenis cacat tuna netra, tuna rungu, tuna wicara, tuna fisik, tuna ganda dan lain-lain kecacatan yang diderita. Pada tulisan ini yang akan menjadi fokus pembahasan adalah anak cacat yang berumur 0-18 tahun, karena kelompok ini perlu mendapatkan perhatian dan lebih awal diberikan bantuan khususnya di bidang pendidikan. Meskipun kecacatan ini tidak diharapkan, namun pada kenyataannya masih ada sejumlah anak yang menderita cacat. Persentase anak umur 0-18 tahun yang cacat berada pada kisaran 1,0-1,3 persen. 3.3 Ketenagakerjaan Salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan ekonomi adalah terciptanya tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dengan pertumbuhan ekonomi yang demikian akan memperbesar pendapatan domestik serta pendapatan perkapitanya. Menurut teori ekonomi, semakin tinggi tingkat pendapatan domestik akan berpengaruh pada perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh beberapa faktor produksi yang salah satu di antaranya adalah faktor tenaga manusia atau tenaga kerja yang ikut serta dalam proses produksi menghasilkan barang dan jasa. 29

Penduduk yang termasuk dalam kelompok tenaga kerja adalah penduduk berumur 15 tahun atau lebih yang aktif dalam kegiatan ekonomi yang lebih dikenal dengan istilah "Angkatan Kerja". Mereka ini adalah kelompok penduduk yang aktif bekerja atau sementara tidak bekerja misalnya karena cuti, dan yang sedang mencari pekerjaan atau disebut penganggur. Penduduk berumur 15 tahun ke atas yang tidak aktif dalam kegiatan ekonomi adalah mereka yang sedang bersekolah, mengurus rumah tangga, dan yang tidak dapat bekerja karena cacat, sebagai penerima pensiun, dan para orang tua jompo. Penduduk yang bekerja tersebar di berbagai lapangan usaha seperti pertanian dan kegiatan di sekor non-pertanian yang meliputi industri pengolahan, pertambangan, perdagangan, dan sebagainya. Dilihat dari status dalam bekerja ada yang berstatus sebagai pekerja bebas atau berusaha sendiri, pengusaha dibantu tenaga yang dibayar, buruh/karyawan/pegawai, dan bahkan sebagai pekerja sukarela tidak dibayar. Peran pekerja untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi tergantung dari peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan lapangan usaha yang diminati, dan tersedianya lowongan pekerjaan. Setiap penduduk baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama untuk mengakses sumber-sumber ekonomi, dan memilih setiap kegiatan, memperoleh pendapatan tanpa diskriminasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut, maka untuk memonitor kondisi ketenagakerjaan diperlukan indikator-indikator yang dapat memberikan gambaran tentang kondisi ketenagakerjaan. Indikator ketenagakerjaan yang diuraikan pada analisis ini adalah bersifat indikator tambahan di bidang sosial yang belum tercantum dalam tujuan MDGs. Indikator-indikator tambahan dapat dihasilkan dari survei MDGs kecamatan, yang meliputi: 1. 2. 3. 30 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) Proporsi Anak yang Bekerja Berumur 7-15 Tahun (usia anak sekolah wajar yang bekerja)

4. 5. 6. 7.

Proporsi Penduduk yang Berumur 5-17 Tahun (usia pekerja anak) Proporsi Penduduk yang Berumur 15 Tahun ke Atas Bekerja menurut Lapangan Usaha Proporsi Penduduk yang Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja dengan Status Pekerja Bebas/Berusaha Sendiri Proporsi Penduduk yang Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja dengan Status Pekerja Tidak Dibayar Rata-rata upah buruh/karyawan/pegawai Proporsi Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja terhadap Jumlah Penduduk Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

8. 9.

3.3.1

TPAK mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja (bekerja, dan mencari kerja) terhadap jumlah penduduk usia kerja. Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam perekonomian suatu daerah. Untuk indikator gender, maka dipilah menjadi TPAK laki-laki dan perempuan. Survei MDGs di lima kabupaten menunjukkan bahwa TPAK penduduk lakilaki jauh lebih tinggi dibandingkan dengan TPAK perempuan. TPAK yang tertinggi terdapat di Kabupaten Polewali Mandar (65,97%), dan yang terendah di Kabupaten Takalar (53,73%). Artinya di Kabupaten Polewali Mandar, dari 100 penduduk berusia 15 tahun ke atas hanya sekitar 66 penduduk yang bekerja. Dilihat menurut jenis kelamin, di Kabupaten Takalar, TPAK laki-laki tercatat lebih dari tiga kali lipat dibandingkan TPAK perempuan yaitu 84,48 persen berbanding 26,96 persen. Sementara itu, TPAK yang mempunyai perbandingan terkecil, terdapat di Kabupaten Polewali Mandar yaitu 87,97 persen berbanding 46,51 persen (lihat Gambar 3.6).

31

Gambar 3.6

TPAK menurut Kabupaten dan Jenis Kelamin, 2007

Persen

100 90 80 70 60 45.53 50 40 26.96 30 20 10 0 Bantaeng Takalar Bone Polman Mamuju 35.03 65.79 58.48 53.73 46.51 37.98 65.97 64.25 88.85 84.48 86.96 87.97 89.30

Laki-laki

Perempuan

Total

3.3.2

Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)

Tingkat kesempatan kerja mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang bekerja atau sementara tidak bekerja di suatu wilayah. Tingkat kesempatan kerja diukur sebagai persentase penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Survei MDGs di semua kabupaten terpilih menunjukkan bahwa TKK di Kabupaten Mamuju merupakan yang tertinggi yaitu 94,94 persen, yang berarti bahwa setiap 100 angkatan kerja sekitar 95 orang di antaranya sudah bekerja. Jika diamati per jenis kelamin, tampak bahwa di semua kabupaten tersebut TKK laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan TKK perempuan, namun dengan tingkat perbedaan yang tidak terlalu mencolok (Gambar 3.7). TKK laki-laki tertinggi tercatat di Kabupaten Mamuju yaitu 96,49 persen, sedang yang terendah tercatat di Kabupaten Takalar sebesar 91,77 persen. Sementara itu, TKK perempuan tertinggi tercatat di Kabupaten Polewali Mandar yaitu 92,73 persen, sedang yang terendah di Kabupaten Bone yaitu 82,97 persen.

32

Gambar 3.7

TKK menurut Kabupaten dan Jenis Kelamin, 2007 Persen

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Bantaeng Takalar Laki-laki Bone Perempuan Polman Total Mamuju

93.74 92.21 89.58 91.77 90.36 92.08 89.09 86.52 82.97 93.83 94.49 92.73 94.94 96.49 91.13

3.3.3

Proporsi anak yang bekerja berumur 7-15 tahun

Usia 7-15 tahun merupakan usia wajib belajar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia dan dituangkan dalam bentuk Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1994 tentang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, sehingga seharusnya mereka tidak melakukan suatu kegiatan ekonomi dengan alasan apapun. Namun demikian seperti terlihat pada Tabel 3.3 persentase anak 7-15 tahun yang bekerja terhadap jumlah penduduk pada usia yang sama, masih berkisar antara 5-11 persen. Tabel tersebut juga memperlihatkan bahwa pada kelompok umur tersebut persentase penduduk laki-laki yang bekerja berada pada kisaran 3-7 persen sedangkan untuk perempuan berada pada kisaran 0-5 persen. Dari lima kabupaten terpilih survei MDGs, tampak bahwa di Kabupaten Bantaeng memiliki persentase anak 7-15 tahun yang bekerja terbanyak, yaitu hampir 11 persen sedang persentase terendah terdapat di Kabupaten Bone yaitu 5,21 persen. 33

Di Kabupaten Bantaeng, penduduk laki-laki usia 7-15 tahun yang sudah bekerja mencapai sekitar 7,0 persen dari seluruh penduduk laki-laki pada kelompok umur yang sama dan yang paling rendah 3,82 persen terdapat di Kabupaten Bone. Untuk penduduk perempuan yang bekerja, paling banyak terdapat di Kabupaten Bantaeng yaitu 4,18 persen, dan terendah 0,65 persen di Kabupaten Takalar. Tabel 3.3 Persentase penduduk berumur 7-15 Tahun yang bekerja menurut kabupaten dan jenis kelamin, 2007

Laki-laki (2) 6,66 4,98 3,82 5,47 4,60 Perempuan (3) 4,18 0,65 1,38 3,24 1,87 Laki-laki+ perempuan (4) 10,84 5,63 5,21 8,71 6,47

Kabupaten (1) Bantaeng Takalar Bone Polman Mamuju

3.3.4

Proporsi anak berumur 5-17 tahun yang bekerja

Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 ditetapkan definisi anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 tahun. Tabel 3.4 memperlihatkan persentase anak yang bekerja terhadap jumlah anak pada kelompok usia yang sama. Persentase anak laki-laki yang bekerja lebih tinggi dibanding dengan anak perempuan pada kelompok usia tersebut. Bantaeng merupakan kabupaten yang perbandingan persentase anak yang bekerja antara anak laki-laki dan anak perempuan berbeda cukup tinggi, yaitu 8,01 persen untuk anak laki-laki dan 4,49 persen untuk anak perempuan. Pada anak perempuan, persentase terendah tercatat di Kabupaten Takalar yaitu 1,17 persen

34

Tabel 3.4

Persentase Penduduk Bberumur 5-17 Tahun yang Bekerja menurut Kabupaten dan Jenis Kelamin, 2007

Kabupaten (1) Bantaeng Takalar Bone Polman Mamuju 3.3.5

Laki-laki (2) 8,01 6,20 5,33 6,80 6,03

Perempuan (3) 4,49 1,17 1,99 3,90 2,35

Laki-laki+ Perempuan (4) 12,50 7,37 7,32 10,70 8,38

Proporsi Penduduk Bberumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Lapangan Usaha

Banyaknya penduduk yang bekerja di setiap lapangan usaha (sektor) mengindikasikan besarnya kontribusi setiap lapangan usaha dalam menyerap tenaga kerja. Indikator ini diukur sebagai persentase penduduk yang bekerja di suatu lapangan usaha tertentu terhadap jumlah penduduk yang bekerja. Untuk kepentingan analisis ini maka lapangan usaha secara umum dibagi dua, yaitu pertanian dan non pertanian. Gambar 3.8 menyajikan persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan usaha di sektor pertanian dan non-pertanian. Mengingat Indonesia merupakan negara agraris, maka penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian (kecuali Kabupaten Takalar) lebih tinggi dibandingkan dengan lapangan usaha non-pertanian. Penyerapan tenaga kerja di lapangan usaha non-pertanian tertinggi tercatat di Kabupaten Takalar yaitu 55,29 persen, sedang di empat kabupaten lainnya berada pada kisaran 24-37 persen.

35

Gambar 3.8

Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja di Sektor Persen

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Bantaeng Takalar Bone Polman Mamuju

31.82 44.71 31.26 36.39 23.36 68.18 55.29 68.74 63.61 76.64

Pertanian dan Non-Pertanian 2007

Pertanian

Non pertanian

3.3.6

Proporsi penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja dengan status berusaha sendiri dan tak dibayar

Tabel 3.5 menunjukkan bahwa Kabupaten Takalar merupakan kabupaten yang persentase tenaga kerja berstatus berusaha sendiri paling tinggi diantara kabupaten-kabupaten lainnya yaitu 41,02 persen. Sebaliknya Kabupaten Bantaeng merupakan kabupaten dengan persentase terendah di kategori tersebut yaitu sekitar seperempat dari seluruh tenaga kerja. Komposisi di 3 kabupaten lainnya untuk status pekerjaan tersebut adalah Kabupaten Polewali Mandar 40,17 persen, Kabupaten Bone 32,36 persen, dan Kabupaten Mamuju 26,02 persen. Pola yang berbeda dengan di atas terjadi pada tenaga kerja yang berstatus sebagai pekerja tak dibayar. Kabupaten Takalar merupakan kabupaten yang persentase tenaga kerja berstatus sebagai pekerja tak dibayar terendah, yaitu hanya 11,19 persen. Sebaliknya, di Kabupaten Mamuju persentase kategori tersebut mencapai hampir 30,0 persen.

36

Tabel 3.5

Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Kabupaten dan Status Pekerjaan, 2007

Berusaha dibantu buruh/ karyawan (3) 28,83 13,38 26,21 18,43 30,56 Buruh/ Karyawan (4) 22,21 32,9 17,61 17,04 13,35 Pekerja tidak dibayar (5) 23,75 11,19 22,94 22,28 29,77

Kabupaten

Berusaha sendiri (2) 25,02 41,20 32,36 40,17 26,02

Lainnya

Total

(1) Bantaeng Takalar Bone Polman Mamuju

(6) 0,18 1,33 0,88 2,09 0,3

(7) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

3.3.7 Rata-rata upah buruh/karyawan/pegawai

Lazimnya rata-rata upah tenaga kerja laki-laki lebih tinggi dibanding dengan perempuan. Namun pola tersebut tidak ditemukan di Kabupaten Takalar (Tabel 3.6). Di kabupaten tersebut, rata-rata upah tenaga kerja perempuan 13 persen lebih banyak dibandingkan rata-rata upah laki-laki. Tabel 3.6 Rata-rata Upah/Gaji Buruh/Karyawan/Pegawai Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten dan Jenis Kelamin, 2007

Kabupaten (1) Bantaeng Takalar Bone Polman Mamuju Laki-laki (2) 809 290 791 119 1 096 831 817 945 1 050 226 Perempuan (3) 612 409 914 825 918 173 690 313 998 713 Rasio (4) 75.67 115.64 83.71 84.40 94.33

37

3.3.8

Proporsi Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja terhadap Jumlah Penduduk

Persentase penduduk yang bekerja terhadap jumlah penduduk lebih tinggi di Kabupaten Bantaeng yaitu 42,08 persen dibanding dengan kabupaten lain, seperti terlihat pada grafik 3.9 Gambar 3.9

Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja terhadap Jumlah Penduduk menurut Kabupaten dan Jenis Kelamin, 2007

Persen

70 60

55.85

53.51

54.29

51.88

53.72

50 42.08 40.14 40 34.51 30 20 29.18 21.13 17.02 36.67 28.97 21.68 38.12

10 0 Bantaeng Takalar Bone Poleman Mamuju

Laki-laki

Perempuan

Total

3.4

Pengeluaran Rumah Tangga

Pada subbab ini dibahas pola pengeluaran rumah tangga dan distribusinya. Ada 4 yang merupakan tambahan indikator di luar MDGs, yaitu: 1. Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan (dalam Rp) 2. Persentase rata-rata pengeluaran per kapita sebulan menurut jenis makanan 3. Persentase rata-rata pengeluaran per kapita sebulan menurut kelompok bukan makanan 4. Distribusi pengeluaran rumah tangga (menurut kriteria Bank Dunia dan koefisien gini)

38

3.4.1

Rata-rata Pengeluaran

Pola pengeluaran rumah tangga mencerminkan tingkat kesejahteraan rumah tangga tersebut. Pengeluaran biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kebutuhan dasar untuk bertahan hidup adalah makanan. Dengan pendapatan yang dimiliki oleh rumah tangga akan digunakan untuk mendapatkan makanan sebagai kebutuhan yang paling pokok. Semakin bertambah pendapatan rumah tangga maka akan bertambah pengeluarannya untuk makanan, namun pada tingkat pendapatan tertentu pengeluaran untuk makanan akan mencapai titik jenuh. Persentase pengeluaran akan beralih pada kebutuhan bukan makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran guna menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk. Makin rendah persentase pengeluaran makanan terhadap total pengeluaran, makin membaik tingkat kesejahteran penduduk. Pada Tabel 3.7 terlihat bahwa rata-rata pengeluaran terbesar terjadi di Kabupaten Takalar, yaitu sebesar hampir Rp 256 ribu, dan pada urutan kedua di Kabupaten Mamuju sekitar Rp 250 ribu. Rata-rata pengeluaran terendah terjadi di Kabupaten Bantaeng, yaitu kurang dari Rp 200 ribu. Dua kabupaten lainnya yaitu Bone dan Polman berada di atas Rp 200 ribu, yaitu secara berturut-turut masing-masing Rp 214 ribu dan Rp 202 ribu. Pada Tabel 3.7 juga terlihat bahwa disemua kabupaten persentase pengeluaran untuk makanan terhadap pengeluaran total berada di atas 60 persen. Hal ini menjelaskan bahwa sebagian besar pengeluaran masih diperuntukan memenuhi kebutuhan yang mendasar yaitu makanan. Di Kabupaten Polewali Mandar pengeluaran makanan mencapai lebih dari 70 persen, paling tinggi di antara kabupaten lainnya; sedangkan yang paling rendah adalah pada Kabupaten Bone sebesar 62,97 persen.

39

Tabel 3.7

Rata-rata Pengeluaran Perkapita (Rupiah) sebulan menurut Kabupaten dan Jenis Pengeluaran, Tahun 2007

Pengeluaran Total

Kabupaten

Makanan Nilai % (3) 64,71 64,98 62,97 71,48 65,22

Non-Makanan Nilai Nilai (4) 68.602 89.552 79.223 57.673 87.015 % (5) 35,29 35,02 37,03 28,52 34,78 (6) 194.419 255.744 213.962 202.235 250.206 (7) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 %

(1) Bantaeng Takalar Bone Polman Mamuju

(2) 125.817 166.192 134.739 144.562 163.191

Pada Tabel 3.7 tersebut juga terlihat bahwa pengeluaran yang digunakan untuk makanan lebih tinggi dibandingkan dengan pengeluaran bukan makanan. Keadaan ini menunjukkan bahwa 5 kabupaten tersebut masih banyak penduduk yang tingkat kesejahteraannya masih rendah. Dibandingkan dengan kabupaten lainnya, Kabupaten Bone lebih baik. 3.4.2 Pengeluaran menurut Jenis Makanan

Bila dilihat dari jenis komoditi yang dikonsumsi pada pengeluaran makanan, tercatat bahwa sebagian besar pengeluaran makanan digunakan untuk kebutuhan bahan makanan pokok yaitu beras (antara 24-31%) jauh lebih tinggi dibandingkan dengan komoditi makanan lainnya. Komoditas makanan berikutnya dengan persentase yang cukup tinggi adalah ikan (antara 1622 %), tembakau (11-14%), dan minuman (6-8%). 40

Tabel 3.8

Persentase Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan menurut Kabupaten dan Jenis Makanan, Tahun 2007

Kabupaten

Jenis Makanan Bantaeng (1) Beras Jagung Kentang Ikan Daging Telur Sayur Kacang Buah Minyak Minuman Bumbu Makanan Jadi Tembakau Makanan Lainnya Total (2) 25.80 2.72 1.86 17.23 1.21 4.05 6.16 1.58 3.20 4.35 6.46 1.79 7.90 11.30 4.38 100.00 Takalar (3) 24.10 1.92 1.32 18.90 1.43 4.25 5.01 1.14 3.20 3.97 7.27 2.87 7.38 12.06 5.18 100.00 Bone (4) 25.58 2.03 1.11 21.42 1.01 5.17 3.88 1.52 2.79 4.83 6.41 2.84 3.98 12.43 5.01 100.00

Polewali Mandar (5) 31.00 1.63 0.98 21.34 0.51 3.17 3.49 1.77 1.88 4.80 6.52 3.37 4.33 11.72 3.50 100.00

Mamuju (6) 27.59 2.41 1.64 16.66 1.20 4.08 4.45 2.11 2.35 5.09 7.82 3.78 3.46 13.31 4.06 100.00

3.4.3 Pengeluaran Bukan Makanan Pada Tabel 3.9 terlihat bahwa pola pengeluaran untuk bukan makanan di 5 kabupaten relatif sama. Pengeluaran untuk perumahan mendominasi pengeluaran bukan makanan (antara 41-52 persen) disusul pengeluaran aneka barang (31-36 persen) serta pakaian (6-9 persen). Pengeluaran untuk pesta merupakan pengeluaran paling rendah dibandingkan dengan pengeluaran lainnya pada kelompok bukan makanan yaitu antara 1-3 persen. Pengeluaran untuk pajak yang cukup menarik perhatian adalah di Kabupaten Bone, mencapai 4,20 persen, sementara di kabupaten lainnya hanya antara 2-3 persen.

41

Tabel 3.9

Persentase Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan menurut Kabupaten dan Kelompok Bukan Makanan, Tahun 2007

Perumahan (2) 47.86 41.44 44.85 49.83 51.08 Aneka barang (3) 33.74 35.75 32.75 34.24 31.03 Pakaian (4) 8.99 9.24 8.00 6.54 7.15 Barang tahan lama (5) 4.80 8.11 7.78 5.75 6.69 Pajak (6) 2.89 2.72 4.20 2.44 2.24 Pesta (7) 1.72 2.74 2.42 1.19 1.82 Total bukan makanan (8) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Kabupaten (1) Bantaeng Takalar Bone Polman Mamuju

3.4.4

Distribusi Pengeluaran Rumah Tangga

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan penduduk. Peningkatan pendapatan tersebut seharusnya disertai dengan tingkat pembagian pendapatan yang lebih merata terhadap seluruh kelompok penduduk. Untuk melihat tingkat pemerataan pendapatan biasanya digunakan indeks gini (gini ratio) atau kriteria Bank Dunia yang membagi penduduk menjadi 3 golongan berpendapatan, 40 persen penduduk berpendapatan rendah, 40 persen penduduk berpendapatan sedang, dan 20 persen penduduk berpendapatan tinggi. Karena tidak tersedianya data pendapatan, maka digunakan data pengeluaran sebagai proksinya. Ukuran ketimpangan pendapatan (kriteria Bank Dunia) dilihat dari besarnya persentase pendapatan yang dinikmati oleh 40 persen penduduk berpendapatan rendah. Tingkat ketimpangan pengeluaran (proksi pendapatan) dianggap tinggi bila kontribusi pengeluaran kelompok ini kurang dari 12 persen terhadap total seluruh pengeluaran, tingkat ketimpangan sedang bila persentase nontribusi pengeluarannya antara 1217 persen, dan ketimpangan dianggap rendah bila persentasenya lebih dari 17 persen.

42

Pembagian pendapatan yang disajikan pada Tabel 3.10, menunjukkan bahwa distribusi tingkat pengeluaran menurut kriteria Bank Dunia pada kelompok penduduk dengan pendapatan 40 persen terendah persentasenya antara 22-26 persen (lebih dari 17 persen). Hal ini dapat disimpulkan bahwa dari sisi pengeluaran ketimpangannya tergolong rendah. Dilihat dari angka koefisien gini, distribusi pengeluaran di 5 kabupaten tersebut menunjukkan tingkat ketimpangan yang rendah. Indeks Gini yang paling rendah di Kabupaten Polewali Mandar yaitu 0,22, dan yang paling tinggi di Kabupaten Bantaeng 0,29. Tabel 3.10 Distribusi Pembagian Pengeluaran Perkapita dan Indeks Gini menurut Kabupaten, Tahun 2007

Kabupaten (1) Bantaeng Takalar Bone Polman Mamuju 40% pengeluaran rendah (2) 22,73 25,51 23,90 26,00 23,17 40% pengeluaran sedang (3) 37,21 38,80 37,81 39,17 37,45 20% pengeluaran tinggi (4) 40,07 35,68 38,29 34,83 39,38

Indeks Gini (5) 0,29 0,23 0,26 0,22 0,28

3.5

Kepemilikan Aset

Salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga yang digunakan dalam analisis sosial adalah kepemilikan aset. Indikator ini telah digunakan sebagai salah satu indikator untuk menentukan sasaran penerima bantuan langsung tunai (BLT) yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka kompensasi kenaikan harga BBM tahun 2005. Definisi kepemilikan aset yang digunakan dalam penentuan penerima BLT berbeda dengan uraian pada analisis ini. Kepemilikan aset yang dimaksudkan dalam analisis ini tanpa memperhatikan kualitas dan kuantitasnya, sedangkan dalam penentuan penerima BLT disebutkan bahwa aset yang dimiliki minimal seharga Rp 500.000,-. 43

Ada 5 jenis aset yang digunakan dalam analisis ini, yaitu mempunyai (1) tabungan, (2) perhiasan emas, (3) ternak hewan berkaki empat, (4) TV berwarna, dan (5) kendaraan bermotor seperti sepeda motor, mobil, perahu motor atau kapal. Hasil survei MDGs Kecamatan 2007 menunjukkan bahwa persentase rumah tangga yang mempunyai paling sedikit 1 jenis aset tertinggi di Kabupaten Bone. Di Kabupaten ini 89,66 persen rumah tangganya memiliki aset. Sementara itu, di Kabupaten Takalar, Polman, Bantaeng, dan Mamuju rumah tanggga yang mempunyai paling sedikit satu jenis aset, berturut-turut masing-masing sebesar 85,25 persen, 80,61 persen, 77,84 persen, dan 74,33 persen (Gambar 3.10).

Gambar 3.10 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Aset Tahun 2007

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Bantaeng Takalar Bone Polman Mamuju

85.25 77.84

89.66 80.61 74.33

Bila diperhatikan persentase kepemilikan pada setiap jenis aset, pada Tabel 3.11, aset perhiasan emas dimiliki lebih dari 50 persen rumah tangga. Rumah tangga yang paling banyak memiliki aset berupa perhiasan emas terdapat di Kabupaten Bone, yaitu sebanyak 69,68 persen, sedangkan yang paling sedikit terdapat di Kabupaten Mamuju 56,78 persen. Rumah tangga memiliki aset berupa TV berwarna juga cukup banyak, namun persentasenya bervariasi. Persentase yang tertinggi sebesar 68,49 persen dan yang terendah 35,41 persen, masing-masing terdapat di Kabupaten Takalar dan Mamuju. Selain di Kabupaten Takalar, rumah tangga yang memiliki TV berwarna di Kabupaten Bone 53,71 persen. 44

Rumah tangga yang memiliki kendaraan bermotor, ternak berkaki empat, dan tabungan, persentasenya cukup kecil. Kisaran persentase rumah tangga yang memiliki kendaraan adalah 25-40 persen. Persentase tertinggi terdapat di Kabupaten Takalar 39,34 persen, sedangkan persentase terendah di Kabupaten Bantaeng 25,83 persen. Kepemilikan tabungan mempunyai kirasan persentase yang lebih rendah dari kepemilikan kendaraan bermotor, yaitu 18-41 persen. Persentase tertinggi terdapat di Bone 40,53 persen dan terendah di Takalar 18,56 persen. Sementara itu kisaran persentase terendah adalah aset ternak hewan berkaki empat, hanya antara 18-38 persen.

Table 3.11 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Aset menurut Jenis Aset Tahun 2007

Aset (1) Perhiasan emas TV berwarna Ternak hewan berkaki empat Tabungan Kendaraan bermotor Bantaeng (2) 58,13 39,04 30,69 23,92 25,83 Takalar (3) 59,94 68,49 20,00 18,56 39,34 Bone (4) 69,68 53,71 37,57 40,53 38,17 Polman (5) 60,94 44,25 26,22 26,99 27,38 Mamuju (6) 56,78 35,41 18,80 19,14 36,76

3.6 3.6.1

Komoditi Unggulan di Bidang Pertanian Sulawesi Selatan

a. Struktur perekonomian di Sulawesi Selatan telah mengalami pergeseran dari sektor pertanian ke sektor jasa. Pada tingkat provinsi peranan sektor jasa pada tahun 2005 tercatat hampir 42 persen, sedikit meningkat dibandingkan tahun 2004 yang tercatat 40 persen. Sebaliknya peranan sektor pertanian pada tahun 2005 tercatat 30,5 persen menurun perannya dibanding tahun 2004 sebesar 31,3 persen. Peranan sektor industri tampaknya mengalami stagnasi berada pada kisaran 28 persen pada kedua tahun tersebut (lihat Tabel 3.12). Meskipun peranan sektor pertanian hanya tercatat sekitar 30 persen di tahun 2005, namun diakui bahwa provinsi ini masih merupakan lumbung beras yang memasok persediaan untuk wilayah Indonesia timur. 45

Tabel 3.12:

Distribusi Persentase PDRB Tanpa Migas atas dasar Harga Berlaku

Provinsi/ Kabupaten (1) Sulawesi Selatan Bantaeng Takalar Bone

Tahun (2) 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005

Pertanian (3) 31.34 30,47 46,85 47,82 56,97 56,17 55,91 53,59

Industri (4) 28,56 27,60 15,72 15,26 14,48 14,27 11,36 11,71

Jasa (5) 40,10 41,93 37,43 36,92 28,55 29,56 32,73 34,70

Sulawesi Barat

2004 2005 2004 2005 2004 2005

60,06 59,43 52,06 50,56 49,55 47,30

9,63 10,04 4,67 4,45 36,98 39,54

30,31 30,53 43,27 44,99 12,97 13,17

Polewali Mandar

Mamuju

Sumber: DDA Provinsi dan Kabupaten

b. Struktur Ekonomi Kabupaten Berbeda dengan pola provinsi, peranan sektor pertanian seperti terlihat pada Tabel 3.12 di Kabupaten Takalar dan Bone masih didominasi sektor pertanian, yaitu masing-masing tercatat kontribusinya sekitar 57 persen dan 56 persen. Peranan sektor jasa menempati urutan ke dua dengan kontribusi masing-masing sekitar 29 persen dan 33 persen. Sebaliknya kontribusi sektor pertanian di Kabupaten Bantaeng tercatat lebih rendah dibanding dengan dua kabupaten lainnya yang tercatat sekitar 47 persen, dan sektor jasa perannya mencapai sekitar 37 persen.

46

c. Tanaman Padi Padi secara umum merupakan komoditas pertanian unggulan di Sulawesi Selatan. Berdasarkan hasil survei MDGs Kecamatan 2007, dari 3 kabupaten yang menjadi lokasi survei, terlihat bahwa di Kabupaten Takalar cukup banyak rumah tangga yang mengusahakan tanaman padi dibandingkan Kabupaten Bone dan Bantaeng. Di kabupaten Takalar ada sebanyak 42,46 persen, sedangkan di Kabupaten Bone dan Bantaeng masingmasing sebanyak 35,22 persen dan 24,13 persen.

Tabel 3.13 Persentase Rumah Tangga yang Mengusahakan Tanaman Padi dan Luas Lahan yang Diusahakan di Kabupaten Bantaeng, Takalar, dan Bone, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007

Persentase rumah tangga yang mengusahakan tanaman padi (2) 24,13 42,46 35,22 Luas lahan (ha) Rata-rata per rumah tangga (4) 0,73 0,77 1,20 Persentase rumah tangga dengan lahan < 0,5 ha

Kabupaten

Total

(1) Bantaeng Takalar Bone

(3) 7.650 19.583 70.752

(5) 35,86 62,49 27,37

Namun apabila dilihat menurut luas tanaman padi yang diusahakan seperti terlihat pada Tabel 3.13, jumlah seluruh luas lahan yang diusahakan rumah tangga tani di Kabupaten Bone paling luas dibandingkan Bantaeng dan Takalar. Rata-rata lahan yang diusahakan rumah tangga di Bantaeng dan Takalar relatif sama sekitar 0,8 hektar. Sementara itu persentase rumah tangga petani gurem, yaitu rumah tangga tani yang mempunyai lahan kurang dari 0,5 ha terhadap total rumah tangga tani terbesar di Kabupaten Takalar yaitu 62,49 persen. Petani gurem dianggap sebagai petani yang 47

tingkat kesejahteraannya rendah, sehingga sering dianggap sebagai petani miskin. Di kabupaten Bone terdapat 27,37 persen rumah tangga petani gurem, dan di Kabupaten Bantaeng sebesar 35,86 persen. 3.6.2 Sulawesi Barat

a. Berbeda dengan kontribusi sektor pertanian di Sulawesi Selatan yang relatif rendah, kontribusi sektor pertanian di Sulawesi Barat pada tahun 2004 dan 2005 sekitar 60 persen. Sektor jasa menyumbang sekitar 30 persen. Sektor industri relatif belum berkembang di Sulawesi barat yang hanya tercatat sekitar 10 persen. Provinsi Sulawesi Barat termasuk daerah pengembang komoditi kakao dan kelapa sawit terutama di Kabupaten Mamuju yang memiliki wilayah terluas yaitu lebih dari 8 000 km2. b. Struktur Ekonomi Kabupaten Peranan sektor pertanian di Kabupaten Polewali Mandar masih mendominasi PDRB yaitu 52,06 persen di tahun 2004 dan sedikit menurun pada tahun 2005 menjadi 50,56 persen. Sebaliknya peranan sektor jasa telah mencapai 45,00 persen di tahun 2005, naik sekitar 2 persen dibanding tahun sebelumnya (2004). Berbeda dengan Kabupaten Polewali Mandar, peranan sektor pertanian di Kabupaten Mamuju relatif telah bergeser dari sektor pertanian dengan kecenderungan pada sektor industri seperti ditunjukkan pada Tabel 3.12. c. Tanaman Kakao Di Kabupaten Polman terdapat 49.20 persen rumah tangganya mengusahakan tanaman coklat, sedangkan di Kabupaten Mamuju persentasenya lebih tinggi yaitu 66,23 persen. Rata-rata luas lahan tanaman coklat rumah tangga kabupaten polman lebih rendah dari kabupaten Mamuju, begitu pula rata-rata jumlah pohon yang diusahakan rumah tangga (lihat Tabel 3.14).

48

Tabel 3.14

Persentase Rumah Tangga yang Mengusahakan Tanaman Coklat, Luas lahan dan Rata-rata Jumlah Pohon di Kabupaten Mamuju dan Polman Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2007 Persentase rumah tangga yang mengusahanan tanaman coklat (2) 49,20 66,23 Luas lahan (ha) Rata-rata per rumah tangga (4) 0,85 1,24 Rata-rata jumlah pohon

Kabupaten

Total

(1) Polman Mamuju

(3) 33.380 54.410

(5) 542,38 595.71

49

BAB IV ANALISIS INDIKATOR MDGs TINGKAT KABUPATEN

Pembahasan pada bab ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pencapaian indikator MDGs, dan perbandingannya di antara 5 kabupaten. Untuk memperkaya informasi, analisis yang dibahas tidak hanya terbatas indikator MDGs, tetapi juga dilengkapi dengan indikator tambahan yang ada relevansinya dengan tujuan dan target MDGs yang dihasilkan dari survei yang sama. Sebagai contoh, karena pada survei MDGs tidak mengumpulkan data tentang konsumsi kalori, maka untuk melengkapinya pada tujuan 1 di sajikan indikator tambahan tentang angka kemisikinan BPS. Di samping itu juga disajikan ukuran tingkat kesejahteraan berupa koefisien Engel sebagai proksi kemiskinan. Nilai koefisien Engel yang dipakai ditetapkan 0,80. Apabila 80 persen atau lebih dari pendapatan yang diperoleh diperuntukkan memenuhi kebutuhan makanan, maka yang bersangkutan dapat dikatakan tingkat kesejahteraannya rendah. Pada tujuan 2 tidak hanya data dan informasi tentang Angka Partisipasi Murni (APM) yang disajikan, tetapi juga dilengkapi dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Sekolah (APS). Pada Angka Melek Huruf (AMH) tidak hanya disajikan untuk penduduk usia 15-24 tahun, tetapi juga dilengkapi dengan AMH untuk penduduk usia 15 tahun ke atas dan 45 tahun ke atas. Pada tujuan 4, 5, dan 6 disajikan indikator tambahan tentang pemberian ASI dan rata-rata lama pemberiannya (dalam bulan), pemberian ASI eksklusif, imunisasi lengkap untuk balita, penggunaan kelambu untuk tidur pada balita, ukuran LILA untuk wanita usia subur (WUS), pemeriksaan kehamilan K4, pemberian vitamin A, dan konsumsi garam beryodium. Indikator yang ditambahkan pada tujuan 7 yang mempunyai relevansi dengan kesehatan lingkungan, adalah penanganan sampah dan penggunaan penerangan listrik oleh rumah tangga. Pada tujuan ini juga ditambahkan indikator tentang proporsi rumah layak huni berdasarkan kriteria tertentu. Uraian pada bab ini disesuaikan dengan urutan tujuan dan target MDGs. 51

4.1. Tujuan 1: Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan Target 1: Menurunkan proporsi penduduk yang tingkat pendapatannya kurang dari $ 1 (PPP) per hari menjadi setengahnya antara 1990-2015 Tujuan pembangunan suatu negara adalah menciptakan kesejahteraan penduduk yang diindikasikan dengan meningkatnya pendapatan per kapita, menurunnya kemiskinan, tersedianya kebutuhan dasar penduduk dengan harga yang terjangkau, rendahnya tingkat inflasi, dan tersedianya kesempatan kerja. Kenyataan yang terjadi, belum semua lapisan penduduk merasakan hasil pembangunan dan mampu mengakses fasilitas dan sumber ekonomi yang tersedia, sehingga masih diperlukan perjuangan untuk melepaskan diri dari kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi hampir semua negara, terutama di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Jumlah dan persentase penduduk miskin tergantung ukuran dan kriteria yang disepakati oleh suatu negara. Dengan adanya ukuran yang berbeda-beda, sangat sulit melakukan perbandingan, sehingga diperlukan sebuah standar pengukuran. Pada tingkat global digunakan kriteria $1 (PPP) sebagai ukuran standarnya. Demikian juga di dalam suatu negara terutama yang memiliki wilayah yang luas dan kondisi geografis yang berbeda, diperlukan standar ukuran yang disepakati. Selain ukuran kemiskinan, standar tersebut lazim juga digunakan nilai Koefisien Engel pada batas tertentu sebagai ukuran tingkat kesejahteraan penduduk yang menjadi proksi kemiskinan, serta persentase kontribusi pengeluaran penduduk pada kuantil pertama terhadap total pengeluaran. Di Indonesia, pengentasan kemiskinan sejak awal pembangunan dilaksanakan, telah menjadi prioritas program pemerintah. Program penghapusan kemiskinan secara eksplisit tercantum dalam dokumen RPJP, RPJM dan RENSTRA Pembangunan di pusat dan di daerah.

52

Pada target ini disajikan 3 indikator, yaitu: 1. Proporsi Penduduk yang Hidup di Bawah Garis Kemiskinan

Ukuran kemiskinan yang resmi disepakati pemerintah Indonesia saat ini bersumber dari BPS yang menggunakan pendekatan kebutuhan dasar. Seseorang dikategorikan miskin apabila pendapatan yang diperoleh setiap bulan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup sehari-hari. Kebutuhan dasar hidup tersebut meliputi kecukupan energi 2100 kilo kalori per kapita per hari untuk makanan, dan kecukupan biaya untuk nonmakanan yang meliputi: perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, transpor, dan kebutuhan dasar yang lain Sebelumnya telah dijelaskan, karena tidak tersedianya data konsumsi kalori pada survei MDGs kecamatan, maka data kemiskinan yang disajikan pada Tabel 4.1.1 menggunakan angka resmi pemerintah hasil Susenas 2007. Tabel 4.1.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin menurut Kabupaten Tahun 2007 Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan) (2) 90.258 144.065 127.752 140.796 119.031 Jumlah (orang) (3) 20.700 34.700 131.600 88.500 30.400

Kabupaten (1) Bantaeng Takalar Bone Polman Mamuju

Persentase (4) 12.12 13.80 18.84 24.96 10.43

Sumber: Susenas Modul 2007, BPS

Pada tabel terlihat bahwa Kabupaten Polewali Mandar mempunyai persentase penduduk miskin terbesar yaitu 24.96 persen atau 88.500 orang. Persentase penduduk miskin Kabupaten Bantaeng paling rendah yaitu sebesar 10.41 persen, atau dengan pertaan lain di Kabupaten Bantaeng setiap 100 orang penduduk, 9 atau 10 orang diantaranya adalah miskin. 53

Gambar 4.1.1 Persentase Penduduk Miskin menurut Kabupaten, Tahun 2007

28.00

24.96

24.00 20.00 16.00 12.00 8.00 4.00 0.00

Bantaeng Takalar Bone Polman Mamuju

12.12 10.43 13.80 18.84

2.

Proporsi Penduduk (Koefisien Engel)

yang

Tingkat

Kesejahteraannya

Rendah

Seseorang dikatakan tingkat kesejahteraannya rendah, apabila persentase nilai pengeluaran konsumsi makanan lebih besar atau sama dengan nilai koefisien tertentu. Batas nilai ini dinamakan Koefisien Engel. Pada analisis ini nilai koefisien Engel yang dipakai adalah 0,80. Makin tinggi persentase pengeluaran yang digunakan untuk makanan, umumnya makin rendah tingkat kesejahteraannya dan kemungkinan besar tergolong miskin. Persentase penduduk yang berada di atas nilai Koefisien Engel disjikan pada Tabel 4.1.2. Pada tabel tersebut terlihat bahwa persentase pengeluaran untuk makanan dengan batasan koefisien Engel 0,80 persen paling tinggi terdapat di Kabupaten Polewali Mandar sebesar 33,12 persen. Kabupaten Bantaeng merupakan kabupaten yang tingkat kesejahteran penduduknya relatif lebih baik dibandingkan kabupaten lainnya, yaitu 8,02 persen. Pola yang dihasilkan dari persentase penduduk berdasarkan nilai koefisien Engel yang diperoleh dari hasil survei MDGs kecamatan sejalan dengan data kemiskinan hasil Susenas, BPS. 54

Tabel 4.1.2

Persentase Penduduk Berdasarkan Nilai Koefisien Engel menurut Kabupaten, Tahun 2007 Koefisien Engel < 0,8 0,8 (2) (3) 91,98 8,02 88,11 11,89 88,55 11,45 66,88 33,12 75,59 24,41 Total (4) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Kabupaten (1) Bantaeng Takalar Bone Polman Mamuju

3. Kontribusi Kuantil Pertama Penduduk Berpendapatan Terendah terhadap Total Konsumsi Kontribusi penduduk kuantil terendah merupakan indikator yang memberikan gambaran mengenai ketimpangan distribusi pendapatan dalam masyarakat atau juga disebut ukuran ketimpangan relatif. Penduduk di suatu daerah diurutkan menurut besar pendapatan per kapitanya kemudian dikelompokkan menjadi 5 kelompok pengeluaran per kapita dari terendah ke tertinggi. Kelompok 20 persen terendah pertama disebut kuantil pertama dan 20 persen kuantil berikutnya disebut kuantil kedua dan seterusnya. Konsep ini dapat digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga secara dinamis, karena ukuran ini membandingkan tingkat kondisi kehidupan ekonomi pada lapisan masyarakat. Kontribusi pengeluaran penduduk pada kelompok pertama (kuantil 1) lazim juga digunakan sebagai indikator proksi untuk mengetahui tingkat kesejahteraan. Semakin tinggi persentase kontribusi pengeluaran pada kelompok ini terhadap total pengeluaran, semakin rendah ketimpangannya atau secara umum semakin membaik tingkat kesejahteraan penduduknya. Pada Tabel 4.1.3, disajikan kontribusi pengeluaran setiap kuantil. Pada kuantil pertama berkisar antara 9,58 persen sampai dengan 11,40 persen. Ini berarti bahwa kontribusi pengeluaran perkapita kuantil terendah di lima kabupaten masih di bawah 12 persen. Kontribusi yang terendah berada di Kabupaten Bantaeng yaitu 9,58 persen dan yang tertinggi di Kabupaten Polewali Mandar 11,40 persen. 55

Tabel 4.1.3 Persentase Pengeluaran Per Kapita Sebulan menurut Kabupaten dan Kuantil Pengeluaran Perkapita Sebulan, Tahun 2007

Kabupaten (1) Bantaeng Takalar Bone Polman Mamuju Kuantil 1 (2) 9,58 11,10 10,21 11,40 9,89 Kuantil 2 (3) 13,15 14,41 13,68 14,60 13,27 Kuantil 3 (4) 16,29 17,33 16,64 17,55 16,28 Kuantil 4 (5) 20,92 21,47 21,17 21,62 21,17 Kuantil 5 (6) 40,07 35,68 38,29 34,83 39,38

Target 2: Menurunkan proporsi penduduk yang menderita kelaparan menjadi setengahnya antara 1990-2015 Indikator yang digunakan sebagai proksi terhadap penduduk yang menderita kelaparan adalah prevalensi balita kurang gizi. 3. Prevalensi Balita Kurang Gizi Prevalensi balita kurang gizi adalah perbandingan antara balita berstatus kurang gizi dengan balita seluruhnya di suatu daerah pada satu tahun tertentu dinyatakan dalam persen. Prevalensi status gizi balita diperoleh melalui berat badan, umur dalam bulan, dan jenis kelamin. Kategori status gizi ditentukan dengan menggunakan standar NCHS-WHO yang membagi 4 kelas status gizi balita berdasarkan Z score (skor simpang baku) yaitu, 1. 2. 3. 4. Gizi lebih Gizi normal Gizi kurang Gizi buruk ( Z score >= +2) (-2 < Z score <+2) (-3 < Z score < -2) (Z score <= -3)

Prevalensi balita kurang gizi secara universal digunakan sebagai indikator untuk memonitor status kesehatan penduduk. Prevalensi balita kurang gizi adalah gabungan antara balita berstatus gizi buruk dan balita berstatus gizi kurang. 56

Prevalensi balita kurang gizi dapat dilihat dengan dua cara yaitu pertama berdasarkan perbandingan ukuran berat badan terhadap umur, dan kedua berdasarkan perbandingan ukuran tinggi badan terhadap umur. Gizi kurang merupakan salah satu masalah utama pada balita. Berdasarkan hasil survei MDGs kecamatan berdasarkan perbandingan b erat badan dan umur persentase balita dengan status gizi kurang di 5 kabupaten berkisar antara 22,47 persen (Kabupaten Takalar) sampai dengan 26,22 persen (Kabupaten Mamuju). Sedangkan gizi buruk adalah keadaan kurang gizi yang terindikasi dengan tingkat berat badan yang rendah disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dari makanan sehari-hari dan terjadi dalam waktu yang cukup lama. Kabupaten yang paling tinggi persentase balita dengan status gizi buruk seperti terlihat pada Tabel 4.1.4 adalah Kabupaten Mamuju yaitu sebesar 14,24 persen, diikuti oleh Kabupaten Polman sebesar 13,42 persen. Sedangkan kabupaten yang persentase balita dengan status gizi buruk terendah adalah Kabupaten Takalar dengan 6,66 persen balita.

Tabel 4.1.4 Persentase Balita menurut Status Gizi Berdasarkan BB/Umur, 2007 Kabupaten (1) Bantaeng Takalar Bone Polman Mamuju Gizi Buruk (2) 7.54 6.66 11.08 13.42 14.24 Gizi Kurang (3) 22.85 22.47 25.00 24.67 26.22 Gizi Normal (4) 66.02 67.46 61.16 59.22 56.86 Gizi Lebih (5) 3.59 3.41 2.76 2.69 2.68 Total (6) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Hasil survei MDGs kecamatan menunjukkan kabupaten dengan persentase balita gizi buruk dan kurang terbesar adalah di Kabupaten Mamuju yaitu sebesar 40,46 persen. Sedangkan pada urutan ke dua adalah Kabupaten Polman dengan persentase sebesar 38,09 persen. Kabupaten yang paling sedikit persentase balita gizi buruk dan kurang adalah Kabupaten Takalar yaitu sebesar 29.13 persen. 57

Sebagai informasi tambahan prevalensi status gizi dapat pula dilihat berdasarkan perbandingan antara tinggi badan dan umur dalam bulan, (Gambar 4.1.2) menunjukkan bahwa dari 5 kabupaten, 3 di antaranya menunjukkan persentase balita yang pendek lebih dari 50 persen, persentase terbesar balita yang dikategorikan pendek di Kabupaten Bantaeng yaitu 58,51 persen. Sedangkan balita dengan tinggi badan normal terbesar di Kabupaten Takalar yaitu 54,14 persen.

Gambar 4.1.2 Persentase Balita Menurut Status Gizi Berdasarkan TB/Umur

70.00

60.00

58.51 54.14 48.52 51.48 54.37 45.63 53.68 46.32

50.00

45.86 41.49

40.00

30.00

20.00

10.00

0.00 Bantaeng Takalar Bone Pendek Normal Polman Mamuju

4.2 Tujuan 2: Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua Target 3: Memastikan pada 2015 semua anak-anak dimanapun, laki-laki maupun perempuan dapat menyelesaikan pendidikan dasar Indikator yang dianalisis tingkat pencapaiannya pada tujuan ini meliputi Angka Partisipasi Murni (APM) di berbagai jenjang pendidikan (sejak usia dini, SD/MI, SMP/MTs, dan SM/MA), Angka Melek Huruf (AMH) penduduk usia 15-24 tahun, Angka Putus Sekolah (DO) di tingkat SD/MI dan SMP/MTs, dan Angka Partisipasi Sekolah (APS) anak penyandang cacat usia 7-18 tahun. Di samping indikator tersebut pada jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs dilengkapi pula dengan indikator tambahan, yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK) dan APS. Untuk AMH ditambahkan dua indikator yang sering dibutuhkan konsumen data yaitu AMH penduduk berusia 15 tahun ke atas dan 45 tahun ke atas. Selain indikator tersebut, pada survei 58

MDGs juga dikumpulkan data dan informasi mengenai ijazah tertinggi yang dimiliki, alasan penduduk usia 7-24 tahun yang tidak bersekolah dan ratarata lama sekolah. Ketiga jenis indikator ini disajikan sebagai tambahan untuk melengkapi gambaran pencapaiannya pada analisa ini. 1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Undang-undang no. 20 tahun 2003 serta penjelasannya pada pasal 28 ayat 1 bahwa pendidikan anak usia dini diselenggarakan bagi anak sejak lahir sampai dengan enam tahun dan merupakan prasyarat untuk mengikuti pendidikan dasar. Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah pendidikan pra sekolah yang diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, melalui jalur pendidikan formal di taman kanak-kanak (TK), raudhatul athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat, dan pendidikan non-formal yaitu kelompok bermain (KB), taman penitipan anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat, dan pendidikan lainnya yang diselenggarakan oleh keluarga atau lingkungan. APM PAUD usia 5-6 tahun adalah perbandingan anak yang sedang mengikuti PAUD baik di jalur pendidikan formal seperti taman kanakkanak (TK), raudhatul athfal (RA) maupun non-formal seperti Pos PAUD, Kelompok Bermain (Play Group) terhadap anak usia 5-6 tahun Tabel 4.2.1 Persentase Penduduk Usia 0-6 tahun yang sedang mengikuti PAUD menurut Kabupaten dan Kelompok Umur, Tahun 2007 No (1) 1. 2. 3. 4. 5. Kabupaten (2) Bantaeng Takalar Bone Polman Mamuju 0-2 tahun (3) 0,7 0,8 1,3 0,0 0,0 3-4 tahun (4) 15,5 13,7 16,4 13,6 11,3 5-6 tahun (5) 14,9 18,5 31,7 18,8 17,2

59

Pada tabel 4.2.1 terlihat bahwa secara umum tingkat PAUD masih rendah terutama di Kabupaten Bantaeng dan Mamuju. Kabupaten Bone memiliki angka PAUD terbesar, baik kelompok usia 0-2 tahun (1,3 persen), 3-4 tahun (16,4 persen) dan 5-6 tahun (31,7 persen). Semakin tinggi usia anak semakin besar tingkat partisipasi mengikuti pendidikan usia dini. PAUD kelompok usia 5-6 tahun sebagai pendidikan pra sekolah diperuntukan sebagai bekal persiapan memasuki jenjang sekolah dasar. Manfaat PAUD antara lain menyiapkan anak masuk sekolah, mensukseskan penuntasan wajib belajar sembilan tahun, untuk bersosialisasi dengan lingkungan baru, mendorong anak meningkatkan kemampuan berkomunikasi, memperkenalkan pada nilai-nilai universal dan membantu membangun kreativitas anak (Nina Sardjunani, 1995). 2.a Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar (SD/MI) APM SD/MI adalah perbandingan antara banyaknya penduduk usia 7-12 tahun yang sedang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI dengan jumlah penduduk pada kelompok usia yang sama, dinyatakan dalam persen. Indikator APM SD/MI digunakan untuk melihat penduduk usia sekolah yang bersekolah tepat waktu. Menurut Inpres No. 5 tahun 2006 target APM) SD/MI ditetapkan sekurang-kurangnya 95 persen pada akhir tahun 2008. Target ini sesuai dengan target MDGs pada tahun 2015 APM SD/MI mencapai 95 persen sudah termasuk berhasil.

Gambar 4.2.1 APM SD/MI Tahun 2007

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Bantaeng Takalar Bone Polman Mamuju

85.3

85.6

88.9

88.3

88.8

60

APM SD/MI atau yang sederajat di lima kabupaten masih belum mencapai target. APM SD/MI di lima kabupaten masih berkisar antara 85 hingga 88 persen. Dilihat menurut daerah; APM SD/MI di daerah perkotaan relatif sama dengan di daerah perdesaan. Dilihat menurut jenis kelamin, APM SD/MI perempuan sedikit lebih tinggi dibandingkan laki-laki terutama terdapat di Kabupaten Bantaeng dan Takalar. Sedang apabila dilihat menurut kelompok pengeluaran rumah tangga tingkat partisipasi murni SD/MI tidak mempunyai pengaruh yang berarti (lihat Gambar 4.2.1 ­ 4.2.4).

Gambar 4.2.2

APM SD/MI menurut Tipe Daerah, Tahun 2007

88.9 88.3 85.3 88.8 85.6 88.4 85.2 89.2 85.9 86.889.3 87.4 9085.8 83.4 79.8 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Bantaeng Takalar Bone Polman Mamuju K+D

Gambar 4.2.3

APM SD/MI menurut Jenis Kelamin, Tahun 2007

88.3 88.7 89.0 87.3 88.8 88.8 88.2 84.1

86.4 90 84.3 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Bantaeng Takalar

Bone

Polman Mamuju

Perkotaan

Perdesaan

Laki-laki

Perempuan

Gambar 4.2.4

APM SD/MI menurut Golongan Pengeluaran Tahun 2007

88.1 84.6 83.4 85.8 86.7 83.4 89.5 89.3 85.7 89.2 91.0 90.2 87.7 87.8

100 80 60 40 20 0

87.2

Bantaeng

Takalar

Bone

Polman

Mamuju

40% bawah

40% menengah

20% atas

61

2.b Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Penuntasan wajib belajar sembilan tahun selain diukur dari APM juga diukur dengan APK. Inpres No. 5 tahun 2006 mentargetkan bahwa APK SD/MI sekurang-kurangnya mencapai 95 persen pada akhir tahun 2008. APK SD/MI adalah perbandingan antara penduduk yang sekolah (tanpa memperhatikan umurnya) pada jenjang pendidikan SD/MI terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia 7-12 tahun Terdapat perbedaan antara APK dan APM. Perbedaan tersebut disebabkan adanya murid yang bersekolah di jenjang tertentu namun umurnya diluar batasan usia sekolah. Di lima kabupaten terjadi perbedaan antara APK dan APM sekitar 13 hingga 17 persen pada tingkat SD/MI. Hal ini menunjukkan terdapat sekitar 13 hingga 17 persen anak yang bersekolah di SD/MI yang usianya kurang dari 7 tahun dan lebih dari 12 tahun. Di Kabupaten Bantaeng APK SD/MI sebesar 101,8 persen dan APM SD/MI sebesar 85,3 persen. Terdapat perbedaan sebesar 16,5 persen, artinya di Kabupaten Bantaeng terdapat sekitar 16 persen anak SD/MI yang usianya kurang dari 7 tahun dan lebih dari 12 tahun (Gambar 4.2.5).

Gambar 4.2.5 APK dan APM SD/MI, Tahun 2007

110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 101.8 85.3 104.6 85.6 88.9 105.8 101.4 88.3 88.8

103.0

Bantaeng

Takalar APK

Bone APM

Polman

Mamuju

62

3.a Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs APM SMP/MTs adalah perbandingan antara banyaknya penduduk usia 13-15 tahun yang sedang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs dengan jumlah penduduk pada kelompok umur yang sama, dinyatakan dalam persen. APM SMP/MTs di lima kabupaten masih belum mencapai target. Semakin tinggi jenjang pendidikan semakin rendah APM-nya. APM SMP/MTs separuh lebih rendah dari APM SD/MI (lihat Gambar 4.2.6). Suatu negara sudah dapat dikatakan berhasil apabila tingkat pencapaian APM-SMP/MTs sekurang-kurangnya 95 persen.

Gambar 4.2.6 APM SMP/MTs Tahun 2007 60 50.08 50 40 30 20 10 0 Kab Bantaeng Kab Takalar Kab Bone Kab Polman Kab Mamuju 55.16 54.29 50.14 53.86

APM SMP/MTs di lima kabupaten masih berkisar antara 50 hingga 55 persen, Sehingga untuk mencapai APM minimal 95 persen perlu dilakukan upaya khusus. Faktor yang menyebabkan belum tercapainya target tersebut secara umum dikarenakan oleh kebijakan program pendidikan (wajib belajar 9 tahun) tidak langsung diikuti oleh pembebasan biaya pendidikan, lokasi sekolah yang masih jauh dari tempat tinggal serta faktor budaya seperti anak perempuan setelah akil balik siap untuk dinikahkan, sedang laki-laki dewasa mempunyai tugas membantu orang tua mencari nafkah (Soedarti Surbakti dkk. dalam buku seri 1, Upaya Pemantauan dan Evaluasi Program Pelayanan Sosial Ibu dan Anak melalui Indikator Pembangunan Milenium di Indonesia). 63

APM SMP/MTs di daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan daerah perdesaan, terutama terdapat di Kabupaten Bantaeng, Polman dan Bone. Jika dilihat menurut jenis kelamin APM SMP/MTs perempuan relatif sama dibandingkan laki-laki.

Gambar 4.2.7

APM SMP/MTs menurut Tipe Daerah dan Kabupaten, Tahun 2007

70 60 50 40 30 20 10 0 Bantaeng Takalar Perkotaan Bone Polman Mamuju

20 10 0 Bantaeng Takalar Bone Polman Mamuju

Gambar 4.2.8

APM SMP/MTs menurut Jenis Kelamin Tahun 2007

60 55.2 51.2 50 40 30 49.1 55.2 53.2 55.5 54.5 50.7 49.6 53.3

63.9

55.3 56.4 55.1

62.4 53.9 47.3

53.9 53.3

44.9

Perdesaan

Laki-laki

Perempuan

Dilihat dari distribusi menurut kelompok pengeluaran mengindikasikan bahwa pengeluaran rumah tangga berpengaruh terhadap tingkat pencapaian APM SMP/MTs. Semakin tinggi golongan pengeluaran, semakin tinggi APM SMP/MTs. Pada golongan pengeluaran 40 persen terendah APM SMP/MTs mencapai sekitar 42 hingga 46 persen, sedangkan pada golongan pengeluaran 20 persen teratas lebih tinggi yaitu sekitar 61 hingga 69 persen. Kondisi ini terjadi di semua kabupaten (Gambar 4.2.9).

Gambar 4.2.9 APM SMP/MTs menurut Golongan Pengeluaran, Tahun 2007

70 60 50 40 30 20 10 0 Bantaeng Takalar Bone Polman Mamuju 44.3 53.7 43.4 69.0 57.3 61.0 60.7 55.5 45.2 42.6 45.6 55.7 68.0 66.7 61.1

40% bawah

40% menengah

20% atas

64

3.b Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs APK SMP/MTs adalah perbandingan antara penduduk yang sekolah (tanpa memperhatikan umurnya) pada jenjang pendidikan SMP/MTs terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia 13-15 tahun Tingkat pencapaian APK SMP/MTs, di lima kabupaten masih belum tercapai, sehingga diperlukan upaya khusus untuk meningkatkannya. APK SMP/MTs yang kurang dari 70 persen terdapat di Kabupaten Poliwali Mandar dan Kabupaten Bantaeng (Gambar 4.2.10). Di lima kabupaten terjadi perbedaan antara APK dan APM SMP/MTs sekitar 14 hingga 20 persen.

Gambar 4.2.10 APK dan APM SMP/MTs, Tahun 2007

80 70 60 50 40 30 20 10 0 Bantaeng Takalar APK Bone APM Polman Mamuju 50.1 67.1 55.2 75.9

72.0 64.9 54.3 50.1

72.1

53.9

4.a Angka Partisipasi Murni (APM) SM/MA APM SM/MA adalah perbandingan banyaknya penduduk usia 16-18 tahun yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan SM/MA dengan jumlah penduduk pada kelompok usia yang sama, dinyatakan dalam persen Tingkat pencapaian APM-SM/MA bila dibandingkan dengan APM SD/MI hanya sepertiganya. APM SM/MA di daerah perkotaan hampir dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan APM SM/MA daerah perdesaan. Hal ini didebabkan karena falisitas sekolah pada jenjang SM/MA umumnya berada di kabupaten atau di ibukota kecamatan tertentu. Karenanya pembangunan sekolah atau program tambah ruang kelas (TRK) berikut sarananya seperti guru terutama pada jenjang SM/MA perlu menjadi prioritas. 65

Gambar 4.2.11

APM SM/MA menurut Tipe Daerah, Tahun 2007

60 44.1 40 30.1 % 20 39.5 34.2 32.2 31.1 % 20 53.0 55.2 50.9 40 33.633.6

Gambar 4.2.12

APM SM/MA menurut Jenis Kelamin, Tahun 2007

37.0 32.8 36.8 35.1 33.6 33.2 34.4 30.5

28.9

0 Bantaeng Takalar Bone Polman Perdesaan Mamuju

0 Bantaeng Takalar Bone Polman Mamuju

Perkotaan

Laki-laki

Perempuan

Dilihat menurut jenis kelamin tingkat pencapaian APM SM/MA perempuan relatif tidak berbeda dibandingkan dengan laki-laki, kecuali di Kabupaten Takalar dan Mamuju. Dilihat dari distribusi menurut kelompok pengeluaran mengindikasikan bahwa pengeluaran rumah tangga berpengaruh terhadap APM SM/MA. Semakin tinggi golongan pengeluaran, semakin tinggi APM SM/MA. Pada golongan pengeluaran 40 persen terendah APM SM/MA sekitar 18 hingga 26 persen sedangkan pada golongan pengeluaran 20 persen teratas APM SM/MA lebih tinggi yaitu sekitar 44 hingga 65 persen. Hal Ini menunjukkan bahwa anak dari keluarga kurang mampu sangat sedikit yang bersekolah di jenjang SM/MA. Kondisi ini terjadi di semua kabupaten.

Gambar 4.2.13

APM SM/MA menurut Golongan Pengeluaran, Tahun 2007

70 60 50 39.7 40 30 20 10 0 Bantaeng Takalar Bone Polman Mamuju 18.7 21.4 21.0 18.6 31.6 38.2 34.3 26.1 33.6 64.8 54.4 58.1 59.2

44.2

40% bawah

40% menengah

20% atas

66

4.b

Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Indikator ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemerataan pendidikan pada setiap jenjang pendidikan menurut kelompok umur. APS untuk kelompok usia sekolah 7-12 tahun, 13-15 tahun, dan 16-18 tahun, adalah perbandingan antara penduduk kelompok usia tersebut yang bersekolah terhadap penduduk masing-masing kelompok usia tersebut yang dinyatakan dalam persentase. APS menunjukkan persentase penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah.

Gambar 4.2.14

APS menurut Kelompok Umur Sekolah, Tahun 2007

100 80 66.0 60 40 20 0 Bantaeng Takalar 7-12 thn Bone 13-15 thn Polman 16-18 thn Mamuju 38.4 42.4 42.4 41.1 42.0 91.0 94.2 95.7 92.7 94.1 73.4 65.5

73.0

68.7

Pemerataan pendidikan sudah terjadi pada kelompok usia 7-12 tahun. Namun di kelompok usia 13-15 tahun dan 16-18 tahun persentase yang tidak sekolah masih tinggi. Pada penduduk kelompok usia 13-15 tahun terdapat sekitar 26 hingga 34 persen yang tidak sekolah. Kondisi ini perlu menjadi perhatian bersama khususnya pemerintah daerah. APS penduduk usia 16-18 tahun lebih rendah dibandingkan APS penduduk usia 7-12 tahun maupun 13-15 tahun. Separuh lebih penduduk usia 16-18 tahun tidak bersekolah. APS 16-18 tahun terendah terdapat di Kabupaten Bantaeng (38,4 persen). 67

5. Partisipasi Sekolah Penyandang Cacat Usia 7-18 Tahun Anak yang menyandang cacat usia 7-18 tahun yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar (UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 1 ayat (7)). Pendidikan bagi para penyandang cacat (penca) merupakan bagian dari sistem pendidikan secara keseluruhan (resolusi PBB No. 48/96 Tahun 1993).

Gambar 4.2.15 APS Penyandang Cacat Usia 7-18 tahun, Tahun 2007

49.7 50 45.8 39.9 40 30.2 30 35.3

20

10

0

Banteng

Takalar

1 Bone

Polman

Mamuju

Secara umum APS penca usia 7-18 tahun masih dibawah 50 persen, terendah terdapat di Kabupaten Bantaeng 30,2 persen sedangkan yang tertinggi di Kabupaten Mamuju 49,7 persen. 6. Angka Putus Sekolah (DO) SD/MI dan SMP/MTs Putus sekolah adalah berhenti sekolah sebelum tamat/lulus dari jenjang sekolah yang bersangkutan. Angka putus sekolah (DO) SD/MI adalah proporsi dari penduduk berusia antara 7-12 tahun yang tidak menyelesaikan SD/MI terhadap penduduk usia 7-12 tahun yang sedang dan pernah bersekolah SD/MI (tidak termasuk yang tamat SD/MI). Angka putus sekolah (DO) SMP/MTs adalah proporsi dari penduduk berusia antara 13-15 tahun yang tidak menyelesaikan SMP/MTs terhadap penduduk usia 13-15 tahun yang sedang dan pernah bersekolah SMP/MTs (tidak termasuk yang tamat SMP/MTs) 68

Putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan pada kelas/tingkat yang lebih tinggi pada jenjang pendidikan dasar merupakan persoalan serius yang mempengaruhi keberhasilan penuntasan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Menurut data modul Susenas 2003 dan 2006, masih tingginya angka putus sekolah dan tidak dapat melanjutkan pendidikan itu lebih banyak bersumber pada persoalan ekonomi, karena banyak di antara anak-anak usia sekolah dasar itu berasal dari keluarga miskin. Untuk menekan angka putus sekolah, pemerintah antara lain menyediakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Khusus Sekolah (BKS), dan Bantuan Khusus Murid (BKM) atau beasiswa.

Gambar 4.2.16

Angka Putus Sekolah (DO) SD/MI dan SMP/MTs, Tahun 2007

15.7 16 14 12 10 8 6 4 2 0 4.2 2.3 1.5 6.9 3.3 10.2 14.8 13.5

2.5

Bantaeng

Takalar

Bone

Polman

Mamuju

DO-SD

DO-SMP

Angka putus sekolah (DO)-SMP/MTs lebih tinggi dibandingkan dengan DOSD/MI. Angka putus sekolah SD/MI berkisar antara 1,5 persen hingga 4,2 persen. Angka putus sekolah SD/MI tertinggi terdapat di Kabupaten Bantaeng. Angka putus sekolah SMP/MTs berkisar antara 6,9 persen hingga 15,7 persen. Angka putus sekolah SMP/MTs tertinggi terdapat di Kabupaten Bantaeng (15,7 persen) dan Poliwali Mandar (14,8 persen) dan yang terendah di Kabupaten Bone dan Takalar masing-masing sebesar 1,5 dan 2,3 persen. Program wajib belajar sembilan tahun perlu dibarengi dengan pembangunan sekolah SMP/MTs atau tambah ruang kelas (TRK), penyediaan tenaga pengajar dan fasilitas penunjang pembelajaran yang memadai, sosialiasi pentingnya pendidikan minimal tamat SMP/MTs kepada orang tua selain program beasiswa/bebas biaya pendidikan (Hasil Studi Mendalam Survei di NTT 2008). 69

7. Alasan tidak/belum pernah atau tidak bersekolah Lagi Alasan tidak/belum pernah sekolah atau tidak bersekolah lagi dimaksudkan untuk mengetahui faktor penyebab rendahnya tingkat partisipasi sekolah. Secara umum penyebab perempuan tidak sekolah lagi dibanding laki-laki adalah karena biaya, menikah, dan sekolah jauh. Dengan alasan tersebut orang tua lebih memilih anak laki-laki untuk melanjutkan sekolah dibanding perempuan.

Tabel 4.2.2 Persentase Penduduk Berumur 7-24 Tahun yang Tidak Bersekolah Lagi menurut Kabupaten dan Alasannya, 2007

Tidak ada biaya (2) 40.21 41.54 48.41 42.53 51.58 47.12 56.88 48.77 47.79 52.02 43.77 49.18 48.60 45.23 51.80 Bekerja (3) 17.80 27.56 16.84 23.30 15.88 5.44 5.83 4.62 9.12 4.38 11.42 16.74 10.59 16.03 10.11 Menikah (4) 1.09 2.29 1.10 1.51 2.74 8.09 11.15 14.70 10.57 16.08 4.70 6.70 8.06 6.15 9.43 Sekolah jauh (5) 4.67 0.95 7.97 8.95 8.81 6.65 1.56 8.09 10.96 10.36 5.69 1.25 8.03 9.98 9.59 Lainnya (6) 36.23 27.66 25.68 23.72 20.98 32.70 24.59 23.82 21.56 17.15 34.41 26.13 24.73 22.61 19.06 Total (7) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Kabupaten (1) Laki-laki Bantaeng Takalar Bone Polman Mamuju Perempuan Bantaeng Takalar Bone Polman Kab Mamuju Laki-laki+ Perempuan Bantaeng Takalar Bone Polman Mamuju

Dari Tabel 4.2.2 terlihat bahwa alasan tidak bersekolah lagi bagi penduduk 7-24 tahun hampir separuhnya karena kesulitan biaya, kemudian yang beralasan karena bekerja hampir seperlimanya. Pola tersebut terjadi di semua kabupaten. Perlu menjadi perhatian hampir 10 persen alasan tidak sekolah lagi karena letak sekolah jauh terjadi di Kabupaten Bone, Polewali Mandar, dan Mamuju. Jika dilihat menurut jenis kelamin, alasan tidak sekolah karena bekerja lebih banyak terjadi pada laki-laki, sedangkan alasan karena menikah lebih banyak terjadi pada perempuan (Tabel 4.2.2). 70

8. Angka Melek Huruf (AMH) AMH adalah perbandingan jumlah penduduk pada kelompok usia tertentu (15-24 tahun, 15 tahun ke atas, 45 tahun ke atas) yang dapat membaca dan menulis kalimat sederhana dengan huruf latin, dengan jumlah penduduk pada masing-masing kelompok umur tersebut. AMH penduduk usia 15-24 tahun merefleksikan out come pendidikan dasar sejak 10 tahun terakhir sebagai ukuran efektifnya sistem pendidikan dasar. Indikator ini sering digunakan sebagai proksi untuk mengukur kemajuan pembangunan sosial dan ekonomi.

Gambar 4.2.17 AMHPenduduk Usia 15 -24 tahun menurut Kabupaten, Tahun 2007

100 80 60 40 20 0 95.0 88.0 96.9 92.5 94.4

Bantaeng

Takalar

Bone

Polman

Mamuju

Penduduk usia 15-24 tahun merupakan generasi penerus yang kelak menentukan kemajuan bangsa. Proporsi penduduk usia 15-24 tahun yang buta huruf, merupakan masalah serius dan harus menjadi perhatian utama dalam kebijakan pemberantasan buta aksara. Target MDGs penduduk usia 15-24 tahun bebas buta huruf diharapkan dapat dicapai pada tahun 2015. Masih terdapat daerah yang AMH penduduk usia 15-24 tahun kurang dari 95 persen yaitu di Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Polman dan Kabupaten Mamuju. Sementara itu RPJM 2004-2009 dan Inpres RI No. 5 Tahun 2006 mentargetkan pencapaian AMH untuk penduduk berusia 15 tahun ke atas minimal 95 persen.

71

Gambar 4.2.18 Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 tahun Ke atas dan 45 Tahun Ke atas, Tahun 2007

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Bantaeng Takalar Bone Polman 45 tahun ke atas Mamuju 53.0 53.8 59.0 56.5 72.4 78.0 80.6 85.1 78.7 67.4

15 tahun ke atas

Program-program kebijakan pemerintah untuk pemberantasan buta aksara yang diluncurkan di antaranya kursus A-B-C, Pemberantasan Buta Huruf Fungsional, Kejar Paket A, dan Keaksaraan Fungsional (KF). Khusus untuk program KF dimulai sejak tahun 1995 hingga saat ini dengan prioritas penduduk usia 15-44 tahun. Menurut laporan ringkas Survei Buta Aksara BPS-Diknas, menunjukkan bahwa peserta program KF sebagian besar (61,3%) adalah penduduk buta huruf usia tersebut. Pada Gambar 4.2.18 terlihat di Kabupaten Bantaeng, AMH penduduk usia 15 tahun ke atas dan 45 tahun ke atas yang terendah masing-masing 72,4 persen dan 53,0 persen. Laporan ringkas survei buta aksara, BPS-Diknas 2006, menunjukkan bahwa minat belajar dan kemauan untuk dapat membaca dan menulis dari penduduk tua masih cukup besar. Tercatat lebih dari 35 persen peserta program tersebut adalah penduduk yang berusia di atas 45 tahun, di mana 16,8 persen di antaranya berumur lebih dari 55 tahun, bahkan hampir 10 persen adalah lansia, meskipun prioritas KF adalah penduduk buta huruf usia 15-44 tahun. 9. Rata-rata Lama Sekolah Program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan sejak tahun 1994 mentargetkan rata-rata lama sekolah penduduk minimal 9 tahun (pendidikan dasar), yaitu sekurang-kurangnya tamat SMP/MTs. 72

Rata-rata lama sekolah (mean years of schooling) menunjukkan rata-rata jumlah tahun efektif untuk bersekolah yang dicapai penduduk. Jumlah tahun efektif adalah jumlah tahun standar yang harus dijalani oleh seseorang untuk menamatkan suatu jenjang pendidikan, misalnya tamat SD/MI adalah 6 tahun, tamat SMP/MTs adalah 9 tahun dan seterusnya. Perhitungan lama sekolah dilakukan tanpa memperhatikan apakah seseorang menamatkan sekolah lebih cepat atau lebih lama dari waktu yang telah ditetapkan. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Takalar sudah melampaui target nasional sebesar 7,4 tahun, sedang di empat kabupaten lainnya masih di bawah target nasional. Rata-rata lama sekolah terendah terdapat di Kabupaten Bantaeng yaitu 6,8 tahun atau setara kelas VI SD/MI.

Gambar 4.2.19 Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 tahun ke Atas, Tahun 2007

8 6.8 6

Tahun

7.7

7.3

7.0

7.1

4

2

0

Bantaeng Takalar Bone 1 Polman Mamuju

10.

Ijazah Tertinggi yang Dimiliki

Ijazah tertinggi yang dimiliki atau tingkat pendidikan yang ditamatkan seseorang secara langsung menunjukkan kualitas sumber daya manusia. Pola dan distribusi penduduk menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan dapat menggambarkan taraf pendidikan penduduk secara keseluruhan. Semakin tinggi persentase penduduk yang menamatkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi menunjukkan kondisi pendidikan penduduk yang semakin membaik. 73

Lebih dari 70 persen penduduk usia 15 tahun ke atas tidak memiliki ijazah dan berpendidikan setinggi-tingginya hanya berijazah SD/MI. Persentase tertinggi penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak memiliki ijazah terdapat di Kabupaten Bantaeng 35,12 persen dan persentase tertinggi penduduk usia 15 tahun ke atas yang memiliki ijazah SD/MI terdapat di Kabupaten Bone 38,13 persen.

Gambar 4.2.20

Persentase Penduduk Usia 15 tahun ke Atas yang Tidak Memiliki Ijazah, Tahun 2007

Gambar 4.2.21

Persentase Penduduk Usia 15 tahun ke Atas yang Memiliki Ijazah SD/sederajat, Tahun 2007

40

35.1

30

40

38.1 34.6

36.0

28.6 24.6 26.3 22.7

20 30

28.3

28.4

20

10

10

0

0

Bantaeng

Takalar

Bone

Polman

Mamuju

Bantaeng

Takalar

1

Bone

Polman

Mamuju

Kurang dari 20 persen penduduk usia 15 tahun ke atas memiliki ijazah SMP/MTs kecuali Kabupaten Takalar. Penduduk yang usia 15 tahun ke atas memiliki ijazah minimal SM/MA persentasenya sedikit lebih tinggi dibandingkan memiliki ijazah SMP/MTs kecuali Kabupaten Polman.

Gambar 4.2.22

Persentase Penduduk Usia 15 tahun Ke atas Yang Memiliki Ijazah SMP/sederajat, Tahun 2007

Gambar 4.2.23

Persentase Penduduk Usia 15 tahun Ke atas Yang Memiliki Ijazah SMA/SMK sederajat, Tahun 2007

30

30

26.0 21.1

20

16.0

17.7

17.7

19.0

20.6

20

21.5 19.2 18.7

10 10

0

0 Bantaeng Takalar Bone

1

Polman

Mamuju

Bantaeng

Takalar

Bone

1

Polman

Mamuju

74

4.3 Tujuan 3: Target 4:

Mendorong Kesetaran Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005 dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015. Ketertinggalan perempuan mencerminkan masih adanya ketidakadilan dan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Pemerintah berkewajiban memberikan akses yang sama terhadap perempuan dan laki-laki dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik. MDGs menempatkan pentingnya pemenuhan hak-hak perempuan dan peningkatan kesetaraan gender, terutama bidang pendidikan, pekerjaan dan partisipasi kaum perempuan di bidang politik. Survei MDGs kecamatan mengidentifikasi 4 indikator pada target ini. Sebagai tambahan indikator AMH diperluas dengan AMH untuk penduduk usia 15 tahun ke atas dan 45 tahun ke atas. 1. Rasio Angka Partisipasi Murni (RAPM) Anak Perempuan terhadap Anak Laki-laki di Tingkat Sekolah Dasar (SD/MI) Rasio APM SD/MI adalah perbandingan antara APM SD/MI anak perempuan dengan APM SD/MI anak laki-laki umur 7-12 tahun, dikali 100 Rasio APM dapat menunjukkan kesetaraan dan keadilan gender di bidang pendidikan. Di jenjang SD/MI di lima kabupaten menunjukkan bahwa perempuan yang bersekolah tepat waktu sama banyak dan bahkan lebih tinggi dibandingkan laki-laki dengan rasio APM tertinggi terdapat di Kabupaten Takalar (Gambar 4.3.1).

Gambar 4.3.1

105

Rasio APM SD/MI, Tahun 2007

104 R s P r m u nte h d pL k k a io e e p a r a a a i-la i

104

103

102

102

101

100

100

100 100

99

98

97

Bantaeng

Takalar

Bone

Polm an

Mam uju

75

Rasio APM SD/MI antar wilayah relatif sama kecuali di Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Takalar di daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan daerah perdesaan. Rasio APM SD/MI di Kabupaten Bantaeng untuk daerah perkotaan sebesar 108 sedangkan daerah perdesaan sebesar 101, sedangkan di Kabupaten Takalar untuk daerah perkotaan sebesar 114, dan di daerah perdesaan sebesar 102 (Gambar 4.3.2).

Gambar 4.3.2

Rasio APM SD/MI menurut Tipe Daerah, Tahun 2007

Rasio Perempuan terhadap Laki-laki 120 108 100 80 60 40 20 0 Bantaeng Takalar Bone Polman Mamuju 101 114 102 99 100 98 101 99 100

Perkotaan

Perdesaan

2. Rasio Angka Partisipasi Murni (RAPM) Anak Perempuan terhadap Anak Laki-Laki di Tingkat Sekolah Lanjutan Pertama (SMP/MTs) Rasio APM SMP/MTs adalah perbandingan antara APM SMP/MTs anak perempuan dengan APM SMP/MTs anak laki-laki umur 13-15 tahun, dikali 100 Rasio APM di jenjang SMP/MTs umumnya lebih dari 100, kecuali di Kabupaten Bantaeng, artinya di Kabupaten Bantaeng perempuan yang bersekolah di jenjang SMP lebih rendah dibandingkan dengan siswa laki-laki (Gambar 4.3.3).

76

Gambar 4.3.3 Rasio APM SMP/MTS, Tahun 2007

120 100

96

100

104

102

102

80 60 40 20 0

Bantaeng

Takalar

Bone

Polman

Mamuju

Perempuan yang bersekolah di jenjang SMP/MTs pada kelompok umur 13-15 tahun, di Kabupaten Bantaeng masih lebih rendah dibandingkan lakilaki di jenjang dan kelompok umur yang sama. Kondisi ini terjadi baik di perkotaan maupun perdesaan. Sebaliknya di Kabupaten Bone baik di perkotaan maupun di perdesaan perempuan yang bersekolah jauh lebih banyak dibandingkan laki-laki (Gambar 4.3.4).

Gambar 4.3.4

Rasio APM SMP/MTs menurut Tipe Daerah, Tahun 2007

117 109 95 99 101 93 102 100 102 102

120 100 80 60 40 20 0 Bantaeng Takalar Perkotaan

Bone Perdesaan

Polman

Mamuju

3.a

Rasio Melek Huruf Usia 15-24 Tahun Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun adalah perbandingan AMH perempuan terhadap AMH laki-laki pada kelompok umur tersebut dikali 100.

Ketimpangan gender pendidikan dapat pula dilihat dari rasio melek huruf, dikenal juga dengan istilah indeks paritas. 77

Gambar 4.3.5

Rasio Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 tahun, Tahun 2007

120

102

80

105

101

100

100

40

0

Bantaeng

Takalar

Bone

Polman

Mamuju

Indikator MDGs melihat kesetaraan dan keadilan gender dalam memperoleh kesempatan pendidikan salah satunya diukur dari rasio AMH usia 15-24 tahun. Rasio AMH kelompok usia 15-24 tahun berkisar 100, artinya AMH antara perempuan dan laki-laki relatif tidak berbeda (Gambar 3.5). Kondisi ini terjadi di lima kabupaten. Tidak ada perbedaan rasio melek huruf usia 15-24 tahun di daerah perdesaan maupun daerah perkotaan, bahkan di Kabupaten Takalar baik di daerah perkotaan maupun perdesaan rasio melek huruf uisa 15-24 tahun di atas 100 (Gambar 4.3.6).

Gambar 4.3.6

Rasio Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 tahun menurut Tipe Daerah, Tahun 2007

120 Rasio Melek Huruf Perempuan terhadap Laki-laki 103 102 103 106 100 101 100 100 100 100

80

40

0 Bantaeng Takalar Bone Polman Mamuju

Perkotaan

Perdesaan

78

3.b

Rasio Melek Huruf Usia 15 Tahun ke Atas dan 45 Tahun ke Atas

Rasio AMH penduduk 15 tahun ke atas kurang dari 100, yang berarti AMH perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Kondisi ini dipengaruhi oleh sedikitnya perempuan melek huruf di usia 45 tahun ke atas. Rasio AMH penduduk usia 45 tahun ke atas jauh di bawah 100, yang menunjukkan ketimpangan yang cukup besar antara perempuan yang melek huruf dibandingkan laki-laki di usia tersebut. Masih rendahnya AMH perempuan terutama di kelompok umur 45 tahun ke atas, memacu adanya program P2W (Peningkatan Peranan Wanita) yang merupakan program pemberantasan buta aksara khusus wanita. Rasio AMH penduduk 15 tahun ke atas maupun 45 tahun ke atas terendah terdapat di Kabupaten Polman yaitu masing-masing sebesar 90 dan 71 (Gambar 4.3.7).

Gambar 4.3.7

Rasio Melek Huruf Penduduk Usia 15 tahun Ke atas dan Usia 45 tahun Ke atas, Tahun 2007

RMH Perempuan terhadap laki-laki

100

94 74

94 75

94 82

90 71

93 78

50

0 Bantaeng Takalar 15 th k atas Bone Polman 45 th ke atas Mamuju

Rasio AMH penduduk usia 15 tahun ke atas di daerah perdesaan lebih rendah dibandingkan dengan daerah perkotaan. Perbedaan yang cukup besar terjadi di Kabupaten Polman dan Mamuju.

79

Tabel 4.3.1

Rasio Melek Huruf Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas dan 45 Tahun ke Atas menurut Kabupaten dan Tipe Daerah, Tahun 2007 15 Tahun ke Atas Perkotaan (2) 96 93 96 94 99 Perdesaan (3) 93 94 94 88 93 45 Tahun ke Atas Perkotaan (4) 83 81 89 85 96 Perdesaan (5) 69 74 81 65 77

Kabupaten (1) Bantaeng Takalar Bone Polman Mamuju

Rasio AMH penduduk usia 45 tahun ke atas di daerah perkotaan jauh lebih tinggi dibandingkan perdesaan. Perbedaan rasio melek huruf penduduk usia 45 tahun ke atas daerah perkotaan dan perdesaan tertinggi terjadi di Kabupaten Polman, kemudian Kabupaten Mamuju. Diperlukan perhatian khusus untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis penduduk usia 45 tahun ke atas bagi perempuan terutama di daerah perdesaan (Tabel 4.3.1). 4. Kontribusi Pekerjaan Upahan Perempuan di Sektor Non Pertanian (KPPNP) KPPNP adalah perbandingan antara pekerja upahan perempuan berumur 15 tahun ke atas di sektor non pertanian terhadap total pekerja upahan berumur 15 tahun ke atas di sektor tersebut, dan dinyatakan dalam persentase. Pekerja Upahan adalah mereka yang bekerja dengan status sebagai buruh/karyawan. Sektor non pertanian meliputi sektor pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, energi dan air bersih, konstruksi, perdagangan, pengangkutan, perbankan dan lembaga keuangan, serta jasa pemerintah/swasta.

80

Setiap warga negara berhak atas penghidupan dan pekerjaan yang layak (UUD 1945 pasal 27). Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan mewujudkan pemerataan kesempatan kerja. Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan (pasal 4 dan 5 UU No. 13 tahun 2003). Pernyataan semua ini menjadi target agar kontribusi tenaga kerja perempuan minimal sama dengan kontribusi tenaga kerja laki-laki. Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian yang sangat rendah artinya peran perempuan dalam pembangunan ekonomi kecil. Pada gambar 4.3.8 terlihat bahwa kontribusi pekerja upahan perempuan di sektor non-pertanian di lima kabupaten kurang dari 50 persen. Hal ini berarti bahwa kontribusi pekerja upahan perempuan di sektor non-pertanian jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki. KPPNP terendah terdapat di Kabupaten Takalar sebesar 26 persen, artinya dari 100 pekerja upahan di sektor nonpertanian, kontribusi laki-laki sebesar 74 persen sedangkan perempuan 26 persen.

Gambar 4.3.8

Kontribusi Pekerja Upahan Perempuan di Sektor Non Pertanian (KPPNP), Tahun 2007

50 40 40 38 31 30 26 32

%

20

10

0 Bantaeng Takalar Bone Polman Mamuju

81

KPPNP di daerah perdesaan lebih rendah dibandingkan daerah perkotaan kecuali di Kabupaten Bone. Di Kabupaten Takalar KPPNP di daerah perkotaan hampir dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan daerah perdesaan (Gambar 4.3.9).

Gambar 4.3.9

KPPNP menurut Tipe Daerah, Tahun 2007

50

43

40

39 34

39

41 38 33 29 30

30

%

20

23

10

0 Bantaeng Takalar Bone Polman Mamuju

Perkotaan

Perdesaan

4.4

Tujuan 4. Menurunkan Angka Kematian Anak Target 5:

Menurunkan angka kematian balita sebesar dua pertiganya antara 1990-2015

Pada target ini dibahas indikator-indikator yang meliputi Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKABA), pemberian imunisasi, pemberian suplemen Vitamin A, pemberian ASI, konsumsi garam beryodium, dan status gizi anak yang diukur dengan BBLR.

82

1. Angka Kematian Bayi (AKB) Perbandingan banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun dengan jumlah bayi yang dilahirkan hidup pada tahun yang sama dikalikan dengan 1 000. AKB terkait langsung dengan target kelangsungan anak dan merefleksikan kondisi sosial ekonomi dan lingkungan tempat tinggal termasuk pemeliharaan kesehatannya.

Banyak faktor yang dikaitkan dengan kematian bayi. Secara garis besar, ada dua penyebab kematian bayi yaitu endogen dan eksogen. Kematian bayi endogen atau yang umum disebut dengan kematian neonatal adalah kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama setelah dilahirkan dan umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan. Sedangkan penyebab kematian bayi eksogen atau kematian post neo-natal, adalah kematian bayi yang terjadi setelah usia satu bulan sampai menjelang usia satu tahun yang disebabkan oleh faktor-faktor yang bertalian dengan pengaruh lingkungan luar. Dari hasil survei MDGs kecamatan, AKB dihitung dengan metode tidak langsung (indirect method) menggunakan program "Mortpak 4". Program ini menghitung AKB berdasarkan data mengenai jumlah anak yang dilahirkan hidup (ALH) atau Children Ever Born (CEB) dan jumlah anak yang masih hidup (AMH) atau Children Still Living (CSL). Dari Gambar 4.4.1 terlihat bahwa AKB di Kabupaten Polman adalah yang tertinggi dibandingkan empat kabupaten lainnya yaitu sebesar 49 per 1000 kelahiran hidup dengan referensi waktu Juli tahun 2005. Artinya di Kabupaten Polman pada tahun 2005, di antara 1000 kelahiran hidup ada sekitar 49 bayi yang meninggal sebelum usia tepat 1 tahun. Kemudian pada urutan ke dua adalah Kabupaten Mamuju sebesar 44 per 1000 kelahiran hidup. Sedangkan AKB terendah terlihat di Kabupaten Bantaeng dan Bone sebesar 41 per 1000 kelahiran hidup. 83

Gambar 4.4.1 AKABA, Tahun 2007

50 48 46 44 42 40 38 36

49

43 41 41

44

Bantaeng

Takalar

Bone

Polman

Mamuju

Sebagai bahan perbandingan AKB menurut hasil SDKI adalah 57 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 1994, kemudian turun menjadi 46 pada tahun 1997, dan turun lagi menjadi 35 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 20022003. Menurut hasil Sensus Penduduk tahun 2000, AKB di Indonesia adalah sebesar 44 per 1000 kelahiran hidup. Berdasarkan target MDGs, pada tahun 2015 angka kematian bayi adalah 19 dari tiap 1000 kelahiran. 2. Angka Kematian Balita (AKABA) Perbandingan banyaknya balita yang dilahirkan pada tahun tertentu yang meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun, dengan jumlah balita pada tahun yang sama dikalikan dengan 1 000 Seperti pada perhitungan AKB, perhitungan AKABA juga memanfaatkan program Mortpak. Dari hasil survei MDGs kecamatan diperoleh perkiraan AKABA untuk Kabupaten Polman adalah sebesar 70 per 1000 balita dengan referensi waktu Juli 2005. Artinya pada pertengahan 2005 di antara 1000 balita, 70 diantaranya tidak dapat mencapai usia tepat 5 tahun. AKABA di Kabupaten Bantaeng adalah sebesar 59 per 1000 balita, sedangkan AKABA di Kabupaten Mamuju adalah sebesar 58 per 1000 balita. Dibandingkan antar 5 kabupaten, AKABA terendah terlihat di Kabupaten Bone sebesar 48 per 1000 balita (Gambar 4.4.2).

84

Hasil SDKI 2002-2003 menunjukkan AKABA secara nasional adalah sebesar 46 per 1000 balita. Sehingga dengan demikian Indonesia telah mencapai target yang ditetapkan dalam World Summit for Children (WSC) yaitu 65 per 1000 balita pada tahun 2000.

Gambar 4.4.2 AKABA, Tahun 2007

80 70 59 60 50 40 30 20 10 0 Bantaeng Takalar Bone Polman Mamuju 50 48 58 70

Pemberian Imunisasi Imunisasi adalah pemberian vaksin untuk mencegah terjadinya penyakit tertentu. Vaksin membantu tubuh untuk menghasilkan antibodi yang berfungsi melindungi dan mencegah dari penyakit agar anak tetap sehat. Imunisasi seharusnya diberikan pada anak beberapa hari setelah ia lahir. Departemen Kesehatan menetapkan bahwa imunisasi yang wajib diberikan adalah BCG, DPT, Polio, Campak, dan Hepatitis B. Waktu pemberiannya sudah ditetapkan secara bertahap. Imunisasi BCG diberikan satu kali pada anak usia 0-2 bulan. Imunisasi DPT dan Polio diberikan secara bersamaan dan berulang pada usia 2, 3, atau 4 bulan dan pengulangannya 4 bulan kemudian sebanyak 3 kali. Imunisasi campak memberikan kekebalan aktif terhadap penyakit campak, yang diberikan sebanyak 2 kali. Pertama, pada saat anak berumur 9 bulan atau lebih, dan kedua diberikan pada usia 5-7 tahun. Pada kejadian luar biasa dapat diberikan pada usia 6 bulan dan diulangi 6 bulan kemudian. Imunisasi campak pertama diperlukan untuk menimbulkan respon kekebalan primer, sedangkan imunisasi campak kedua diperlukan untuk meningkatkan kekuatan antibodi. Efek samping yang mungkin terjadi berupa demam, ruam kulit, dan diare. 85

Tabel 4.4.1 menyajikan persentase balita yang pernah mendapat imunisasi di 5 kabupaten menurut jenis imunisasi. Dibandingkan antar kabupaten, Kabupaten Polman terlihat yang paling rendah tingkat imunisasi balitanya, baik untuk imunisasi BCG, DPT, Polio, Campak maupun Hepatitis. Tabel 4.4.1 Persentase Balita yang Pernah diimunisasi, 2007

Kabupaten (1) Bantaeng Takalar Bone Polman Mamuju BCG (2) 72.63 83.56 73.60 59.14 70.96 DPT (3) 69.34 76.67 70.83 58.84 62.88 Polio (4) 80.60 80.58 78.06 69.59 72.26 Campak (5) 74.10 68.59 70.38 61.03 63.86 Hepatitis (6) 59.77 70.64 66.97 54.74 56.08

Analisa indikator imunisasi dibedakan menjadi 2 yaitu: 3.a Persentase anak usia 12-23 bulan yang diimunisasi campak Perbandingan banyaknya anak usia di bawah 2 tahun (12-23 bulan) yang telah diimunisasi campak sekurang-kurangnya 1 kali dengan jumlah anak yang berusia 12-23 bulan, dinyatakan dalam persen Khusus untuk imunisasi campak pada anak usia 12-23 bulan secara umum sudah di atas 70 persen. Kabupaten Bone merupakan daerah dengan persentase yang diimunisasi campak paling tinggi yaitu mencapai 75,61 persen. Sedangkan yang terendah adalah di Kabupaten Polman sebesar 70,49 persen (Gambar 4.4.3).

86

Gambar 4.4.3

Persentase Anak Usia 12-23 Bulan yang Pernah Diimunisasi Campak menurut Kabupaten

3.b Persentase Balita yang Mendapat Imunisasi Lengkap Perbandingan banyaknya balita yang telah mendapat imunisasi BCG 1 kali, DPT 3 kali, Polio 3 kali, dan Campak 1 kali dibagi jumlah balita pada tahun tertentu, dinyatakan dalam persen. Persentase Balita yang Telah Mendapat Imunisasi Lengkap Balita yang mendapat imunisasi lengkap, terlihat cukup baik di Kabupaten Takalar yaitu sebesar 52,27 persen. Demikian pula di Kabupaten Polman, persentase balita yang mendapat imunisasi lengkap mencapai 40,76 persen. Yang paling rendah adalah di Kabupaten Mamuju dengan persentase sebesar 31,40 persen (Gambar 4.4.4).

Gambar 4.4.4 Persentase Balita yang Mendapat Imunisasi Lengkap Menurut Kabupaten, 2007

87

4. Pemberian Suplemen Vitamin A Perbandingan banyaknya balita yang telah diberi kapsul vitamin A dengan jumlah balita pada suatu tahun tertentu, dinyatakan dalam persen Vitamin A merupakan zat gizi penting bagi manusia. Selain menjaga daya tahan tubuh, vitamin A juga penting untuk menjaga kesehatan mata dan mencegah kebutaan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa vitamin A berperan dalam menurunkan angka kematian anak. Sehingga kebutuhan vitamin A ini sering dikaitkan dengan kelangsungan hidup anak, kesehatan dan pertumbuhan hidup anak. Program pemerintah saat ini adalah pemberian kapsul vitamin A dosis tinggi kepada bayi dan anak balita secara periodik, yaitu untuk bayi diberikan setahun sekali pada bulan Februari dan Agustus. Untuk bayi, kapsul vitamin A 100.000 SI (warna biru) diberikan kepada semua bayi berumur 6­11 bulan, baik sehat maupun sakit. Sedangkan untuk anak balita, kapsul vitamin A 200.000 SI (warna merah) diberikan kepada semua anak balita (umur 1­5 tahun), baik sehat maupun sakit (Pedoman pemberian vitamin A, Depkes, 2000). Hasil survei MDGs kecamatan menunjukkan persentase balita yang mendapatkan vitamin A dosis tinggi di 3 kabupaten yaitu Kabupaten Bantaeng, Takalar dan Bone cukup tinggi (di atas 78 persen). Yang masih rendah yaitu di Kabupaten Polman, dimana hanya sekitar 63,63 persen balita yang mendapatkan vitamin A dosisi tinggi (Gambar 4.4.5)

Gambar 4.4.5 Persentase Balita yang Mendapat Vitamin A Menurut Kabupaten, 2007

88

5. Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Pemberian ASI pada anak balita merupakan pola asuh yang sangat dianjurkan. Bila kondisi kesehatan ibu setelah melahirkan baik, menyusui merupakan cara memberi makan yang paling ideal untuk 4-6 bulan pertama sejak dilahirkan tanpa memberikan makanan tambahan, karena ASI dapat memenuhi kebutuhan gizi bayi. Setelah ASI tidak lagi cukup mengandung protein dan kalori, seorang bayi mulai memerlukan minuman/makanan pendamping ASI (Depkes). Analisis Indikator Pemberian ASI Dibedakan Menjadi 3 yaitu: 5.a Persentase Penduduk Berusia 2-4 Tahun yang Mendapatkan ASI Perbandingan banyaknya anak berusia 2-4 tahun yang mendapatkan ASI dengan jumlah anak pada kelompok umur yang sama Hasil survei MDGs kecamatan menunjukkan pemberian ASI pada anak usia 2-4 tahun sudah cukup tinggi yaitu sekitar 97 persen. Baik di daerah perkotaan maupun perdesaan tidak menunjukan perbedaan yang signifikan dalam pola pemberian ASI. Demikian pula bila dibandingkan antar kabupaten, hampir di semua kabupaten menunjukkan pola pemberian ASI yang cukup baik (Gambar 4.4.6).

Gambar 4.4.6 Persentase Penduduk Berumur 2-4 Tahun yang Mendapat ASI menurut Kabupaten dan Tipe Daerah, 2007

99.0 98.0 97.0 96.0 95.0 94.0 93.0 92.0 91.0 90.0 93.0 95.0 98.0 97.0 98.0 97.0 97.0 97.0 97.0 97.0 98.0 97.0 97.0 98.0 98.0

Bantaeng

Takalar Perkotaan

Bone Perdesaan

Polman K+D

Mamuju

89

5.b Rata-rata Lama Pemberian ASI Pada Gambar 4.4.7 hanya disajikan rata-rata anak berumur 2-4 tahun mendapatkan ASI saja. Gambaran di 5 kabupaten menunjukkan kondisi yang cukup baik karena rata-rata lamanya anak berumur 2-4 tahun mendapatkan ASI saja adalah di atas 5 bulan.

Gambar 4.4.7 Rata-Rata Lamanya Balita Usia 2-4 Tahun Mendapat ASI Saja (dalam Bulan), 2007

7 6.14 6 5 4 3 2 1 0 Bantaeng Takalar Bone Polman Mamuju 5.48 5.26 5.11

6.26

5.c Persentase Anak Balita yang Mendapat ASI Eksklusif Perbandingan banyaknya anak balita yang diberi ASI saja selama 6 bulan pertama dengan jumlah anak pada kelompok usia yang sama, dinyatakan dalam persen Yang perlu dianalisis lebih jauh adalah berapa lama anak balita ini diberi ASI saja tanpa memberikan makanan tambahan apapun sebelum bayi berumur 6 bulan. Persentase pemberian ASI eksklusif terhadap bayi usia 0-6 bulan sangat bervariasi. Sekitar seperempat jumlah bayi pada usia tersebut di Kabupaten Mamuju mendapat ASI eksklusif, dan sekitar 21 persen di Kabupaten Polman. Persentase pemberian ASI eksklusif yang terendah yaitu hanya 1,27 persen terjadi di Kabupaten Bone (Gambar 4.4.8).

90

Grafik 4.4.8 Persentase Anak Usia 0-6 Bulan yang Diberi ASI Ekslusif menurut Kabupaten, 2007

30.00

25.40

25.00 20.00

21.31

15.00

10.00 5.00 0.00 -

8.42

10.53

1.27

Bantaeng Takalar Bone Polman

Mamuju

6. Proporsi Balita yang lahir dengan berat badan lahir rendah (BBLR) Perbandingan banyaknya balita yang lahir dengan berat badan kurang dari 2500 gram terhadap jumlah bayi yang dilahirkan pada tahun tertentu, dinyatakan dalam persen Masalah tingginya prevalensi gizi kurang pada anak balita berhubungan dengan masih tingginya bayi lahir dengan BBLR. Bayi yang lahir dengan BBLR umumnya akan mempunyai masa depan yang kurang baik, mempunyai risiko yang lebih tinggi meninggal dalam lima tahun pertama kehidupannya. Secara nasional, prevalensi BBLR ini masih berkisar antara 7-14 persen (1999). Akibat dari BBLR dan gizi kurang pada balita akan berkelanjutan pada masalah pertumbuhan dan kecerdasan anak. Gambar 4.4.9 menyajikan persentase balita yang lahir dengan berat badan kurang dari 2500 gram di 5 kabupaten. Persentase tertinggi bayi BBLR terlihat di Kabupaten Takalar yaitu sebesar 13,28 persen, disusul oleh Kabupaten Bantaeng sebesar 12,77 persen dan Kabupaten Mamuju sebesar 9,54 persen. Sedangkan Kabupaten Bone dan Polman, persentase bayi BBLR di bawah 8 persen. Sebagai perbandingan target nasional di bidang pangan dan gizi tahun 2002-2005 menetapkan prevalensi BBLR setinggi tingginya adalah 7 persen. 91

Gambar 4.4.9 Persentase Balita BBLR, 2007

14 12

12.77

13.28

10

9.540 7.96 7.98

8 6 4 2 0 Bantaeng Takalar Bone Polman Mamuju

Bila dibandingkan antara daerah perkotaan dan perdesaan, tampak bahwa persentase bayi BBLR di perkotaan umumnya lebih kecil dibandingkan di perdesaan. Hal ini terlihat di Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Takalar dan Kabupaten Mamuju. Disparitas perkotaan dan perdesaan t erlihat cukup tinggi di Kabupaten Takalar dan Mamuju, di mana persentase bayi BBLR di perdesaan dua kali lipat lebih banyak dibandingkan di perkotaan. Fenomena berbeda terlihat di Kabupaten Bone dan Polman, di mana persentase bayi BBLR di perkotaan terlihat lebih banyak dibandingkan di perdesaan (Gambar 4.4.10).

Gambar 4.4.10 Persentase Balita BBLR menurut Kabupaten dan Tipe Daerah, Tahun 2007

16

14.15

14 12 10

14.48

8.54

8

9.02 7.78 6.61

9.74 8.43 7.88 Perkotaan Perdesaan 4.82

6 4 2 0

Bantaeng

Takalar

Bone

Polman

Mamuju

92

7. Proporsi Rumah Tangga yang Mengkonsumsi Garam Beryodium

Perbandingan banyaknya rumah tangga yang menggunakan garam beryodium cukup dengan jumlah rumah tangga pada tahun tertentu, dinyatakan dalam persen

Masalah Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) di Indonesia masih cukup serius. Yodium merupakan salah satu mineral penting bagi pertumbuhan badan dan perkembangan otak. Akibat kekurangan yodium yang paling banyak dikenal adalah pembesaran kelenjar gondok. Selain itu kekurangan yodium merupakan penyebab utama keterbelakangan mental anak-anak di dunia. Anak-anak yang menderita kekurangan yodium mempunyai rata-rata IQ 13.5 poin lebih rendah dibandingkan mereka yang cukup mendapat yodium. Kebutuhan yodium rata-rata per orang dewasa per hari sebenarnya sangat sedikit yaitu sekitar 150 mikrogram atau 0.15 miligram. setiap hari. Gambar 4.4.11 menyajikan persentase rumah tangga yang mengkonsumsi garam beryodium di 5 kabupaten. Dari gambar tersebut terlihat persentase rumah tangga yang mengkonsumsi garam beryodium cukup yaitu sekitar 30-80 microgram yodium per kilogram garam atau part per million/ppm masih sangat bervariasi yaitu berkisar antara 22,04 persen sampai dengan 78,54 persen. Kabupaten yang cukup baik persentase rumah tangga yang Sedangkan kabupaten mengkonsumsi garam beryodium cukup adalah Kabupaten Polman (78,54 persen) dan Kabupaten Mamuju (69,16 persen). yang cukup rendah persentase rumah tangga yang menggunakan garam beryodium cukup adalah Kabupaten Bantaeng yaitu sebesar 22,04 persen. Meskipun demikian tubuh memerlukan yodium secara teratur

93

Gambar 4.4.11

Persentase Rumah Tangga yang Mengkonsumsi Garam Beryodium menurut Kandungan Yodium, 2007

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Bantaeng Takalar Bone Polman Mamuju 22.04 38.29 30.84 21.46 42.57 77.96 61.71 78.54 69.16 57.43 Yodium Tdk ada+kurang Yodium Cukup

4.5

Tujuan 5. Meningkatkan Kesehatan Ibu Target 6: Menurunkan angka kematian ibu sebesar tiga perempatnya antara tahun 1990-2015

Pada target ini disajikan 5 indikator yang meliput kunjungan K4 ibu hamil, Penolong kelahiran dengan tenaga kesehatan terlatih, status gizi WUS, peserta KB aktif, penggunaan alat kontrasepsi untuk pasangan usia subur (PUS), dan proporsi remaja yang mendapat penyuluhan kesehatan reproduksi. Perlu diketahui bahwa meskipun telah diusahakan untuk mengumpulkan data tentang kematian ibu namun data yang diperoleh tidak dapat dipakai untuk menghitung AKI karena sifatnya yang tidak banyak diketahui (Rare cases) di lapangan.

94

Analisis Indikator 1. Angka Kematian Ibu (AKI Perbandingan banyaknya kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan masa nifas dengan jumlah kelahiran hidup pada tahun tertentu, dikali dengan 1 000. Tidak termasuk AKI adalah mereka meninggal karena kecelakaan atau kasus insidentil selama kehamilan. Masa nifas adalah 42 hari setelah melahirkan.

2. Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Antenatal K4 Pelayanan antenatal dipantau melalui pelayanan kunjungan baru ibu hamil (K1). Sedangkan indikator K4 adalah untuk melihat akses dan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar yaitu paling sedikit empat kali kunjungan (K4) dengan distribusi sekali pada triwulan pertama, sekali pada triwulan dua dan dua kali pada triwulan ketiga.

Perbandingan banyaknya ibu hamil yang melakukan kunjungan K4 dengan jumlah ibu hamil pada tahun tertentu, dinyatakan dalam persen.

Pelayanan yang diberikan oleh petugas kesehatan pada ibu hamil yang berkunjung ke tempat pelayanan kesehatan atau antenatal care (ANC) meliputi penimbangan berat badan, pemeriksaan kehamilan, pemberian tablet besi, pemberian imunisasi TT, dan konsultasi. Kabupaten yang memiliki persentase K4 terbaik adalah Takalar, di mana sekitar 64,60 persen ibu hamil sudah melakukan pemeriksaan kehamilan sesuai standar yaitu minimal 4 kali. Demikian pula Kabupaten Polman, dengan persentase K4 sebesar 46,68 persen. Sedangkan yang terendah adalah di Kabupaten Bone, hanya sekitar 33.52 (Gambar 4.5.1).

95

Gambar 4.5.1

Persentase Balita yang Ibunya Mendapatkan Pemeriksaan Antenatal Minimal 4 Kali (K4), 2007

70 60 50 40 30 20

64.60

46.03 33.52

46.68

43.92

10 0 Bantaeng Takalar Bone Polman Mamuju

Hasil survei MDGs kecamatan menunjukkan bahwa di daerah perkotaan persentase ibu hamil yang mendapatkan pemeriksaan kehamilan minimal 4 kali, lebih besar dibandingkan di perdesaan. Dibandingkan antar 5 kabupaten, perbedaan yang paling rendah antara daerah perkotaan dan perdesaan terlihat di Kabupaten Takalar, yaitu 76,75 persen berbanding 62,43 persen (Gambar 4.5.2).

Gambar 4.5.2

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Bantaeng Takalar Bone Polman Mamuju 39.09 31.10 47.67 42.13 43.19 Perkotaan Perdesaan 67.26 62.43 76.75 68.14 61.73

Persentase Balita yang Ibunya Mendapatkan Pemeriksaan Antenatal Minimal 4 Kali (K4) menurut Tipe Daerah, 2007

96

3. Proporsi Pertolongan Kelahiran oleh Tenaga Kesehatan Terlatih Perbandingan banyaknya kelahiran yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (dokter, bidan/perawat, dan tenaga kesehatan lainnya) dengan jumlah persalinan pada tahun tertentu, dinyatakan dalam persen. Salah satu target yang ingin dicapai dalam program kesehatan di Indonesia adalah meningkatkan cakupan pertolongan kelahiran oleh tenaga kesehatan (nakes) terlatih dari 60 persen pada tahun 1998 menjadi 90 persen pada tahun 2010. Pertolongan kelahiran oleh nakes terlatih merupakan hal yang sangat penting mengingat angka kematian ibu di Indonesia masih tinggi yaitu 307 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI 2002-2003). Program ini juga dilakukan untuk mengurangi angka kematian bayi yaitu dengan mengupayakan agar kelahiran ditolong olah nakes terlatih seperti dokter, bidan dan nakes lainnya. Gambar 4.5.3 menunjukkan persentase balita yang kelahirannya ditolong oleh nakes. Hasil survei MDGs kecamatan menunjukkan bahwa persentase balita yang kelahirannya ditolong nakes di 5 kabupaten tersebut masih cukup rendah, terutama di Kabupaten Mamuju hanya sebesar 27,99 persen. Demikian pula di Kabupaten Polman, persentase kelahiran yang ditolong oleh nakes hanya 30,51 persen dan di Kabupaten Bantaeng sebesar 36,26 persen. Dari 5 kabupaten tersebut, Takalar adalah yang tertinggi persentase kelahiran yang ditolong oleh nakes yaitu sebesar 61,3 persen.

Gambar 4.5.3 Persentase Balita yang Kelahirannya Ditolong Nakes, 2007

70 61.3 60 50.76 50

40 30

36.26 30.51 27.99

20 10

0

Bantaeng Takalar Bone Polman Mamuju

97

Di daerah perkotaan, persentase balita yang kelahirannya ditolong oleh nakes terlihat lebih tinggi dibandingka di daerah perdesaan. Kabupaten yang menunjukkan perbedaan besar penolong kelahiran oleh nakes adalah Kabupaten Polman dan Mamuju. Di Kabupaten Polman, persentase balita yang kelahirannya ditolong nakes di daerah perdesaan hanya sebesar 24,07 persen, sementara di perkotaan mencapai 60,88 persen. Demikian pula di Kabupaten Mamuju, sebesar 26,40 persen di perdesaan berbanding dengan 67,03 di perkotaan (Gambar 4.5.4).

Gambar 4.5.4 Persentase Balita yang Kelahirannya Ditolong Nakes menurut Kabupaten dan Tipe Daerah, 2007

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Bantaeng Takalar Bone Polman Mamuju 29.33 24.07 26.40 57.47 58.47 45.75 77.13 80.08 67.03 60.88

Perkotaan Pedesaan

4. Proporsi Status Gizi Wanita Usia Subur (WUS) Berusia 15-49 Tahun dengan Ukuran LILA < 23,5 Cm Perbandingan banyaknya WUS berusia 15-49 tahun yang mempunyai ukuran LILA < 23,5 Cm dengan jumlah WUS pada tahun tertentu, dinyatakan dalam persen. Pengukuran status gizi WUS diukur dengan cara sederhana yaitu melalui pengukuran lingkar lengan atas (LILA). Pengukuran dilakukan dengan pita LILA yang berwarna dan ditandai dengan sentimeter dengan batas ambang 23,5 sentimeter dan atau batas antara bagian warna merah dan putih. Indikator KEK (Kurang Energi Kronis) menggunakan standar LILA kurang dari 23,5 cm. Wanita hamil yang menderita KEK umumnya akan melahirkan bayi dengan berat badan yang lebih rendah dibandingkan wanita yang tidak menderita KEK. 98

Hasil survei MDGs kecamatan menunjukkan bahwa masih cukup banyak WUS yang mempunyai ukuran LILA kurang dari 23,5 cm. Persentase tertinggi WUS yang menderita KEK terlihat di Kabupaten Takalar 20,39 persen, kemudian di Kabupaten Bantaeng 17, 68 persen. Sementara yang terendah adalah di Kabupaten Bone sebesar 12,02 persen (Gambar 4.5.4).

Gambar 4.5.4 Persentase WUS dengan LILA Kurang dari 23,5 Cm, 2007

25 20.39 20 17.68 14.28 12.02 10 11.9

15

5

0 Bantaeng Takalar Bone Polman Mamuju

Keluarga Berencana (KB) Tujuan operasional program KB adalah untuk memenuhi permintaan masyarakat akan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang berkualitas, sehingga terbentuk keluarga kecil yang berkualitas. Tujuan tersebut dicapai dengan menurunkan angka kelahiran, termasuk di dalamnya upaya-upaya menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak serta penanggulangan masalah kesehatan reproduksi pada keluarga. Analisis indikator ini dibedakan menjadi 2, yaitu: 5. Persentase Penduduk Pasangan Usia Subur (PUS) berumur 15-49 Tahun yang ber KB Perbandingan banyaknya PUS berusia 15-49 tahun yang sedang menggunakan alat KB dengan jumlah PUS pada tahun tertentu, dinyatakan dalam persen.

99

Hasil survei MDGs kecamatan menunjukkan persentase penduduk berumur 15-49 tahun yang sedang menggunakan alat/cara KB terlihat cukup rendah di 5 kabupaten tersebut, yaitu hanya berkisar antara 30,32 sampai dengan 62,61 persen. Sebaliknya persentase penduduk berumur 15-49 tahun yang tidak pernah menggunakan alat/cara KB ternyata cukup besar yaitu berkisar antara 17,98 sampai dengan 56,80 persen. Kabupaten yang tampaknya cukup tertinggal dalam hal partisipasi KB adalah Kabupaten Polman, di mana persentase penduduk 15-49 tahun yang sedang menggunakan alat/cara KB hanya sebesar 30,32 persen, sementara yang tidak pernah menggunakan KB sebesar 54,81persen (Tabel 4.5.1)

Tabel 4.5.1 Persentase Penduduk Berumur 15-49 Tahun menurut Penggunaan Alat/Cara KB, 2007

Penggunaan Alat/Cara KB Kabupaten Sedang menggunakan (2) 62,61 54,46 34,93 30,32 43,33 Tidak menggunakan lagi (3) 19,41 21,99 23,66 14,87 21,75 Tidak pernah menggunakan (4) 17,98 23,54 41,41 54,81 34,92 Jumlah (5) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

(1) Bantaeng Takalar Bone Polman Mamuju

Penggunaan Alat KB Alat KB yang paling banyak diminati oleh peserta KB aktif adalah alat KB Hormonal yang meliputi suntik dan implant. Di Kabupaten Bantaeng, Takalar, dan Bone mencapai 98 persen lebih, sedang di Kabupaten Polman dan Mamuju sedikit lebih rendah yaitu lebih dari 96 persen. 6. Proporsi Penduduk Usia 15-24 Tahun Penyuluhan Tentang Kesehatan Reproduksi yang Mendapatkan

Yang dimaksud dengan kesehatan reproduksi adalah keadaan sejahtera fisik, mental dan sosial secara utuh, yang tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan, dalam semua hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi, serta fungsi dan prosesnya.

100

Perbandingan banyaknya penduduk berusia 15-24 tahun yang telah mendapatkan penyuluhan kesehatan reproduksi dengan jumlah penduduk kelompok umur yang sama pada tahun tertentu, dinyatakan dalam persen. Sesuai dengan definisinya maka ruang lingkup kesehatan reproduksi menjadi sangat luas yaitu mencakup keseluruhan kehidupan manusia sejak lahir hingga mati. Namun secara nasional telah disepakati empat komponen prioritas kesehatan reproduksi yaitu kesehatan ibu dan bayi baru lahir, keluarga berencana, kesehatan reproduksi remaja, dan pencegahan/ penanganan penyakit menular seksual termasuk HIV/AIDS. Gambar 4.5.6 menunjukkan persentase penduduk berumur 15-24 tahun yang pernah mendapat penyuluhan tentang kesehatan reproduksi. Dari gambar tersebut terlihat masih cukup rendah persentase penduduk usia 15-24 tahun di 5 kabupaten yang pernah mendapat penyuluhan tentang kesehatan reproduksi. Persentase tertinggi hanya sekitar 30,10 persen yaitu di Kabupaten Takalar, dan yang terendah di Kabupaten Mamuju yaitu sebesar 13,17 persen.

Gambar 4.5.6 Persentase Penduduk Berumur 15-24 Tahun yang Pernah Mendapat Penyuluhan Kesehatan Reproduksi, 2007

35 30.10 30 26.24 25 20 15 10 5 0 Bantaeng Takalar Bone Polman Mamuju 21.72 16.92 13.77

Disparitas antara perkotaan dan perdesaan juga terlihat sangat mencolok. Misalnya di Kabupaten Bantaeng persentase penduduk di perdesaan yang pernah mendapatkan penyuluhan tentang kesehatan reproduksi hanya sekitar 18.11 persen, tetapi di perkotaan persentasenya hampir mencapai dua kali lipatnya yaitu sekitar 33,14 persen. Demikian pula di Kabupaten mamuju, perbandingan antara perkotaan dan perdesaan adalah 30,09 persen berbanding 12,63 persen (Gambar 4.5.7). 101

Gambar 4.5.7 Persentase Penduduk Berumur 15-24 Tahun yang Pernah Mendapat Penyuluhan Kesehatan Reproduksi, 2007

40 35.77 35 30 25 20 15 10 5 0 Bantaeng Takalar Bone Polman Mamuju 18.11 15.44 12.63 33.14 29.17 30.09 27.65 25.95 22.56 Perkotaan Pedesaan

4.6 Tujuan 6. Memerangi HIV/AIDS, Malaria, dan Penyakit Menular Lainnya a. Target 7: Mengendalikan penyebaran HIV/AIDS dan mulai menurunnya jumlah kasus baru pada 2015 Pada target ini dibahas 2 indikator yaitu, (1) proporsi penduduk yang mempunyai pengetahuan tentang HIV/AIDS dari berbagai sumber dibedakan yang berusia 15-24 tahun dan 15 tahun keatas, (2) proporsi penduduk berusia 15-24 tahun mempunyai pengetahuan tentang HIV/AIDS secara komprehensif. Sebenarnya diperlukan pula angka pemakaian alat kontrasepsi kondom pada PUS, namun karena angkanya sangat kecil, maka tidak disajikan pada ulasan ini. Analisa Indikator: 1. Proporsi Penduduk Usia 15-24 Tahun (atau 15 tahun ke atas) yang Mempunyai Pengetahuan Tentang HIV/AIDS. Perbandingan banyaknya penduduk berusia 15-24 tahun (atau 15 tahun ke atas) yang mempunyai pengetahuan tentang HIV/AIDS dengan jumlah penduduk pada kelompok umur yang sama pada tahun tertentu, dinyatakan dalam persen. 102

Tingkat pengetahuan tidak selalu berkorelasi dengan perilaku sehat, namun mengetahui cara penularan HIV/AIDS dan cara menghindarinya merupakan langkah pertama yang perlu diketahui setiap orang, terutama orang-orang dengan perilaku berisiko tinggi. Hasil survei MDGs kecamatan mengenai pengetahuan tentang HIV/AIDS disajikan pada Gambar 4.6.1. Dari gambar tersebut terlihat bahwa tingkat pengetahuan penduduk muda yaitu pada kelompok usia 15-24 tahun terlihat jauh lebih tinggi dibandingkan pengetahuan penduduk yang berusia 15 tahun ke atas. Hal ini tentunya disebabkan karena mereka yang berusia muda dapat memperoleh pengetahuan tersebut dari sekolah atau dari media informasi lainnya. Dibandingkan dengan 4 kabupaten lainnya, Kabupaten Takalar menunjukkan persentase tertinggi penduduk yang mempunyai pengetahuan mengenai HIV/AIDS, baik pada kelompok 15-24 tahun maupun kelompok 15 tahun ke atas. Pada kelompok umur 15 tahun ke atas, tercatat sebesar 47,80 persen penduduk pernah mendengar atau mengetahui tentang HIV/AIDS, sedangkan pada kelompok umur 15-24 tahun persentasenya mencapai 68,44 persen (Gambar 4.6.1). Kabupaten yang menduduki posisi yang terendah dalam tingkat pengetahuan tentang HIV/AIDS adalah Kabupaten Mamuju.

Gambar 4.6.1 Persentase Penduduk yang Pernah Mendengar Atau mengetahui tentang HIV/AIDS menurut Kelompok Umur, 2007

80 70 60 50 40 30 20 10 0 Bantaeng Takalar Bone Polman Mamuju 37.82 51.94 47.8 41.26 41.66 39.14 68.44 63.94 56.3 50.48 Penduduk 15 th+ Penduduk 15-24

103

2. Proporsi Penduduk Usia 15-24 Tahun yang Mempunyai Pengetahuan Secara Komprehensif Tentang HIV/AIDS Perbandingan banyaknya penduduk remaja yang sekedar mengetahui HIV/AIDS, dan yang mempunyai pengetahuan secara komprehensif tentang HIV/AIDS dengan jumlah penduduk pada usia 15-24 tahun pada tahun tertentu, dinyatakan dalam persen. Seseorang dikatakan mempunyai pengetahuan komprehensif mengenai HIV/AIDS, bila mereka mengetahui secara benar proses penyebaran HIV/AIDS dan cara pencegahannya. Penyebaran HIV/AIDS dapat melalui hubungan seksual, transfusi darah, IDU (Injection Drug User) yang menggunakan jarum terkontaminasi HIV, dan transmisi dari ibu ke bayi. Karena keterbatasan pertanyaan mengenai pengetahuan HIV/AIDS dalam survei MDGs kecamatan ini, maka indikator pengetahuan komprehensif mengenai HIV/AIDS terbatas pada pertanyaan yang ada dalam kuesioner, yaitu tahu bahwa penularan HIV/AIDS dapat dicegah dengan menggunakan kondom secara konsisten, tahu bahwa HIV/AIDS dapat dicegah dengan membatasi hubungan seksual hanya dengan satu pasangan saja, tahu bahwa HIV/AIDS tidak dapat ditularkan melalui gigitan nyamuk, tahu bahwa menggunakan peralatan makan penderita HIV/AIDS tidak dapat tertular HIV/AIDS, dan tahu bahwa orang yang terinfeksi HIV/AIDS terlihat sehat dapat menularkan HIV/AIDS. Pada gambar 4.6.2 disajikan persentase penduduk usia 15-24 tahun baik yang hanya sekedar mengetahui HIV/AIDS maupun yang komprehensif mengetahuinya. Hasil survei MDGs kecamatan menunjukkan bahwa disparitas antara remaja yang sekedar tahu tentang HIV/AIDS dan remaja yang mempunyai pengetahuan komprehensif mengenai HIV/AIDS cukup besar. Bila persentase remaja yang sekedar mengetahui tentang HIV/AIDS rata-rata sudah di atas 50 persen, maka persentase remaja yang mempunyai pengetahuan komprehensif masih di bawah 15 persen. Persentase tertinggi remaja mempunyai pengetahuan komprehensif adalah di Kabupaten Takalar yaitu sebesar 14,46 persen, sedangkan yang terendah adalah di Kabupaten Mamuju yaitu sebesar 7,50 persen. 104

Gambar 4.6.2 Persentase Penduduk Berumur 15-24 Tahun yang Mengetahui HIV/AIDS dan yang Mempunyai Pengetahuan Komprehensif Mengenai HIV/AIDS, 2007

80 70 60 50 40 30 20 8.88 10 0 Bantaeng Takalar Bone Polman Mamuju 14.46 12.60 13.91 7.50 Tahu HIV/AIDS Tahu secara komprehensif 51.94 68.44 63.94 56.3 50.48

b.

Target 8: Mengendalikan penyakit malaria dan mulai menurunnya jumlah kasus malaria dan penyakit lainnya pada 2015

Pada target ini ada 5 Indikator yang dibahas yaitu: 1. Proporsi Balita yang Tidur Menggunakan Kelambu Perbandingan banyaknya balita yang tidur menggunakan kelambu dengan jumlah balita pada tahun tertentu, dinyatakan dalam persen. Pada Tabel 4.6.1 disajikan data penggunaan kelambu untuk balita. Pada umumnya lebih dari separuh balita di 5 kabupaten sudah menggunakan kelambu untuk tidur. Kabupaten yang paling tinggi persentase balita tidur dengan menggunakan kelambu adalah di Kabupaten Takalar yaitu sebesar

105

82,96 persen dan terendah adalah di Kabupaten Bantaeng sebesar 50,52 persen.

Tabel 4.6.1 Persentase Balita yang Tidur Menggunakan Kelambu , 2007 Balita Tidur menggunakan Kelambu Ya Tidak Total

Kabupaten

(1) Bantaeng Takalar Bone Polman Mamuju

(2) 50,52 82,96 80,95 75,39 79,23

(3) 49,48 17,04 19,05 24,61 20,77

(4) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2.

Proporsi Penduduk Balita yang Tidur Menggunakan Kelambu Khusus Diproteksi dengan Insektisida. Perbandingan banyaknya balita yang tidur menggunakan kelambu khusus diproteksi dengan insektisida dengan jumlah balita yang menggunakan kelambu, pada tahun tertentu, dinyatakan dalam persen.

Cara pencegahan yang efektif untuk memerangi malaria adalah memakai kelambu yang telah diproteksi dengan insektisida. Di antara balita yang tidur menggunakan kelambu, ternyata yang menggunakan kelambu yang diproteksi khusus dengan insektisida masih cukup rendah. Daerah yang persentase balita tidur menggunakan kelambu yang diproteksi khusus dengan insektisida tertinggi adalah di Kabupaten Takalar yaitu sebesar 17,35 persen. Di Kabupaten Bone 6,33 persen dan yang terendah adalah di Kabupaten Polman hanya 2,34 persen (Gambar 4.6.3). 106

Gambar 4.6.3.

Persentase Balita yang Tidur Menggunakan Kelambu yang Diproteksi Khusus dengan Insektisida, 2007

20 18 16 14 12 10 8 6.33 6 4 2 0 Bantaeng Takalar Bone Polman Mamuju 3.43 2.34 4.35 17.35

Prevalensi Malaria, TBC dan DBD Perbandingan banyaknya penduduk yang terdiagnosis menderita penyakit malaria atau TBC atau DBD terhadap jumlah penduduk pada tahun tertentu, dinyatakan dalam persen.

3. Persentase Penduduk yang Terdiagnosis Menderita Penyakit Malaria Persentase penduduk yang pernah didiagnosa menderita penyakit malaria oleh tenaga kesehatan terlihat sangat tinggi di Kabupaten Mamuju yaitu mencapai 12,03 persen. Sedangkan di Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Takalar masing-masing hanya sebesar 1,45 persen dan 1,39 persen. Di Kabupaten Bone dan Kabupaten Polman persentase penduduk yang pernah didiagnosa menderita malaria di bawah satu persen (Gambar 4.6.4).

107

Gambar 4.6.4 Persentase Penduduk yang Pernah Didiagnosa Malaria, 2007

14

12.03

12 10 8 6 4 2 0

1.45 1.39 0.52 0.88

Bantaeng

Takalar

Bone

Polman

Mamuju

4. Persentase Penduduk yang Terdiagnosis Menderita Penyakit TBC Persentase penduduk yang pernah didiagnosa menderita penyakit TBC oleh tenaga kesehatan di 5 kabupaten, pada umumnya rendah yaitu di bawah 0.5 persen. Dilihat perbandingan antar kabupaten, yang terlihat paling tinggi adalah di Kabupaten Mamuju yaitu sebesar 0,49 persen. Sementara di Kabupaten Bone dan Polman, persentase penduduk yang pernah didiagnosa menderita TBC masing-masing hanya sebesar 0,22 persen dan 0,23 persen (Gambar 4.6.5).

Gambar 4.6.5 Persentase Penduduk yang Pernah Didiagnosa TBC, 2007

0.6 0.49

0.5 0.38

0.4 0.3

0.36

0.22 0.2

0.23

0.1

0 Bantaeng Takalar Bone Polman Mamuju

108

5. Persentase Penduduk yang Terdiagnosis Menderita Penyakit DBD Dalam satu tahun terakhir, tampaknya persentase penduduk yang pernah terdiagnosa menderita penyakit DBD di Kabupaten Takalar adalah yang paling tinggi dibandingkan 4 kabupaten lainnya yaitu sebesar 0,31 persen. Sedangkan yang paling rendah adalah di Kabupaten Polman yaitu sebesar 0,07 persen (Gambar 4.6.6).

Gambar 4.6.6 Persentase Penduduk Yang Pernah Didiagnosa DBD, 2007

0.35 0.31 0.3 0.25 0.2 0.15 0.15 0.1 0.05 0 0.13 0.11 0.07

Bantaeng

Takalar

Bone

Polman

Mamuju

4.7

Tujuan 7: Menjamin Kelestarian Lingkungan Hidup

Bertambahnya jumlah penduduk setiap tahun dan makin pesatnya perkembangan aktifitas ekonomi pada tingkat global dan nasional, memberikan tekanan berat pada kondisi kehidupan makluk hidup khususnya pada manusia. Penipisan sumber daya alam baik yang dapat diperbaharui maupun tidak dapat diperbaharui tidak terelakkan, karena meningkatnya kegiatan ekonomi seperti pembangunan pabrik dan industri yang menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Di satu sisi berdirinya pabrik dan industri berdampak positif untuk merangsang kegiatan ekonomi dalam menyediakan barang dan jasa, namun di sisi lain menimbulkan dampak negatif yaitu menghasilkan limbah yang menyebabkan pencemaran udara, tanah, dan air. 109

Pencemaran udara dan air yang melebihi ambang batas toleransi akan berdampak pada penurunan kualitas lingkungan (degradasi) dan pada akhirnya akan berpengaruh pada kesehatan penduduk seperti timbulnya berbagai penyakit. Bertambahnya jumlah penduduk menyebabkan penggunaan sumber daya alam makin meningkat. Penebangan hutan secara besar-besaran dan tidak terkendali baik untuk memenuhi kebutuhan bahan bangunan dan kayu bakar menyebabkan meningkatnya kandungan CO2 di udara, disamping daya serap air ke dalam tanah berkurang. Limbah dari industri menyebabkan pencemaran sungai dan air. Kesulitan yang dialami penduduk di suatu daerah akan mendorong arus migrasi/urbanisasi yang menimbulkan masalah besar di perkotaan. Tidak tersedianya infrastruktur yang memadai (seperti perumahan dan fasilitas sosial lainnya) menyebabkan kaum pendatang sebagai pencari kerja akan memanfaatkan sarana dan prasarana yang terbatas ketersediaannya, apapun risikonya sehingga terciptalah kawasan permukiman kumuh di kota. Pada tujuan 7 ini ditetapkan 3 target yang hendak dicapai pada akhir tahun 2015. a. Target 9: Memadukan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan kebijakan dan program nasional serta mengembalikan sumber daya lingkungan yang hilang

Pada survei MDGs kecamatan ada 2 indikator yang dapat dikumpulkan variabelnya yaitu, penggunaan bahan bakar padat untuk memasak, dan indikator tambahan terkait dengan penggunaan energi listrik oleh rumah tangga.

110

Analisis Indikator: 1. Proporsi penduduk atau rumah tangga yang menggunakan bahan bakar padat (biomassa) untuk memasak. Perbandingan banyaknya penduduk atau rumah tangga yang menggunakan bahan bakar padat untuk memasak dengan jumlah penduduk atau rumah tangga pada tahun tertentu, dinyatakan dalam persen Bahan bakar padat untuk memasak (biomassa) adalah bahan bakar yang berasal dari kayu bakar, arang/briket, sekam, batang padi, tempurung kelapa, tandan kelapa, dan sebagainya. Hasil survei memperlihatkan bahwa penggunaan biomassa oleh rumah tangga masih tergolong tinggi. Dari 5 kabupaten yang disurvei terdapat empat kabupaten yang penggunaannya melebihi angka 70 persen, yaitu di Bantaeng, Bone, Polewali Mandar, dan Mamuju. Sementara di Kabupaten Takalar penggunaannya lebih rendah yaitu hanya 55,31 persen. Di daerah perdesaan penggunaan biomassa sangat diminati karena relatif mudah diperoleh dan sedikit biaya yang dikeluarkan untuk memperolehnya. Hasil survei memperlihatkan rumah tangga di perdesaan yang menggunakan biomassa dua kali lipat lebih banyak dibanding rumah tangga di perkotaan. Bahkan di empat kabupaten angkanya mencapai sekitar 80 persen (Gambar 4.7.1). Upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan di perdesaan, diperlukan mengalihkan penggunaan biomassa ke bahan bakar yang lebih ramah lingkungan, seperti gas/elpiji. Penyuluhan kepada penduduk mengenai pentingnya mengurangi penggunaan biomassa, beralih ke penggunaan alat masak berbahan bakar ramah lingkungan. Sosialisasi massal pengalihan penggunaan bahan bakar secara bertahap menjadi sangat mendesak untuk dimulai.

111

Gambar 4.7.1 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Bahan Bakar Padat menurut Kabupaten dan Tipe Daerah, 2007

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Bantaeng Takalar Bone Polman Mamuju 40.11 29.41 26.51 59.3 55.31 45.35 86.62 76.16 79.85 72.46 86.23 78.28 80.45 77.73

22.2

Perkotaan

Perdesaan

Perkotaan+Perdesaan

2.

Proporsi Penduduk atau Rumah Tangga yang Menggunakan Sumber Listrik untuk Penerangan Perbandingan banyaknya penduduk atau rumah tangga yang menggunakan listrik untuk penerangan dengan jumlah penduduk atau rumah tangga pada tahun tertentu, dinyatakan dalam persen

Sumber penerangan listrik adalah penerangan rumah yang berasal dari PLN dan Non-PLN. Pemakaian listrik dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Penduduk yang dapat mengakses listrik dapat diasumsikan telah mempunyai kemampuan ekonomi yang relatif lebih baik dan mempunyai peluang yang lebih besar untuk mengembangkan kehidupan sosial dan ekonominya.

112

Dari hasil survei MDGs kecamatan menunjukkan bahwa penduduk yang mengakses listrik cukup bervariasi antar kabupaten, dengan persentase tertinggi terjadi di Kabupaten Takalar 95,63 persen dan terendah di Kabupaten Mamuju 61,97 persen. Di Kabupaten Takalar penduduk yang mengakses listrik sudah merata antara daerah perkotaan 98,25 persen dan perdesaan 95,22 persen, sementara di empat kabupaten lainnya terjadi kesenjangan yang cukup besar dengan perbedaan sekitar 30 persen (Gambar 4.7.2).

Gambar 4.7.2 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik menurut Kabupaten dan Tipe Daerah, 2007 120 100 93.13 80 60 40 20 0 Bantaeng Takalar Bone Polman Mamuju 98.25 95.22 95.63 97.27 81.92 79.45 69.1 74.51 65.72 71.78 60.5761.97 96.87 90.57

Kota

Desa

Kota+Desa

b. Target 10: Menurunkan separuh proporsi penduduk tanpa akses terhadap sumber air minum yang aman dan berkelanjutan serta fasilitas sanitasi dasar pada tahun 2015 Pada target ini diidentifikasi 4 indikator MDGs yang dapat dihitung dari hasil survei:

113

Analisis Indikator: 1. Proporsi Penduduk atau Rumah Tangga dengan Akses Terhadap Sumber Air Minum yang Terlindungi dan Berkelanjutan. Perbandingan banyaknya penduduk atau rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum terlindung dan berkelanjutan dengan jumlah penduduk atau rumah tangga pada tahun tertentu, dinyatakan dalam persen Sumber air minum yang terlindungi adalah air yang berasal dari air kemasan, leding, pompa, sumur terlindung, dan mata air terlindung. Pada sumber air minum yang berasal dari pompa dan sumur terlindung diperhatikan juga jarak kepenampungan kotoran/tinja harus lebih dari 10 meter. Air merupakan kebutuhan yang mendasar bagi mahluk hidup, termasuk manusia. Tubuh manusia mengandung sekitar 70 persen unsur air sehingga manusia memerlukan asupan air sekitar 2 liter per hari. Namun sayangnya belum semua penduduk memiliki akses untuk mendapatkan air yang aman untuk diminum. Majalah PERCIK edisi Bulan Desember 2005, yang merupakan media informasi mengenai air minum dan penyehatan lingkungan, memberitakan bahwa berdasarkan catatan Asian Development Bank (ADB), satu dari tiga orang di Asia tidak memiliki akses air minum yang sehat. Sementara itu setengah dari orang yang hidup di Asia dan Pasifik tidak memiliki akses ke sanitasi dasar yang layak. Hal ini sangat memprihatinkan, karena sepertiga orang di Asia dapat berisiko terjangkit penyakit yang berkait dengan air dan sanitasi yang buruk. Hasil survei MDGs kecamatan memperlihatkan bahwa lebih dari tiga per empat penduduk di Kabupaten Bantaeng (78,57 persen) sudah memiliki akses ke air minum yang aman dan terlindungi sepanjang musim. Di Kabupaten Takalar baru 63 persen dan Bone baru sekitar 57 persen yang memiliki akses. Sementara di Kabupaten Polewali Mandar, dan Mamuju baru sekitar setengah penduduknya yang sudah memiliki akses (Gambar 4.7.3). 114

Gambar 4.7.3 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih untuk Minum yang Berkelanjutan Sepanjang Musim menurut Kabupaten , 2007

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

78.57 62.78 56.87 53.82 46.87

Bantaeng

Takalar

Bone

Polman

Mamuju

Dalam hal kemudahan mendapatkan air minum, hasil survei memperlihatkan bahwa penduduk di lima kabupaten tersebut relatif mudah mendapatkan air minum. Sekitar 80 persen penduduk hanya menempuh jarak 50 meter untuk mendapatkan air minum, dengan persentase tertinggi di Kabupaten Bantaeng (87,52 persen) dan terendah di Polewali Mandar (76,17 persen). Sementara sisanya menempuh jarak 51 meter atau lebih untuk mendapatkan air minum (Gambar 4.7.4).

Gambar 4.7.4 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air bersih untuk Minum menurut Kabupaten dan Jarak yang Ditempuh untuk Mendapatkan Air, 2007

120 100 80 60 40 20 0 Bantaeng Takalar Bone Polman Mamuju 87.52 12.48 20.15 79.85 21.07 78.93 23.83 76.17 20.02 79.98

0-50 m

51 m lebih

115

2. Proporsi Penduduk atau Rumah Tangga dengan Akses Terhadap Fasilitas Sanitasi yang Layak Perbandingan banyaknya penduduk atau rumah tangga dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak dengan jumlah penduduk atau rumah tangga pada tahun tertentu, dinyatakan dalam persen Fasilitas sanitasi yang layak adalah fasilitas jamban milik sendiri yang memenuhi syarat kesehatan dilengkapi dengan leher angsa dan tanki septik. "Mencegah lebih baik daripada mengobati", adalah kata-kata bijak yang sering didengar terkait dengan penyakit. Namun kenyataannya, tindakan pencegahan masih sebatas slogan saja karena masih banyak dijumpai orang yang melakukan tindakan pengobatan penyakit dibanding dengan tindakan pencegahan penyakit. Mengkondisikan lingkungan yang sehat bisa diawali dengan upaya pencegahan, misalnya melalui penyediaan sanitasi yang layak. Upaya ini sangat efektif memutus mata rantai pencemaran dan perkembangbiakan bakteri-bakteri penyakit. Namun ketersediaan sanitasi yang layak yang dapat diakses oleh penduduk di lima kabupaten masih jauh dari yang diharapkan. Tidak ada satupun kabupaten yang penduduknya mampu untuk mengakses sanitasi yang layak melebihi angka 35 persen. Bila dibedakan menurut tipe daerah, kemampuan penduduk di perkotaan untuk mengakses sanitasi yang layak jauh lebih baik dibanding penduduk di perdesaan, bahkan di tiga kabupaten angkanya sudah melebihi 50 persen. Persentase tertinggi terjadi di Kabupaten Bone, yaitu sebesar 57,51 persen sedangkan terendahnya terjadi di Kabupaten Mamuju, yaitu sebesar 38,92 persen (Gambar 4.7.5).

Gambar 4.7.5 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Sanitasi Layak menurut Kabupaten dan Tipe Daerah, 2007

70 60 50 40 30 20 10 0 Bantaeng Takalar Bone Polman Mamuju

40.9 27.23 30.3 27.61 31.24 22.77 27.58 22.65 15.27 19.91 20.79 54.81 57.51 53.2 38.92

Kota

Desa

Kota+Desa

116

3. Proporsi Penduduk atau Rumah Tangga yang Membuang Sampah di Tempat yang Layak Perbandingan banyaknya penduduk atau rumah tangga yang membuang sampah di tempat yang layak dengan jumlah penduduk atau rumah tangga pada tahun tertentu, dinyatakan dalam persen

Yang dimaksud dengan membuang sampah di tempat yang layak adalah membuang sampah dengan cara diangkut petugas/membuang sendiri ke TPS/TPA, ditimbun, dan dibakar Sampah, baik ditinjau dari makna sesungguhnya (denotatif) maupun makna sosialnya (konotatif), mempunyai arti yang negatif. Kehadirannya ditengahtengah kehidupan manusia sangat tidak diharapkan serta keberadaannya ditempatkan pada tempat yang terpinggirkan. Namun kenyataannya sampah tidak lepas dari kehidupan manusia karena manusialah yang memproduksi sampah itu sendiri. Untuk itu sampah perlu dikelola dengan baik atau didaur ulang agar tidak menjadi masalah bagi kehidupan manusia. Salah satu cara pengelolaan sampah yang baik adalah melalui penanganan cara membuang sampah. Membuang sampah yang baik adalah dengan cara diangkut oleh petugas untuk selanjutnya dibuang di TPS/TPA. Kalau cara ini tidak memungkinkan, masih ada dua cara lain yang masih dianggap baik, yaitu dengan cara ditimbun dan dibakar. Di dalam analisis survei MDGs kecamatan, ketiga cara di atas dikelompokkan menjadi satu kategori, yaitu kategori di tempat yang layak. Secara umum persentase penduduk yang membuang sampah dengan cara diangkut, ditimbun, dan dibakar, telah mencapai angka lebih dari 80 persen, kecuali di Kabupaten Mamuju baru mencapai sekitar 75 persen. Antara daerah perkotaan dan perdesaan persentasenya tidak jauh berbeda.

117

Gambar 4.7.6 Persentase Rumah Tangga yang Membuang Sampah dengan Cara Ditimbun menurut Kabupaten dan Tipe Daerah, 2007

120 100 80 60 40 20 0 Bantaeng Takalar Bone Polman Mamuju

94.75 84.37 85.03 84.88 95.94 95.78 93.16 91.72 91.92 79.67 85.2 84.12 82.18 74.47 74.83

Kota

Desa

Kota+Desa

c. Target 11 Mencapai perbaikan yang berarti dalam kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh pada tahun 2020 Untuk memperoleh data permukiman kumuh sangat sulit, tidak dapat dikumpulkan melalui survei rumah tangga. Untuk mengatasinya digunakan 2 indikator sebagai proksinya yaitu, rumah yang tetap adalah rumah milik sendiri, sewa atau kontrak, dan rumah terjamin proksinya adalah kepemilikan sertifikat rumah dari pemerintah (BPN). Selain kedua indikator tersebut disajikan 1 indikator tambahan yaitu rumah layak huni yang diidentifikasi melalui kriteria yang memenuhi tertentu. Analisis Indikator 1. Proporsi Penduduk atau Rumah Tangga yang Menempati Rumah dengan Status Milik Sendiri, Sewa atau Kontrak. Perbandingan banyaknya penduduk atau rumah tangga yang menempati rumah dengan status milik sendiri, sewa atau kontrak dengan jumlah penduduk atau rumah tangga pada tahun tertentu, dinyatakan dalam persen Yang dimaksud dengan rumah tetap dan terjamin adalah rumah dengan status milik sendiri, kontrak atau sewa. 118

Pemenuhan kebutuhan rumah tidak hanya dilihat dari kepemilikan saja, tetapi juga harus dipastikan bahwa rumah yang ditempati merupakan rumah yang berstatus tetap dan terjamin. Dengan kepastian tersebut maka fungsi rumah sebagai tempat tinggal dan pembinaan keluarga dapat dijalankan dengan baik dan aman karena adanya kesinambungan bertempat tinggal di daerah tersebut tanpa adanya rasa khawatir terkena penggusuran.

Gam bar 4.7.7 Persentase Rum ah Tangga yang Menem pati Rum ah Tetap dan Terjam in m enurut Kabupaten dan Tipe Daerah, 2007 98 96 94 92 90 88 86 84 82 80 78 Bantaeng Takalar Bone Polman Mamuju 86.86 84.9 94.73 92.96 93.78 93.62 92.61 88.58

96.11 95.07

93.94 92.18

93.52 92.06 91.99

Kota

Desa

Kota+Desa

Kemampuan penduduk di 5 kabupaten lokasi survei MDGs kecamatan dalam memenuhi kebutuhan perumahan sudah sangat baik. Lebih dari 90 persen rumah yang ditempati sudah berstatus tetap dan terjamin. Dalam hal memenuhi kebutuhan perumahan, rupanya tidak ada masalah yang berarti bagi penduduk sehingga prioritas pembangunan dapat dialihkan ke bidang yang lain, sambil tetap melakukan usaha untuk menurunkan pesentase penduduk yang menempati rumah tidak tetap dan terjamin. Namun bila dibedakan antara daerah perkotaan dan perdesaan masih terlihat kesenjangan yang cukup berarti. Kesenjangan tersebut terjadi di tiga kabupaten, yaitu Bantaeng, Bone, dan Polman, sementara di Takalar dan Mamuju relatif berimbang (Gambar 4.7.7). 119

2.

Proporsi Penduduk atau Rumah Tangga yang Menempati Rumah Milik Sendiri Bersertifikat dari BPN Perbandingan banyaknya penduduk atau rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri bersertifikat dari BPN dengan jumlah penduduk atau rumah tangga pada tahun tertentu, dinyatakan dalam persen

Yang dimaksud dengan kepemilikan sertifikat tanah dari BPN adalah rumah milik sendiri yang memiliki status hukum kepemilikan tanah yang diterbitkan oleh BPN berupa sertifikat kepemilikan. Indikator kepemilikan sertifikat tanah dari BPN ditanyakan kepada penduduk yang menempati bangunan tempat tinggal (rumah) yang berstatus milik sendiri. Indikator ini berguna untuk menunjukkan persentase penduduk dengan tingkat kesadaran hukum yang baik dan mempunyai kesejahteraan dan kemampuan ekonomi masyarakat yang baik di suatu daerah.

Gam bar 4.7.8 Persentase Rum ah Tangga yang Mem iliki Sertifikat Tanah dari BPN m enurut Kabupaten dan Tipe Daerah, 2007 70 60

53.37 57.32

50 40

30.61

47.52

45.98

32.18 33.19 23.91 24.77 18.14

30

20.75

27.36

21.54 16.41

21.43

20 10 0 Bantaeng Takalar

Bone

Polman

Mamuju

Kota

Desa

Kota+Desa

120

Walaupun hampir seluruh penduduk sudah memiliki rumah yang tetap dan terjamin, namun secara umum kepemilikikan sertifikat tanah dari BPN penduduk di 5 kabupaten masih sangat rendah. Seperti terlihat pada Gambar 4.7.8) yaitu berkisar 21 sampai 33 persen. Persentase tertinggi terdapat di Kabupaten Mamuju (33,19 persen) dan terendah terdapat di Kabupaten Polman (21,43 persen). Sosialisasi yang intensif perlu terus dilakukan agar penduduk mau melakukan usaha peningkatan status hukum dari tanah yang dimilikinya ke status yang lebih baik. Penduduk di perkotaan hampir setengahnya telah memiliki sertifikat tanah dari BPN, kecuali di Kabupaten Takalar baru mencapai 30,61 persen. Sementara penduduk di perdesaan masih sedikit yang memiliki sertifikat tanah dari BPN, dengan kisaran antara 16,41 persen (Kabupaten Polewali Mandar) sampai dengan 32,18 persen (Kabupaten Mamuju). 3. Rumah Layak Huni Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman Pasal 5 dan 7, suatu bangunan rumah dikatakan Rumah Layak Huni jika memenuhi berbagai standar yang berlaku berkenaan dengan keselamatan bangunan, kecukupan minimal luas bangunan dan kesehatan penghuni rumah. Ukuran standar kecukupan minimal luas bangunan rumah yang dimaksud adalah : luas lantai per kapita sebesar 7,2 meter per segi. Adapun standar kesehatan penghuni rumah meliputi: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ruangan kegiatan mendapat cukup banyak cahaya Ruangan kegiatan mendapat distribusi cahaya merata Lubang cahaya minimal sepersepuluh dari luas lantai ruangan Sinar matahari langsung dapat masuk minimal 1 jam per hari Cahaya efektif dari 8.00 s.d 16.00 Lubang penghawaan minimal 5 persen dari luas lantai ruangan Udara yang masuk sama dengan udara yang keluar Udara masuk bukan dari asap dapur, bau WC, atau kamar mandi Keseimbangan penghawaan antara volume udara masuk dan keluar Pengcahayaan yang cukup pada ruangan dengan perabotan tidak bergerak; menghindari perabotan yang menutupi sebagian besar luas lantai. 121

Namun tidak semua standar yang tercantum di atas dapat diperoleh melalui Survei MDGs Kecamatan. Karena itu penetapan rumah layak huni dalam Survei MDGs Kecamatan dilakukan dengan pendekatan sebagai berikut: 1. Luas Lantai per Kapita: Bila kurang dari 8 meter diberi skor 1 dan bila 8 meter atau lebih diberi skor 0 Bila lantainya tanah diberi skor 1 dan bila lantai bukan tanah diberi skor 0 Bila dindingnya selain tembok dan kayu diberi skor 1 dan bila dindingnya tembok dan kayu diberi skor 0 Bila atapnya ijuk/rumbia/dedaunan/ lainnya diberi skor 1 dan bila atapnya selain ijuk/rumbia/dedaunan/lainnya diberi skor 0 Bila air untuk minum berasal dari bukan Air bersih diberi skor 1 dan bila air bersih diberi skor 0 Bila bukan milik sendiri diberi skor 1 dan bila milik sendiri diberi skor 0

2. Jenis Lantai Terluas:

3. Jenis Dinding Terluas:

4. Jenis Atap Terluas:

5. Air untuk Minum:

6. Fasilitas Buang Air Besar:

7. Tempat Pembuangan akhir Tinja: Bila bukan tangki septik diberi skor 1 dan bila tangki septik diberi skor 0 8. Sumber Penerangan: Bila bukan listrik diberi skor 1 dan bila listrik diberi skor 0

Bila suatu rumah memperoleh skor kurang dari empat, maka rumah tersebut dikategorikan sebagai Rumah Layak Huni. Bila skornya sama dengan empat, dikategorikan Rawan Layak Huni, serta bila skornya lebih dari empat, dikategorikan Tidak Layak Huni.

122

Dari hasil Survei MDGs Kecamatan menunjukkan bahwa lebih dari setengah penduduk di Kabupaten Takalar (56,90 persen) dan Bone (57,52 persen) telah menempati rumah layak huni, sementara di Kabupaten Bantaeng, Polewali Mandar, dan Mamuju masih di bawah 50 persen. Umumnya penduduk di perkotaan lebih banyak menempati rumah layak huni dibanding penduduk di perdesaan. Kesenjangan yang cukup besar terjadi di Kabupaten Bone, Polewali Mandar, dan Mamuju, yaitu mencapai 20 persen lebih (Gambar 4.7.8).

Gambar 4.7.8 Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Layak Huni menurut Kabupaten dan Tipe Daerah, 2007

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Bantaeng Takalar 51.62 44.6345.2 66.5 55.4256.9

78.6 67.82 57.52 55.34 43.44 38.73 60.63 40.72 40.42

Bone

Polman

Mamuju

Kota

Desa

Kota+Desa

123

BAB V PENCAPAIAN MDGs DI TINGKAT KECAMATAN

Potret pencapaian MDGs pada tingkat kecamatan menjadi fokus pembahasan pada bab ini. Setiap indikator pebahasannya bersifat "Highlight". Bab ini terdiri dari 5 subbab sesuai dengan urutan kabupaten. Indikator yang dibahas hanya yang representatif untuk tingkat kecamatan berdasarkan hasil perhitungan relatif standar error (RSE), seperti Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita, Angka Kematian Ibu, tidak layak dianalisis untuk tingkat kecamatan. 5.1 Kabupaten Bantaeng Tujuan 1: Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan Koefisien Engel Dengan menggunakan batas koefisien Engel 0,80 sebagai proksi kesejahteraan, dari Gambar 5.1.1 terlihat bahwa 18,00 persen penduduk di Kecamatan Gantarang Keke tergolong rendah tingkat kesejahteraannya, sedangkan di Kecamatan Sinoa hanya 3,67 persen tergolong tertinggi tingkat kesejahteraannya.

Gambar 5.1.1 Persentase Pengeluaran Makanan 80% (Koefisien Engel) Persen menurut Kecamatan di Kabupaten Bantaeng, Tahun 2007

20.00 16.00 12.00 7.60 8.00 4.00 0.00

Bissappu Uluere Sinoa Bantaeng Eremerasa Tompobulu Pajukukang

18.00

9.00 6.67 3.67 4.00

8.40

8.40

Gtrkeke

125

(2)

Kontribusi Kuantil Termiskin terhadap Total Kemiskinan

Kontribusi penduduk berpenghasilan terendah (Q1) menggambarkan tingkat sebaran kesejahteraan penduduk yang semakin kecil persentasenya semakin tidak merata distribusi pengeluarannya. Secara umum persentase pengeluaran penduduk kuantil pertama di Kabupaten Bantaeng berkisar antara 6-13 persen. Persentase yang paling rendah adalah Kecamatan Bantaeng dan yang paling tinggi di Kecamatan Gantarang Keke, masing-masing sebesar 6,29 persen dan 12,50 persen. (3) Status Gizi Balita

Pada Gambar 5.1.2 terlihat bahwa persentase balita berstatus gizi kurang dan buruk terlihat cukup tinggi (di atas 35 persen) di 4 kecamatan yaitu di Kecamatan Pajukukang (38,50 persen), Kecamatan Sinoa 38,46 persen, Kecamatan Uluere 37,11 persen, dan Kecamatan Gantarang Keke 35,66 persen. Persentase balita gizi kurang dan buruk terlihat cukup rendah di Kecamatan Tompobulu yaitu sebesar 22,52 persen. Gambar 5.1.2 Persentase Balita Berstatus Gizi Kurang dan Buruk di Kabupaten Bantaeng, 2007

22.52 25.37 25.45 29.25 35.66 37.11 38.46 38.50 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00

Tompobulu Eremerasa Bantaeng Bissappu Gtrkeke Uluere Sinoa Pajukukang

126

b. Tujuan 2: Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua (1) APM SD/MI APM menunjukkan kualitas anak yang bersekolah. APM-SD/MI di Kabupaten Bantaeng tertinggi terdapat di Kecamatan Gantarang Keke 91,4 persen dan terendah terdapat di Kecamatan Pajukukang 78,2 persen. Gambar 5.1.3

APM SD/MI di Kabupaten Bantaeng, 2007

Pajukukang Bissappu Sinoa Uluere Tompobulu Eremerasa Bantaeng Gtrkeke 70 75

78.2 81.9 84.9 86.4 ` 86.5 86.7 88.7 91.4 80 85 90 95

APS SD/MI Lima dari delapan kecamatan di Kabupaten Bantaeng berhasil mencapai APS lebih dari 90 persen, sedang sisanya masih berada di bawah 90 persen. APS tertinggi tercatat di Kecamatan Bantaeng yaitu 96,13 persen (ibukota kabupaten), sedang terendah di Kecamatan Pajukukang 84,36 persen.

(2) APM SMP/MTs APM-SMP/MTs di Kabupaten Bantaeng berkisar antara 35 hingga 66 persen. APM-SMP/MTs tertinggi terdapat di Kecamatan Bissapu sebesar 65,19 persen dan terendah terdapat di Kecamatan Eremerasa, hanya 35,56 persen.

127

Gambar 5.1.4

APM SMP/MTs di Kabupaten Bantaeng, 2007

Eremerasa Pajukukang Sinoa Uluere Tompobulu Gtrkeke Bantaeng Bissappu 0 10 20 30 `

35.6 39.7 41.4 45.0 46.6 50.0 58.2 65.2 40 50 60 70

APS SMP/MTs Terlihat bahwa tingkat pencapaian APS usia 13-15 tahun variasinya cukup lebar antara 50-81 persen. Jika diperhatikan Bantaeng berhasil mencapai APS tertinggi yaitu 80,60 persen, sedang yang terendah terjadi di Pajukukang yaitu 50,86 persen.

(3) Angka Melek Huruf (AMH) Target MDGs di tahun 2015 penduduk usia 15-24 tahun bebas buta huruf. Tingkat melek huruf penduduk usia 15-24 tahun di Kabupaten Bantaeng masih jauh dari pencapaian target. Tingkat melek huruf penduduk usia 15-24 tahun terendah terdapat di Kecamatan Eremerasa 79,6 persen. Masih diperlukan perhatian dalam penanganan penduduk usia 15-24 tahun yang masih buta huruf, mengingat masa depan bangsa ada di pundak mereka.

128

Gambar 5.1.5

Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 Tahun di Kabupaten Bantaeng, 2007

Eremerasa Pajukukang Sinoa Gtrkeke Uluere Bantaeng Tompobulu Bissappu 70 75

79.6 85.1 88.2 88.7 ` 89.2 89.7 90.4 92.5

80 85 90 95

%

Tingkat melek huruf penduduk yang paling rendah terdapat di Kecamatan Eremerasa yaitu melek huruf 15 tahun ke atas sebesar 60,3 persen dan tingkat melek huruf usia 45 tahun ke atas sebesar 37,3 persen (lihat Tabel Lampiran). Alasan tidak/belum pernah bersekolah atau tidak bersekolah lagi Alasan utama penduduk berumur 7-24 tahun yang tidak/belum pernah sekolah dan tidak sekolah lagi di semua kecamatan di Kabupaten Bantaeng adalah faktor biaya. Selain alasan biaya alasan lain adalah karena sekolah jauh yang persentasenya cukup besar terdapat di Kecamatan Uluere 11,4 persen dan Sinoa 13,8 persen (lihat Tabel Lampiran). (4) Ijazah yang dimiliki penduduk usia 15 tahun ke atas Sekitar sepertiga penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Bantaeng tidak memiliki ijazah/tanpa ijazah, dan sekitar seperempat lebih hanya memiliki ijazah SD/MI. Persentase terbesar yang tidak punya ijazah terdapat di Kecamatan Eremerasa 49,9 persen, Uluere 49,8 persen, Sinoa 48,6 persen dan Gantarang Keke 43,9 persen. Di lain pihak gambaran pendidikan di Kabupaten Bantaeng cukup baik, terlihat dari persentase penduduk yang memiliki ijazah SMA+ sebesar 20,6 persen (lihat Tabel Lampiran).

129

c. Tujuan3:

Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan

Perempuan (1) Rasio APM SD/MI Rasio APM-SD/MI di Kabupaten Bantaeng tertinggi terdapat di Kecamatan Bissappu sebesar 107 dan terendah terdapat di Kecamatan Gantarang Keke sebesar 95.

Gambar 5.1.6

Rasio APM SD/MI Perempuan terhadap Laki-laki di Kabupaten Bantaeng, 2007

Gtrkeke Uluere Sinoa Pajukukang Tompobulu Bantaeng Eremerasa Bissappu

95 98 100 101 ` 102 105 105 107

85

90

95

100

105

110

(2) Rasio APM SMP/MTs Rasio APM-SMP/MTs di Kabupaten Bantaeng berkisar antara 66 hingga 143. Rasio APM-SMP/MTs tertinggi terdapat di Kecamatan Sinoa sebesar 142 dan terendah terdapat di Kecamatan Uluere sebesar 66.

Gambar 5.1.7

Rasio APM SMP/MTs Perempuan terhadap Laki-laki di Kabupaten Bantaeng, 2007

Uluere Gtrkeke Bissappu Pajukukang Bantaeng Eremerasa Tompobulu Sinoa 50

66 84 86 87 93

`

116 119 142 70 90 110 130 150

130

(3) Rasio Melek Huruf Rasio melek huruf penduduk usia 15-24 tahun di Kabupaten Bantaeng terendah terdapat di Kecamatan Eremerasa sebesar 97 dan tertinggi terdapat di Kecamatan Gantarang Keke sebesar 111.

Gambar 5.1.8

Rasio Melek Huruf 15-24 Perempuan terhadap Laki-laki Tahun di Kabupaten Bantaeng, 2007

Eremerasa Bantaeng Pajukukang Tompobulu Bissappu Uluere Sinoa Gtrkeke 90 95

97 100 101 102 ` 103 106 108 111 100 105 110 115

(4) Kontribusi Perempuan dalam Pekerjaan Upahan di Sektor Non Pertanian (KPPNP)

KPPNP di Kabupaten Bantaeng terbesar terdapat di Kecamatan Tompobulu sebesar 45 persen dan terendah terdapat di Kecamatan Sinoa sebesar 17 persen.

Gambar 5.1.9

KPPNP di Kabupaten Bantaeng, 2007

Sinoa Eremerasa Uluere Bissappu Gtrkeke Bantaeng Pajukukang Tompobulu 10 15

17 25 27 34 ` 35 40 41 45 20 25 30 35 40 45 50

131

d. Tujuan 4: Menurunkan Angka Kematian Anak (1) Persentase balita diberi suplemen Vitamin A terbesar adalah di Kecamatan Bisappu yaitu sebesar 89,80 persen. Sedangkan yang terendah adalah di Kecamatan Tompobulu yaitu sebesar 58,94 persen. (2) Persentase tertinggi balita umur 12-23 bulan yang diimunisasi campak adalah di Kecamatan Bisappu yaitu mencapai 100 persen, sedangkan yang terendah di Kecamatan Pajukukang, hanya 51,61 persen. (3) Persentase balita yang mendapat imunisasi lengkap yaitu BCG 1 kali, DPT 3 kali, Polio 3 kali dan Campak 1 kali paling tinggi di Kecamatan Gantarang Keke yaitu 49,00 persen. Sedangkan yang terendah adalah di Kecamatan Pajukukang hanya 3,77 persen. (4) Balita usia 2-4 tahun yang diberi ASI pada umumnya sudah sangat baik. Hampir di seluruh kecamatan persentasenya di atas 96 persen. (5) Persentase pemberian ASI eksklusif umur 0-6 bulan di Kabupaten Bantaeng bervariasi. Persentase yang tertinggi tercatat di Kecamatan Tompobulu 19.15 persen, dan yang terendah di Kecamatan Bantaeng hanya 1,49 persen. (6) Tingkat balita BBLR tertinggi di Kabupaten Bantaeng adalah di Kecamatan Bantaeng dengan persentase sebesar 26,79 persen. Dua kecamatan yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah terhadap balita dengan BBLR rendah adalah Kecamatan Gantarang Keke dan Kecamatan Sinoa dengan persentase masing-masing hanya 3,10 persen dan 5,77 persen. (7) Persentase rumah tangga yang mengkonsumsi garam beryodium cukup terbesar adalah di Kecamatan Bissappu yaitu sebesar 33,80 persen. Sedangkan yang terendah adalah di Kecamatan Eremerasa yaitu hanya 11,25 persen.

132

d. Tujuan 5: Meningkatkan Kesehatan Ibu (1) Persentase terbesar penolong kelahiran oleh tenaga kesehatan terlatih, adalah di Kecamatan Bantaeng, sebesar 50,89 persen dan terendah di Kecamatan Eremerasa hanya 20,90 persen. (2) Persentase yang cakupan K4-nya terbesar adalah Kecamatan Bisappu, yaitu 59,18 persen. Sedangkan yang terendah adalah Kecamatan Eremerasa hanya 19,40 persen. (3) Gambaran risiko kurang energi kronis (KEK) yang diukur dengan LILA (< 23,5 cm), pada WUS berusia 15-49 tahun terlihat cakup tinggi di Kecamatan Eremerasa yaitu 25,97 persen, dan Kecamatan Pajukukang 23,05 persen. Sebaliknya kecamatan dengan risiko KEK terendah adalah di Kecamatan Tompobulu yaitu hanya 8,43 persen. (4) Persentase PUS berumur 15-49 tahun yang sedang aktif ber KB tertinggi tercatat di Kecamatan Bissappu yaitu 71,10 persen, dan yang terendah di Kecamatan Tompobulu hanya 48,54 persen. (5) Persentase PUS yang menggunakan KB hormonal yaitu pil, suntik atau implant di Kabupaten Bantaeng hampir seluruhnya di atas 97 persen. (6) Persentase remaja (penduduk 15-24 tahun) yang pernah mendapat penyuluhan tentang kesehatan reproduksi terlihat cukup besar di Kecamatan Bisappu 33,07 persen dan Kecamatan Sinoa 30,33 persen, sedangkan yang terendah di Kecamatan Eremerasa hanya 9,72 persen. f. Tujuan 6: Memerangi HIV/AIDS, Malaria, dan Penyakit Menular Lainnya

(1) Persentase remaja yang pernah mendengar atau mengetahui tentang HIV/AIDS terbesar adalah di Kecamatan Bisappu yaitu sebesar 67,71 persen. Sedangkan yang terendah adalah di Kecamatan Gantarang Keke hanya 34,31 persen. Secara umum persentase penduduk 15-24 tahun mempunyai tingkat pengetahuan HIV/AIDS yang lebih tinggi dibandingkan kelompok umur 15 tahun ke atas. 133

(2) Persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang mengetahui HIV/AIDS di Kabupaten Bantaeng lebih rendah dibandingkan dengan kelompok umur 15-24 tahun. Persentase tertinggi di Kecamatan Bantaeng dan Bissappu yaitu masing-masing tercatat sekitar 53 persen, sedang yang terendah tercatat di Kecamatan Gantarang Keke hanya 18,82 persen. (3) Persentase remaja berumur 15-24 tahun yang mempunyai pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS relatif rendah, yaitu di bawah 17 persen. Persentase tertinggi tercatat di Kecamatan Bantaeng 16,72 persen, dan yang terendah di Kecamatan Sinoa hanya 1,90 persen. (4) Kesadaran menggunakan kelambu untuk balita di Kabupaten Bantaeng relatif masih rendah dengan besaran antara 33-77 persen. Kecamatan yang relatif tinggi penggunaannya yaitu Kecamatan Eremerasa yaitu 76,87 persen, dan yang terendah di Kecamatan Gantarang Keke yaitu hanya 33,33 persen. (5) Persentase penduduk yang terdiagnosa menderita penyakit malaria tercatat cukup rendah antara 0-3 persen. Penderita TBC persentasenya berkisar 0-2 persen, sedang penderita DBD kurang dari 0,5 persen. g. Tujuan 7: Menjamin Kelestarian Lingkungan Hidup (1) Hasil survei memperlihatkan bahwa penggunaan biomassa oleh rumah tangga di Kabupaten Bantaeng masih tergolong tinggi. Dari delapan kecamatan yang disurvei terdapat enam kecamatan yang penggunaannya melebihi angka 80 persen, yaitu di Uluere sebesar 93,67 persen, Sinoa 90,33 persen, Eremerasa 91,00 persen, Tompobulu 89,60 persen, Pajukukang 84,00 persen, dan Gantarang Keke 93,00 persen. Sementara di Kecamatan Bissappu dan Bantaeng persentasenya lebih rendah,yaitu masing-masing 58,00 persen dan 46,80 persen.

134

(2) Persentase rumah tangga yang menggunakan air minum terlindung dan berkelanjutan angkanya bervariasi. Persentase tertinggi tercatat di Kecamatan Bantaeng sebesar 94,80 persen sedangkan yang terendah terjadi di Kecamatan Gantarang Keke hanya 65,50 persen. (3) Akses ke sanitasi yang layak juga masih menjadi masalah di Kabupaten Bantaeng karena ketersediaannya masih jauh dari yang diharapkan. Hanya rumah tangga di Kecamatan Bantaeng 47,00 persen, dan Tompobulu 44,80 persen yang relatif lebih baik dibanding kecamatan lainnya. (4) Sebagian besar rumah tangga diseluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bantaeng sudah membuang sampah dengan cara yang baik dan benar karena persentasenya sudah lebih dari 70 persen, kecuali di Kecamatan Uluere masih 59,33 persen. (5) Sumber penerangan listrik paling banyak digunakan oleh rumah tangga di Kecamatan Bissappu yaitu 87,40 persen, sedangkan yang paling sedikit terdapat di Kecamatan Sinoa hanya 63,67 persen. (6) Persentase rumah tangga yang menempati rumah yang tetap dan terjamin di masing-masing kecamatan sudah lebih dari 90 persen, kecuali Kecamatan Banteng masih 88,20 persen. (7) Persentase rumah tangga yang memiliki sertifikat dari BPN masih rendah yaitu kurang dari 50 persen. Persentase tertinggi terjadi di Kecamatan Bissappu 44,09 persen, sedangkan terendah terjadi di Kecamatan Gantarang Keke hanya 6,58 persen. (8) Persentase rumah tangga yang menempati rumah layak huni sangat bervariasi antar kecamatan. Persentase tertinggi terjadi di Kecamatan Eremerasa, yaitu 64,66 persen sedangkan persentase terendah terjadi di Kecamatan Pajukukang hanya 25,16 persen.

135

h. Ketenagakerjaan (1) TPAK penduduk laki-laki jauh lebih tinggi daripada perempuan. Di Kecamatan Bissappu, TPAK laki-laki sekitar tiga kali lipat lebih banyak dibandingkan TPAK perempuan, yaitu 90,07 persen berbanding 27,70 persen. Tiga kecamatan yang mempunyai perbandingan TPAK antara laki-laki dan perempuan sekitar 1,6 kali lipat tercatat di Kecamatan Uluere, Sinoa dan Gantarang Keke. (2) TKK laki-laki lebih tinggi daripada TKK perempuan disemua kecamatan di Kabuapaten Bantaeng, kecuali di Kecamatan Bantaeng dan Sinoa. TKK laki-laki yang paling rendah terdapat di Kecamatan Bissappu hanya 87,72 persen, dan TKK perempuan yang paling tinggi terdapat di Kecamatan Gantarang Keke, yaitu 98,42 persen. (3) Lebih dari 80 persen tenaga kerja di Kecamatan Uluere, Sinoa, Gantarang Keke dan Tompobulu bekerja di sektor pertanian. Di Kecamatan Bantaeng hanya 38,70 persen yang bekerja di sektor tersebut. Kecamatan-kecamatan lainnya seperti Bissappu 56,45 persen, Kecamatan Pajukukang 68,82 persen, dan Kecamatan Eremerasa 79,44 persen.

(4) Persentase tertinggi pekerja dengan status berusaha sendiri terdapat di

Kecamatan Bissappu 56,88 persen, dan Tompobulu 43,94 persen. Sedangkan di Kecamatan Uluere dan Sinoa masing-masing 24,82 dan 28,59 persen. Sementara itu, yang paling rendah terdapat di Kecamatan Gantarang Keke hanya 6,31 persen. (5) Rata-rata upah buruh/karyawan/pegawai laki-laki lebih tinggi daripada rata-rata upah perempuan di beberapa kecamatan di Kabupaten Bantaeng, kecuali di Kecamatan Tompobulu dan Bissappu. Di dua kecamatan tersebut, rata-rata upah buruh/karyawan/pegawai perempuan sekitar 103 persen dan 172 persen. (6) Rasio penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja terhadap jumlah penduduk tertinggi di Kecamatan Sinoa sebesar 52,09 persen dan terendah di Kecamatan Bissappu hanya 33,88 persen. 136

i.

Pengeluaran Rumah Tangga

(1) Rata-rata Pengeluaran Rata-rata pengeluaran per-kapita per bulan yang tertinggi di Kecamatan Bantaeng sebesar Rp 298.104,-. Dan yang terendah di Kecamatan Ganatarang Keke Rp. 151.370,-. Kecamatan yang tingkat pendapatan per kapitanya antara Rp 170.000,- sampai dengan Rp 200.000,- Kecamatan Bissappu, Eremerasa, dan Tompobulu. (2) Komposisi Pengeluaran Persentase pola pengeluaran konsumsi tertinggi adalah beras dibandingkan dengan jenis makanan lainnya berkisar antara 18 s.d 33 persen. Persentase pengeluaran tertinggi untuk beras di Kecamatan Uluere sebesar 32,23 persen, sedangkan persentase pengeluaran yang terendah di Kecamatan Bantaeng hanya 18,22 persen. Selain beras, pengeluaran untuk ikan dan tembakau merupakan yang paling banyak dengan persentase antara 14 s.d 21 persen untuk ikan dan 9 s.d 14 persen untuk tembakau. Pengeluaran untuk ikan di Kecamatan Bantaeng adalah tertinggi dengan persentase 20,36 persen. Untuk pengeluaran makanan jadi, di Kecamatan Bantaeng paling tinggi persentasenya 14,23 persen dibandingkan kecamatan lainnya. Pada pola pengeluaran non-makanan untuk perumahan paling besar dibandingkan dengan pengeluaran lainnya. Pola pengeluaran non-makanan di Kecamatan Uluere berbeda dengan kecamatan lain yaitu persentase tertinggi untuk aneka barang dan jasa yaitu 40,42 persen, sedangkan untuk perumahan sebesar 39,79 persen. Di Kecamatan Bissappu pengeluaran untuk perumahan persentasenya tertinggi yaitu sebesar 58,02 persen, dan yang terendah di Kecamatan Uluere. (3) Distribusi Pengeluaran Rumah Tangga Kontribusi Pengeluaran Rumah Tangga Kelompok 40% Terendah di tingkat kecamatan berkisar antara 17 s.d 29 persen dari seluruh pengeluaran. Ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran termasuk rendah bila 137

dilihat menurut kriteria Bank Dunia, karena kelompok tersebut berkontribusi lebih dari 17 persen dari seluruh pengeluaran. Kontribusu tertinggi di Kecamatan Gantarang Keke dan yang terendah di Kecamatan Bantaeng. j. Pemilikan Aset dan Potensi Ekonomi Lokal

(1) Kepemilikan Aset Persentase rumah tangga yang memiliki aset perhiasan emas paling banyak di Kecamatan Bantaeng sebesar 73,80 persen, dan yang terendah di Kecamatan Bissapu hanya 46,80 persen. Aset kedua terbesar kepemilikan TV berwarna dengan persentase terbesar di Kecamatan Bantaeng yaitu 64,20 persen, dan terendah di Kecamatan Sinoa hanya 21,67 persen. Aset ketiga adalah kepemilikan ternak dengan persentase tertinggi di Kecamatan Eremerasa sebesar 39,50 persen, sedangkan paling rendah di Kecamatan Bissappu hanya 26,40 persen. Aset kepemilikan kendaraan bermotor terbesar di Kecamatan Bantaeng dan terendah di Kecamatan Sinoa. Sedangkan kepemilikan tabungan tertinggi di Kecamatan Bantaeng dan terendah di Kecamatan Sinoa. (2) Potensi Tanaman Padi Persentase rumah tangga yang mengusahakan tanaman padi terbesar di Kecamatan Pajukukang sebesar 36,2 persen, dan terendah di Kecamatan Sinoa hanya 7,33 persen. Rata-rata luas usaha tanaman padi tertinggi terdapat di Kecamatan Sinoa 1,72 ha dan rata-rata terkecil terdapat di Kecamatan Tompobulu 0,41 ha. Namun luas lahan terbesar terdapat di Kecamatan Pajukukang 1.916 ha. Hal ini tidak mengherankan karena di kecamatan ini persentase rumah tangga yang mengusahakan padi paling tinggi dibandingkan kecamatan lainnya. Rata-rata luas lahan yang diusahakan rumah tangga di kecamatan ini sebesar 0,81 ha. Jumlah petani gurem di Kabupaten Bantaeng sekitar 35,86 persen terhadap seluruh rumah tangga yang mengusahakan lahan padi di kabupaten ini. Artinya lebih dari sepertiga dari jumlah petani padi di Bantaeng merupakan petani gurem. Petani gurem ini paling banyak terdapat di Kecamatan Tompobulu, yaitu sebesar 54,67 persen. 138

5.2 a. (1)

Kabupaten Takalar Tujuan 1 Koefisien Engel

Dengan menggunakan batas koefisien Engel 0,80 sebagai proksi tingkat kesejahteraan, dari Gambar 5.2.1 terlihat bahwa Kecamatan Mangara Bombang sebesar 32,45 persen tergolong rendah tingkat kesejahteraannya, sedangkan Kecamatan Galesong Utara hanya 4,58 persen tergolong tinggi tingkat kesejahteraannya.

Tabel 5.2.1 Persentase Pengeluaran Makanan 80% (Koesfisien Engel) menurut Kecamatan di Kabupaten Takalar, 2007

35.00

32.45

30.00

25.00

20.00

15.00

12.90 9.61

12.76

10.00 4.80 4.79

5.00

4.58

Mangara Bombang Mappakasunggu Polobankeng Selatan Patallassang Polobangkeng Utara Galesong Selatan Galesong Utara

(2)

Kontribusi Kuantil Termiskin terhadap Konsumsi

Kontribusi penduduk berpenghasilan terendah (Q1) menggambarkan tingkat sebaran kesejahteraan penduduk yang semakin kecil persentasenya semakin tidak merata distribusi pengeluarannya. Secara umum persentase pengeluaran penduduk kuantil pertama di Kabupaten Takalar berkisar antara 9-13 persen seperti tersaji pada Tabel Lampiran. Persentase yang paling rendah adalah Kecamatan Pattallassang 9,78 persen dan yang paling tinggi di Kecamatan Mappakasunggu 12,41 persen.

(3)

Status Gizi Balita

Pada Gambar 5.2.2 terlihat bahwa persentase balita berstatus gizi kurang dan buruk terlihat cukup tinggi (di atas 30 persen) di 2 kecamatan yaitu di Kecamatan

139

Galesong Utara 30,83 persen, dan Kecamatan Galesong Selatan 39,07 persen. Persentase balita gizi kurang dan buruk terlihat rendah di Kecamatan Polombangkeng Selatan hanya 21,14 persen.

Gambar 5.2.2. Persentase Balita Berstatus Gizi Kurang dan Buruk di Kabupaten Takalar, 2007

21.14 25.15 25.32 26.28 28.78 30.83 39.07 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Polobankeng Selatan Pattallassang Mangara Bombang

Mappakasunggu Polombangkeng Utara Galesong Utara Galesong Selatan

b. Tujuan 2 (1) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI.

APM menunjukkan kualitas anak yang bersekolah. APM-SD/MI di Kabupaten Takalar tertinggi terdapat di Kecamatan Mapakasunggu 87,89 persen dan terendah terdapat di Kecamatan Mangara Bombang 82,97 persen).

Gambar 5.2.3

APM SD/MI di Kabupaten Takalar, 2007

Mangara Bombang Polombangkeng Utara Galesong Utara Pattallassang Galesong Selatan Polombankeng Selatan Mappakasunggu 80 81 82 83 84 85 86 87 83.0 84.4 84.7 86.5 86.6 87.9 87.9 88 89

`

140

Angka Partisipasi Sekolah (APS) Umur 7-12 Tahun

Enam dari tujuh kecamatan di Kabupaten Takalar berhasil mencapai APS lebih dari 90 persen, sedang di Kecamatan Mangara Bombang masih berada di bawah 90 persen. APS tertinggi tercatat di Kecamatan Pattallassang yaitu 97,58 persen (ibukota kabupaten).

(4) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs

APM-SMP/MTs di Kabupaten Takalar berkisar antara 48 hingga 64 persen. APM-SMP/MTs tertinggi terdapat di Kecamatan Polombangkeng Utara 63,76 persen dan terendah terdapat di Kecamatan Mangara Bombang 48,23 persen.

Gambar 5.2.4

APM SMP/MTs di Kabupaten Takalar, 2007

Mangarabombang Galesong Utara Galesong Selatan Mappakasunggu Polombankeng Selatan Pattallassang Polombangkeng Utara 0 10 20 30 48.2 50.3 52.9

`

54.7 59.9 62.5 63.8

%

40

50

60

70

Angka Partisipasi Sekolah (APS) Umur 13-15 Tahun

Terlihat bahwa tingkat pencapaian APS usia 13-15 tahun variasinya berkisar antara 62-86 persen. Jika diperhatikan Takalar berhasil mencapai APS tertinggi di Kecamatan Pattallassang 85,70 persen, sedang yang terendah terjadi di Galesong Utara yaitu 62,70 persen.

(3) Angka Melek Huruf (AMH) Tingkat melek huruf penduduk usia 15-24 tahun di Kabupaten Takalar sudah hampir mencapai target. Tingkat melek huruf penduduk usia 15-24 tahun terendah terdapat di Kecamatan Mangara Bombang 92,39 persen.

141

Gambar 5.2.5

AMH Penduduk Usia 15-24 Tahun di Kabupaten Takalar, 2007

Mangarabombang Galesong Selatan Mappakasunggu Galesong Utara Polombangkeng Utara Polombankeng Selatan Pattallassang 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 92.4 93.7 94.8

`

95.2 95.2 96.5 98.5 99

Tingkat melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas yang paling rendah terdapat di Kecamatan Mangara Bombang yaitu sebesar 70,00 persen dan tingkat melek huruf usia 45 tahun ke atas yang tertinggi di Kecamatan Pattalassang sebesar 71,57 persen (lihat Tabel Lampiran). (4) Alasan tidak/belum pernah bersekolah atau tidak bersekolah lagi Alasan utama penduduk berumur 7-24 tahun yang tidak/belum pernah sekolah dan tidak sekolah lagi di semua Kecamatan di Kabupaten Takalar adalah faktor biaya. Alasan berikutnya adalah bekerja, dengan persentase terbesar terdapat di Kecamatan Galesong Utara 29,18 persen dan Polombangkeng Utara 16,55 persen (lihat Tabel Lampiran). (5) Ijazah yang dimiliki penduduk usia 15 tahun ke atas Sekitar seperempat penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Takalar tidak memiliki ijazah/tanpa ijazah, dan sekitar 28 persen lebih memiliki ijazah SD/MI. Persentase terbesar yang tidak punya ijazah terdapat di Kecamatan Galesong Selatan 33,88 persen, Galesong Utara 29,35 persen, Mapakasunggu 28,91 persen dan Mangara Bombang 24,34 persen. Di lain pihak gambaran pendidikan di Kabupaten Takalar cukup baik, terlihat dari persentase penduduk yang memiliki ijazah SMA+ sebesar 25,99 persen (lihat Tabel Lampiran).

142

c. Tujuan 3: (1) Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Rasio APM-SD/MI di Kabupaten Takalar berkisar antara 90 hingga 112. Rasio tertinggi terdapat di Kecamatan Pattallassang sebesar 112, dan terendah terdapat di Kecamatan Galesong Selatan sebesar 90.

Gambar 5.2.6

Rasio APM SD/MI Perempuan terhadap Laki-laki di Kabupaten Takalar, 2007 Galesong Selatan Galesong Utara Polombangkeng Utara Polombangkeng Selatan Mappakasunggu Mangarabombang Pattallassang 80 90 100 110 ` 90 104 105 107 107 111 112 120

(2) Rasio APM SMP/MTs Rasio APM-SMP/MTs di Kabupaten Takalar berkisar antara 68 hingga 123. Rasio tertinggi terdapat di Kecamatan Galesong Selatan sebesar 122, dan terendah terdapat di Kecamatan Mappakasunggu sebesar 69.

Gambar 5.2.7

Rasio APM SMP/MTsPerempuan terhadap Laki-laki di Kabupaten Takalar, 2007

Mappakasunggu Pattallassang Polombangkeng Selatan Polombangkeng Utara Galesong Utara Mangarabombang Galesong Selatan 60

69 84 91 92 ` 114 119 122 70 80 90 100 110 120 130

143

(3) Rasio Melek Huruf

Rasio melek huruf penduduk usia 15-24 tahun per kecamatan di Kabupaten Takalar berkisar antara 100 hingga 108. Rasio melek huruf terendah di Kabupaten Takalar adalah di Kecamatan Polombangkeng Selatan sebesar 101, dan tertinggi di Kecamatan Mangara Bombang sebesar 107.

Gambar 5.2.8

Rasio Melek Huruf 15-24 Tahun Perempuan terhadap laki-laki di Kabupaten Takalar, 2007

Polombangkeng Selatan Pattallassang Galesong Utara Mappakasunggu Polombangkeng Utara Galesong Selatan Mangarabombang 100 101 102 103 104 105 106 107 ` 101 102 106 106 106 107 107 108

(4) Kontribusi Perempuan dalam Pekerjaan Upahan di Sektor Non Pertanian (KPPNP) KPPNP per kecamatan di Kabupaten Takalar berkisar antara 17 hingga 38 persen. KPPNP terbesar di Kecamatan Pattallassang sebesar 38 persen, dan terendah di Kecamatan Galesong Utara sebesar 17 persen.

Gambar 5.2.9

KPPNP di Kabupaten Takalar, 2007

Galesong Utara Polombangkeng Utara Mangarabombang Polombangkeng Selatan Galesong Selatan Mappakasunggu Pattallassang 15 20 25 30 35 17 18 22 24 ` 29 36 38 40

144

d. Tujuan 4: (1) Persentase balita diberi suplemen Vitamin A terbesar di Kecamatan Galesong utara yaitu sebesar 84,36 persen. Sedangkan yang terendah di Kecamatan Mappakasunggu dengan persentase sebesar 64,80 persen. (2) Persentase tertinggi balita umur 12-23 bulan yang diimunisasi campak adalah di Kecamatan Polombangkeng Selatan yaitu mencapai 96,73 persen, sedangkan yang terendah adalah di Kecamatan Galesong Selatan dengan persentase sebesar 60,58 persen. (3) Persentase balita yang mendapat imunisasi lengkap tertinggi adalah di Kecamatan Polombangkeng Selatan yaitu sebesar 67,52 persen. Sedangkan yang terendah adalah di Kecamatan Polombangkeng Utara dengan persentase sebesar 35,55 persen. (4) Balita usia 2-4 tahun yang diberi ASI pada umumnya sudah sangat baik. Hampir di seluruh kecamatan persentase balita sudah di atas 95 persen. (5) Persentase pemberian ASI eksklusif untuk bayi berumur 0-6 bulan di Kabupaten Takalar bervariasi. Persentase yang tertinggi tercatat di Kecamatan Mangara Bombang 27,53 persen, dan yang terendah yang tidak mengikuti pola pemberian ASI eksklusif di Kecamatan Pattallassang. (6) Di Kabupaten Takalar, persentase balita BBLR tertinggi tercatat di Kecamatan Galesong Selatan 20,30 persen, Polombangkeng Utara 18,05 persen, dan Kecamatan Mappakasunggu 15,40 persen. Kecamatan dengan persentase BBLR terendah terlihat di Kecamatan Pattallassang yaitu hanya 5,92 persen. (7) Persentase rumah tangga yang mengkonsumsi garam dengan kandungan yodium cukup terbesar adalah di Kecamatan Galesong utara yaitu sebesar 66,66 persen. Sedangkan yang terendah adalah di Kecamatan Pattallassang yaitu hanya 18,83 persen. e. Tujuan 5: (1) Untuk kelahiran yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih, persentase terbesar adalah di Kecamatan Pattallassang 83,30 persen, dan terendah adalah di Kecamatan Mangara Bombang hanya 47,19 persen. 145

(2) Persentase ibu hamil sudah melakukan pemeriksaan kehamilan sesuai standar yaitu minimal 4 kali terbesar adalah di Kecamatan Galesong Utara, yaitu 79,13 persen . Sedangkan yang terendah adalah di Kecamatan Mangara Bombang yaitu 38,13 persen. (3) Persentase WUS dengan risiko KEK (LILA < 23.5 cm) tercatat cukup tinggi di Kecamatan Galesong Selatan 30,30 persen. Sedangkan yang terendah di Kecamatan Polobankeng Selatan hanya 10,01 persen (4) Persentase PUS berumur 15-49 tahun yang sedang aktif ber KB tertinggi terdapat di Kecamatan Polobankeng Selatan 66,18 persen, dan yang terendah di Galesong Selatan 44,46 persen. (5) PUS berumur 15-49 tahun di Kabupaten Takalar hampir seluruhnya (di atas 97%) menggunakan KB hormonal yaitu pil, suntik atau implant. Persentase yang terbesar di Kecamatan Galesong Utara 99,58 persen. (6) Persentase remaja (penduduk 15-24 tahun) yang pernah mendapat penyuluhan tentang kesehatan reproduksi terlihat cukup besar di Kecamatan Polobankeng Selatan sebesar 58,55 persen, dan terendah di Kecamatan Mappakasunggu hanya 13,57 persen. f. Tujuan 6:

(1) Di Kabupaten Takalar, daerah yang paling tinggi persentase remaja yang pernah mendengar atau mengetahui tentang HIV/AIDS adalah di Kecamatan Pattallassang yaitu sebesar 87,95 persen. Kecamatan lain yang relatif tinggi persentasenya adalah Polombangkeng Selatan yaitu sebesar 76,71 persen. Sedangkan yang terendah adalah di Kecamatan Mangara Bombang yaitu sebesar 58,03 persen. (2) Persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang mengetahui HIV/AIDS di Kabupaten Takalar lebih rendah dibandingkan dengan kelompok umur 15-24 tahun. Persentase tertinggi di Kabupaten Pattallassang 66,48 persen, dan terendah di Polobankeng Utara 37,71 persen. (3) Persentase remaja berumur 15-24 tahun yang mempunyai pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS relatif masih rendah yaitu di bawah 30 persen. Persentase tertinggi tercatat di Pattallassang 29,00 persen, dan terendah di Mangara Bombang hanya 7,05 persen. 146

(4) Lebih dari 70 persen Balita sadar menggunakan kelambu untuk mencegah gangguan nyamuk malaria. Persentase tertinggi di Kecamatan Polobankeng Utara sebesar 89,93 persen, dan terendah di Mappakasunggu 73,79 persen. Namun yang tidur menggunakan kelambu khusus yang diproteksi dengan insektisida persentasenya sangat kecil. (5) Persentase penduduk yang terdiagnosis menderita penyakit malaria di lima kecamatan hanya berada di bawah 2 persen, sedang untuk TBC dan DBD kurang dari 1 persen. g. Tujuan 7: (1) Penggunaan biomassa oleh rumah tangga di Kabupaten Takalar bervariasi antar kecamatan. Persentase tertinggi terjadi di Kecamatan Mangara Bombang, yaitu sebesar 75,01 persen, sedangkan yang terendah terjadi di Kecamatan Galesong Utara hanya 31,41 persen. (2) Persentase rumah tangga yang menggunakan air minum terlindungi dan berkelanjutan persentase tertinggi di Kecamatan Galesong Utara sebesar 73,79 persen, sedangkan yang terendah di Kecamatan Mappakasunggu 54,00 persen. (3) Akses ke sanitasi yang layak masih menjadi masalah di Kabupaten Takalar karena ketersediaannya masih jauh dari yang diharapkan. Hanya rumah tangga di Kecamatan Pattallassang 62,03 persen, dan yang terendah di Kecamatan Polombangkeng Utara hanya 14,76 persen. (4) Sebagian besar rumah tangga di semua kecamatan yang ada di Kabupaten Takalar membuang sampah dengan cara yang baik dan benar persentasenya sudah di atas 90 persen kecuali di Kecamatan Mappakasunggu yang hanya 86,53 persen. (5) Persentase rumah tangga yang menempati rumah yang tetap dan terjamin di masing-masing kecamatan sudah mencapai angka sekitar 90 persen. Namun, persentase rumah tangga yang memiliki sertifikat dari BPN berkisar antara 12-35 persen. Persentase tertinggi di Kecamatan Polombangkeng Utara 34,49 persen, sedangkan terendah di Kecamatan Galesong Utara hanya 12,35 persen. (6) Sumber penerangan listrik hampir merata digunakan oleh rumah tangga di Kabupaten Takalar. Bahkan terdapat dua kecamatan yang 147

persentasenya mendekati angka 100 persen, yaitu Pattallassang 98,20 persen, dan Galesong Selatan 98,19 persen. (7) Untuk indikator rumah layak huni, angkanya bervariasi antar kecamatan. Persentase tertinggi terjadi di Kecamatan Pattallassang sebesar 74,32 persen, sedangkan persentase terendah di Kecamatan Mangara Bombang hanya 31,63 persen. h. Ketenagakerjaan (1) TPAK penduduk laki-laki jauh lebih tinggi daripada perempuan. Di Kecamatan Galesong Utara, TPAK laki-laki sekitar enam kali lipat lebih banyak dibandingkan TPAK perempuan, yaitu 88,13 persen berbanding 13,84 persen. Tiga kecamatan yang mempunyai perbandingan TPAK relatif sama antara laki-laki dan perempuan yaitu sekitar dua kali lipat lebih banyak terdapat di Polobankeng Selatan dan Mappakasunggu. TPAK perempuan tertinggi terdapat di Kecamatan Polobankeng Selatan sebesar 40,31 persen, dan terendah di Kecamatan Galesong Utara hanya 13,84 persen. (2) TKK laki-laki lebih tinggi dari pada TKK perempuan disemua kecamatan di Kabuapaten Takalar, kecuali di Polombangkeng Utara dan Pattallassang. TKK laki-laki yang paling rendah terdapat di Kecamatan Mangara Bombang 89,11 persen, dan TKK perempuan yang paling tinggi terdapat di Kecamatan Polombangkeng Utara 93,93 persen. (3) Persentase penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian yang terendah di Kecamatan Pattallassang, hanya 16,31 persen. Sebaliknya di Kecamatan Polombangkeng Selatan lebih dari separo tenaga kerjanya bekerja di sektor pertanian. Kecamatan-kecamatan lainnya mempunyai persentase penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian yang relatif tidak berbeda.

(4) Persentase tenaga kerja berstatus sebagai berusaha sendiri yang terendah di Kecamatan Galesong Utara hanya 28,55 persen, dan yang tertinggi tercatat di Kecamatan Mappakasunggu sebesar 64,40 persen dan Mangara Bombang 52,81 persen. Persentase pekerja tidak dibayar yang terendah di Kecamatan Galesong Utara hanya 2,29 persen, dan yang tertinggi tercatat di Kecamatan Polombangkeng Selatan dan Kecamatan Mapakasunggu sekitar 18 persen.

148

(5) Rata-rata upah buruh/karyawan/pegawai laki-laki lebih tinggi dari pada rata-rata upah perempuan di Kecamatan Mappakasunggu, Polombangkeng Selatan, Pattallassang, dan Galesong Selatan. Tiga kecamatan lainnya rata-rata upah buruh/karyawan/pegawai perempuan lebih tinggi dari laki-laki. (6) Rasio penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja terhadap jumlah

penduduk tertinggi di Kecamatan Polombangkeng Selatan sebesar 39,51 persen, dan terendah di Kecamatan Galesong Utara hanya 30,99 persen. i. Pengeluaran Rumah Tangga

(1) Rata-rata pengeluaran per kapita Rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di Kabupaten Takalar tercatat Rp 255.744,-. Kecamatan Pattallassang yang merupakan lokasi ibukota kabupaten, rata-rata pengeluaran per kapitanya tertinggi yaitu Rp. 318.131,-, dan yang terendah tercatat di Mangara Bombang Rp 212.461,-. (2) Komposisi Pengeluaran Persentase pengeluaran makanan tertinggi tercatat di Kecamatan Mangara Bombang 74,19 persen, sedangkan yang terendah terdapat di Kecamatan Pattallassang hanya 59,62 persen. Dari sisi pengeluaran, menunjukan bahwa Kecamatan Pattallassang lebih sejahtera dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Dari kelompok makanan persentase pengeluaran untuk beras merupakan yang tertinggi yaitu berkisar antara 18-28 persen dari total pengeluaran makanan. Persentase pengeluaran untuk beras yang paling rendah di Kecamatan Pattallassang hanya 18,62 persen, dan tertinggi di Kecamatan Mappakasunggu sebesar 27,15 persen. (3) Distribusi Pengeluaran Rumah Tangga Kontribusi Pengeluaran Rumah Tangga Kelompok 40% Terendah di tingkat kecamatan berkisar antara 23 s.d 28 persen dari seluruh pengeluaran. Ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran termasuk rendah bila dilihat menurut kriteria Bank Dunia, karena kelompok tersebut berkontribusi 149

lebih dari 17 persen dari seluruh pengeluaran. Kontribusi tertinggi di Kecamatan Mangara Bombang dan Kecamatan Mappakasunggu, dan yang terendah di Kecamatan Pattallassang. j. Pemilikan Aset dan Potensi Ekonomi Lokal

(1) Kepemilikan Aset Persentase rumah tangga yang memiliki aset perhiasan emas paling banyak di Kecamatan Galesong Utara sebesar 64,17 persen, dan yang terendah di Kecamatan Mappakasunggu hanya 47,98 persen. Aset kedua terbesar kepemilikan TV berwarna dengan persentase terbesar di Kecamatan Pattallassang yaitu 74, 03 persen, dan terendah di Kecamatan Mangara Bombang hanya 58,17 persen. Aset ketiga adalah kepemilikan ternak dengan persentase tertinggi di Kecamatan Polombangkeng Utara sebesar 46,19 persen, sedangkan paling rendah di Kecamatan Galesong Utara hanya 4,81 persen. Aset kepemilikan kendaraan bermotor terbesar di Kecamatan Pattallassang dan terendah di Kecamatan Mangara Bombang. Sedangkan kepemilikan tabungan tertinggi di Kecamatan Pattallassang dan terendah di Kecamatan Mappakasunggu. (3) Potensi Tanaman Padi Persentase rumah tangga yang mengusahakan tanaman padi terbesar di Kecamatan Polombangkeng Selatan sebesar 76,97 persen, dan terendah di Kecamatan Galesong Utara hanya 23,33 persen. Rata-rata luas usaha tanaman padi per rumah tangga terbesar di Kecamatan Mappakasunggu 2,29 ha, dan terendah di Kecamatan Polombangkeng Utara hanya 0,30 ha. Luas lahan terbesar terdapat di Kecamatan Mangara Bombang 4.260 ha. Namun rata-rata luas lahan yang diusahakan rumah tangga tertinggi di Kecamatan Mappakasunggu sebesar 2,29 ha. Jumlah petani gurem di Kabupaten Takalar sekitar 62,49 persen terhadap seluruh rumah rumah tangga yang mengusahakan lahan padi di kabupaten ini. Artinya hampir duapertiga dari jumlah petani padi di Kabupaten Takalar petani gurem. Persentase terbesar di Kecamatan Polombangkeng Utara, yaitu sebesar 82,53 persen. 150

5.3 Kabupaten Bone

a. Tujuan 1: (1) Koefisien Engel

Dengan menggunakan batas koefisien Engel 0,80 sebagai proksi kesejahteraan, dari Gambar 5.3.1 terlihat bahwa persentase pengeluaran untuk makanan pada batas ini Kecamatan Tellu Lempoe, Bontocani, dan Ponre masing-masing sebesar 69,04 persen, 58,39 persen, dan 57.72 persen, tergolong rendah tingkat kesejahteraannya, sedangkan Kecamatan Bengo dan Tanete Riattang masing-masing hanya 0,24 persen dan 0,58 persen, tergolong tinggi tingkat kesejahteraannya.

Gambar 5.3.1 Persentase Pengeluaran Makanan 80% (Koefisien Engel) Menurut Kecamatan di Kabupaten Bone, 2007

Tanete Riattang Tanete Riattang Timur Cenrana Dua Boccoe Tanete Riattang Barat Ajangale Amali Tellu Siattinge Awangpone Palakka Ulaweng Bengo Tellu Limpoe Lamuru Lappariaja Ponre Barebbo Cina Sibulue Mare Libureng Patimpeng Tonra Salomekko Kajuara Kahu Bontocani

3.00 0.58 3.79 16.56 5.62 1.80 11.98 3.62 11.23 27.49 6.24 0.24 69.04 13.05 5.30 57.72 13.37 10.53 10.59 20.92 3.99 4.25 3.76 2.68 15.40 7.84 58.39 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00

-

151

(2) Kontribusi Kuantil Termiskin terhadap Konsumsi Kontribusi penduduk berpenghasilan terendah (Q1) menggambarkan tingkat sebaran kesejahteraan penduduk yang semakin kecil persentasenya semakin tidak merata distribusi pengeluarannya. Secara umum persentase pengeluaran penduduk kuantil pertama di Kabupaten Bone berkisar antara 8-14 persen seperti tersaji pada Tabel Lampiran. Persentase yang paling rendah adalah Kecamatan Tanete Riattang 8,99 persen, dan yang paling tinggi di Kecamatan Pallaka dan Kecamatan Sibulue masing-masing 13,28 persen.

(3) Status Gizi Balita

Pada Gambar 5.3.2 terlihat bahwa persentase balita berstatus gizi kurang dan buruk terlihat cukup tinggi (di atas 30 persen) di 2 kecamatan yaitu di Kecamatan Tonra dan Kecamatan Tellu Lempoe masing-masing 55,39 persen dan 53,65 persen, dan terendah di Kecamatan Tellu Siattinge 14,18 persen.

Gambar 5.3.2 Persentase Balita Berstatus Gizi Kurang dan Buruk di Kabupaten Bone, 2007

Tellu Siattinge Tanete Riattang Barat Cina Tanete Riattang Amali Lappariaja Ponre Palakka Libureng Dua Boccoe Tanete Riattang Timur Lamuru Kajuara Barebbo Bontocani Kec Kahu Ulaweng Cenrana Patimpeng Ajangale Awangpone Salomekko Mare Bengo Sibulue Tellu Limpoe Tonra 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 14.18 27.80 27.85 28.17 29.73 30.28 31.62 31.94 33.13 33.16 33.48 33.96 36.62 36.78 36.90 37.19 38.00 38.26 39.07 40.88 43.23 44.54 45.12 48.00 49.16 53.65 55.39 60.00

152

b. Tujuan 2: (1) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI APM menunjukkan kualitas anak yang bersekolah. APM-SD/MI di Kabupaten Bone tertinggi terdapat di Kecamatan Ponre dan Kecamatan Ajangale masing-masing 94,48 persen dan 93,09 persen, sedangkan terdapat di Kecamatan Patimpeng dan Kecamatan Libureng masing-masing 80,73 persen dan 82,37 persen.

Gambar 5.3.3

APM SD/MI di Kabupaten Bone, 2007

Patimpeng Libureng Tanete Riattang Lamuru Tanete Riattang Timur Tanete Riattang Barat Kajuara Awangpone Tellu Limpoe Lappariaja Salomekko Bengo Barebbo Dua Boccoe Cenrana Palakka Tellu Siattinge Sibulue Cina Amali Mare Ulaweng Kahu Bontocani Tonra Ajangale Ponre

80.7 82.4 83.8 86.2 86.9 86.9 87.0 87.2 87.8 88.1 88.1 88.7 89.3 89.6 89.8 90.7 90.8 91.1 91.3 91.6 92.0 92.2 92.2 92.2 92.6 93.1 94.5

85 90 95 100

`

70

75

80

153

(1) Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 7-12 Tahun. APS umur 7-12 tahun di Kabupaten Bone sudah mencapai lebih dari 90 persen di seluruh kecamatan. Empat kecamatan di antaranya berhasil mencapai lebih dari 98 persen yaitu Kecamatan Mare, Cina, Ulaweng, dan Tanette Riattang. (2) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs APM-SMP/MTs di Kabupaten Takalar berkisar antara 33 hingga 76 persen, APM-SMP/MTs tertinggi terdapat di Kecamatan Tonra 75,3 persen dan terendah terdapat di Kecamatan Tellu Limpoe hanya 33,6 persen.

Gambar 5.3.4 APM SMP/MTs di Kabupaten Bone, 2007

Tellu Limpoe Ulaweng Cenrana Ajangale Bontocani Tanete Riattang Timur Dua Boccoe Palakka Lappariaja Kajuara Awangpone Tellu Siattinge Barebbo Amali Bengo Patimpeng Tanete Riattang Barat Lamuru Mare Tanete Riattang Ponre Sibulue Salomekko Libureng Kahu Cina Tonra 0 10 20 30 40 % 50 60 70 `

33.6 43.2 43.8 45.2 45.5 46.6 47.3 48.0 49.5 49.9 51.3 4

52.7

52.9 53.4 53.5 55.4 56.2 57.5 57.7 57.7 59.6 62.3 71.5 73.7 74.2 75.3

80

154

Angka Partisipasi Sekolah (APS) Umur 13-15 Tahun

Terlihat bahwa tingkat pencapaian APS usia 13-15 tahun variasinya berkisar antara 45-86 persen. Jika diperhatikan Bone berhasil mencapai APS tertinggi di Kecamatan Tonra 85,60 persen, sedang yang terendah terjadi di Kecamatan Tellu Lempoe yaitu 45,75 persen.

(3) Angka Melek Huruf Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun sudah relatif tinggi, namun belum mencapai 100 persen. Persentase AMH tertinggi terdapat di Kecamatan Riattang Barat 99,00 persen. Masih diperlukan program prioritas penuntasan buta huruf di lima Kecamatan yang persentasenya di bawah 95 persen, seperti Kecamatan Patimpeng, Tellu Limpoe, Awangpone, Ajangale, dan Dua Boccoe.

Gambar 5.3.5

AMH Penduduk Usia 15-24 di Kabupaten Bone, Tahun 2007

Tellu Limpoe Awangpone Dua Boccoe Patimpeng Ajangale Bengo Libureng Sibulue Cenrana Kajuara Lamuru Ponre Mare Amali Lappariaja Ulaweng Tellu Siattinge Tanete Riattang Timur Barebbo Palakka Bontocani Tonra Kahu Salomekko Tanete Riattang Cina Tanete Riattang Barat 86.0 88.0 90.0 92.0 94.0

90.6 93.0 93.7 94.2 94.9 95.4 95.8 95.9 96.3 96.4 96.7 97.0 97.1 97.2 97.5 97.6 97.7 97.7 97.7 97.8 98.1 98.5 98.7 98.8 98.8 98.9 99.0

96.0 98.0 100.0

155

Angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas dan 45 tahun ke atas terendah terdapat di Kecamatan Dua Boccoe masing-masing 61,65 persen dan 29,25 persen. (4) Alasan Tidak/Belum Pernah Sekolah atau Tidak Sekolah Lagi Alasan utama penduduk berumur 7-24 tahun yang tidak/belum pernah sekolah dan tidak sekolah lagi di semua Kecamatan di Kabupaten Bone adalah faktor biaya. Alasan selain faktor biaya adalah bekerja, menikah, dan sekolah jauh. Alasan tidak bersekolah lagi karena bekerja yang tertinggi di Kecamatan Boccoe dan Kecamatan Ajangale masing-masing 20,53 persen dan 19,11 persen, karena alasan menikah di Kecamatan Lapariaja dan Kahu masing-masing 14,53 persen dan 14.30 persen. Lebih dari seperlima anak tidak bersekolah lagi karena alasan sekolah jauh terjadi di Kecamatan Ponre, Tellu Lempoe, dan Lamurru. (5) Ijazah yang dimiliki penduduk usia 15 tahun ke atas Hampir seperempat penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Bone tidak memiliki ijazah. Persentase tertinggi yang tidak punya ijazah SD/MI terdapat di Kecamatan Cemrana 33,10 persen, dan terendah di Kecamatan Tanette Riattang 10,32. Sementara itu yang memiliki ijazah SD/MI yang terbanyak di Kecamatan Tellu Lempoe sebesar 76.17 persen, dan terendah di Tanette Riattang 15,33 persen. Sedangkan persentase penduduk yang mempunyai ijazah SMP/MTs tertinggi di Kecamatan Pattimpeng 23,29 persen, dan terendah di Kecamatan Tellu Lempoe 8,15 persen. Di lain pihak gambaran pendidikan di Kabupaten Bone cukup baik, terlihat dari persentase penduduk yang memiliki ijazah serendah-rendahnya SMA sebesar 21,46 persen. Persentase tertinggi tercatat di Tanete Riattang 51,70 persen, dan terendah di Kecamatan Tellu Lempoe hanya 4,50 persen. (lihat Tabel Lampiran).

c. Tujuan 3:

(1) Rasio APM SD/MI Rasio APM SD/MI per kecamatan di Kabupaten Bone berkisar antara 85 hingga 113. Rasio APM-SD/MI di Kabupaten Bone tertinggi terdapat di Kecamatan Patimpeng sebesar 113 dan terendah terdapat di Kecamatan Bengo sebesar 85.

156

Gambar 5.3.6

Rasio APM SD/MI Perempuan terhadap Laki-laki di Kabupaten Bone, 2007

Bengo Ulaweng Cenrana Tonra Mare Amali Ponre Palakka Awangpone Tanete Riattang Barat Lappariaja Tellu Siattinge Salomekko Barebbo Tanete Riattang Timur Tanete Riattang Sibulue Lamuru Kahu Libureng Ajangale Dua Boccoe Bontocani Kajuara Tellu Limpoe Cina Patimpeng

85 90 93 94 95 96 98 98 99 99 99 101 101 101 102 102 ` 102 102 102 103 104 105 105 105 108 109 113 85 90 95 100 105 110 115

80

157

(2) Rasio APM SMP/MTs Rasio APM-SMP/MTs per kecamatan di Kabupaten Bone berkisar antara 74 hingga 137. Rasio APM-SMP/MTs tertinggi terdapat di Kecamatan Tanete Riattang Barat sebesar 137 dan terendah terdapat di Kecamatan Tellu Siattinge sebesar 74.

Gambar 5.3.7

Rasio APM SMP/MTs Perempuan terhadap laki-laki di Kabupaten Bone, 2007

Tellu Siattinge Bengo Tellu Limpoe Cina Ulaweng Lappariaja Barebbo Lamuru Kahu Ajangale Bontocani Awangpone Salomekko Dua Boccoe Libureng Tonra Palakka Ponre Tanete Riattang Timur Cenrana Kajuara Tanete Riattang Mare Amali Sibulue Patimpeng Tanete Riattang Barat

70

74 79 80 80 85 87 88 95 96 97 97 98 99 102 103 106

`

111 114 117 118 118 123 125 125 131 135 137

80

90

100

110

120

130

140

(3) Rasio Angka Melek Huruf Rasio melek huruf penduduk usia 15-24 tahun per kecamatan di Kabupaten Bone berkisar 93 hingga 107. Rasio melek huruf penduduk usia 15-24 tahun di Kabupaten Bone terendah terdapat di Kecamatan Lamuru sebesar 94 dan tertinggi terdapat di Kecamatan Mare sebesar 107. 158

Gambar 5.3.8

Rasio Melek Huruf 15-24 Perempuan terhadap laki-laki Tahun di Kabupaten Bone, 2007

Lamuru Tanete Riattang Barebbo Amali Tonra Lappariaja Ponre Ulaweng Dua Boccoe Bengo Cenrana Tellu Siattinge Cina Tanete Riattang Barat Salomekko Kajuara Kahu Awangpone Tanete Riattang Timur Palakka Ajangale Libureng Patimpeng Bontocani Sibulue Tellu Limpoe Mare 93

94 99 99 99 99 99 99 100 100 100 101 101 101 101 101 101 102 102 102 103 103 103 104 104 105 106 107 95 97 99 101 103 105 107

(4) Kontribusi Perempuan dalam Pekerjaan Upahan di Sektor NonPertanian (KPPNP) KPPNP terbesar terdapat di Kecamatan Ajangale sebesar 60 persen. Ini menunjukkan bahwa di Kecamatan Ajangale kontribusi pekerja upahan perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki. KPPNP terendah terdapat di Kecamatan Cina sebesar 25 persen 159

Gambar 5.3.9

KPPNP di Kabupaten Bone, 2007

Cina Libureng Barebbo Kajuara Palakka Tanete Riattang Timur Tellu Siattinge Lamuru Lappariaja Tanete Riattang Barat Tanete Riattang Ponre Bengo Amali Dua Boccoe Bontocani Tellu Limpoe Awangpone Ulaweng Salomekko Kahu Mare Cenrana Patimpeng Tonra Sibulue Ajangale 20 25 30 35 40 % 45 50 55 25 26 29 30 33 34 38 39 39 39 40 40 41 41 41 42 42 43 44 46 48 51 52 53 55 57 60 60

d. Tujuan 4: Target 5: (1) Persentase balita diberi suplemen Vitamin A terbesar adalah di Kecamatan Salomekko yaitu 89,05 persen. Sedangkan yang terendah adalah di Kecamatan Patimpeng yaitu 50,00 persen. (2) Persentase tertinggi balita umur 12-23 bulan yang diimunisasi campak adalah di Kecamatan Lappariaja yaitu mencapai 90,91 persen, sedangkan yang terendah di Kecamatan Cenrana hanya 27,66 persen. (3) Persentase balita yang mendapat imunisasi lengkap paling tinggi adalah di Kecamatan Ajangale yaitu sebesar 67,40 persen. Sedangkan yang terendah di Kecamatan Sibulue dan Salomekko dengan persentase kurang dari 2 persen. 160

(4) Balita diberi ASI pada umumnya sudah sangat baik. Hampir di seluruh kecamatan persentase balita usia 2-4 tahun yang diberi ASI sudah di atas 93 persen, bahkan ada 7 kecamatan yang sudah mencapai 100 persen. (5) Pemberian ASI eksklusif untuk bayi berumur 0-6 bulan di Kabupaten Bone sangat rendah persentasenya. Tercatat 11 kecamatan yang tidak terlaksana program pemberian ASI eksklusifnya. Kecamatan yang tercatat tertinggi persentasenya adalah Kecamatan Lamuru 7,01 persen. (6) Persentase tertinggi balita BBLR adalah di Kecamatan Tanete Riattang Timur yaitu sebesar 16,48 persen, kemudian disusul oleh Kecamatan Tonra sebesar 15,06 persen. Namun demikian sebagian besar kecamatan di Kabupaten Bone, persentase sudah di bawah 10 persen. Yang terendah adalah di Kecamatan Barebbo yaitu hanya sekitar 1,73 persen. (7) Persentase rumah tangga yang mengkonsumsi garam beryodium cukup, terbesar adalah di Kecamatan Tanete Riattang yaitu sebesar 87,78 persen. Sedangkan yang terendah adalah di Kecamatan Ulewang hanya 17,25 persen. e. Tujuan 5: Target 6: (1) Persentase terbesar kelahiran yang ditolong oleh nakes terlatih, adalah di Kecamatan Tanete Riattang 90,25 persen, dan terendah di Kecamatan Bontocani hanya 17,64 persen. (2) Persentase ibu hamil sudah melakukan pemeriksaan kehamilan sesuai standar minimal 4 kali (K4) terbesar adalah di Kecamatan Bengo, yaitu 73,87 persen. Sedangkan yang terendah adalah Kecamatan Tellu Limpoe hanya 4,69 persen. (3) Persentase WUS dengan risiko KEK (LILA < 23.5 cm) terlihat cukup tinggi di Kecamatan Bontocani 19,70 persen. Sedangkan yang terendah di Kecamatan Patimpeng yaitu 3,81 persen. 161

(4) Persentase PUS berumur 15-49 tahun yang sedang aktif ber KB relatif rendah yaitu antara 18-56 persen. Persentase tertinggi di Kecamatan Liburreng 55,45 persen, dan terendah di Kecamatan Awangpone hanya 18,43 persen. (5) Terdapat 6 Kecamatan di Kabupaten Bone yang seluruhnya menggunakan KB hormonal. Selebihnya PUS yang menggunakan KB hormonal adalah di atas 94 persen. (6) Persentase remaja yang pernah mendapat penyuluhan tentang kesehatan reproduksi terlihat cukup besar di Kecamatan Tellu Limpoe 57,87 persen, dan terendah di Kecamatan Ulaweng hanya 6,46 persen. f. Tujuan 6: Target 7: (1) Kecamatan Tanete Riattang merupakan daerah yang paling besar persentase penduduk 15-24 tahun yang mengetahui tentang HIV/AIDS yaitu sebesar 80,29 persen. Sedangkan yang paling rendah adalah di Kecamatan Amali, yaitu hanya 29,08 persen. (2) Persentase penduduk yang berumur 15 tahun ke atas yang mengetahui HIV/AIDS yang tertinggi di Kecamatan Tanete Riattang sebesar 72,46 persen, dan yang terendah di Kecamatan Amali hanya 14,11 persen. (3) Terdapat 3 kecamatan yang sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang HIV/AIDS secara lengkap dan komprehensif. Sebanyak 10 kecamatan masih di bawah 10 persen, dan 14 kecamatan lainnya kisaran persentasenya antara 10-30 persen. (4) Penggunaan kelambu untuk tidur pada balita relatif tinggi dengan kisaran persentase antara 41-98 persen. Dua kecamatan yang persentase pemakaiannya tertinggi adalah Kecamatan Ajangale dan Kecamatan Dua Boccoe yaitu masing-masing sedikit lebih tinggi dari 98 persen, dan yang terendah adalah Kecamatan Lamuru hanya 41,44 persen (5) Sama dengan kabupaten lainnya persentase penduduk yang terdiagnosis menderita malaria, TBC, dan DBD cukup rendah. Khusus untuk DBD karena sifatnya insidentil ada 7 kecamatan yang tidak ada kasusnya. 162

g. Tujuan 7: (1) Penggunaan bahan bakar padat oleh rumah tangga di Kabupaten Bone cukup bervariasi antar kecamatan. Persentase tertinggi terjadi di Kecamatan Tellu Limpoe, yaitu sebesar 93,67 persen sedangkan yang terendah terjadi di Kecamatan Tanete Riattang hanya 17,58 persen. (2) Persentase rumah tangga yang menggunakan air minum terlindungi yang berkelanjutan angkanya bervariasi antar kecamatan. Persentase tertinggi terjadi di Kecamatan Barebbo 80,46 persen, sedangkan yang terendah di Kecamatan Bontocani hanya 12,32 persen. (3) Akses ke sanitasi yang layak masih menjadi masalah di Kabupaten Bone karena ketersediaannya masih jauh dari yang diharapkan, terutama di Kecamatan Lappariaja 1,49 persen, Tellu Limpae 2,26 persen, Sibulue 4,39 persen, dan Salomekko 6,01 persen. Sementara kondisi yang paling baik terjadi di Kecamatan Tanete Riattang Barat karena lebih dari 70 persen rumah tangga sudah memiliki akses sanitasi yang layak. (4) Sebagian besar rumah tangga di kecamatan yang ada di Kabupaten Bone sudah membuang sampah dengan cara yang baik dan benar karena persentasenya sudah di atas 90 persen. (5) Persentase rumah tangga yang menempati rumah yang tetap dan terjamin di masing-masing kecamatan sudah mencapai angka sekitar 90 persen. Dari segi kepememilikan sertifikat BPN di Kabupaten Bone hanya sebesar 21,54 persen. Persentase tertinggi terjadi di Kecamatan Tanete Riattang 58,41 persen, sedangkan 5 kecamatan yang persentasenya masih di bawah 10 persen adalah Tellu Limpoe, Awang Pone, Ponre, Bontocani, dan Cendana.

(6) Persentase rumah tangga yang menggunakan sumber penerangan listrik angkanya bervariasi antar kecamatan. Persentase tertinggi terjadi di Kecamatan Tanete Riattang 98,60 persen, sedangkan terendah terjadi di Kecamatan Tellu Limpoe hanya 25,01 persen. (7) Persentase rumah tangga yang menempati rumah layak huni yang tertinggi di Kecamatan Tanete Riattang, yaitu sebesar 82,70 persen, sedangkan persentase terendah terjadi di Kecamatan Tellu Limpoe hanya 27,49 persen.

163

h. Ketenagakerjaan (1) TPAK penduduk laki-laki jauh lebih tinggi daripada perempuan. Di Kecamatan Kajuara dan Mare, TPAK laki-laki sekitar empat kali lipat lebih banyak dibandingkan TPAK perempuan. Dua kecamatan yang mempunyai perbandingan TPAK terendah yang relatif sama antara laki-laki dan perempuan yaitu sekitar 1,6 kali lipat lebih banyak terdapat di Kecamatan Salomekko dan Amali. TPAK perempuan tertinggi terdapat di Kecamatan Amali 55,18 persen dan terendah di Kecamatan Kajuara 19,67 persen. (2) TKK laki-laki lebih tinggi dari pada TKK perempuan di semua kecamatan di Kabuapaten Bone. TKK laki-laki yang paling rendah terdapat di Kecamatan Kajuaran 72,66 persen, dan TKK perempuan yang paling tinggi terdapat di Kecamatan Amali 94,58 persen. (3) Ada sekitar 95,69 persen tenaga kerja di Kecamatan Tellu Limpoe bekerja di sektor pertanian, dan sekitar 80-90 persen berada di 8 (delapan) kecamatan lainnya, yaitu di Kecamatan Salomekko 89,35 persen, Patimpeng 86,40 persen, Tellu Siattiinge 85,47 persen, Amali 84,97 persen, Bontocani 82,65 persen, Ponre 81,16 persen, Cenrana 80,68 persen, dan Libureng 80,55 persen. (4) Rata-rata upah buruh/karyawan/pegawai laki-laki lebih tinggi dari pada rata-rata upah perempuan di beberapa kecamatan di Kabupaten Bone, kecuali di Kecamatan Kajuara, Mare, Sibulue, Ulaweng, dan Tellu Siattinge. Rasio rata-rata upah perempuan terhadap laki-laki yang paling tinggi terdapat di Kecamatan Sibulue, yaitu 163,60 persen. Sebaliknya, yang paling rendah terdapat di Kecamatan Ajangale dengan rasio rata-rata upah sekitar 51,31 persen. (5) Lebih dari 50,0 persen pekerja di Kecamatan Tonra, Cina, dan Kajuara berstatus berusaha sendiri. Di 6 kecamatan lainnya persentasenya di bawah 20,0 persen, yaitu Kecamatan Dua Boccoe 18,15 persen, Kahu 17,09 persen, Bontocani 17,05 persen, Salamekko 15,28, Palakka 13,55 persen, dan Tellu Siattinge 12,26 persen. (6) Rasio penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja terhadap jumlah penduduk tertinggi di Kecamatan Amali sebesar 52,11 persen, dan terendah di Kecamatan Kajuara hanya 23,60 persen. 164

I.

Pengeluaran Rumah Tangga

(1) Rata-rata Pengeluaran Rumah Tangga Rata-rata pengeluaran per kapita di Kabupaten Bone tercatat Rp. 213.961,-. Tiga kecamatan yang membentuk ibukota Kabupaten Bone tingkat pengeluaran per kapitanya lebih tinggi dibanding kecamatan lain yaitu, Kecamatan Tanete Riattang Rp 420.875,-, Tanete Riattang Barat Rp 293.985,-, dan Tanete Riattang Timur Rp 253.754,-. Kecamatan dengan tingkat pendapatan per kapita terendah adalah Kecamatan Tellu Limpoe yaitu Rp 123.436,-. (2) Komposisi Pengeluaran Persentase pengeluaran untuk makanan antar kecamatan di Kabupaten Bone bervariasi dengan persentase antara 52-82 persen. Sebagian besar pengeluaran masih dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan makanan. Persentase pengeluaran makanan tertinggi adalah Kecamatan Tellu Limpoe sebesar 81,93 persen, sedangkan yang terendah terdapat pada Kecamatan Tanete Rianttang 52,91 persen. Masih tingginya pengeluaran untuk makanan pada hampir semua kecamatan menunjukkan bahwa sebagian besar kecamatan di Kabupaten Bone secara umum penduduknya masih kurang sejahtera. (3) Distribusi Pengeluaran Rumah Tangga Distribusi pengeluaran rumah tangga dari 40% penduduk yang berpengeluaran rendah pada seluruh kecamatan kontribusinya antara 22 s.d 30 persen dari total pengeluaran. Tingkat pemerataan pengeluaran pada 27 kecamatan tersebut termasuk tingkat ketimpangan rendah bila dilihat menurut kriteria Bank Dunia karena pada golongan tersebut menerima lebih dari 17 persen dari seluruh pengeluaran. k. Pemilikan Aset dan Potensi Ekonomi Lokal (1) Kepemilikan Aset Persentase rumah tangga yang memiliki aset perhiasan emas paling banyak di Kecamatan Ajangale sebesar 86,41 persen, dan yang terendah di Kecamatan Tellu Lempoe hanya 36,26 persen. Aset kedua terbesar 165

kepemilikan TV berwarna dengan persentase terbesar di Kecamatan Tanete Riattang yaitu 83,80 persen, dan terendah di Kecamatan Tellu Lempoe hanya 16,01 persen. Aset ketiga kepemilikan tabungan tertinggi di Kecamatan Tellu Lempoe 94,26 persen, dan terendah di Kecamatan Bontocane 13,47 persen. Aset kepemilikan kendaraan bermotor terbesar di Kecamatan Tanete Riattang 66,05 persen, dan terendah di Kecamatan Tellu Lempoe 13,96 persen. Aset kepemilikan ternak dengan persentase tertinggi di Kecamatan Tellu Lempoe sebesar 77,44 persen, sedangkan paling rendah di Kecamatan Tanete Riattang hanya 11,61 persen. (4) Potensi Tanaman Padi Persentase rumah tangga yang mengusahakan tanaman padi terbesar di Kecamatan Amali sebesar 71,18 persen, dan terendah di Kecamatan Tanete Riattang Timur hanya 4,79 persen. Rata-rata luas usaha tanaman padi per rumah tangga terbesar di Kecamatan Sibulue 2,93 ha, dan terendah di Kecamatan Patimpeng hanya 0,50 ha. Meskipun luas lahan terbesar terdapat di Kecamatan Dua Boccoe 6.992 ha, namun rata-rata luas lahan yang diusahakan rumah tangga tertinggi di Kecamatan Sibulue. Jumlah petani gurem di Kabupaten Bone sekitar 27,37 persen terhadap seluruh rumah rumah tangga yang mengusahakan lahan padi di kabupaten ini. Artinya lebih dari seperempat jumlah petani padi di Kabupaten Bone adalah petani gurem. Persentase terbesar di Kecamatan Kajuara, yaitu sebesar 68,14 persen, sedang di kecamatan Tanete Riattang tidak dijumpai petani gurem.

166

5.4. Kabupaten Polewali Mandar a. (1) Tujuan 1: Koefisien Engel

Dengan menggunakan batas koefisien Engel 0,80 sebagai proksi kesejahteraan, dari Gambar 5.4.1 terlihat bahwa 72,38 persen penduduk di Kecamatan Tubbi Taramanu tergolong rendah tingkat kesejahteraannya, sedangkan di Kecamatan Wonomulyo hanya 4,44 persen tergolong tertinggi tingkat kesejahteraannya.

Gambar 5.4.1 Persentase Pengeluaran Makanan 80% (Koefisien Engel) menurut Kecamatan di Kabupaten Polman, Tahun 2007

80.00

72.38

70.00 60.00 50.00 40.00

32.01 30.85

64.08 57.69 47.96 40.47 37.97 30.47 33.62

64.25

30.00 20.00 10.00 Ti na m bu ng B al an ip a Li Tu bb mb or iT o ar am an u C am A pa lu la gi an

23.33 16.02 14.52 10.40 4.44

Lu W yo on om ul yo

(2)

Kontribusi kuantil termiskin terhadap konsumsi

Kontribusi penduduk berpenghasilan terendah (Q1) menggambarkan tingkat sebaran kesejahteraan penduduk yang semakin kecil persentasenya semakin tidak merata distribusi pengeluarannya. Secara umum persentase pengeluaran penduduk kuantil pertama di Kabupaten Polman berkisar antara 10-14 persen. Persentase yang paling rendah adalah Kecamatan Polewali 10,56 persen dan yang paling tinggi di Kecamatan Tubbi Taramanu, hanya 13,85 persen. 167

B ul o P ol ew al i B in ua ng A nr ea M pi at an gn ga

M ap ill i Ta pa ng o M at ak al i

(3)

Status Gizi Balita

Pada Gambar 5.4.2 terlihat bahwa persentase balita berstatus gizi kurang dan buruk terlihat cukup tinggi (di atas 40 persen) di 6 kecamatan yaitu di Kecamatan Tubbi Taramanu, Binuang, Balanipa, Matakali, Bulo, dan Andreapi. Persentase balita gizi kurang dan buruk terlihat cukup rendah di Kecamatan Wonomulyo yaitu hanya 25,87 persen.

Gambar 5.4.2 Persentase Balita Berstatus Gizi Kurang dan Buruk Di Kabupaten Polman, 2007

Status Gizi Balita Kurang dan Buruk

Wonomulyo Mapilli Alu Matangnga Mapango Limboro Polewali Luyo Tinambung Campalagian Bulo Anreapi Balanipa Matakali Binuang Tubbi Taramanu 10.00 15.00 20.00

25.87 28.54 33.23 34.04 34.56 35.88 36.84 37.29 37.55 38.17 42.64 42.99 45.93 46.31 48.23 54.42 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 50.00 55.00 60.00

168

b. (1)

Tujuan 2: Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI

APM-SD/MI di Kabupaten Poliwali Mandar berkisar antara 82 hingga 95 persen, APM-SD/MI tertinggi terdapat di Kecamatan Tubbi Taramanu 94,9 persen dan terendah terdapat di Kecamatan Limboro 82,3 persen.

Gambar 5.4.3 APM SD/MI di Kabupaten Polman, 2007

Limboro Matakali Bulo Anreapi Polewali Wonomulyo Tapango Luyo Mapilli Balarpa Binuang Campalagian Alu Matangnga Tinambung Tubbi Taramanu

76.0 78.0 80.0

82.3 84.6 84.9 87.5 87.6 87.6 88.3 88.3

`

88.4 88.7 89.7 90.1 91.3 92.0 93.4 94.9

82.0

84.0

86.0

88.0

90.0

92.0

94.0

96.0

Secara umum 15 dari 16 kecamatan di Polewali Mandar telah berhasil mencapai APS lebih besar dari 90 persen. APS terendah terjadi di Kecamatan Buto 86,71 persen dan tertinggi di Kecamatan Tinambung 97,95 persen.

169

(2) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs APM-SMP/MTs di Kabupaten Poliwali Mandar berkisar antara 26 hingga 68 persen, APM-SMP/MTs tertinggi terdapat di Kecamatan Polewali 67,62 persen dan terendah terdapat di Kecamatan Bulo hanya 26,84 persen. APM SMP/MTs masih jauh dari target, perlu langkah strategis pemerintah meningkatkan APM SMP/MTs.

Gambar 5.4.4

APM SMP/MTs di Kabupaten Polman, 2007

Bulo Alu Balarpa Limboro Tinambung Tubbi Taramanu Binuang Anreapi Campalagian Tapango Luyo Matangnga Matakali Mapilli Wonomulyo Polewali 0 10 20 30 40 50 60 ` 26.8 42.3 43.1 46.3 47.3 47.7 48.2 49.3 49.8 50.3 51.9 52.8 54.6 55.1 64.2 67.6 70 80

Angka Partisipasi Sekolah (APS) umur 13-15 tahun lebih rendah dari APS-SD/MI (7-12 tahun). Semua kecamatan di kabupaten ini telah berhasil mencapai APS lebih besar dari 60 persen kecuali Kecamatan Bulo 41,58 persen. Tingkat pencapaian APS tertinggi tercatat di Kecamatan Polewali 83,62 persen dan diikuti oleh Kecamatan Wonomulyo 81,15 persen.

170

(3) Angka melek huruf (AMH)

AMH Usia 15-24 tahun

Angka melek huruf usia 15-24 tahun masih belum mencapai target yang diharapkan. Masih diperlukan perhatian dalam penanganan penduduk usia 15-24 tahun yang masih buta huruf di bawah 90 persen yaitu, di Kecamatan Bulo 76,95 persen, Kecamatan Matangnga 78,74 persen, dan Tubbi Taramanu 89,94 persen.

Gambar 5.4.5 AMH Penduduk Usia 15-24 Tahun di Kabupaten Polman, 2007

Bulo Matangnga Tubbi Taramanu Tapango Alu Binuang Matakali Limboro Anreapi Luyo Balarpa Mapilli Campalagian Polewali Tinambung Wonomulyo 0.0 20.0 40.0 60.0 `

77.0 78.7 89.9 90.3 91.9 92.0 93.2 93.4 93.8 94.0 94.5 95.1 95.6 96.7 97.0 97.2 80.0 100.0 120.0

171

AMH 15 dan 45 tahun ke atas

Angka melek huruf usia 15 tahun ke atas berkisar antara 64 hingga 92 persen. Angka melek huruf 15 tahun di bawah 75 persen terdapat di Kecamatan Bulo 64,22 persen, Binuang 72,73 persen, Limboro 72,58 persen, Balanipa 74,82 persen, Luyo 74,81 persen dan Matangnga sebesar 73,76 persen. Rendahnya angka melek huruf 15 tahun ke atas sebagian besar merupakan kontribusi penduduk buta huruf usia tua. Angka melek huruf penduduk 45 tahun ke atas berkisar antara 36 persen hingga 83 persen. (4) Alasan Tidak/Belum Pernah Sekolah atau Tidak Sekolah Lagi Alasan utama penduduk berumur 7-24 tahun yang tidak/belum pernah sekolah dan tidak sekolah lagi di semua Kecamatan di Kabupaten Polman adalah faktor biaya. Selain faktor biaya, alasan lain yang tidak bersekolah karena sekolah jauh persentasenya cukup besar terdapat di Kecamatan Matangnga 58,33 persen dan Allu 32,53 persen. (5) Ijazah yang Dimiliki Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Sekitar 29 persen penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Polman tidak memiliki ijazah, dan lebih dari sepertiga hanya memiliki ijazah SD/MI. Yang memiliki ijazah SMP/MTs kurang dari 20 persen. Persentase tertinggi yang memiliki ijazah SD/MI tercatat di Kecamatan Tubbi Taramanu 56,23 persen, dan terendah di Kecamatan Polewali 23,03 persen. Sementara itu penduduk yang memiliki ijazah SMP/MTs tertinggi di Kecamatan Wonomulyo 26,34 persen, dan terendah di Kecamatan Bullo 10,74 persen. Di lain pihak gambaran pendidikan di Kabupaten Polman cukup baik, terlihat dari persentase penduduk yang memiliki ijazah SMA+ sebesar hampir 20 persen.

172

c. Tujuan 3: (1) Rasio APM SD/MI Rasio APM SD/MI per kecamatan di Kabupaten Polman berkisar antara 91 hingga 107. Rasio APM-SD/MI di Kabupaten Polman tertinggi terdapat di Kecamatan Balanipa sebesar 107 dan terendah terdapat di Kecamatan Limboro sebesar 91.

Gambar 5.4.6 Rasio APM SD/MI Perempuan terhadap Laki-laki di Kabupaten Polman, 2007

Limboro Anreapi Wonomulyo Binuang Polewali Alu Matakali Matangnga Campalagian Bulo Tapango Tinambung Luyo Mapilli Tubbi Taramanu Balanipa 90

91 95 95 97 97 99 99 100 101 ` 101 102 102 103 103 104 107 95 100 105 110

173

(2) Rasio APM SMP/MTs Rasio APM-SMP/MTs per kecamatan di Kabupaten Polman berkisar antara 43 hingga 138. Rasio APM-SMP/MTs tertinggi terdapat di Kecamatan Luyo sebesar 138 dan terendah terdapat di Kecamatan Bulo sebesar 43.

Gambar 5.4.7

Rasio APM SMP/MTs Perempuan terhadap Laki-lakidi Kabupaten Polman, 2007

Bulo Alu Tubbi Taramanu Campalagian Binuang Limboro Matangnga Polewali Matakali Anreapi Mapilli Wonomulyo Tinambung Balanipa Tapango Luyo 40

43 76 84 84 92 95 102 106 108

`

113 114 114 117 118 125 138

60

80

100

120

140

174

(3) Rasio Angka Melek Huruf Rasio melek huruf penduduk usia 15-24 tahun per kecamatan di Kabupaten Polman berkisar 82 hingga 110. Rasio melek huruf penduduk usia 15-24 tahun di Kabupaten Polman terendah terdapat di Kecamatan Bulo sebesar 82 dan tertinggi terdapat di Kecamatan Alu sebesar 110.

Gambar 5.4.8

Rasio Melek Huruf 15-24 Tahun Perempuan terhadap Laki-laki di Kabupaten Polman, 2007

Bulo Tubbi Taramanu Wonomulyo Mapilli Campalagian Luyo Tinambung Polewali Limboro Binuang Balanipa Anreapi Matakali Tapango Matangnga Alu 80

82 97 99 99 100 102 102 103 103 ` 103 105 106 106 108 109 110 85 90 95 100 105 110

175

(4) Kontribusi Perempuan dalam Pekerjaan Upahan di Sektor Non Pertanian (KPPNP) KPPNP per kecamatan di Kabupaten Polman berkisar 18 antara 43 persen. KPPNP terbesar terdapat di Kecamatan Limboro sebesar 43 persen dan terendah terdapat di Kecamatan Tubbi Taramanu sebesar 18 persen.

Gambar 5.4.9

KPPNP di Kabupaten Polman, 2007

Tubbi Taramanu Luyo Wonomulyo Bulo Binuang Matakali Campalagian Tapango Anreapi Polewali Alu Matangnga Balanipa Tinambung Mapilli Limboro 15

18 19 24 25 29 29 29 30 30 31 ` 32 34 39 39 41 43 20 25 30 35 40 45

176

d. Tujuan 4: (1) Persentase balita diberi suplemen Vitamin A terbesar adalah di Kecamatan Anreapi yaitu sebesar 92,83 persen. Sedangkan yang terendah adalah di Kecamatan Campalagian yaitu sebesar 39,42 persen. (2) Persentase tertinggi balita umur 12-23 bulan yang diimunisasi campak adalah di Kecamatan Matakali sebesar 95,53 persen, sedangkan yang terendah adalah di Kecamatan Matangnga hanya 18,84 persen. (3) Persentase balita yang mendapat imunisasi lengkap paling tinggi adalah di Kecamatan Wonomulyo yaitu sebesar 80,32 persen. Sedangkan yang terendah di Kecamatan Matangnga tidak dijumpai balita yang diimunisasi lengkap. (4) Balita diberi ASI pada umumnya sudah sangat baik. Hampir di seluruh kecamatan persentase balita usia 2-4 tahun yang diberi ASI sudah di atas 95 persen, kecuali Kecamatan Bullo hanya 93,18 persen. (5) Persentase pemberian ASI eksklusif pada bayi berumur 0-6 bulan berada dikisaran antara 5-48 persen. Kecamatan Campalagian 47,86 persen, dan Binuang 42,53 persen, merupakan dua kecamatan yang mencapai persentase tertinggi dibanding kecamatan lainnya, sedang dua kecamatan yang persentasenya rendah adalah Kecamatan Bulo 5,83 persen dan Matangnga 6,46 persen. (6) Persentase tertinggi balita BBLR yang masih di atas 10 persen adalah Kecamatan Anreapi, Mapilli, Tapango, Matakali, dan Campalagian. Namun demikian sebagian besar kecamatan di Kabupaten Polman, persentase balita BBLR sudah di bawah 10 persen. Yang terendah adalah di Kecamatan Luyo yaitu hanya sekitar 1,19 persen. (7) Persentase rumah tangga yang mengkonsumsi garam beryodium cukup, terbesar adalah di Kecamatan Tubbi Taramanu yaitu 95,36 persen. Sedangkan yang terendah adalah di Kecamatan Mapilli 57,96 persen.

177

e. Tujuan 5: (1) Persentase kelahiran yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih, terbesar adalah di Kecamatan Wonomulyo 81,36 persen dan terendah adalah di Kecamatan Tubbi Taramanu hanya 3,58 persen. (2) Persentase yang memiliki cakupan K4 terbesar adalah Kecamatan Wonomulyo 84,42 persen, sedangkan yang terendah adalah Kecamatan Tubbi Taramanu, hanya 5,73 persen. (3) Persentase risiko KEK pada WUS berusia 15-49 tahun terlihat cakup tinggi di Kecamatan Balanipa 20,57 persen dan Kecamatan Campalagian 19,36 persen, sebaliknya yang terendah adalah di Kecamatan Anreapi, hanya 3,34 persen. (4) Persentase PUS berumur 15-24 tahun yang sedang aktif ber KB di semua kecamatan masih di bawah 50 persen. Kecamatan Tapango dan Anreapi mencapai sekitar 49 persen, sedangkan yang terendah Kecamatan Alu, hanya 4,86 persen. (5) Persentase yang menggunakan KB hormonal di 4 Kecamatan mencapai 100 persen yaitu Kecamatan Balanipa, Limboro, Alu, dan Binuang. Selebihnya kecamatan yang persentase PUS yang menggunakan alat KB hormonal adalah di atas 92 persen. (6) Persentase remaja yang pernah mendapat penyuluhan tentang kesehatan reproduksi terlihat cukup besar di Kecamatan Alu 36,65 persen, dan Kecamatan Polewali 31,77 persen, sedangkan yang terendah di Kecamatan Binuang hanya 4,52 persen. f. Tujuan 6:

(1) Kecamatan Wonomulyo merupakan daerah yang paling besar persentase remaja yang mengetahui tentang HIV/AIDS yaitu sebesar 78,77 persen. Sebaliknya daerah yang pengetahuannya masih rendah adalah Kecamatan Bulo, hanya 21,11 persen.

178

(2) Pada kelompok 15 tahun ke atas yang memiliki pengetahuan tentang HIV/AID yang tertinggi persentasenya adalah di Kecamatan Polewali dan Wonomulyo masing-masing sekitar 75 persen dan 62 persen, sedangkan yang terendah di Kecamatan Bulo hanya 13,49 persen. (3) Persentase remaja berusia 15-24 tahun yang mempunyai pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS sangat bervariasi dengan persentase terendah 0,37 persen di Kecamatan Tapango dan Matangnga 0,87 persen. Sekitar 25 persen remaja Kecamatan Limboro, Wonomulyo, dan Binuang mengetahui secara komprehensif tenatang HIV/AIDS, sedangkan tertinggi di Kecamatan Alu sebesar 34,45 persen. (4) Kesadaran para orang tua menggunakan kelambu untuk mencegah malaria relatif tinggi. Persentase balita yang tidur menggunakan kelambu lebih dari 70 persen tercatat di 11 kecamatan, sedangkan terendah tercatat di Kecamatan Balanipa yaitu kurang dari 20 persen. (5) Persentase penduduk yang terdiagnosa menderita penyakit Malaria, TBC, dan BDB sangat menggembirakan, karena persentasenya sangat rendah. g. Tujuan 7: (1) Penggunaan bahan bakar padat oleh rumah tangga di Kabupaten Polewali Mandar masih tergolong tinggi. Dari 16 kecamatan terdapat 14 kecamatan yang penggunaannya melebihi angka 70 persen. Hanya ada dua kecamatan yang penggunaannya jauh lebih rendah dibanding kecamatan lainnya, yaitu di Kecamatan Polewali 41,65 persen, dan Wonomulyo 51,00 persen. (2) Persentase rumah tangga yang menggunakan air minum terlindungi dan berkelanjutan angkanya bervariasi antar kecamatan. Persentase tertinggi terjadi di Kecamatan Matangnga 82,91 persen, sedangkan yang terendah di Kecamatan Alu, hanya 15,83 persen. (3) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi yang layak masih rendah, terutama di Kecamatan Luyo 1,51 persen, Matangnga, Tapango, Tubbi Taramanu, Bulo, dan Campalagian masingmasing di bawah 10 persen. Kondisi yang aksesnya paling baik terdapat di Kecamatan Polewali yaitu lebih dari 60 persen. 179

(4) Persentase rumah tangga yang sudah membuang sampah dengan cara benar dan baik di semua kecamatan sudah di atas 70 persen, kecuali di Kecamatan Balanipa dan Alu masih di bawah 60 persen. (5) Persentase rumah tangga yang menggunakan sumber penerangan listrik angkanya bervariasi antar kecamatan. Persentase tertinggi terjadi di Kecamatan Tinambung 96,25 persen, sedangkan terendah terjadi di Kecamatan Tubbi Taramanu, Bullo, dan Matangnga masih di bawah 30 persen. (6) Persentase rumah tangga yang menempati rumah yang tetap dan terjamin di masing-masing kecamatan sudah melebihi 85 persen, kecuali Kecamatan Tinambung 73,00 persen. (7) Persentase rumah tangga yang memiliki sertifikat tanah dari BPN di Kabupaten Polman secara umum masih relatif rendah yaitu hanya 21,43 persen. Persentase tertinggi terjadi di Kecamatan Polewali 61,47 persen, sedangkan terendah terjadi di Kecamatan Bulo, hanya 1,23 persen. (8) Persentase rumah tangg yang menempati rumah layak huni angkanya bervariasi dengan kisaran antara 10-77 persen. Persentase tertinggi terjadi di Kecamatan Wonomulyo, yaitu sebesar 76,09 persen, sedangkan terendah terjadi di Kecamatan Matangnga, hanya 10,48 persen. h. Ketenagakerjaan (1) Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) TPAK penduduk laki-laki jauh lebih tinggi dari pada perempuan. Di Kecamatan Anreapi, TPAK laki-laki sekitar empat kali lipat lebih banyak dibandingkan perempuan, yaitu 88,72 persen berbanding 23,20 persen. TPAK perempuan tertinggi terdapat di Kecamatan Campalagian 56,13 persen, dan terendah di Kecamatan Anreapi, hanya 23,20 persen.

180

(2) Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) TKK laki-laki lebih tinggi dari pada TKK perempuan disemua kecamatan di Kabuapaten Polewali Mandar, kecuali di Kecamatan Balanipa, Limboro, Campalgian, dan Matangnga. TKK laki-laki yang paling rendah terdapat di Kecamatan Tinambung 84,76 persen, dan TKK perempuan yang paling tinggi di Kecamatan Matangnga 98,09 persen. (3) Proporsi Penduduk Berumur 15 Tahun ke Aatas yang Bekerja menurut Lapangan Usaha Kecamatan Bulo, Tubi Taramanu, dan Matangnga merupakan 3 kecamatan yang lebih dari 94,0 persen tenaga kerjanya bekerja di sektor pertanian. Sebaliknya Kecamatan Polewali dan Tinambung merupakan 2 kecamatan dengan persentase tenaga kerja di sektor pertanian paling rendah, yaitu masing-masing hanya 23,40 persen dan 33,01 persen. (4) Rata-rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai Rata-rata upah buruh/karyawan/pegawai laki-laki lebih tinggi dari pada ratarata upah perempuan di beberapa kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar, kecuali di Kecamatan Limboro, Tubi Taramanu, Allu, dan Anreapi. Rasio rata-rata upah perempuan terhadap laki-laki yang paling tinggi terdapat di Kecamatan Tubi Taramanu lebih dari 120 persen, sebaliknya, yang paling rendah terdapat di Kecamatan Luyo dengan rasio upah sekitar 60 persen. (5) Proporsi Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja dengan Status Berusaha Sendiri dan Tak Dibayar Lebih dari 60 persen tenaga kerja di Kecamatan Balanipa, Tinambung, Limboro, dan Binuang berstatus sebagai berusaha sendiri. Yang tertinggi di Kecamatan Balanipa 76,00 persen, dan terendah di Kecamatan Luyo dan Matangnga masing-masing masih di bawah 10 persen. Dilihat menurut status sebagai pekerja tak dibayar terdapat di 5 kecamatan yang persentasenya antara 30,0 sampai 49,0 persen. Kecamatankecamatan tersebut adalag Kecamatan Matangnga, Bulo, Luyo, Allu, dan Tubi Taramanu. Sebaliknya, beberapa yang persentasenya relatif rendah, adalah Kecamatan-kecamatan Wonomulyo, Balanipa, Tinambung, dan Polewali. 181

(6)

Proporsi Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja terhadap Jumlah Penduduk

Rasio penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja terhadap jumlah penduduk tertinggi di Kecamatan Matangnga 50,23 persen, dan terendah di Kecamatan Andreappi hanya 31,78 persen. i. Pengeluaran Rumah Tangga

(1) Rata-rata Pengeluaran per kapita Rata-rata pengeluaran per kapita penduduk di Kabupaten Polewali Mandar tercatat Rp 202.234,-. Kecamatan Wonomulyo dan Kecamatan Polewali adalah dua kecamatan yang mendapatan per kapitanya terbesar yaitu masing-masing Rp 265.501,- dan Rp 254.234,-. Kecamatan Bulo adalah yang terendah yaitu hanya Rp 147 117,- per kapita. (2) Komposisi Pengeluaran Pengeluaran makanan Persentase pola pengeluaran konsumsi tertinggi adalah beras dibandingkan dengan jenis makanan lainnya berkisar antara 25 s.d 41 persen. Persentase pengeluaran tertinggi untuk beras di Kecamatan Matangnga sebesar 40,64 persen, sedangkan persentase pengeluaran yang terendah di Kecamatan Matakali hanya 25,29 persen. Selain beras, pengeluaran untuk ikan dan tembakau merupakan yang paling banyak dengan persentase antara 13 s.d 25 persen untuk ikan, dan 9 s.d 16 persen untuk tembakau. Pengeluaran untuk ikan di Kecamatan Campalagian adalah tertinggi dengan persentase 24,50 persen. Untuk pengeluaran makanan jadi, di Kecamatan Tapango paling tinggi persentasenya 7,44 persen dibandingkan kecamatan lainnya. Pada pola pengeluaran non-makanan untuk perumahan paling besar dibandingkan dengan pengeluaran lainnya. Pola pengeluaran nonmakanan di Kecamatan Wonomulyo adalah yang tertinggi yaitu 58,07 persen, dan yang terendah di kecamatan Binuang 41,37 persen. Berbeda dengan pengeluaran perumahan, pengeluaran untuk aneka barang dan jasa yang terbesar adalah di Kecamatan Limborro yaitu 43,92 persen, dan yang terendah di Kecamatan Polewali, hanya 28,99 persen. 182

(3) Distribusi Pengeluaran Rumah Tangga Kontribusi Pengeluaran Rumah Tangga pada Kelompok 40% Terendah di tingkat kecamatan berkisar antara 24-31 persen dari seluruh pengeluaran. Tingkat ketimpangan pengeluaran termasuk rendah bila dilihat menurut kriteria Bank Dunia, karena kelompok tersebut berkontribusi lebih dari 17 persen dari seluruh pengeluaran. Tertinggi di Kecamatan Tubi Taramanu dan yang terendah di Kecamatan Mapili. j.

Pemilikan aset dan potensi ekonomi lokal Aset

Persentase rumah tangga yang memiliki aset perhiasan emas paling banyak di Kecamatan Allu sebesar 87,61 persen, dan yang terendah di Kecamatan Anreapi hanya 24,31 persen. Aset kedua terbesar adalah kepemilikan TV berwarna dengan persentase terbesar di Kecamatan Polewali yaitu 74,06 persen, dan terendah di Kecamatan Tubi Taramanu hanya 9,39 persen. Aset ketiga adalah kepemilikan kendaraan bermotor dengan persentase terbesar di Kecamatan Wonomulyo 52,47 persen dan terendah di Kecamatan Tubi Taramanu hanya 10,19 persen. Aset kepemilikan tabungan tertinggi di Kecamatan Polewali 45,36 persen dan terendah di Kecamatan Matangga hanya 4,49 persen. Sedangkan kepemilikan ternak dengan persentase tertinggi di Kecamatan Alu sebesar 70,77 persen, dan terendah di Kecamatan Polewali dan Tapango hanya sekitar 7 persen. Tanaman Kakao

Di Kabupaten Polman terdapat 3 kecamatan yang hampir seluruh rumah tangganya mengusahakan kakao, yaitu kecamatan Tubi Taramanu 98,73 persen, Bulo 97,37 persen, dan Matangnga 96,82 persen. Namun demikian, cukup banyak kecamatan yang persentase rumah tangga mengusahakan kakao kurang dari 50 persen. Dari 16 kecamatan yang ada, sebanyak 3 kecamatan yang persentase rumah tangga mengusahakan kakao kurang dari 10 persen. (Gambar 5.4.9).

183

Lahan paling luas yang mengusahakan kakao terdapat di Kecamatan Bulo 8.352 ha, namun rata-rata lahan yang diusahakan rumah tangga kecamatan ini kurang dari 1 ha dan rata-rata pohon yang diusahakan sebanyak 675 pohon. Rata-rata lahan yang diusahakan tertinggi terdapat di Kecamatan Luyo 1,11 ha, dan rata-rata pohon yang diusahakan rumah tangga tertinggi terdapat di Kecamatan Matangnga 731 pohon. Luas lahan kakao yang diusahakan di Kecamatan Tinambung adalah 199 ha. Persentase rumah tangga yang mengusahakan Kakao terendah di Kecamatan Tinambung hanya 8,51 persen dengan rata-rata luas usaha per rumah tangga hanya 0,53 ha, sedang rata-rata pohon yang diusahakan 124.

Gambar 4. Persentase Rumah Tangga Yang Mengusahakan Kakao Menurut Kecamatan di Kabupaten Polman Tahun 2007

Tinambung Wonomulyo Polewali Balanipa Campalagian Biruang Matakali Mapilli Limboro Alu Luyo Anreapi Tapango Matangnga Bulo Tubi Taramanu 0

8.51 9.24 9.46 12.76 42.22 45.64 47.77 48.09 48.09 63.59 78.52 78.74 81.06 96.82 97.37 98.73

20

40

60

80

100

184

5.5 a. (1)

Kabupaten Mamuju Tujuan 1: Koefisien Engle

Dengan menggunakan batas koefisien Engel 0,80 sebagai proksi kesejahteraan, dari Gambar 5.5.1 terlihat bahwa 88,69 persen penduduk di Kecamatan Kalimpang tergolong rendah tingkat kesejahteraannya, sedangkan di Kecamatan Tommo hanya 1,97 persen yang berarti secara umum penduduk di kecamatan ini tergolong tinggi tingkat kesejahteraannya.

Gambar 5.5.1 Persentase Pengeluaran 80% (Koefisien Engel) menurut Kecamatan di Kabupaten Mamuju, 2007

Tobadak Karossa Topoyo Pangak Budong-budong Bonehau Kalimpang Tommo Sampaya Papalang Kalukku Simboro dan kepulauan Mamuju Tapalang Barat Tapalang 10.00 20.00 30.00 8.51 29.74 37.31 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 25.36 21.76 1.97 18.49 36.80 5.47 24.30 27.57 79.40 88.69 7.13 13.82

185

(2) Kontribusi Kuantil Termiskin terhadap Konsumsi Kontribusi penduduk kuantil termiskin di setiap kecamatan di Kabupaten Mamuju berkisar antara 5,69 persen sampai dengan 13,05 persen. Persentase tertinggi di Kecamatan Kalumpang yaitu sebesar 13,05 persen. Indikator ini memberi gambaran ketimpangan bahwa 20 persen penduduk lapisan bawah di kecamatan tersebut hanya mampu menyumbang 13,05 persen dari total pengeluaran di kecamatan tersebut, dan yang lebih parah lagi terjadi di Kecamatan Mamuju yaitu kurang dari 6 persen. (3) Status Gizi Balita Persentase balita bergizi kurang dan buruk tertinggi adalah di Kecamatan Tapalang yaitu sebesar 53,56 persen. Sedangkan yang terendah adalah di Kecamatan Bonehau yaitu 30,60 persen.

Gambar 5.5.2

Bonehau Tapalang Barat Pangak Papalang Budong-budong Topoyo Kalukku Tommo Mamuju Simboro dan kepulauan Tobadak Kalimpang Sampaya Karossa Tapalang 10.00 15.00 20.00 25.00

30.60 31.93 32.51 34.94 36.14 36.78 38.26 40.99 41.78 41.97 42.35 45.25 46.39 47.4 2 53.56 30.00 35.00 40.00 45.00 50.00 55.00 60.00

186

b. Tujuan 2: (1) APM SD/MI APM SD/MI per kecamatan di Kabupaten Mamuju berkisar antara 81 hingga 95. APM-SD/MI di Kabupaten Mamuju tertinggi terdapat di Kecamatan Tapalang Barat sebesar 94,27, dan terendah terdapat di Kecamatan Mamuju yaitu 81,21 persen.

Gambar 5.5.3

APM SD/MI di Kabupaten Mam uju, 2007

Mamuju Tobadak Simboro dan kepulauan Papalang Kalukku Bonehau Sampaya Topoyo Tapalang Karossa Budong-budong Pangak Tommo Kalimpang Tapalang Barat 70.0 75.0 80.0

81.2 87.0 87.1 87.2 87.2 87.4 87.7 89.1 ` 89.8 90.4 91.8 92.5 93.8 94.0 94.3 85.0 90.0 95.0 100.0

·

Angka Partisipasi Sekolah (APS), Usia 7-12 Tahun

Partisipasi sekolah di jenjang pendidikan dasar penduduk usia 7-12 tahun terendah terdapat di Kecamatan Simboro dan Kepulauan sebesar 89,61 persen

187

(2) APM SMP/MTs APM-SMP/MTs di Kabupaten Mamuju berkisar antara 28 hingga 65 persen, APM-SMP/MTs tertinggi terdapat di Kecamatan Tapalang 65,81 persen, dan terendah terdapat di Kecamatan Kalimpang, hanya 28,41 persen.

Gambar 5.5.4

APM SMP/MTs di Kabupaten Mam uju, 2007

Kalimpang

28.4 41.2

Mamuju

51.2 51.5

Tommo

52.2 53.3

Simboro dan kepulauan

53.4 53.8

Tapalang Barat

`

53.9 54.3

Karossa

58.2 59.1

Topoyo

59.2 64.5

Tapalang 0 10 20 30 40 50 60

65.8 70

·

Angka Partisipasi Sekolah (APS), Usia 13-15 Tahun

APS penduduk usia 13-15 tahun terendah terdapat di Kecamatan Sampaya sebesar 56,05 persen 188

(3) Angka melek Huruf (AMH) Walaupun Kabupaten Mamuju memiliki angka melek huruf relatif tertinggi, namun masih ada 2 kecamatan yang memerlukan prioritas untuk pemberantasan buta huruf. Angka melek huruf kelompok umur 15-24 tahun terkecil terdapat di Kecamatan Kalimpang sebesar 88,81 persen, dan Kecamatan Simboro dan Kepulauan 88,74 persen. Persentase tertinggi terdapat di Kecamatan Tommo 99,23 persen.

Gambar 5.5.5

AMH Penduduk Usia 15-24 Tahun di Kabupaten Mamuju, 2007 Simboro dan kepulauan Tapalang Topoyo Tobadak Pangak Sampaya Kalukku Tommo 80.0 85.0 90.0 95.0 88.7 88.8 90.0

93.9 94.4 94.4 94.7 94.8 94.9 95.1 95.3

97.2 97.5 98.4 99.2 100.0

Sementara itu tingkat melek huruf penduduk 15 tahun ke atas tertinggi terdapat di Kecamatan Karossa 92,2 persen, dan terendah terdapat di Kecamatan Kalimpang yaitu 66,86 persen. Tingkat melek huruf penduduk 45 tahun ke atas tertinggi terdapat di Kecamatan Karossa 81,98 persen, dan terendah terdapat di Kecamatan Kalimpang 29,59 persen) (4) Alasan Belum/Tidak Pernah Sekolah atau Tidak Sekolah Lagi Alasan utama penduduk berumur 7-24 tahun yang tidak/belum pernah sekolah dan tidak sekolah lagi di semua Kecamatan di Kabupaten Mamuju adalah faktor biaya yang berkisar antara 30-82 persen. Alasan tidak bersekolah karena bekerja berkisar antara 1-29 persen, dan sekolah jauh antara 3-25 persen.

189

(5) Ijazah yang Dimiliki Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Sekitar 26 persen penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Mamuju tidak memiliki ijazah, dan lebih dari sepertiga hanya memiliki ijazah SD/MI. Yang memiliki ijazah SMP/MTs kurang dari 20 persen. Persentase tertinggi yang memiliki ijazah SD/MI tercatat di Kecamatan Kalimpang 63,28 persen, dan terendah di Kecamatan Mamuju 19,41 persen. Sementara itu penduduk yang memiliki ijazah SMP/MTs tertinggi di Kecamatan Tapalang Barat 21,26 persen, dan terendah di Kecamatan Pangak 15,66 persen. Di lain pihak gambaran pendidikan di Kabupaten Mamuju cukup baik, terlihat dari persentase penduduk yang memiliki ijazah SMA+ hampir 20 persen. c. Tujuan 3:

(1) Rasio APM-SD/MI Rasio APM-SD per kecamatan di Kabupaten Mamuju berkisar antara 90 hingga 108. Rasio APM-SD/MI tertinggi terdapat di Kecamatan Kalukku sebesar 107,11 dan terendah terdapat di Kecamatan Sampaya sebesar 90,65 persen.

Gambar 5.5.6

Rasio APM SD/MI Perempuan terhadap laki-laki di Kabupaten Mamuju, 2007

Sampaya Budong-budong Tapalang Barat Simboro dan kepulauan Tommo Bonehau Kalumpang Tobadak Pangale Karossa Papalang Mamuju Tapalang Topoyo Kalukku 90 95 100 105

91 95 95 97 97 97 98 99 100

`

101 101 102 104 104 107

110

190

(2) Rasio APM SMP/MTs Rasio APM-SMP/MTs di Kabupaten Mamuju berkisar antara 75 hingga 133. Rasio tertinggi terdapat di Kecamatan Bonehau sebesar 132,54 dan terendah terdapat di Kecamatan Tapalang Barat yaitu 75,92.

Gambar 5.5.7 7

Rasio APM SMP/MTs Perempuan terhadap Laki-laki di Kabupaten Mamuju, 2007

Tapalang Barat Papalang Kalukku Tapalang Tommo Karossa Kalumpang Budong-budong Topoyo Simboro dan Kepulauan Pangale Mamuju Sampaya Tobadak Bonehau 75

76 79 86 88 90 99 102 103 107 ` 112 117 122 123 124 133 85 95 105 115 125 135 145

191

(3) Rasio Melek Huruf Rasio melek huruf penduduk usia 15-24 tahun per kecamatan di Kabupaten Mamuju berkisar antara 92-107. Rasio terendah terdapat di Kecamatan Simboro dan Kepulauan sebesar 92,50, dan tertinggi terdapat di Kecamatan Papalang sebesar 106,75.

Gambar 5.5.8

Rasio Melek Huruf 15-24 Tahun Perempuan terhadap Laki-lakidi Kabupaten Mamuju, 2007

Simboro dan kepulauan Tapalang Barat Pangale Mamuju Topoyo Kalukku Sampanga Budong-budong Karossa

92 98 99 99 100 100 100 100 100 ` 101 103 105 106 106 107 90 92 94 96 98 100 102 104 106 108

Tommo Tapalang Tobadak Bonehau Kalumpang Papalang

192

(4) Kontribusi Perempuan dalam Pekerjaan Upahan di Sektor Non Pertanian (KPPNP) KPPNP per kecamatan di Kabupaten Mamuju masih di bawah 50 persen. KPPNP di Kabupaten Mamuju terbesar terdapat di Kecamatan Bonehau sebesar 49,11 persen.

Gambar 5.5.9 KPPNP di Kabupaten2007

Kalumpang Sampaya Tobadak Budong-budong Karossa Pangale Topoyo Papalang Tapalang Barat

0 17 22 24 28 29 29 32 32 ` 32 32 32 37 39 49 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Simboro dan kepulauan Tapalang Kalukku Mamuju Tommo Bonehau

193

d. Tujuan 4: (1) Persentase balita diberi suplemen Vitamin A terbesar adalah di Kecamatan Tommo yaitu sebesar 88,50 persen. Sedangkan yang terendah adalah di Kecamatan Kalimpang, yaitu hanya 19,34 persen. (2) Persentase tertinggi balita umur 12-23 bulan yang diimunisasi campak adalah di Kecamatan Mamuju yaitu mencapai 92,59 persen, sedangkan yang terendah adalah di Kecamatan Kalimpang, hanya 27,70 persen. (3) Untuk balita yang mendapat imunisasi lengkap yaitu BCG 1 kali, DPT 3 kali, Polio 3 kali dan Campak 1 kali, persentase paling tinggi di Kecamatan Tommo yaitu sebesar 67,13 persen. Sedangkan di Kecamatan Tapalang Barat dan Kalimpang tidak dijumpai balita yang diimunisasi lengkap. (4) Balita diberi ASI pada umumnya sudah sangat baik. Hampir di seluruh kecamatan persentase balita usia 2-4 tahun yang diberi ASI sudah di atas 95 persen. (5) Persentase pemberian ASI eksklusif untuk bayi berumur 0-6 bulan bervariasi. Persentase tertinggi tercatat di Kecamatan Bonehau sebesar 70,74 persen, sedangkan di Kecamatan Kalimpang tidak dijumpai bayi yang diberi ASI eksklusif. (6) Persentase balita BBLR terendah di kabupaten Mamuju adalah di Kecamatan Tobadak dan Mamuju dengan persentase sekitar 4 persen. Kecamatan yang perlu mendapat perhatian adalah Kecamatan Bonehau, Simboro dan Kecamatan Tapalang Barat, karena persentasenya masih di atas 10 persen. (7) Persentase rumah tangga yang mengkonsumsi garam beryodium cukup, terbesar adalah di Kecamatan Pangak yaitu sebesar 93,51 persen. Sedangkan yang terendah adalah di Kecamatan Kalukku yaitu 48,44 persen.

194

e. Tujuan 5: (1) Untuk kelahiran yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih, persentase terbesar di Kecamatan Mamuju 52,75 persen, sedang di Kecamatan Kalimpang tidak dijumpai penolong kelahiran dengan tenaga kesehatan terlatih. (2) Kecamatan dengan cakupan K4 terbesar adalah Kecamatan Mamuju sebesar 70,94 persen, sedangkan yang terendah di Kecamatan Kalimpang, hanya 1,09 persen. (3) Persentase WUS dengan risiko KEK (LILA < 23.5 cm) terlihat cukup tinggi di kecamatan Tapalang Barat 28,90 persen. Sedangkan yang terendah di Kecamatan Pangak, yaitu hanya 3,34 persen. (4) Persentase PUS KB 15-49 tahun yang sedang aktif ber KB kisaran tingkat pencapaiannya antara 13-60 persen. Ada 5 kecamatan yang persentasenya lebih dari 50 persen, persentase tertinggi di Kecamatan Tommo yaitu 59,34 persen, dan terendah di Kecamatan Tapalang Barat, hanya 13,49 persen. (5) Terdapat 3 Kecamatan di Kabupaten Mamuju yang seluruh PUS berumur 15-49 tahun menggunakan alat KB hormonal yaitu pil, suntik atau implant. Persentase terendah adalah di Kecamatan Kalimpang, yaitu 83,08 persen. (6) Persentase remaja (penduduk 15-24 tahun) yang pernah mendapat penyuluhan tentang kesehatan reproduksi tertinggi di Kecamatan Tapalang 32,89 persen, dan terendah di Kecamatan Tommo, hanya 1,85 persen. f. Tujuan 6:

(1) Persentase penduduk usia 15-24 tahun yang pernah mendengar atau mengetahui tentang HIV/AIDS terbesar adalah di Kecamatan Mamuju yaitu sebesar 70,33 persen. Sebaliknya daerah yang perlu mendapat perhatian karena rendahnya persentase yang mengetahui tentang HIV/AIDS adalah Kecamatan Bonehau dan Kecamatan Kalimpang, masing-masing hanya 19,47 persen dan 19,71 persen. 195

(2) Persentase penduduk umur 15 tahun ke atas yang memiliki pengetahuan tentang HIV/AIDS berkisar antara 10-64 persen lebih rendah dibanding dengan kelompok remaja (15-24 tahun) yang berkisar antara 19-71 persen. (3) Persentase remaja yang mempunyai pengetahuan komprehensif tantang HIV/AIDS sangat bervariasi. Bahkan di dua kecamatan (Kalimpang dan Bonehau) tidak ditemukan remaja mempunyai pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS. Dua kecamatan yang relatif besar persentasenya adalah Kecamatan Pangak 30,88 persen, dan Kecamatan Mamuju 24,79 persen. (4) Persentase Balita yang tidur menggunakan kelambu relatif tinggi yaitu antara 47-96 persen. Persentase tertinggi di Kecamatan Kalimpang dan Topoyo yaitu sekitar 96 persen, sedang yang terendah di Kecamatan Tapalang Barat sekitar 47 persen. (5) Persentase penduduk terdiagnosis menderita malaria yang persentasenya cukup tinggi di Kecamatan Pangak yaitu sekitar 28 persen, Tomo sekitar 23 persen, dan Tobadak 22 persen. Penduduk terdiagnosis mengidap TBC cukup kecil persentasenya yaitu kurang dari 1 persen. Hal yang sama juga terlihat untuk DBD. g. Tujuan 7: (1) Penggunaan biomassa untuk memasak oleh rumah tangga di Kabupaten Mamuju masih tergolong tinggi. Dari 15 kecamatan terdapat 8 kecamatan yang penggunaannya melebihi angka 80 persen. Hanya ada satu kecamatan yang penggunaannya jauh lebih rendah dibanding kecamatan lainnya, yaitu di Kecamatan Mamuju 37,84 persen. (2) Untuk rumah tangga yang menggunakan air minum terlindung dan berkelanjutan angkanya bervariasi antar kecamatan. Persentase tertinggi di Kecamatan Mamuju 81,50 persen, sedangkan yang terendah terjadi di Kecamatan Tommo, hanya 7,57 persen.

196

(3) Akses ke sanitasi yang layak masih menjadi masalah di Kabupaten Mamuju karena rumah tangga yang dapat mengakses masih di bawah 35 persen. Terdapat 4 kecamatan yang akses ke sanitasi layak masih di bawah 10 persen yaitu Kecamatan Kalumpang 2,52 persen, Simboro dan Kepulauan 4,63 persen, Tapalang Barat 6,08 persen, dan Bonehau 7,06 persen. (4) Sebagian besar rumah tangga di kecamatan yang ada di Kabupaten Mamuju yang membuang sampah dengan cara yang baik dan benar persentasenya sudah di atas 70 persen, kecuali yang terendah di Kecamatan Kalumpang, hanya 10,47 persen. (5) Persentase rumah tangga yang menggunakan sumber penerangan listrik angkanya bervariasi antar kecamatan dan belum ada yang mencapai angka 90 persen. Persentase tertinggi terjadi di Kecamatan Mamuju 86,88 persen, sedangkan terendah terjadi di Kecamatan Bonehau, hanya 7,29 persen. (7) Persentase rumah tangga yang menempati rumah yang tetap dan terjamin di masing-masing kecamatan sekitar 90 persen, kecuali Kecamatan Kalumpang baru mencapai 76,20 persen. (8) Persentase rumah tangga yang memiliki sertifikat dari BPN di Kabupaten Mamuju hanya sebesar 33,19 persen. Persentase tertinggi terdapat di Kecamatan Tommo 57,69 persen, sedangkan terendah terjadi di Kecamatan Kalumpang, hanya 5,22 persen. (9) Indikator rumah layak huni, angkanya bervariasi antar kecamatan. Persentase tertinggi di Kecamatan Tobadak, yaitu sebesar 65,33 persen, sedangkan persentase terendah di Kecamatan Kalumpang, yaitu hanya 2,84 persen. h. Ketenagakerjaan (1) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) TPAK penduduk laki-laki jauh lebih tinggi dari pada TPAK perempuan. Di Kecamatan Budong-budong, TPAK laki-laki sekitar lima kali lipat lebih banyak dibandingkan TPAK perempuan, yaitu 91,65 persen berbanding 18,04 persen. Di Kecamatan Kalimpang TPAK laki-laki dan perempuan hampir sama, masing-masing 93,24 persen dan 88,83 persen. 197

(2) Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) TKK laki-laki lebih tinggi dari pada TKK perempuan di semua kecamatan di Kabuapaten Mamuju, kecuali di Kecamatan Kalimpang. TKK laki-laki yang terendah terdapat di Kecamatan Kalukku 91,17 persen, dan TKK perempuan yang tertinggi terdapat di Kecamatan Kalimpang, 99,68 persen. (3) Proporsi Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Lapangan Usaha Hampir 100 persen tenaga kerja di Kecamatan Kalimpang bekerja di sektor pertanian, sementara 2 kecamatan lainnya di atas 90,0 persen yaitu Kecamatan Bonehau 90,30 persen dan Kecamatan Tommo 93,32 persen. Sedangkan yang terendah di Kecamatan Mamuju, hanya 27,33 persen. (4) Rata-rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai Di 5 kecamatan rata-rata upah buruh/karyawan/pegawai perempuan lebih tinggi dari pada laki-laki, yaitu Kecamatan Tapalang Barat, Kalukku, Bonehau, Pangak, dan Karossa. Rasio rata-rata upah perempuan terhadap laki-laki yang paling tinggi terdapat di Kecamatan Tapalang Barat, yaitu sebesar 146,91. Sebaliknya, yang paling rendah terdapat di Kecamatan Papalang dengan rasio upah 61,08. (5) Proporsi Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja dengan Status Berusaha Sendiri dan Tak Dibayar Lebih dari 50 persen tenaga kerja di Kecamatan Budong-budong berstatus sebagai berusaha sendiri. Dua kecamatan tertinggi lainnya adalah Kecamatan Karossa 43,79 persen, dan Kecamatan Simboro dan kepulauan 33,03 persen. Sebaliknya Kecamatan Tommo merupakan kecamatan yang persentase tenaga kerja dengan status berusaha sendiri sangat rendah yaitu hanya 4,90 persen. Persentase pekerja tidak dibayar tertinggi adalah di Kecamatan Kalimpang sebesar 58,61 persen, dan yang terendah di Kecamatan Mamuju hanya 14,29 persen.

198

(6) Proporsi Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja terhadap Jumlah Penduduk i. Rasio penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja terhadap jumlah penduduk tertinggi di Kecamatan Kalimpang 62,60 persen, dan terendah di Kecamatan Kalukku hanya 30,86 persen. Pengeluaran Rumah Tangga

j.

(1) Rata-rata pengeluaran rumah tangga Rata-rata pengeluaran per kapita di Kabupaten Mamuju Rp 250 206,-. Dilihat per kecamatan, pengeluaran per kapita tertinggi adalah di Kecamatan Mamuju sebesar Rp 469 036,- (ibukota kabupaten/provinsi), sedang yang terendah tercatat di Kecamatan Kalimpang sebesar Rp 157 453,-. Pendapatan per kapita di Kecamatan lainnya kecuali Kecamatan Tapalang Rp 170 569,- berada pada kisaran antara 200-300 ribu rupiah. (2) Komposisi pengeluaran Hampir semua kecamatan di Kabupaten Mamuju pengeluaran untuk makanan lebih besar dari 60 persen, hanya Kecamatan Mamuju yang persentase pengeluaran makanannya di bawah 50 persen dan merupakan persentase paling rendah diantara kecamatan lainnya. Kecamatan dengan persentase pengeluaran makanan tertinggi adalah Kecamatan Kalumpang yaitu sebesar 86,37 persen.

·

Makanan

Persentase pola pengeluaran konsumsi tertinggi adalah beras dibandingkan dengan jenis makanan lainnya berkisar antara 19 s.d 45 persen. Persentase pengeluaran tertinggi untuk beras di Kecamatan Kalimpang sebesar 44,19 persen, sedangkan persentase pengeluaran yang terendah di Kecamatan mamuju hanya 19,56 persen. Selain beras, pengeluaran untuk ikan dan tembakau merupakan yang paling banyak dengan persentase antara 3 s.d 24 persen untuk ikan, dan 7 s.d 17 persen untuk tembakau. Pengeluaran untuk ikan di Kecamatan Tapalang adalah tertinggi dengan persentase 23,85 persen. Untuk pengeluaran makanan jadi, di Kecamatan mamuju paling tinggi persentasenya 5,64 persen dibandingkan kecamatan lainnya. 199

·

Non-Makanan

Pada pola pengeluaran non-makanan untuk perumahan paling besar dibandingkan dengan pengeluaran lainnya. Pengeluaran untuk perumahan di Kecamatan mamuju adalah yang tertinggi yaitu 62,94 persen, dan yang terendah di kecamatan Tommo 36,83 persen. Berbeda dengan pengeluaran perumahan, pengeluaran untuk aneka barang dan jasa yang terbesar adalah di Kecamatan Tommo yaitu 39,38 persen, dan yang terendah di Kecamatan Mamuju, hanya 25,42 persen. (4) Distribusi Pengeluaran Rumah Tangga Kontribusi pengeluaran rumah tangga pada kelompok 40% berpenghasilan terendah di tingkat kecamatan berkisar antara 15-30 persen dari seluruh pengeluaran. Tingkat ketimpangan pengeluaran termasuk rendah bila dilihat menurut kriteria Bank Dunia, karena kelompok tersebut berkontribusi lebih dari 17 persen dari seluruh pengeluaran. Tertinggi di Kecamatan Kalimpang dan yang terendah di Kecamatan Mamuju. Kepemilikan Aset dan Potensi Tanaman Kakao (1) Aset yang dimiliki Persentase rumah tangga yang memiliki aset perhiasan emas paling banyak di Kecamatan Topoyo sebesar 74,86 persen, dan yang terendah di Kecamatan Kalimpang hanya 3,54 persen. Aset kedua kepemilikan kendaraan bermotor terbesar di Kecamatan Mamuju sebesar 52,60 persen dan terendah di Kecamatan Kalimpang hanya 1,12 persen. Aset ketiga terbesar kepemilikan TV berwarna dengan persentase terbesar di Kecamatan Mamuju yaitu 65,60 persen, dan terendah di Kecamatan Kalimpang hanya 1,43 persen. Aset kepemilikan tabungan tertinggi di Kecamatan Mamuju 50,44 persen dan terendah di Kecamatan Kalimpang hanya 1,46 persen. Sedangkan kepemilikan ternak dengan persentase tertinggi di Kecamatan Kalimpang sebesar 34,00 persen, dan terendah di Kecamatan Mamuju, hanya 6,69 persen.

200

Tanaman Kakao

Di Kabupaten Mamuju terdapat 2 kecamatan yang di atas 90 persen rumah tangganya mengusahakan kakao, yaitu kecamatan Bonehau dan Tommo, dan yang terendah di Kecamatan Kalimpang dan Mamuju keduanya kurang dari 30 persen. Dilihat dari rata-rata luas usaha per rumah tangga terdapat 10 kecamatan yang memiliki rata-rata luas lahan usaha di atas 1 ha. Rata-rata jumlah pohon yang diusahakan berkisar antara 370-750 pohon. Rata-rata jumlah pohon terbanyak di Kecamatan Tommo 745 pohon, dan terendah di Kecamatan Mamuju 378 pohon.

Gambar 5. Persentase Rumah Tangga Yang Mengusahakan Lahan Kakao Menurut Kecamatan di Kabupaten Mamuju Tahun 2007

Mamuju Kalumpang Pangale Kalukku Topoyo Sampaga Budong-budong Papalang Tapalang Barat Karossa Simboro Kep Tobadak Tapalang Tommo Bonehau 0

20.7 29.15 49.28 58.8 61.72 65.66 67.39 71.09 72.25 74.21 74.59 84.54 84.55 90.99 93.34

25

50

75

100

201

BAB VI PENCAPAIAN MDGs BERDASARKAN INDEKS KOMPOSIT 6.1. Indikator MDGs Hasil Survei

Secara khusus untuk memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian MDGs di masing-masing kecamatan atau kabupaten dapat menggunakan indeks komposit. Dengan tersedianya indikator-indikator di setiap tujuan dari hasil survei di tingkat kecamatan dapat dibuat Indikator Komposit MDGs (IK-MDGs). Indikator komposit ini dapat menunjukkan kinerja pencapaian MDGs di setiap kecamatan dan kabupaten. IK-MDGs merupakan indeks komposit yang memberikan bobot sama terhadap masing-masing tujuan. Dalam penghitungannya pada tahap awal dipilih terlebih dahulu indikator-indikator yang memungkinkan dari setiap kelompok tujuan. Indikator-indikator tersebut kemudian dikelompokkan tujuh kelompok sesuai dengan tujuan MDGs. Akan tetapi di beberapa kelompok tujuan disertakan pula indikator proksi dan indikator lokal yang relevan dengan masing-masing kelompok tujuan. Berikut ini ditetapkan jenis-jenis indikator dari setiap tujuan berdasarkan analisis faktor korelasi. 1. Tujuan 1 Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan

· · · · · · · ·

Kontribusi kuantil pertama penduduk berpendapatan terendah terhadap konsumsi kabupaten/kecamatan Prevalensi balita gizi normal dan gizi baik Proporsi makanan terhadap total kurang dari 80 persen (1-KE)

2. Tujuan 2 Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua APM PAUD usia 5-6 tahun APM SD/MI usia 7-12 tahun APM SMP/MTs usia 13-15 tahun AMH penduduk usia 15-24 tahun Angka 1-DO usia 7-15 tahun

203

3. Tujuan 3 Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

· · · · · · · · · · · · · · ·

KPPNP Rasio APM SD/MI usia 7-12 tahun Rasio APM SMP/MTs usia 13-15 tahun Rasio AMH usia 15-24 tahun Persentase rumah tangga yang menggunakan garam yodium Persentase pemberian vitamin A pada balita 0-59 bulan Proporsi imunisasi campak (PIC) pada anak berusia 12-23 bulan Proporsi anak usia 12-59 bulan yang mendapatkan imunisasi lengkap Pemberian ASI exclusif pada anak usia 7-59 bulan Proporsi berat badan waktu lahir > 2500 gram (1-BBLR) Proporsi pertolongan kelahiran oleh tenaga kesehatan terlatih Status gizi WUS 15-49 tahun Persentase kunjungan K4 untuk ibu hamil Angka pemakaian kontrasepsi PUS-KB 15-49 tahun Persentase remaja (15-24 tahun) yang mendapatkan penyuluhan tentang kesehatan reproduksi Persentase penduduk berumur 15-24 tahun yang pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS Proporsi anak balita tidur menggunakan kelambu Persentase penduduk yang pernah terkena malaria (1-Malaria) Persentase penduduk yang pernah terkena TBC (1-TBC) Persentase penduduk yang pernah terkena demam berdarah (1-DBD) mempunyai

4. Tujuan 4 Menurunkan Angka Kematian Anak

5. Tujuan 5 Meningkatkan Kesehatan Ibu

6. Tujuan 6 Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya

· · · · ·

204

7. Tujuan 7 Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup

· · · · · ·

Proporsi penduduk atau rumah tangga dengan status rumah tetap dan terjamin (milik sendiri, sewa, atau kontrak). Proporsi rumah tangga dengan sertifikat kepemilikan tanah dari Badan Pertanahan Nasional. Proporsi penduduk atau rumah tangga menggunakan bahan bakar padat untuk memasak (1-Biomasa). Proporsi penduduk dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindungi dan berkelanjutan. Proporsi penduduk dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak. Proporsi rumah tangga menurut tempat pembuangan sampah yang layak.

6.2. Visualisasi dengan Grafik Laba-Laba Indeks komposit MDGs merangkum temuan-temuan utama dari analisis pencapaian MDGs. Apabila divisualisasikan dalam bentuk grafik laba-laba, maka masing-masing sudut diagram menunjukkan kelompok yang dicakup dalam analisis pencapaian tujuan. Garis-garis dari pusat/tengah ke masingmasing sudut merepresentasikan suatu skala 0 sampai 1, yang mengukur tingkat pencapaian di masing-masing kelompok tujuan. Titik-titik pada skala mencerminkan situasi MDGs saat ini yang dipresentasikan sebagai nilai indeks gabungan untuk masing-masing kelompok. Titik-titik dihubungkan untuk menunjukkan gambaran keseluruhan dari kecamatan atau kabupaten dengan mengilustrasikan di kelompok mana yang telah dicapai secara lebih baik dibanding kelompok lainnya. Masingmasing indeks kelompok juga merupakan komposit indikator dari indeks MDGs di masing-masing kecamatan atau kabupaten. Sebuah indeks merupakan nilai bebas satuan antara 0 dan 1, yang memungkinkan berbagai indeks yang berbeda ditambahkan/dijumlahkan. Ada tiga langkah untuk sampai pada indeks komposit MDGs (IK-MDGs):

205

Langkah 1: Hitung indeks dari indikator tertentu. Pada umumnya, menggunakan rumus berikut untuk menghitung indeks indikator tertentu.

Di mana : : Indeks tunggal (single index) dari indikator ke i di kec./kab. x Iix : nilai indikator ke i di kec./kab. X saat ini Cix maxi : nilai maksimum indikator ke i : nilai minimum indikator ke i mini Indeks suatu indikator khusus dapat diperoleh dengan mengikuti tahapantahapan sebagai berikut: 1. Untuk masing-masing kelompok indikator, identifikasikan nilai maksimum dan nilai minimum di setiap indikatornya dari angka indikator setiap kabupaten/kecamatan. Maxi= Angka tertinggi dari indikator untuk tingkat kabupaten/ kecamatan Mini= Angka terendah dari indikator untuk tingkat kabupaten/ kecamatan 2. Hitung rentang/kisaran masing-masing indikator dengan mengurangkan nilai maksimum dengan nilai minimum. Jadi, Ri merupakan kisaran indikator ke i yang ditentukan dengan: Ri = maxi - mini 3. Kurangkan nilai minimum dari nilai saat ini dari indikator ke i di kabupaten/kecamatan x. Jadi hasilnya adalah perbedaan nilai yang ditunjukkan oleh Dix. Bila Cix merupakan nilai kini dari indikator ke i di kabupaten/kecamatan x, maka Dix ditentukan dengan: Dix = Cix - minix 206

Dari hasil penghitungan IK-MDGs, selanjutnya divisualisasikan dalam bentuk grafik laba-laba dengan tujuh sudut tujuan. Analisis grafik laba-laba dimulai dari tingkat kabupaten, dilanjutkan untuk masing-masing kecamatan. Hasil penghitungan indeks komposit untuk masing-masing tujuan dihitung dengan menggunakan software excel yang disajikan pada lampiran. 6.2.1. Kabupaten Bantaeng

Indeks Komposit MDGs Kabupaten Bantaeng

1.00 0.80

TUJUAN 1 0.66 0.41

TUJUAN 7 0.58

0.60 0.40 0.20 0.00

TUJUAN 2

0.66 TUJUAN 6 0.53 TUJUAN 5 0.48

0.61

TUJUAN 3

TUJUAN 4

Tingkat pencapaian untuk tujuan 2 di Kabupaten Bantaeng masih rendah. APM TK/BA dan RA di usia pra sekolah 5-6 tahun sebesar 14,90 persen, pada indikator APM SD/MI dan APM SMP/MTs masing-masing sebesar 85,32 persen dan 50,08 persen, kondisi ini masih memerlukan perhatian para perencana di daerah, terutama untuk SMP/MTs yang mempunyai perbedaan sangat tajam antara SD dan SMP/MTs, ini berarti banyak anakanak setelah lulus sekolah SD/MI banyak yang tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya (SMP).

207

Konsisten dengan anak yang putus sekolah di jenjang SD/MI dan SMP/MTs pada kelompok anak usia wajib belajar 7-15 tahun masih relatif tinggi dengan nilai 7,54 persen, dan angka melek huruf pada usia 15-24 tahun baru mencapai 88,04 persen. Ini berarti masih ada anak usia 15-24 yang tidak pernah menikmati pendidikan dasar (wajib belajar). Prioritas utama untuk persentase anak usia wajib belajar 7-15 tahun di setiap kecamatan yang tidak atau belum pernah sekolah harus dicari penyebab masalahnya terlebih dahulu dan kemudian mencari solusinya. Upaya untuk menurunkan angka kematian anak pada Tujuan 4 akan menjadi ringan apabila pelayanan kesehatan lebih baik. Untuk Kabupaten Bantaeng pemberian imunisasi lengkap masih perlu ditingkatkan lagi karena baru mencapai 34,78 persen, sedangkan imunisasi campak sudah cukup baik dengan pencapaian 74,74 persen. Penggunaan "garam yodium cukup" masih sangat rendah hanya mencapai 22,04 persen, adapun persentase garam yodium cukup secara nasional sudah mencapai sekitar 70 persen. Perlu adanya upaya khusus untuk memperhatikan kembali distribusi garam beryodium yang beredar di pasaran. Di samping itu diperlukan sosialisasi ke desa-desa tentang perlunya mengkonsumsi garam beryodium. Pemberian ASI Ekslusif masih sangat rendah. Anak-anak yang berhasil mendapatkan ASI saja selama 6 bulan hanya mencapai 8,42 persen dan kelompok anak-anak yang dilahirkan dengan BBLR sebesar 12,77 persen. Hal ini menujukkan peran penyuluhan kesehatan untuk anak masih perlu ditingkatkan kembali. Untuk meningkatkan kesehatan ibu pada Tujuan 5, dilihat dari fasilitas pelayanan persalinan yaitu penolong kelahiran dengan tenaga medis baru mencapai 36,26 persen. Artinya, masih banyak ibu-ibu yang melahirkan ditolong oleh tenaga non-medis. Selain itu pula, bila dilihat angka kujungan pemeriksaan kelahiran (K4) dengan capaian 46,03 persen masih perlu dilakukan penyuluhan tentang pemeriksaan kehamilan dengan pola yang baik dan benar. Pada kelompok PUS penggunaan alat kontrasepsi cukup baik dengan pencapaian 62,61 persen dengan alat kontrasiepsi yang digunakan terbesar adalah pil dan suntik. Untuk kelompok remaja sebagai calon ibu rumah tangga yang mengikuti penyuluhan reproduksi masih rendah, baru mencapai 21,72 persen, sehingga masih perlu ditingkatkan lagi. 208

Indeks Komposit MDGs Kec. Bissappu

TUJUAN 7 0.64

TUJUAN 1 1.00 0.80 0.54 0.60 0.40 0.20 0.00 0.45

TUJUAN 2

Kecamatan Bissappu Kecamatan Bissappu menempati urutan kedua dalam pencapaian MDGs yang diukur menggunakan indeks komposit dengan nilai 0,59. Di kecamatan ini yang perlu mendapat perhatian adalah Tujuan 2 dan Tujuan 1.

TUJUAN 6

0.59

0.62

TUJUAN 3

0.67 TUJUAN 5

0.59 TUJUAN 4

Indeks Kompisit MDGs Kec Uluere

TUJUAN 7 0.42

TUJUAN 1 1.00 0.80 0.60 0.52 0.40 0.20 0.00 0.30 TUJUAN 2

Kecamatan Uluere Kecamatan Uluere menempati urutan ke tujuh dari delapan kecamatan di Kabupaten Bantaeng, dengan nilai 0.49. Di kecamatan ini yang perlu mendapatkan perhatian adalah Tujuan 2, Tujuan 7, dan Tujuan 4.

TUJUAN 6 0.72 0.55 TUJUAN 5 0.47

0.48

TUJUAN 3

TUJUAN 4

Indeks Komposit MDGs Kec Sinoa

TUJUAN 7 0.44

TUJUAN 1 1.00 0.80 0.60 0.51 0.40 0.20 0.00 0.32 TUJUAN 2

Kecamatan Sinoa Kecamatan Sinoa menempati urutan ke enam dari delapan kecamatan di Kabupaten Bantaeng, dengan nilai 0.51. Di kecamatan ini yang perlu mendapatkan perhatian adalah Tujuan 2, Tujuan 7, dan Tujuan 5.

TUJUAN 6

0.60

0.66

TUJUAN 3

0.49

0.56 TUJUAN 4

TUJUAN 5

Indeks Komposit MDGs Kec Bantaeng

TUJUAN 7 0.71

TUJUAN 1 1.00 0.80 0.60 0.44 0.40 0.20 0.00 0.58 TUJUAN 2

Kecamatan Bantaeng Kecamatan Bantaeng menempati urutan ke tiga dari delapan kecamatan di Kabupaten Bantaeng dengan nilai 0.57. Di kecamatan ini yang perlu mendapatkan perhatian adalah Tujuan 1, Tujuan 4, dan Tujuan 5.

TUJUAN 6

0.66 0.44

0.62

TUJUAN 3

0.55 TUJUAN 5

TUJUAN 4

209

Indeks Komposit MDGs Kec Eremerasa

TUJUAN 7 0.63

TUJUAN 1 1.00 0.80 0.57 0.60 0.40 0.20 0.00 0.28 TUJUAN 2

Kecamatan Eremerasa Kecamatan Eremerasa menempati urutan ke lima dari delapan kecamatan di Kabupaten Bantaeng dengan nilai 0.51. Di kecamatan ini yang perlu mendapatkan perhatian adalah Tujuan 2, Tujuan 5, dan Tujuan 4.

TUJUAN 60.72 0.32 0.49

0.59

TUJUAN 3

TUJUAN 5

TUJUAN 4

Indeks Komposit MDGs Kec Tompobulu

TUJUAN 7 0.60

TUJUAN 1 1.00 0.80 0.56 0.60 0.40 0.20 0.00 0.47 TUJUAN 2

Kecamatan Tompobulu

Kecamatan Tompobulu menempati urutan pertama

dari delapan kecamatan di Kabupaten Bantaeng dengan nilai 0.59. Di kecamatan ini yang perlu mendapatkan perhatian adalah Tujuan 2, Tujuan 4, dan Tujuan 5.

TUJUAN 6 0.77 0.52 TUJUAN 5 0.48

0.70

TUJUAN 3

TUJUAN 4

Indeks Komposit MDGs Kec Pajukukang

TUJUAN 7 0.54

TUJUAN 1 1.00 0.80 0.600.50 0.40 0.20 0.00 0.18 0.58 0.37 TUJUAN 2

Kecamatan Pajakukang Kecamatan Pajukukang menempati urutan ke delapan dari delapan kecamatan di Kabupaten Bantaeng dengan nilai 0.47. Di kecamatan ini yang perlu mendapatkan perhatian adalah Tujuan 2, Tujuan 4, dan Tujuan 5.

TUJUAN 6

0.65

TUJUAN 3

0.47

TUJUAN 5

TUJUAN 4

Indeks Komposit MDGs Kec Gantarang Keke

TUJUAN 7 0.50

TUJUAN 1 1.00 0.80 0.53 0.60 0.40 0.20 0.00 0.57 0.51 TUJUAN 2

Kecamatan Gantarang Keke Kecamatan Gantarang Keke menempati urutan ke empat dari delapan kecamatan di Kabupaten Bantaeng dengan nilai 0.54. Di kecamatan ini yang perlu mendapatkan perhatian adalah Tujuan 7, Tujuan 2, dan Tujuan 1. Keterangan: Pencapaian untuk masing-masing tujuan di setiap kecamatan serta dapat dilihat

TUJUAN 6

0.61

TUJUAN 3

0.54 TUJUAN 5

0.54 TUJUAN 4

pada Tabel- tabel Lampiran, Indeks Komposit pada Tabel 18.

210

6.2.2. Kabupaten Takalar

Indeks Kompisit MDGs Kabupaten Takalar

TUJUAN 7 0.62 TUJUAN 1 1.00 0.80 0.72 0.60 0.40 0.20 0.00 TUJUAN 6 0.71 0.61 TUJUAN 3 0.56 TUJUAN 2

0.61 TUJUAN 5

0.55

TUJUAN 4

Hasil penghitungan indeks komposit di Kabupaten Takalar merupakan yang tertinggi dibanding dengan empat kabupaten lainnya. Pada Tujuan 2 angka PAUD 5-6 tahun masih memerlukan peningkatan, karena baru mencapai 18,50 persen. Tingkat pencapaian indikator APM SD/MI dan APM SMP/MTs masing-masing sebesar 85,60 persen dan 55,16 persen, secara umum masih perlu ditingkatkan. Perbedaan yang sangat tajam antara APM SD dengan APM SMP/MTs mengindikasikan masih banyak anak-anak yang lulus sekolah SD/MI tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya SMP/MTs. Upaya untuk menurunkan angka kematian anak pada Tujuan 4 akan menjadi ringan apabila pelayanan kesehatan lebih baik. Di Kabupaten Takalar pemberian imunisasi lengkap sudah cukup baik 52,27 persen, sedangkan imunisasi campak mencapaian 74,94 persen. Penggunaan "garam yodium cukup" masih rendah, baru mencapai 38,29 persen. Pemberian ASI Eksklusif masih sangat rendah hanya mencapai 10,53 persen, dan kelompok anak-anak yang dilahirkan dengan BBLR sebesar 13,28 persen. Rendahnya tingkat pencapaian ketiga indikator tersebut terakhir memerlukan perhatian, untuk itu upaya penyuluhan kesehatan yang lebih intensif perlu dilakukan.

211

Indeks Komposit MDGs Kec Mangara Bombang

TUJUAN 7 0.60

TUJUAN 1 1.00 0.80 0.600.52 0.40 0.20 0.00 0.47 TUJUAN 2

Kecamatan Mangara Bombang

Kecamatan Mangara Bombang menempati urutan ke empat dari tujuh kecamatan di Kabupaten Takalar dengan nilai 0.60. Di kecamatan ini yang perlu mendapatkan perhatian adalah Tujuan 2, Tujuan 5, dan Tujuan 1.

TUJUAN 6 0.76 0.52 TUJUAN 5

0.72TUJUAN 3

0.59 TUJUAN 4

Indeks Komposit MDGs Kec Mappakasunggu

TUJUAN 7 0.52

TUJUAN 1 1.00 0.80 0.59 0.60 0.40 0.20 0.00 0.56 TUJUAN 2

Kecamatan Mappakasunggu

Kecamatan Mappakasunggu menempati urutan ke enam dari tujuh kecamatan di Kabupaten Takalar dengan nilai 0.57. Di kecamatan ini yang perlu mendapatkan perhatian adalah Tujuan 4, Tujuan 5, dan Tujuan 7.

TUJUAN 6 0.72 0.51 0.45

0.61

TUJUAN 3

TUJUAN 5

TUJUAN 4

Kecamatan Polobankeng Selatan

Indeks Komposit MDGs Kec Polobankeng Selatan

TUJUAN 7 0.60 TUJUAN 1 1.00 0.80 0.59 0.60 0.40 0.20 0.00 TUJUAN 6 0.87 0.57 0.81 TUJUAN 5 TUJUAN 4 0.56 TUJUAN 3 0.62

Kecamatan Polobankeng Selatan menempati urutan ke dua dari tujuh kecamatan di Kabupaten Takalar dengan nilai 0.66.

TUJUAN 2

Di kecamatan ini yang perlu mendapatkan perhatian adalah Tujuan 3, Tujuan 4, dan Tujuan 1.

Kecamatan Patallassang

Kecamatan Patallassang menempati urutan pertama dari tujuh kecamatan di Kabupaten Takalar dengan nilai 0.68.

Indeks Komposit MDGs Kec Patallassang

TUJUAN 7 0.73

TUJUAN 1 1.00 0.80 0.55 0.60 0.40 0.20 0.00 TUJUAN 2 0.69

Di kecamatan ini yang perlu mendapatkan perhatian adalah Tujuan 1, Tujuan 4, dan Tujuan 3.

TUJUAN 6 0.82 0.59

0.66

TUJUAN 3

0.70 TUJUAN 5

TUJUAN 4

212

Indeks Komposit MDGs Kec Polobangkeng Utara

TUJUAN 7 0.56

Kecamatan Polobangkeng Utara

TUJUAN 1 1.00 0.80 0.600.53 0.40 0.20 0.00 0.57 0.59 TUJUAN 2

Kecamatan Polobankeng Utara menempati urutan ke lima dari tujuh kecamatan di Kabupaten Takalar dengan nilai 0.59. Di kecamatan ini yang perlu mendapatkan perhatian adalah Tujuan 4, Tujuan 1, dan Tujuan 7.

TUJUAN 6

0.76 0.46 0.63 TUJUAN 5 TUJUAN 4

TUJUAN 3

Indeks Komposit MDGs Kec Galesong Selatan

TUJUAN 7 0.63

Kecamatan Galesong Selatan

TUJUAN 1 1.00 0.80 0.600.50 0.40 0.20 0.00 0.56 0.53 TUJUAN 2

Kecamatan Galesong Selatan menempati urutan ke tujuh dari tujuh kecamatan di Kabupaten Takalar dengan nilai 0.55. Di kecamatan ini yang perlu mendapatkan perhatian adalah Tujuan 1, Tujuan 4, dan Tujuan 2.

TUJUAN 6

0.57 0.54 TUJUAN 5 0.50

TUJUAN 3

TUJUAN 4

Kecamatan Galesong Utara

Indeks Komposit MDGs Kec Galesong Utara

TUJUAN 7 0.68 TUJUAN 1 1.00 0.80 0.57 0.60 0.40 0.20 0.00 TUJUAN 6 0.61 0.63 TUJUAN 3 0.51

Kecamatan Galesong Utara menempati urutan ke tiga dari tujuh kecamatan di Kabupaten Takalar dengan nilai 0.61.

TUJUAN 2

Di kecamatan ini yang perlu mendapatkan perhatian adalah Tujuan 2, Tujuan 1, dan Tujuan 3.

.

0.62 TUJUAN 5

0.67 TUJUAN 4

213

6.2.3.. Kabupaten Bone

Indeks Komposit MDGs Kabupaten Bone

TUJUAN 7 0.55 TUJUAN 1 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 TUJUAN 0.78 6 0.61 TUJUAN 3 0.63

TUJUAN 2 0.69

0.50

0.54

TUJUAN 5

TUJUA N 4

Kabupaten Bone menempati urutan 2 dari 5 kabupaten. Upaya untuk menurunkan angka kematian anak pada Tujuan 4 akan menjadi ringan apabila pelayanan kesehatan lebih baik. Di Kabupaten Bone pemberian imunisasi lengkap masih perlu ditingkatkan lagi karena baru mencapai 29,82 persen. Sebaliknya tingkat pencapaian imunisasi campak sudah cukup baik yaitu 75,74 persen. Penggunaan "garam yodium cukup" relatif cukup tinggi mencapai 57,43 persen. Pemberian ASI Eksklusif masih sangat rendah hanya mencapai 1,27 persen, dan kelompok anak-anak yang dilahirkan dengan BBLR sebesar 7,96 persen. Rendahnya tingkat pencapaian kedua indikator tersebut terakhir memerlukan perhatian untuk itu upaya penyuluhan kesehatan yang lebih intensif perlu dilakukan. Tujuan 5, meningkatkan kesehatan ibu dilihat dari penolong kelahiran dengan tenaga medis sudah cukup baik sebesar 50,76 persen, namun untuk pemeriksaan K4 masih perlu ditingkatkan lagi karena baru mencapai 33,52 persen. Indikator lain yang masih rendah juga tergambarkan dari keikut sertaan dalam program PUS KB baru mencapai 34,93 persen. 214

Indeks Komposit MDGs Kec Bontocani

TUJUAN 7

TUJUAN 1 1.00 0.80 0.60 0.35 0.40 0.20 0.00 TUJUAN 2 0.67

Kecamatan Bontocani

Kecamatan Bontocani menempati urutan ke dua puluh lima dari dua puluh tujuh kecamatan di Kabupaten Bone dengan nilai 0.51. Di kecamatan ini yang perlu mendapatkan perhatian adalah Tujuan 1, Tujuan 5, dan Tujuan 7.

0.38

TUJUAN 6

0.67 0.77 0.35 0.40

TUJUAN 3

TUJUAN 5

TUJUAN 4

Indeks Komposit MDGs Kec Kahu

TUJUAN 7 0.58

TUJUAN 1 1.00 0.80 0.600.49 0.40 0.20 0.00 0.93 TUJUAN 2

Kecamatan Kahu

Kecamatan Kahu menempati urutan ke lima dari dua puluh tujuh kecamatan di Kabupaten Bone dengan nilai 0.63. Di kecamatan ini yang perlu mendapatkan perhatian adalah Tujuan 4, Tujuan 5, dan Tujuan 1.

0.64

TUJUAN 6

0.81 0.48 0.47

TUJUAN 3

TUJUAN 5

TUJUAN 4

Indeks Komposit MDGs Kec Kajuara

TUJUAN 7 0.58

TUJUAN 1 1.00 0.80 0.600.48 0.40 0.20 0.00 TUJUAN 2 0.67

Kecamatan Kajuara

Kecamatan Kajuara menempati urutan ke tujuh belas dari dua puluh tujuh kecamatan di Kabupaten Bone dengan nilai 0.592. Di kecamatan ini yang perlu mendapatkan perhatian adalah Tujuan 1, Tujuan 5 dan Tujuan 4.

TUJUAN 6

0.65 0.74 0.45 0.55 TUJUAN 4

TUJUAN 3

TUJUAN 5

Indeks Komposit MDGs Kec Salomekko

TUJUAN 7 0.47

TUJUAN 1 1.00 0.80 0.53 0.60 0.40 0.20 0.00 TUJUAN 2 0.77

Kecamatan Salomekko

Kecamatan Salomekko menempati urutan ke enam belas dari dua puluh tujuh kecamatan di Kabupaten Bone dengan nilai 0.59. Di kecamatan ini yang perlu mendapatkan perhatian adalah Tujuan 5, Tujuan 75, dan Tujuan 1.

TUJUAN 6

0.63 0.75 0.43 0.57

TUJUAN 3

TUJUAN 5

TUJUAN 4

215

Indeks Komposit MDGs Kec Tonra

TUJUAN 7 0.53

TUJUAN 1 1.00 0.80 0.60 0.43 0.40 0.20 0.00 TUJUAN 2 0.82

Kecamatan Tonra

Kecamatan Tonra menempati urutan ke sembilan belas dari dua puluh tujuh kecamatan di Kabupaten Bone dengan nilai 0.59. Di kecamatan ini yang perlu mendapatkan perhatian adalah Tujuan 1, Tujuan 4, dan Tujuan 7. .

TUJUAN 6

0.60 0.64 0.53

TUJUAN 3

0.56

TUJUAN 5

TUJUAN 4

Indeks Komposit MDGs Kec Patimpeng

TUJUAN 7 0.62

TUJUAN 1 1.00 0.80 0.600.47 0.40 0.20 0.00 0.50 TUJUAN 2

Kecamatan Patimpeng

Kecamatan Patimpeng menempati urutan ke dua puluh tiga dari dua puluh tujuh kecamatan di Kabupaten Bone dengan nilai 0.57. Di kecamatan ini yang perlu mendapatkan perhatian adalah Tujuan 4, Tujuan 5, dan Tujuan 1.

TUJUAN 6

0.68 0.44 0.38

0.88 TUJUAN 3

TUJUAN 5

TUJUAN 4

Indeks Komposit MDGs Kec Libureng

TUJUAN 7 0.54

TUJUAN 1 1.00 0.80 0.52 0.60 0.40 0.20 0.00 0.63 TUJUAN 2

Kecamatan Libureng

Kecamatan Libureng menempati urutan ke lima belas dari dua puluh tujuh kecamatan di Kabupaten Bone dengan nilai 0.60. Di kecamatan ini yang perlu mendapatkan perhatian adalah Tujuan 1, Tujuan 7, dan Tujuan 5.

TUJUAN 6

0.60 0.74 0.55 TUJUAN 5 0.60 TUJUAN 4

TUJUAN 3

Indeks Komposit MDGs Kec Mare

TUJUAN 7 0.54

TUJUAN 1 1.00 0.80 0.60 0.43 0.40 0.20 0.00 TUJUAN 2 0.74

Kecamatan Mare

Kecamatan Mare menempati urutan ke dua puluh dua dari dua puluh tujuh kecamatan di Kabupaten Bone dengan nilai 0.58. Di kecamatan ini yang perlu mendapatkan perhatian adalah Tujuan 4, Tujuan 1, dan Tujuan 5.

0.71TUJUAN 3 0.42

TUJUAN 6

0.73 0.45

TUJUAN 5

TUJUAN 4

216

Indeks Komposit MDGs Kec Sibulue

TUJUAN 7 0.48

TUJUAN 1 1.00 0.80 0.49 0.60 0.40 0.20 0.00 TUJUAN 2 0.78

Kecamatan Sibulue

Kecamatan Sibulue menempati urutan ke sepuluh dari dua puluh tujuh kecamatan di Kabupaten Bone dengan nilai 0.60. Di kecamatan ini yang perlu mendapatkan perhatian adalah Tujuan 5, Tujuan 7, dan Tujuan 1.

0.80 TUJUAN 3

TUJUAN 6

0.75 0.44 0.49

TUJUAN 5

TUJUAN 4

Indeks Komposit MDGs Kec Cina

TUJUAN 7 0.57

TUJUAN 1 1.00 0.80 0.56 0.60 0.40 0.20 0.00

Kecamatan Cina

TUJUAN 2 0.85

Kecamatan Cina menempati urutan ke enam dari dua puluh tujuh kecamatan di Kabupaten Bone dengan nilai 0.62. Di kecamatan ini yang perlu mendapatkan perhatian adalah Tujuan 5, Tujuan 1, dan Tujuan 7.

TUJUAN 6

0.57 0.78 0.46 0.57 TUJUAN 4

TUJUAN 3

TUJUAN 5

Indeks Komposit MDGs Kec Barebbo

TUJUAN 7 0.63

TUJUAN 1 1.00 0.80 0.50 0.60 0.40 0.20 0.00 0.51 TUJUAN 2 0.76

Kecamatan Barebbo

Kecamatan Barebbo menempati urutan ke empat dari dua puluh tujuh kecamatan di Kabupaten Bone dengan nilai 0.64. Di kecamatan ini yang perlu mendapatkan perhatian adalah Tujuan 1, Tujuan 3, dan Tujuan 5.

TUJUAN 6 0.92 0.52 TUJUAN 5 0.61

TUJUAN 3

TUJUAN 4

Kecamatan Ponre

Indeks Komposit MDGs Kec Ponre

TUJUAN 7 0.48 TUJUAN 1 1.00 0.80 0.60 0.41 0.40 0.20 0.00 TUJUAN 6 0.60 0.75 0.54 TUJUAN 4 TUJUAN 3 TUJUAN 2 0.77

Kecamatan Ponre menempati urutan ke empat belas dari dua puluh tujuh kecamatan di Kabupaten Bone dengan nilai 0.60. Di kecamatan ini yang perlu mendapatkan perhatian adalah Tujuan 1, Tujuan 7, dan Tujuan 4.

0.64 TUJUAN 5

217

Indeks Komposit MDGs Kec Lappariaja

TUJUAN 7 0.47

TUJUAN 1 1.00 0.70 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 0.54 TUJUAN 2 0.69

Kecamatan Lappariaja

Kecamatan Lappariaja menempati urutan ke tiga belas dari dua puluh tujuh kecamatan di Kabupaten Bone dengan nilai 0.60. Di kecamatan ini yang perlu mendapatkan perhatian adalah Tujuan 7, Tujuan 3, dan Tujuan 1.

TUJUAN 3

TUJUAN 6

0.82 0.57 TUJUAN 5 0.60 TUJUAN 4

Indeks Komposit MDGs Kec Lamuru

TUJUAN 7 0.62

TUJUAN 1 1.00 0.80 0.63 0.60 0.40 0.20 0.00 0.54 0.67 0.50 0.54 TUJUAN 4 TUJUAN 2 0.67

Kecamatan Lamuru

Kecamatan Lamuru menempati urutan ke dua puluh dari dua puluh tujuh kecamatan di Kabupaten Bone dengan nilai 0.58. Di kecamatan ini yang perlu mendapatkan perhatian adalah Tujuan 5, Tujuan 1, dan Tujuan 3.

TUJUAN 6

TUJUAN 3

TUJUAN 5

Indeks Komposit MDGs Kec Tellu Limpoe

TUJUAN 7 0.38

TUJUAN 1 1.00 0.80 0.60 0.29 0.40 0.20 0.00 0.43 TUJUAN 2

Kecamatan Tellu Limpoe

Kecamatan Limpoe menempati urutan ke dua puluh tujuh dari dua puluh tujuh kecamatan di Kabupaten Bone dengan nilai 0.46. Di kecamatan ini yang perlu mendapatkan perhatian adalah Tujuan 1, Tujuan 7, dan Tujuan 4.

TUJUAN 6

0.55 0.46 0.43

0.67

TUJUAN 3

TUJUAN 5

TUJUAN 4

Indeks Komposit MDGs Kec Bengo

TUJUAN 7 0.47

TUJUAN 1 1.00 0.80 0.59 0.60 0.40 0.20 0.00 0.41 0.64

Kecamatan Bengo

TUJUAN 2

Kecamatan Bengo menempati urutan ke dua satu dari dua puluh tujuh kecamatan di Kabupaten Bone dengan nilai 0.58. Di kecamatan ini yang perlu mendapatkan perhatian adalah Tujuan 3, Tujuan 1, dan Tujuan 7.

TUJUAN 6

0.77 0.62 TUJUAN 4

TUJUAN 3

0.63 TUJUAN 5

218

Indeks Komposit MDGs Kec Ulaweng TUJUAN 7 0.51

TUJUAN 1 1.00 0.80 0.65 0.60 0.40 0.20 0.00 0.48 0.39 0.64 TUJUAN 2

Kecamatan Ulaweng

Kecamatan Ulaweng menempati urutan ke dua puluh empat dari dua puluh tujuh kecamatan di Kabupaten Bone dengan nilai 0.55. Di kecamatan ini yang perlu mendapatkan perhatian adalah Tujuan 5, Tujuan 3, dan Tujuan 4.

TUJUAN 6 0.86 0. 49

TUJUAN 3

TUJUAN 5

TUJUAN 4

Indeks Komposit MDGs Kec Palakka TUJUAN 7 0.45

TUJUAN 1 1.00 0.77 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 0.60 0.62 TUJUAN 2

Kecamatan Palakka

Kecamatan Palakka menempati urutan ke delapan dari dua puluh tujuh kecamatan di Kabupaten Bone dengan nilai 0.61. Di kecamatan ini yang perlu mendapatkan perhatian adalah Tujuan 7, Tujuan 5, dan Tujuan 17.

TUJUAN 3

TUJUAN 6 0.92 0.51 TUJUAN 5 0.63

TUJUAN 4

Indeks Komposit MDGs Kec Awangpone TUJUAN 7 0.55

TUJUAN 1 1.00 0.80 0.65 0.60 0.40 0.20 0.00 0.60 0.45 0.62 TUJUAN 2

Kecamatan Awangpone

Kecamatan Awangpone menempati urutan ke delapan belas dari dua puluh tujuh kecamatan di Kabupaten Bone dengan nilai 0.59. Di kecamatan ini yang perlu mendapatkan perhatian adalah Tujuan 5, Tujuan 1, dan Tujuan 4.

TUJUAN 6 0.90 0.52

TUJUAN 3

TUJUAN 5

TUJUAN 4

Indeks Komposit MDGs Kec Tellu Siattinge TUJUAN 7 0.54

TUJUAN 1 1.00 0.88 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 0.53 TUJUAN 2 0.70

Kecamatan Tellu Siattinge

Kecamatan Tellu Siattinge menempati urutan ke tujuh dari dua puluh tujuh kecamatan di Kabupaten Bone dengan nilai 0.61. Di kecamatan ini yang perlu mendapatkan perhatian adalah Tujuan 4, Tujuan 3, dan Tujuan 7.

TUJUAN 3

TUJUAN 6

0.73 0.57 TUJUAN 5 0.53 TUJUAN 4

219

Indeks Komposit MDGs Kec Amali TUJUAN 7 0.55

TUJUAN 1 1.00 0.70 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 0.61 TUJUAN 2 0.73

Kecamatan Amali

Kecamatan Amali menempati urutan ke dua belas dari dua puluh tujuh kecamatan di Kabupaten Bone dengan nilai 0.60. Di kecamatan ini yang perlu mendapatkan perhatian adalah Tujuan 5, Tujuan 1, dan Tujuan 7.

TUJUAN 3

TUJUAN 6

0.77 0.42 0.62 TUJUAN 5 TUJUAN 4

Indeks Komposit MDGs Kec Ajangale TUJUAN 7 0.54

TUJUAN 1 1.00 0.71 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 TUJUAN 2 0.75

Kecamatan Ajangale

Kecamatan Ajangale menempati urutan ke tiga dari dua puluh tujuh kecamatan di Kabupaten Bone dengan nilai 0.64. Di kecamatan ini yang perlu mendapatkan perhatian adalah Tujuan 5, Tujuan 1, dan Tujuan 7.

TUJUAN 6

0.80 0.46 0.69 TUJUAN 5

0.72TUJUAN 3

TUJUAN 4

Indeks Komposit MDGs Kec Dua Boccoe TUJUAN 7 0.51

TUJUAN 1 1.00 0.75 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 0.64 0.60 TUJUAN 2

Kecamatan Dua Boccoe

Kecamatan Dua Boccoe menempati urutan ke sebelas dari dua puluh tujuh kecamatan di Kabupaten Bone dengan nilai 0.60. Di kecamatan ini yang perlu mendapatkan perhatian adalah Tujuan 5, Tujuan 7, dan Tujuan 1.

TUJUAN 3

TUJUAN 6

0.79 0.50 TUJUAN 5 0.63 TUJUAN 4

Indeks Komposit MDGs Kec Cenrana TUJUAN 7 0.38

TUJUAN 1 1.00 0.80 0.61 0.60 0.40 0.20 0.00 0.63 0.72 0.39 0.33 0.55 TUJUAN 2

Kecamatan Cenrana

Kecamatan Cenrana menempati urutan ke dua puluh enam dari dua puluh tujuh kecamatan di Kabupaten Bone dengan nilai 0.60. Di kecamatan ini yang perlu mendapatkan perhatian adalah Tujuan 4, Tujuan 7, dan Tujuan 5.

TUJUAN 6

TUJUAN 3

TUJUAN 5

TUJUAN 4

220

Indeks Komposit MDGs Kec Tanete Riattang Barat TUJUAN 7 0.80

TUJUAN 1 1.00 0.75 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 0.68 TUJUAN 2 0.71

Kecamatan Tanete Riattang Barat

Kecamatan Tanete Riattang Barat menempati urutan ke dua dari dua puluh tujuh kecamatan di Kabupaten Bone dengan nilai 0.66. Di kecamatan ini yang perlu mendapatkan perhatian adalah Tujuan 1, Tujuan 5, dan Tujuan 4.

TUJUAN 6

0.73 0.56 TUJUAN 5

TUJUAN 3

0.65 TUJUAN 4

Indeks Komposit MDGs Kec Tanete Riattang TUJUAN 7 0.81

TUJUAN 1 1.00 0.76 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 TUJUAN 2 0.67

Kecamatan Tanete Riattang

Kecamatan Tanete Riattang menempati urutan ke satu dari dua puluh tujuh kecamatan di Kabupaten Bone dengan nilai 0.68. Di kecamatan ini yang perlu mendapatkan perhatian adalah Tujuan 1, Tujuan 4, dan Tujuan 3.

0.66

TUJUAN 6

0.75 0.62 TUJUAN 4

TUJUAN 3

0.72 TUJUAN 5

Indeks Komposit MDGs Kec Tanete Riattang Timur TUJUAN 7 0.60

TUJUAN 1 1.00 0.74 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 0.64 0.46 0.48 TUJUAN 2 0.66

Kecamatan Tanete Riattang Timur

Kecamatan Tanete Riattang Timur menempati urutan ke sembilan dari dua puluh tujuh kecamatan di Kabupaten Bone dengan nilai 0.60. Di kecamatan ini yang perlu mendapatkan perhatian adalah Tujuan 5, Tujuan 4, dan Tujuan 1.

TUJUAN 3

TUJUAN 6 0.84

TUJUAN 5

TUJUAN 4

221

6.2.4. Kabupaten Poliwali Mandar

Indeks Komposit MDGs Kabupaten Polman

TUJUAN 7 0.49 TUJUAN 1 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 TUJUAN 0.78 6 0.44 0.61 TUJUAN 5 TUJUAN 4 0.56 TUJUAN 3 0.51 0.58

TUJUAN 2

Kabupaten Polman menduduki urutan ke tiga dari 5 kabupaten. Jika dilihat dari Tujuan 1 menunjukkan balita kurang gizi tertinggi kedua yaitu sebesar 38,09 persen. Tingginya persentase ini sangat menghawatirkan, karena banyak anak yang berstatus gizi kurang dan buruk, kondisi ini perlu segera diantisipasi untuk menyelamatkan generasi tersebut. Sejalan dengan dua indikator tersebut, indikator proporsi pengeluaran untuk makan terhadap total pengeluaran 80 persen tercatat 33,14 persen. Proporsi rumah tangga yang pengeluaran makanannya tinggi mencerminkan rendahnya tingkat kesejahteraan penduduk, yang juga dapat digunakan sebagai proksi tingginya angka kemiskinan. Untuk penilaian Tujuan 5 yaitu meningkatkan kesehatan ibu ilihat dari indikator-indikator yang ada di dalamnya masih perlu ditingkatkan, terutama fasilitas pelayanan persalinan dengan penolong kelahiran tenaga medis yang baru mencapai 30,51 persen. Ini mengindikasikan masih banyak ibuibu yang melahirkan di tolong oleh tenaga non-medis. Selain itu pula, bila 222

dilihat angka kujungan pemeriksaan kelahiran (K4) dengan capaian 46,68 persen masih perlu dilakukan penyuluhan kembali dengan melakukan pemeriksaan kehamilan dengan pola yang baik dan benar. Pada kelompok PUS, penggunaan alat kontrasepsi masih rendah karena baru mencapai 30,32 persen. Alat KB yang terbanyak digunakan adalah pil dan suntik. Untuk kelompok remaja dalam persiapannya sebagai calon ibu rumah tangga yang mendapat penyuluhan reproduksi masih rendah 16,92 persen, sehingga masih perlu ditingkatkan lagi. Pada Tujuan 7 memastikan kelestarian lingkungan hidup indeks kompositnya masih rendah, utamanya disebabkan karena masih banyak rumah tangga yang tanahnya belum bersertifikat dari BPN, yaitu 21,43 persen. Selain itu pula, penggunaan biomasa untuk memasak masih cukup tinggi 78,28 persen. Indikator lain yang perlu diperhatikan adalah pemilikan sanitasi yang layak masih sangat rendah hanya mencapai 22,65 persen. Perlu adanya penyuluhan ke masyarakat tentang pentingnya penggunaan sanitasi yang layak. Untuk indikator lainnya cukup baik seperti pengelolaan sampah sudah sangat baik mencapai 84,12 persen, dan juga proporsi penduduk atau rumah tangga dengan status rumah tetap dan terjamin (milik sendiri, sewa, atau kontrak) sangat baik, dengan tingkat capaian 92,18 persen. Perlu diwaspadai untuk indikator proporsi penduduk dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindungi dan berkelanjutan masih perlu ditingkatkan lagi, karena tingkat pencapaiannya baru 53,82 persen.

223

Indeks Komposit MDGs Kec Tinambung

TUJUAN 7 0.46

TUJUAN 1 1.00 0.800.67 0.60 0.40 0.20 0.00 TUJUAN 2 0.72

Kecamatan Tinambung

Kecamatan Tinabung menempati urutan ke empat dari enam belas kecamatan di Kabupaten Polman dengan nilai 0.59. Di kecamatan ini yang perlu mendapatkan perhatian adalah Tujuan 7, Tujuan 1, dan Tujuan 5.

0.67 TUJUAN 3

TUJUAN 6

0.72 0.46 0.66 TUJUAN 5 TUJUAN 4

Indeks Komposit MDGs Kec Balanipa

TUJUAN 7 0.46

TUJUAN 1 1.00 0.80 0.56 0.60 0.40 0.20 0.00 0.48

Kecamatan Balanipa

TUJUAN 2

Kecamatan Balanipa menempati urutan ke sepuluh dari enam belas kecamatan di Kabupaten Polman dengan nilai 0.53. Di kecamatan ini yang perlu mendapatkan perhatian adalah Tujuan 1, Tujuan 5, dan Tujuan 7.

TUJUAN 6

0.58 0.42 0.63 TUJUAN 5

0.73

TUJUAN 3

TUJUAN 4

Indeks Komposit MDGs Kec Limboro

TUJUAN 7 0.44

TUJUAN 1 1.00 0.80 0.53 0.60 0.40 0.20 0.00 0.40 TUJUAN 2

Kecamatan Limboro

Kecamatan Limboro menempati urutan ke tiga belas dari enam belas kecamatan di Kabupaten Polman dengan nilai 0.51. Di kecamatan ini yang perlu mendapatkan perhatian adalah Tujuan 5, Tujuan 1, dan Tujuan 2.

TUJUAN 3

TUJUAN 6

0.53 0.82 0.35

0.69 TUJUAN 5 TUJUAN 4

Indeks Komposit MDGs Kec Tubbi Taramanu

TUJUAN 7 0.40

TUJUAN 1 1.00 0.80 0.52 0.60 0.40 0.20 0.00 0.58 TUJUAN 2

Kecamatan Tubbi Taramanu

Kecamatan Tubbi Taramanu menempati urutan ke lima belas dari enam belas kecamatan di Kabupaten Polman dengan nilai 0.48. Di kecamatan ini yang perlu mendapatkan perhatian adalah Tujuan 1, Tujuan 5, dan Tujuan 7.

0.47 TUJUAN 3

TUJUAN 6

0.72

0.33 0.57

TUJUAN 5

TUJUAN 4

224

Indeks Komposit MDGs Kec Alu

TUJUAN 7

TUJUAN 1 1.00 0.800.65 0.60 0.40 0.31 0.20 0.00 0.54 TUJUAN 2

Kecamatan Alu

Kecamatan Alu menempati urutan ke sebelas dari enam belas kecamatan di Kabupaten Polman dengan nilai 0.52. Di kecamatan ini yang perlu mendapatkan perhatian adalah Tujuan 7, Tujuan 5, dan Tujuan 1.

TUJUAN 6

0.57 0.76 0.40 0.60 TUJUAN 5 TUJUAN 4

TUJUAN 3

Kecamatan Campalagian

Indeks Komposit MDGs Kec Campalagian

TUJUAN 7 0.47 TUJUAN 1 1.00 0.80 0.55 0.60 0.40 0.20 0.00 TUJUAN 6 0.89 0.51 0.23 0.55 TUJUAN 3 0.55

TUJUAN 2

Kecamatan Campalagian menempati urutan ke duabelas dari dua puluh tujuh kecamatan di Kabupaten Polman dengan nilai 0.52. Di kecamatan ini yang perlu mendapatkan perhatian adalah Tujuan 5, Tujuan 1, dan Tujuan 7.

TUJUAN 5

TUJUAN 4

Kecamatan Luyo

Indeks Komposit MDGs Kec Luyo

TUJUAN 7 0.46 TUJUAN 1 1.00 0.800.63 0.60 0.40 0.20 0.00 TUJUAN 6 0.64 0.82 0.32 0.63 TUJUAN 5 TUJUAN 4 TUJUAN 3 0.51 TUJUAN 2

Kecamatan Luyo menempati urutan ke sembilan dari enam belas kecamatan di Kabupaten Polman dengan nilai 0.55. Di kecamatan ini yang perlu mendapatkan perhatian adalah Tujuan 5, Tujuan 7, dan Tujuan 1.

Indeks Komposit MDGs Kec Wonomulyo

TUJUAN 7 0.69

TUJUAN 1 1.00 0.81 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 TUJUAN 2 0.70

Kecamatan Wonomulyo

Kecamatan Wonomulyo menempati urutan pertama dari enam belas kecamatan di Kabupaten Polman dengan nilai 0.58. Di kecamatan ini yang perlu mendapatkan perhatian adalah Tujuan 3, Tujuan 1, dan Tujuan 5.

0.51 TUJUAN 3

TUJUAN 6 0.87

0.69 TUJUAN 5

0.74 TUJUAN 4

225

Indeks Komposit MDGs Kec Mapilli

TUJUAN 7 0.48

TUJUAN 1 1.00 0.800.69 0.60 0.40 0.20 0.00 0.62 TUJUAN 2

Kecamatan Mapilli

Kecamatan Mapilli menempati urutan ke enam dari enam belas kecamatan di Kabupaten Polman dengan nilai 0.58. Di kecamatan ini yang perlu mendapatkan perhatian adalah Tujuan 7, Tujuan 5, dan Tujuan 4.

0.66 TUJUAN 3

TUJUAN 6

0.79 0.49 0.51

TUJUAN 5

TUJUAN 4

Kecamatan Tapango

Indeks Komposit MDGs Kec Tapango

TUJUAN 7 0.51 TUJUAN 1 1.00 0.800.68 0.60 0.40 0.20 0.00 TUJUAN 6 0.69 0.77 0.58 0.57 TUJUAN 3 0.53 TUJUAN 2

Kecamatan Tapango menempati urutan ke lima dari enam belas kecamatan di Kabupaten Polman dengan nilai 0.59. Di kecamatan ini yang perlu mendapatkan perhatian adalah Tujuan 1, Tujuan 7, dan Tujuan 4.

TUJUAN 5

TUJUAN 4

Kecamatan Matakali

Kecamatan Matakali menempati urutan ke tiga dari enam belas kecamatan di Kabupaten Polman dengan nilai 0.60. Di kecamatan ini yang perlu mendapatkan perhatian adalah Tujuan 1, Tujuan 2, dan Tujuan 5.

Indeks Komposit MDGs Kec Matakali

TUJUAN 7 0.59

TUJUAN 1 1.00 0.800.67 0.60 0.40 0.20 0.00 0.50 TUJUAN 2

TUJUAN 6

0.61 0.80 0.56 0.73 TUJUAN 5 TUJUAN 4

TUJUAN 3

Kecamatan Bulo

Kecamatan Bulo menempati urutan ke enam belas dari enam belas kecamatan di Kabupaten Polman dengan nilai 0.39. Di kecamatan ini yang perlu mendapatkan perhatian adalah Tujuan 2, Tujuan 3, dan Tujuan 7.

Indeks Komposit MDGs Kec Bulo

TUJUAN 7

TUJUAN 1 1.00 0.80 0.600.44 0.40 0.34 0.20 0.00 0.13 0.25 TUJUAN 3 0.36 0.48 TUJUAN 2

TUJUAN 6

0.77

TUJUAN 5

TUJUAN 4

226

Indeks Komposit MDGs Kec Polewali

TUJUAN 7 0.75

TUJUAN 1 1.00 0.800.69 0.60 0.40 0.20 0.00 0.64 TUJUAN 2

Kecamatan Polewali

Kecamatan Polewali menempati urutan ke dua dari enam belas kecamatan di Kabupaten Polman dengan nilai 0.65. Di kecamatan ini yang perlu mendapatkan perhatian adalah Tujuan 1, Tujuan 3, dan Tujuan 2.

TUJUAN 3

TUJUAN 6

0.56 0.68

0.68 TUJUAN 5

0.77 TUJUAN 4

Kecamatan Binuang

Kecamatan Binuang menempati urutan ke tujuh dari enam belas kecamatan di Kabupaten Polman dengan nilai 0.57.

Indeks Komposit MDGs Kec Binuang

TUJUAN 7 0.49

TUJUAN 1 1.00 0.80 0.600.47 0.40 0.20 0.00 0.47 TUJUAN 2

Di kecamatan ini yang perlu mendapatkan perhatian adalah Tujuan 1, Tujuan 2, dan Tujuan 7.

TUJUAN 6 0.84 0.50

0.52

TUJUAN 3

TUJUAN 5

0.81 TUJUAN 4

Kecamatan Anreapi

Kecamatan Anreapi menempati urutan ke delapan dari enam belas kecamatan di Kabupaten Polman dengan nilai 0.56.

Indeks Komposit MDGs Kec Anreapi

TUJUAN 7

TUJUAN 1 1.00 0.80 0.600.45 0.39 0.40 0.20 0.00 0.52 TUJUAN 2

Di kecamatan ini yang perlu mendapatkan perhatian adalah Tujuan 1, Tujuan 7, dan Tujuan 2.

TUJUAN 6

0.58 0.76

TUJUAN 3

0.65 TUJUAN 5

0.71 TUJUAN 4

Kecamatan Matangnga

Kecamatan Matangnga menempati urutan ke empat belas dari enam belas kecamatan di Kabupaten Polman dengan nilai 0.51.

Indeks Komposit MDGs Kec Matangnga

TUJUAN 7

TUJUAN 1 1.00 0.800.64 0.60 0.44 0.40 0.20 0.00 0.47 TUJUAN 2

Di kecamatan ini yang perlu mendapatkan perhatian adalah Tujuan 5, Tujuan 4, dan Tujuan 7.

TUJUAN 6

0.64 0.74 0.36 0.38

TUJUAN 3

TUJUAN 5

TUJUAN 4

227

6.2.5 Kabupaten Mamuju

Indeks Komposit MDGs Kabupaten Mamuju

TUJUAN 7 0.49 TUJUAN 1 1.00 0.80 0.54 0.60 0.40 0.20 0.00 TUJUAN 6 0.63 0.44 0.60 TUJUAN 5 TUJUAN 4 0.56 TUJUAN 3 0.57 TUJUAN 2

Kabupaten Mamuju menduduki urutan terakhir dari 5 kabupaten. Jika dilihat dari tujuan 1 yaitu menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan, menunjukkan bahwa kontribusi kuantil pertama penduduk berpendapatan terendah terhadap total konsumsi adalah sebesar 9,89 persen artinya distribusi sebarannya tidak merata. Selain itu untuk indikator prevalensi balita kurang gizi menunjukkan yang paling tinggi di antara 5 kabupaten yang ada Kemungkinan besar dijumpai anak-anak yang bermasalah dengan gizi di kabupaten ini. Sangat menghawatirkan dengan kondisi kesehatan yang diukur dari status gizinya menunjukkan banyak anak yang berstatus gizi kurang dan buruk, maka perlu segera diantisipasi untuk menyelamatkan generasi tersebut. Sejalan dengan tingkat pencapaian dua indikator pertama, untuk indikator proporsi pengeluaran makan terhadap total pengeluaran 80 persen, apabila tinggi maka mencerminkan banyaknya penduduk yang miskin. Dari indikator ini menunjukkan nilai 24,41 persen terbesar kedua setelah Kabupaten Polman artinya angka kemiskinan di Kabupaten Mamuju cukup tinggi sejalan dengan angka status gizi balita yang kurang juga tinggi. 228

Untuk tujuan 5 yaitu meningkatkan kesehatan ibu dilihat dari indikatorindikator yang ada di dalamnya masih perlu ditingkatkan kembali, yaitu proporsi pertolongan kelahiran (PPK) oleh tenaga kesehatan terlatih (PPKT) yang terendah diantara ke lima kabupaten, yaitu sebesar 27,99 persen. Diduga rendahnya angka persentase tersebut disebabkan karena kurangnya tenaga medis atau sebab lain, misalnya keterkaitan dengan adat dan budaya setempat yang cenderung melahirkan dengan tenaga non-medis. Apabila dilihat dari indikator K4 masih perlu ditingkatkan kembali karena baru mencapai 43,92 persen. Untuk status gizi ukuran LILA WUS sudah cukup baik dengan capaian 14,28 persen, akan tetapi keikut sertaan KB pada kelompok umur yang sama masih sangat rendah hanya 43,33 persen. Indikator yang juga perlu diperhatikan yaitu persentase remaja (15-24 tahun) yang mendapatkan penyuluhan tentang kesehatan reproduksi (REPRO) masih sangat rendah karena baru mencapai 13,77 persen. Pada tujuan 7 Memastikan kelestarian lingkungan hidup, apabila dilihat perolehan indeks kompositnya masih rendah, utamanya disebabkan karena rumah tangga dengan kepemilikan rumah dengan sertifikat dari BPN baru mencapai 33,19 persen. Selain itu pula, penggunaan biomasa untuk memasak masih tinggi khususnya untuk penggunaan kayu bakar dan arang untuk memasak mencapai 77,73 persen. Indikator lain yang perlu diperhatikan adalah pemilikan sanitasi yang layak masih sangat rendah hanya mencapai 20,79 persen. Perlu adanya penyuluhan ke masyarakat tentang pentingnya penggunaan sanitasi yang layak. Untuk indikator lainnya cukup baik seperti pengelolaan sampah sudah baik mencapai 74,83 persen dan juga proporsi penduduk atau rumah tangga dengan status rumah tetap dan terjamin (milik sendiri, sewa, atau kontrak) sangat baik, dengan tingkat capaian 92,06 persen. Perlu diwaspadai untuk indikator proporsi penduduk dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindungi dan berkelanjutan perlu ditingkatkan lagi karena tingkat pencapaiannya baru 46,87 persen.

229

Indeks Komposit MDGs Kec Tapalang

TUJUAN 7 0.54

TUJUAN 1 1.00 0.80 0.57 0.60 0.40 0.20 0.00

Kecamatan Tapalang

TUJUAN 2 0.65

Kecamatan Tapalang menempati urutan ke sembilan dar belas kecamatan di Kabupaten Mamuju dengan nilai 0.54.

Di kecamatan ini yang perlu mendapatkan perhatian a Tujuan 1, Tujuan 5, dan Tujuan 7.

TUJUAN 6

0.59 0.61 0.44 0.59 TUJUAN 5 TUJUAN 4

TUJUAN 3

Indeks Komposit MDGs Kec Tapalang Barat

TUJUAN 7 0.43

TUJUAN 1 1.00 0.77 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 0.43 TUJUAN 2 0.75

Kecamatan Tapalang Barat

Kecamatan Tapalang Bafrat menempati urutan ke tiga bela lima belas kecamatan di Kabupaten Mamuju dengan nilai 0

Di kecamatan ini yang perlu mendapatkan perhatian a Tujuan 5, Tujuan 7, dan Tujuan 3.

TUJUAN 6

0.49

0.17 0.49

TUJUAN 3

TUJUAN 5

TUJUAN 4

Indeks Komposit MDGs Kec Mamuju

TUJUAN 7 0.68

TUJUAN 1 1.00 0.80 0.54 0.60 0.40 0.20 0.00 0.48 TUJUAN 2

Kecamatan Mamuju

Kecamatan Mamuju menempati urutan ke empat dari lima kecamatan di Kabupaten Mamuju dengan nilai 0.57.

Di kecamatan ini yang perlu mendapatkan perhatian a Tujuan 1, Tujuan 2, dan Tujuan 5.

TUJUAN 6

0.64 0.67

TUJUAN 3

0.56 TUJUAN 5

0.66 TUJUAN 4

Indeks Komposit MDGs Kec Simboro dan Kepulauan

TUJUAN 7 0.39

Kecamatan Simboro dan Kepulauan

TUJUAN 1 1.00 0.80 0.59 0.60 0.40 0.20 0.00 0.50 0.46

TUJUAN 2

Kecamatan Simboro dan Kepulauan menempati urutan ke e belas dari lima belas kecamatan di Kabupaten Mamuju de nilai 0.44.

Di kecamatan ini yang perlu mendapatkan perhatian a Tujuan 5, Tujuan 1, dan Tujuan 7.

TUJUAN 3

TUJUAN 6

0.53

0.30 0.49

TUJUAN 5

TUJUAN 4

230

Indeks Komposit MDGs Kec Kalukku

TUJUAN 7 0.48

Kecamatan Kalukku

TUJUAN 1 1.00 0.800.68 0.60 0.40 0.20 0.00 0.52 TUJUAN 2

Kecamatan Kalukku menempati urutan ke tujuh dari lima kecamatan di Kabupaten Mamuju dengan nilai 0.55.

Di kecamatan ini yang perlu mendapatkan perhatian a Tujuan 1, Tujuan 5, dan Tujuan 7.

TUJUAN 6

0.59 0.71 0.45 0.63 TUJUAN 5 TUJUAN 4

TUJUAN 3

Indeks Komposit MDGs Kec Papalang

TUJUAN 7 0.52

TUJUAN 1 1.00 0.800.65 0.60 0.40 0.20 0.00 0.56 TUJUAN 2

Kecamatan Papalang

Kecamatan Papalang menempati urutan ke delapan dar belas kecamatan di Kabupaten Mamuju dengan nilai 0.55.

Di kecamatan ini yang perlu mendapatkan perhatian a Tujuan 1, Tujuan 5, dan Tujuan 7.

TUJUAN 6

0.57 0.70 0.44 0.60 TUJUAN 5 TUJUAN 4

TUJUAN 3

Indeks Komposit MDGs Kec Sampaya

TUJUAN 7 0.56

TUJUAN 1 1.00 0.800.64 0.60 0.40 0.20 0.00 0.48 TUJUAN 2

Kecamatan Sampaya

Kecamatan Sampaya menempati urutan ke sepuluh dar belas tujuh kecamatan di Kabupaten Mamuju dengan nilai 0

Di kecamatan ini yang perlu mendapatkan perhatian a Tujuan 1, Tujuan 2, dan Tujuan 5.

TUJUAN 3

TUJUAN 6

0.47 0.66 0.49 0.69 TUJUAN 5 TUJUAN 4

Indeks Komposit MDGs Kec Tommo

TUJUAN 7 0.47

Kecamatan Tommo

TUJUAN 1 1.00 0.80 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 TUJUAN 2 0.69

Kecamatan Tommo menempati urutan ke dua dari lima kecamatan di Kabupaten Mamuju dengan nilai 0.59.

Di kecamatan ini yang perlu mendapatkan perhatian a Tujuan 7, Tujuan 3, dan Tujuan 1.

TUJUAN 6

0.55 0.60

TUJUAN 3

0.57 0.73 TUJUAN 5 TUJUAN 4

2

Indeks Komposit MDGs Kec Kalimpang

TUJUAN 7

TUJUAN 1 1.00 0.80 0.600.46 0.40 0.20 0.12 0.00 0.46 0.44 TUJUAN 2

Kecamatan Kalimpang

Kecamatan Kalimpang menempati urutan ke lima belas da belas kecamatan di Kabupaten Mamuju dengan nilai 0.33.

Di kecamatan ini yang perlu mendapatkan perhatian a Tujuan 7, Tujuan 5, dan Tujuan 4.

TUJUAN 6

0.51

0.22

TUJUAN 3 0.27

TUJUAN 5

TUJUAN 4

Indeks Komposit MDGs Kec Bonehau

TUJUAN 7 0.43

TUJUAN 1 1.00 0.80 0.62 0.60 0.40 0.20 0.00 0.56

Kecamatan Bonehau

TUJUAN 2

Kecamatan Bonehau menempati urutan ke sebelas dar belas kecamatan di Kabupaten Mamuju dengan nilai 0.52.

Di kecamatan ini yang perlu mendapatkan perhatian a Tujuan 5, Tujuan 1, dan Tujuan 7.

TUJUAN 6

0.66 0.32 0.52

0.74TUJUAN 3

TUJUAN 5

TUJUAN 4

Indeks Komposit MDGs Kec Budong-budong

TUJUAN 7 0.42

TUJUAN 1 1.00 0.800.68 0.60 0.40 0.20 0.00 0.49 0.55 0.53 0.48 TUJUAN 2 0.72

Kecamatan Budong-budong

Kecamatan Budong-budong menempati urutan ke dua bela lima belas kecamatan di Kabupaten Mamuju dengan nilai 0

Di kecamatan ini yang perlu mendapatkan perhatian a Tujuan 7, Tujuan 1, dan Tujuan 4.

TUJUAN 6

TUJUAN 3

TUJUAN 5

TUJUAN 4

Indeks Komposit MDGs Kec Pangak

TUJUAN 7 0.52

Kecamatan Panggak

TUJUAN 1 1.00 0.800.67 0.60 0.40 0.20 0.00 0.66 TUJUAN 2

Kecamatan Panggak menempati urutan ke tiga dari lima kecamatan di Kabupaten Mamuju dengan nilai 0.58.

Di kecamatan ini yang perlu mendapatkan perhatian a Tujuan 1, Tujuan 6, dan Tujuan 7.

TUJUAN 6

0.58 0.54

TUJUAN 3

0.62 TUJUAN 5

0.68 TUJUAN 4

232

Indeks Komposit MDGs Kec Topoyo

TUJUAN 7 0.61

TUJUAN 1 1.00 0.75 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 0.60 TUJUAN 2

Kecamatan Topoyo

Kecamatan Topoyo menempati urutan pertama dari dua tujuh kecamatan di Kabupaten Mamuju dengan nilai 0.61.

Di kecamatan ini yang perlu mendapatkan perhatian a Tujuan 5, Tujuan 1, dan Tujuan 2.

TUJUAN 6

0.60 0.77 0.49 0.67 TUJUAN 5 TUJUAN 4

TUJUAN 3

Indeks Komposit MDGs Kec Karossa

TUJUAN 7 0.45

TUJUAN 1 1.00 0.800.64 0.60 0.40 0.20 0.00 0.61 TUJUAN 2

Kecamatan Karossa

Kecamatan Karossa menempati urutan ke enam dari lima kecamatan di Kabupaten Mamuju dengan nilai 0.56.

Di kecamatan ini yang perlu mendapatkan perhatian a Tujuan 1, Tujuan 5, dan Tujuan 7.

0.54 TUJUAN 3

TUJUAN 6

0.72 0.44 0.70 TUJUAN 5 TUJUAN 4

Indeks Komposit MDGs Kec Tobadak

TUJUAN 7 0.59

TUJUAN 1 1.00 0.800.68 0.60 0.40 0.20 0.00 0.56 TUJUAN 2

Kecamatan Tobadak

Kecamatan Tobadak menempati urutan ke lima dari lima kecamatan di Kabupaten Mamuju dengan nilai 0.56.

Di kecamatan ini yang perlu mendapatkan perhatian a Tujuan 1, Tujuan 5, dan Tujuan 2.

0.61

TUJUAN 6

0.62 0.49 0.62 TUJUAN 5 TUJUAN 4

TUJUAN 3

2

BAB VII ESTIMASI KESALAHAN SAMPLING SURVEI MDGs

Hasil dari survei dipengaruhi oleh dua macam kesalahan yaitu; (1) kesalahan non sampling (Non-Sampling Error) dan (2) kesalahan karena sampling (Sampling Error). Kesalahan non sampling timbul karena kesalahan-kesalahan dalam kegiatan lapangan dan pengolahan, misalnya tidak ditemukannya rumah tangga sampel atau rumah tangga yang diwawancarai bukan yang terpilih sampel, kesalahan dalam mengajukan pertanyaan, kesalahpahaman dalam pengertian pertanyaan baik oleh responden maupun oleh pencacah, dan kesalahan pada waktu merekam data. Meskipun berbagai usaha dalam perencanaan dan pelaksanaan survei MDGs telah dilakukan untuk memperkecil jenis kesalahan ini, namun kesalahan non sampling tidak mungkin dihilangkan sama sekali dan sulit untuk dievaluasi secara statistik. Sebaliknya, kesalahan karena sampling dapat dievaluasi secara statistik. Rumah tangga yang terpilih sebagai sampel dalam Survei MDGs adalah satu gugus sampel dari sekian banyak gugus sampel -- dengan ukuran sampel yang sama -- dapat dipilih dari populasi yang sama dengan menggunakan rancangan survei yang sama pula. Setiap gugus sampel akan menghasilkan angka yang agak berbeda dengan angka yang diperoleh dari gugus sampel yang terpilih. Kesalahan sampling adalah suatu ukuran keragaman dari semua gugus sampel yang mungkin terpilih. Meskipun nilai yang sebenarnya tidak diketahui, tetapi dapat diperkirakan dari hasil survei. Karena estimasi yang dihasilkan didasarkan pada informasi yang diperoleh dari responden dengan rumah tangga sebagai unit sampel, maka estimasi tersebut tidak terlepas dari sampling variability, yaitu estimasi-estimasi tersebut bisa berbeda dengan estimasi yang dihasilkan jika seluruh rumah tangga diwawancarai dalam survei. Satu ukuran tentang adanya perbedaan tersebut adalah galat baku standard error (SE), yang menyatakan seberapa jauh suatu estimasi menyimpang dari nilai yang sebenarnya karena 235

kebetulan hanya satu gugus sampel yang digunakan. Ada sekitar 2 dari 3 kemungkinan (67%) bahwa estimasi dari suatu sampel akan berbeda sebesar kurang dari satu SE dari nilai yang diperoleh jika seluruh rumah tangga dicakup dalam survei, dan sekitar 19 dari 20 kemungkinan (95%) bahwa perbedaan tersebut akan kurang dari dua SE. Sebuah ukuran yang lain adalah galat baku relatif atau relative standard error (RSE), yang diperoleh dengan menyatakan SE sebagai persentase dari estimasi tersebut. Kesalahan sampel biasanya diukur dengan galat baku (standard error) dari suatu statistik tertentu, seperti rata-rata atau persentase, yang dihitung sebagai akar pangkat dua dari ragam (variance) suatu statistik. Galat baku dapat dipakai untuk menghitung selang kepercayaan yang merupakan estimasi dari nilai parameter. Sebagai contoh, untuk setiap statistik dalam suatu sampel survei, nilai statistik akan berada pada selang ± 2 kali galat baku; dimana 95 persen dari sampel kemungkinan akan berada pada selang tersebut. Jika sampel rumah tangga dipilih secara simple random sampling, maka perhitungan kesalahan sampling dapat dilakukan dengan menggunakan rumus yang sederhana. Akan tetapi sampel rumah tangga survei MDGs adalah hasil dari rancangan sampling dua tahap yaitu mengambil sejumlah blok sensus secara Probability Proportional to Size (PPS) pada tahap pertamanya kemudian memilih 20 rumah tangga dari masing-masing blok sensus terpilih pada tahap keduanya, sehingga perlu diterapkan rumus yang lebih rumit. Perangkat lunak komputer yang bernama STATA digunakan untuk menghitung kesalahan sampling sesuai dengan metodologi statistik yang diterapkan dalam survei. Paket ini menggunakan Metode Linierizasi Taylor untuk mengestimasi nilai estimasinya baik total maupun rata-rata. Metode Linierizasi Taylor memperlakukan persentase atau rata-rata sebagai suatu estimasi rasio, r = y/x, dengan y sebagai total nilai sampel untuk variabel y, dan x adalah jumlah kasus dalam grup atau subgrup yang diperhitungkan. Ragam dari r dihitung menggunakan rumus di bawah ini, dengan galat baku adalah akar pangkat dua dari ragam tersebut. 236

dengan dimana h mh y hi

adalah stratum yang mempunyai nilai antara 1 dan H, adalah jumlah blok sensus terpilih dalam stratum h, adalah jumlah tertimbang nilai dari variabel y dalam blok sensus i, stratum h, dalam blok sensus i dan

xhi adalah jumlah kasus stratum h, dan f

adalah fraksi sampling, yang karena nilainya kecil, tidak diperhitungkan.

Selain galat baku, STATA juga menghitung efek rancangan (Design Effect atau DEFF) untuk setiap estimasi, yang dihitung sebagai rasio antara galat baku yang menggunakan suatu rancangan sampling tertentu dan galat baku yang diperoleh jika menggunakan simple random sampling. Nilai efek rancangan sama dengan satu (DEFF=1) menunjukkan bahwa rancangan sampel yang digunakan sama efisiennya dengan simple random sampling, dan nilai yang lebih besar dari satu (DEFF>1) berarti kesalahan sampling yang lebih besar disebabkan oleh pemakaian rancangan sampling yang lebih kompleks dan kurang efisien dibandingkan dengan simple random sampling. STATA juga menghitung kesalahan relatif dan selang kepercayaan (confidence interval) dari estimasi. Kesalahan sampling untuk survei MDGs dihitung hanya untuk peubahpeubah tertentu yang dianggap penting yang merupakan tujuan atau target dari MDGs. Hasil perhitungan yang disajikan sudah merupakan gabungan antara karakteristik rumah tangga dan karakteristik individu. Peubahpeubah (indikator) tersebut diurutkan berdasarkan urutan dari 237

tujuan/target MDGs. Indikator-indikator yang merupakan estimasi kabupaten disajikan dalam Tabel p.k dimana p=1 untuk Sulawesi Selatan, dan p=2 untuk Sulawesi Barat; sedangkan k merupakan nomor urut kabupaten terpilih survei MDGs tahun 2007. Sementara, hasil estimasi disetiap kecamatannya masing-masing disajikan dalam Tabel p.k.xx dengan xx adalah nomor urut kecamatan dalam suatu kabupaten. Tabeltabel tersebut menyajikan nilai-nilai statistik (y), galat baku atau standard error (SE), jumlah kasus tak tertimbang (n), efek rancangan yang digunakan atau design effect (DEFF), galat baku relatif atau relative standard error (SE/y), dan batas nilai untuk selang kepercayaan (y ± 1,96SE), untuk setiap variabel. DEFF tidak dapat ditentukan jika galat baku simple random sampling adalah nol (ketika estimasi mendekati nol atau 1). Selang kepercayaan misalnya Angka Partisipasi Murni (APM) SD di Kabupaten Bantaeng dapat dijelaskan sebagai berikut: nilai estimasinya adalah 85,32 dan standard errornya adalah 0,90. Oleh karena itu, ada sebesar 2/3 kemungkinan bahwa nilai yang dihasilkan tersebut akan terletak dalam selang 84,24 dan 86,4; dan sekitar 19/20 kemungkinan bahwa nilai tersebut akan berada dalam selang 83,56 dan 87,08 atau dengan menggunakan selang kepercayaan 95 persen, estimasinya ditambah dan dikurangi 1,96 × standard error, yaitu 85,32 ± 1,96 × 0,90. Jadi, dengan probabilitas yang tinggi (95 persen), nilai APM SD di Kabupaten Bantaeng yang benar adalah antara 83,56 dan 87,08. Contoh ini bisa dijelaskan dalam diagram berikut: Estimasi 83,56 84,24 85,32 86,4 87,08

67% bahwa nilai sebenarnya adalah dalam interval ini 95% bahwa nilai sebenarnya adalah dalam interval ini 238

Untuk nilai dari efek rancangan (DEFF) adalah 1,55 yang berarti karena pengaruh rancangan deviasi standar naik 1,55 kali nilai untuk simple random sampling. Perlu dicatat bahwa pada tingkat kabupaten kecamatan, kesalahan sampling dari beberapa estimasi harus digunakan dengan hati-hati. Untuk estimasi yang berdasarkan jumlah kasus yang kecil, kesalahan relatif adalah sangat besar. Secara umum, besaran SE meningkat seiring dengan meningkatnya besaran estimasi. Sebaliknya, RSE menurun jika ukuran estimasi tersebut meningkat. Estimasi yang sangat kecil dengan demikian akan menghasilkan RSE yang tinggi sehingga nilainya menjadi tidak akurat. Nilai estimasi dengan RSE 25% dianggap akurat, sedangkan nilai estimasi dengan RSE > 25% tetapi 50% perlu hati-hati jika ingin digunakan, dan estimasi dengan RSE > 50% dianggap sangat tidak akurat dan seharusnya digabungkan dengan estimasi yang lain untuk memberikan estimasi dengan RSE 25%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Tabel 7.1 berikut: Tabel 7.1 Keputusan mengenai Keakuratan Suatu Estimasi Kondisi RSE 25% 25% < RSE 50% Perlakuan Akurat (bisa digunakan) Perlu hati-hati jika digunakan Dianggap tidak akurat (harus digabungkan dengan estimasi lain untuk memberikan estimasi dengan RSE 25%.

RSE > 50%

A. Keakuratan/Kelayakan Indikator-Indikator MDGs Kabupaten Seperti telah dijelaskan terdahulu, bahwa untuk mengetahui kelayakan atau keakuratan estimasi dari indikator-indikator yang dihasilkan oleh Survei MDGs Kecamatan tahun 2007, maka yang harus dilihat adalah Relative Standard Error (RSE) dari indikator-indikator tersebut. Hasil estimasi indikator-indikator tersebut berikut RSE-nya disajikan seperti dalam Tabel 7.2 berikut ini. 239

Tabel 7.2 Relative Standard Error (%) dari Indikator MDGs Menurut Kabupaten

No.

01

INDIKATOR

Proporsi Penduduk yang Hidup di Bawah Garis Kemiskinan Koefisien Engel ( >= 0.8) Prevalensi Balita Gizi Buruk + Kurang (Balita kuran APM PAUD 5-6 tahun APM SD APM SMP APS Penyandang Cacat (7-18) AMH 15-24 Tahun Kontribusi Pekerja Perempuan berusia 15 tahun keatas dalam Pekerjaan Upahan di Sektor Nonpertanian Proposi Balita yang diberi Vitamin A Proporsi Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Proporsi Kunjungan K4 Proporsi Pertolongan Kelahiran oleh Tenaga Kesehatan Terlatih Status Gizi Wanita Usia Subur (15-49 Tahun), Ukuran LILA < 23.5 cm Proporsi Wanita 15-49 Tahun yang Berstatus kawin Sedang Menggunakan atau Memakai Alat KB WUS Proporsi Wanita 15-49 Tahun yang Berstatus kawin Sedang Menggunakan atau Memakai Alat KB PUS Proporsi remaja (15-24) yang mendapat penyuluhan kesehatan reproduksi Proporsi Penduduk Usia 15-24 Tahun yang Memiliki Pengetahuan tentang HIV/AIDS Proporsi Penduduk Usia 15-24 Tahun yang Memiliki Pengetahuan Komprehensif tentang HIV/AIDS Prevalensi Kasus Malaria Prevalensi Kasus TBC

Bantaeng

12.77 10.22 4.97 15.02 1.05 4.41 24.60 1.20 4.22

Takalar

9.07 7.15 5.42 10.98 1.18 3.68 21.85 0.63 5.71

Bone

3.89 4.02 2.47 4.20 0.49 1.97 9.40 0.24 2.97

Polewali Mandar

4.69 3.47 3.31 7.76 0.74 3.09 13.72 0.74 4.46

Mamuju

8.75 4.38 2.60 7.96 0.69 2.71 10.77 0.50 4.99

03 04 05 06 07 10 14

17 18

2.70 4.15 17.15 4.89 6.09 4.69 1.73

2.19 4.40 8.13 3.07 3.65 4.90 2.08

1.19 2.39 7.41 3.37 2.60 3.83 2.21

2.84 3.87 10.15 3.75 4.26 5.21 4.30

2.12 3.22 10.38 3.76 5.64 3.78 2.38

20 21 22 23

1.72

2.00

2.18

4.32

2.31

24 25

9.02 3.95 11.49

6.81 2.56 8.37

3.93 1.66 6.83

6.09 2.58 7.69

7.55 2.89 10.27

27 28

15.07 21.05

14.39 13.89

13.46 9.09

12.50 17.39

5.65 12.24

240

29 30 31

Prevalensi Kasus DBD Proporsi rumah tangga yang menggunakan bahan bakar padat untuk memasak Proporsi rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum terlindungi dan berkelanjutan (sepanjang tahun) Proporsi rumah tangga dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak Proporsi rumah tangga yang membuang sampah diangkut, ditimbun, dan dibakar Proporsi rumah tangga dengan status tempat tinggal tetap dan terjamin Proporsi rumah tangga dengan status kepemilikan tanah dari BPN

30.77 2.43 2.21

19.35 2.75 3.11

18.18 1.06 1.88

42.86 1.24 3.47

20.00 1.48 3.16

32 33

5.71 1.94

4.83 0.66

3.37 0.63

4.33 1.63

4.76 2.02

34 35

0.70 6.43

0.96 7.31

0.38 3.67

0.53 4.85

0.59 4.76

Keterangan * nilai RSE > 25 %

Dari Tabel 7.2 diatas, terlihat bahwa hampir seluruh indikator MDGs menghasilkan estimasi yang akurat untuk level kabupaten yang ditunjukkan dengan nilai-nilai RSE-nya yang relatif kecil. Namun demikian, terdapat satu indikator yang perlu kehati-hatian dalam penggunaanya yaitu prevalensi kasus DBD (Indikator Nomor 29), terutama di Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Polewali Mandar. Akan tetapi, indikator ini cukup akurat di ketiga kabupaten lainnya ( Kabupaten Takalar, Kabupaten Bone, dan Kabupaten Mamuju). B. Keakuratan/Kelayakan Indikator-Indikator MDGs Kecamatan Sebagaimana dalam bagian A, kelayakan indikator-indikator MDGs tingkat kecamatan pun juga harus dilihat RSE dari masing-masing indikator MDGs untuk tingkat kecamatan. Tabel 7.3 sampai dengan Tabel 7.7 menyajikan daftar indikator-indikator MDGs yang memiliki RSE lebih besar dari 25% yang perlu hati-hati jika akan digunakan. Dari tabel-tabel tersebut juga bisa dilihat bahwa beberapa diantaranya tidak layak untuk digunakan untuk level kecamatan karena memiliki RSE yang besar yaitu diatas 50% (bertanda **).

241

Tabel 7.3 Indikator MDGs yang Memiliki RSE>25% di Kabupaten Bantaeng

Nama Kecamatan Bissappu No. 01 04 07 18 25 27 28 29 01 01 07 14 18 25 27 28 29 35 01 01 04 07 14 18 25 27 28 29 32 35 01 01 04 07 18 INDIKATOR Proporsi Penduduk yang Hidup di Bawah Garis Kemisk APM PAUD 5-6 tahun APS Penyandang Cacat (7-18) Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Proporsi Penduduk Usia 15-24 Tahun yang Memiliki P Prevalensi Kasus Malaria Prevalensi Kasus TBC Prevalensi Kasus DBD Proporsi Penduduk yang Hidup di Bawah Garis Kemisk Koefisien Engel ( >= 0.8) APS Penyandang Cacat (7-18) Kontribusi Pekerja Perempuan berusia 15 tahun keat Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Proporsi Penduduk Usia 15-24 Tahun yang Memiliki P Prevalensi Kasus Malaria Prevalensi Kasus TBC Prevalensi Kasus DBD Proporsi rumah tangga dengan status kepemilikan tan Proporsi Penduduk yang Hidup di Bawah Garis Kemisk Koefisien Engel ( >= 0.8) APM PAUD 5-6 tahun APS Penyandang Cacat (7-18) Kontribusi Pekerja Perempuan berusia 15 tahun keat Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Proporsi Penduduk Usia 15-24 Tahun yang Memiliki P Prevalensi Kasus Malaria Prevalensi Kasus TBC Prevalensi Kasus DBD Proporsi rumah tangga dengan akses terhadap fasilit Proporsi rumah tangga dengan status kepemilikan tan Proporsi Penduduk yang Hidup di Bawah Garis Kemisk Koefisien Engel ( >= 0.8) APM PAUD 5-6 tahun APS Penyandang Cacat (7-18) Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) RSE 29.07 34.92 50.74 35.57 28.16 26.59 55.56 44.27 34.63 27.00 53.72 36.00 26.19 33.05 77.18 53.81 94.59 29.25 33.10 33.82 97.74 66.27 40.31 42.99 60.13 83.33 48.86 105.88 33.36 27.00 39.05 33.25 32.73 51.08 28.60

**

**

Uluere

**

** ** **

Bissappu baru

** **

** ** **

Bantaeng

**

242

Eremerasa

Tompobulu

Pajukukang

24 27 28 29 01 01 07 18 24 25 27 28 29 01 01 04 07 18 25 27 04 07 18 25 27 28 01 01 04 07 18 24 25 27 28 29

Proporsi remaja (15-24) yang mendapat penyuluhan k Prevalensi Kasus Malaria Prevalensi Kasus TBC Prevalensi Kasus DBD Proporsi Penduduk yang Hidup di Bawah Garis Kemisk Koefisien Engel ( >= 0.8) APS Penyandang Cacat (7-18) Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Proporsi remaja (15-24) yang mendapat penyuluhan k Proporsi Penduduk Usia 15-24 Tahun yang Memiliki P Prevalensi Kasus Malaria Prevalensi Kasus TBC Prevalensi Kasus DBD Proporsi Penduduk yang Hidup di Bawah Garis Kemisk Koefisien Engel ( >= 0.8) APM PAUD 5-6 tahun APS Penyandang Cacat (7-18) Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Proporsi Penduduk Usia 15-24 Tahun yang Memiliki P Prevalensi Kasus Malaria APM PAUD 5-6 tahun APS Penyandang Cacat (7-18) Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Proporsi Penduduk Usia 15-24 Tahun yang Memiliki P Prevalensi Kasus Malaria Prevalensi Kasus TBC Proporsi Penduduk yang Hidup di Bawah Garis Kemisk Koefisien Engel ( >= 0.8) APM PAUD 5-6 tahun APS Penyandang Cacat (7-18) Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Proporsi remaja (15-24) yang mendapat penyuluhan k Proporsi Penduduk Usia 15-24 Tahun yang Memiliki P Prevalensi Kasus Malaria Prevalensi Kasus TBC Prevalensi Kasus DBD

27.96 30.53 50.00 61.11 27.04 28.67 35.55 44.56 35.30 29.85 51.18 53.98 102.56 27.40 26.67 39.51 46.19 31.48 38.36 44.18 32.88 38.58 29.48 29.61 26.53 39.68 26.83 27.44 41.40 39.48 43.86 27.09 41.96 35.73 36.93 93.75

**

** ** **

Tompobulu baru

**

Keterangan: ** memiliki RSE > 50% atau dengan kata lain indikator ini tidak layak digunakan.

243

Tabel 7.4 Indikator MDGs yang Memiliki RSE>25% di Kabupaten Takalar Nama Kecamatan Mangara Bombang No. 04 07 25 27 28 29 Mappakasun ggu 04 07 27 28 29 35 Polobankeng Selatan 01 01 04 07 18 27 28 Patallassang 01 04 07 18 27 28 29 Polobangken g Utara 04 INDIKATOR APM PAUD 5-6 tahun APS Penyandang Cacat (7-18) Proporsi Penduduk Usia 15-24 Tahun yang Memiliki P Prevalensi Kasus Malaria Prevalensi Kasus TBC Prevalensi Kasus DBD APM PAUD 5-6 tahun APS Penyandang Cacat (7-18) Prevalensi Kasus Malaria Prevalensi Kasus TBC Prevalensi Kasus DBD Proporsi rumah tangga dengan status kepemilikan tan Proporsi Penduduk yang Hidup di Bawah Garis Kemisk Koefisien Engel ( >= 0.8) APM PAUD 5-6 tahun APS Penyandang Cacat (7-18) Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Prevalensi Kasus Malaria Prevalensi Kasus TBC Proporsi Penduduk yang Hidup di Bawah Garis Kemisk APM PAUD 5-6 tahun APS Penyandang Cacat (7-18) Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Prevalensi Kasus Malaria Prevalensi Kasus TBC Prevalensi Kasus DBD APM PAUD 5-6 tahun RSE 29.57 38.07 31.50 37.49 57.14 74.07 54.57 100.4 2 35.25 32.47 77.92 29.00 25.67 27.08 65.24 68.03 28.73 42.13 61.80 26.62 26.79 101.0 6 36.82 30.78 43.64 39.13 25.49 * * * * * * * * * * * * * * * * * *

244

07 27 28 29 32 Galesong Selatan 07 25 29 Galesong Utara 01 01 07 27 28 29

APS Penyandang Cacat (7-18) Prevalensi Kasus Malaria Prevalensi Kasus TBC Prevalensi Kasus DBD Proporsi rumah tangga dengan akses terhadap fasilit APS Penyandang Cacat (7-18) Proporsi Penduduk Usia 15-24 Tahun yang Memiliki P Prevalensi Kasus DBD Proporsi Penduduk yang Hidup di Bawah Garis Kemisk Koefisien Engel ( >= 0.8) APS Penyandang Cacat (7-18) Prevalensi Kasus Malaria Prevalensi Kasus TBC Prevalensi Kasus DBD

42.80 54.26 73.83 48.19 25.80 46.92 26.27 33.82 43.51 32.51 41.00 33.27 38.34 38.85 * * * *

Keterangan: ** memiliki RSE > 50% atau dengan kata lain indikator ini tidak layak digunakan.

Tabel 7.5 Indikator MDGs yang Memiliki RSE>25% di Kabupaten Bone Nama Kecamatan Bontocani No. 07 14 18 20 21 24 25 27 28 29 31 32 INDIKATOR APS Penyandang Cacat (7-18) Kontribusi Pekerja Perempuan berusia 15 tahun keat Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Proporsi Kunjungan K4 Proporsi Pertolongan Kelahiran oleh Tenaga Kesehat Proporsi remaja (15-24) yang mendapat penyuluhan k Proporsi Penduduk Usia 15-24 Tahun yang Memiliki P Prevalensi Kasus Malaria Prevalensi Kasus TBC Prevalensi Kasus DBD Proporsi rumah tangga dengan akses terhadap sumber Proporsi rumah tangga dengan akses terhadap fasilit RSE 26.96 27.22 30.99 27.49 38.15 25.61 97.58 38.06 103.45 103.45 37.58 28.80 ** ** **

245

35 Kahu 01 07 18 27 28 29 Kajuara 07 18 25 27 28 29 32 Salomekko 01 01 07 18 20 25 27 28 29 32 Tonra 01 01 07 18 20 22 25 27

Proporsi rumah tangga dengan status kepemilikan tan Koefisien Engel ( >= 0.8) APS Penyandang Cacat (7-18) Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Prevalensi Kasus Malaria Prevalensi Kasus TBC Prevalensi Kasus DBD APS Penyandang Cacat (7-18) Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Proporsi Penduduk Usia 15-24 Tahun yang Memiliki P Prevalensi Kasus Malaria Prevalensi Kasus TBC Prevalensi Kasus DBD Proporsi rumah tangga dengan akses terhadap fasilit Proporsi Penduduk yang Hidup di Bawah Garis Kemisk Koefisien Engel ( >= 0.8) APS Penyandang Cacat (7-18) Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Proporsi Kunjungan K4 Proporsi Penduduk Usia 15-24 Tahun yang Memiliki P Prevalensi Kasus Malaria Prevalensi Kasus TBC Prevalensi Kasus DBD Proporsi rumah tangga dengan akses terhadap fasilit Proporsi Penduduk yang Hidup di Bawah Garis Kemisk Koefisien Engel ( >= 0.8) APS Penyandang Cacat (7-18) Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Proporsi Kunjungan K4 Status Gizi Wanita Usia Subur (15-49 Tahun), Ukura Proporsi Penduduk Usia 15-24 Tahun yang Memiliki P Prevalensi Kasus Malaria

43.88 25.38 59.81 34.52 41.28 44.78 100.00 35.71 27.44 53.59 106.38 40.44 74.47 25.47 36.37 44.35 55.50 36.99 54.57 50.81 73.28 38.19 100.00 37.50 25.97 81.98 100.33 25.03 27.26 31.48 69.19 65.26 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

246

28 29 32 Patimpeng 01 01 04 07 18 18 24 27 28 29 Libureng 01 01 04 07 18 25 27 28 29 Mare 01 07 18 24 25 27 28 29 Sibulue 07

Prevalensi Kasus TBC Prevalensi Kasus DBD Proporsi rumah tangga dengan akses terhadap fasilit Proporsi Penduduk yang Hidup di Bawah Garis Kemisk Koefisien Engel ( >= 0.8) APM PAUD 5-6 tahun APS Penyandang Cacat (7-18) Proporsi Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Proporsi remaja (15-24) yang mendapat penyuluhan k Prevalensi Kasus Malaria Prevalensi Kasus TBC Prevalensi Kasus DBD Proporsi Penduduk yang Hidup di Bawah Garis Kemisk Koefisien Engel ( >= 0.8) APM PAUD 5-6 tahun APS Penyandang Cacat (7-18) Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Proporsi Penduduk Usia 15-24 Tahun yang Memiliki P Prevalensi Kasus Malaria Prevalensi Kasus TBC Prevalensi Kasus DBD Koefisien Engel ( >= 0.8) APS Penyandang Cacat (7-18) Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Proporsi remaja (15-24) yang mendapat penyuluhan k Proporsi Penduduk Usia 15-24 Tahun yang Memiliki P Prevalensi Kasus Malaria Prevalensi Kasus TBC Prevalensi Kasus DBD APS Penyandang Cacat (7-18)

76.92 72.65 34.29 51.03 26.34 42.76 49.74 39.71 40.45 28.40 55.43 56.91 98.36 30.01 42.86 29.44 48.31 34.90 29.01 32.77 35.60 58.25 28.25 59.35 31.14 26.94 29.50 68.97 68.97 57.27 48.83

** **

**

** ** **

** **

** ** **

247

18 25 27 28 29 32 35 Cina 04 07 14 18 20 22 24 25 27 28 29 Barebbo 01 07 18 27 28 29 Ponre 04 07 18 22 27 28 35 Lappariaja 01

Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Proporsi Penduduk Usia 15-24 Tahun yang Memiliki P Prevalensi Kasus Malaria Prevalensi Kasus TBC Prevalensi Kasus DBD Proporsi rumah tangga dengan akses terhadap fasilit Proporsi rumah tangga dengan status kepemilikan tan APM PAUD 5-6 tahun APS Penyandang Cacat (7-18) Kontribusi Pekerja Perempuan berusia 15 tahun keat Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Proporsi Kunjungan K4 Status Gizi Wanita Usia Subur (15-49 Tahun), Ukura Proporsi remaja (15-24) yang mendapat penyuluhan k Proporsi Penduduk Usia 15-24 Tahun yang Memiliki P Prevalensi Kasus Malaria Prevalensi Kasus TBC Prevalensi Kasus DBD Proporsi Penduduk yang Hidup di Bawah Garis Kemisk APS Penyandang Cacat (7-18) Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Prevalensi Kasus Malaria Prevalensi Kasus TBC Prevalensi Kasus DBD APM PAUD 5-6 tahun APS Penyandang Cacat (7-18) Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Status Gizi Wanita Usia Subur (15-49 Tahun), Ukura Prevalensi Kasus Malaria Prevalensi Kasus TBC Proporsi rumah tangga dengan status kepemilikan tan Koefisien Engel ( >= 0.8)

29.10 49.49 56.48 68.18 93.02 45.25 25.19 31.48 34.03 28.04 55.54 33.97 25.51 25.29 46.94 50.00 72.22 72.22 26.87 45.10 56.61 107.14 58.56 107.14 33.10 69.18 49.60 35.79 103.90 100.59 33.56 34.73 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

248

07 18 22 24 25 27 28 32 Lamuru 01 07 18 20 25 27 28 Tellu Limpoe 04 06 07 18 18 20 22 23 23 25 27 28 29 32 35 Bengo 01 04

APS Penyandang Cacat (7-18) Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Status Gizi Wanita Usia Subur (15-49 Tahun), Ukura Proporsi remaja (15-24) yang mendapat penyuluhan k Proporsi Penduduk Usia 15-24 Tahun yang Memiliki P Prevalensi Kasus Malaria Prevalensi Kasus TBC Proporsi rumah tangga dengan akses terhadap fasilit Koefisien Engel ( >= 0.8) APS Penyandang Cacat (7-18) Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Proporsi Kunjungan K4 Proporsi Penduduk Usia 15-24 Tahun yang Memiliki P Prevalensi Kasus Malaria Prevalensi Kasus TBC APM PAUD 5-6 tahun APM SMP APS Penyandang Cacat (7-18) Proporsi Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Proporsi Kunjungan K4 Status Gizi Wanita Usia Subur (15-49 Tahun), Ukura Proporsi Wanita 15-49 Tahun yang Berstatus kawin S Proporsi Wanita 15-49 Tahun yang Berstatus kawin S Proporsi Penduduk Usia 15-24 Tahun yang Memiliki P Prevalensi Kasus Malaria Prevalensi Kasus TBC Prevalensi Kasus DBD Proporsi rumah tangga dengan akses terhadap fasilit Proporsi rumah tangga dengan status kepemilikan tan Koefisien Engel ( >= 0.8) APM PAUD 5-6 tahun

56.85 38.32 42.50 35.28 42.25 50.57 57.47 63.00 28.73 38.10 31.49 25.17 56.69 56.18 93.75 74.95 26.62 66.33 34.68 36.45 41.16 28.99 25.60 25.30 37.31 47.24 43.34 54.38 70.50 60.00 101.27 35.79

**

** ** **

** ** ** ** **

** ** ** **

249

07 18 25 27 28 29 Ulaweng 01 04 07 18 24 25 27 28 Palakka 01 07 18 27 28 32 35 Awangpone 07 18 27 28 Tellu Siattinge 01 01 07 18 27 28 29

APS Penyandang Cacat (7-18) Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Proporsi Penduduk Usia 15-24 Tahun yang Memiliki P Prevalensi Kasus Malaria Prevalensi Kasus TBC Prevalensi Kasus DBD Koefisien Engel ( >= 0.8) APM PAUD 5-6 tahun APS Penyandang Cacat (7-18) Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Proporsi remaja (15-24) yang mendapat penyuluhan k Proporsi Penduduk Usia 15-24 Tahun yang Memiliki P Prevalensi Kasus Malaria Prevalensi Kasus TBC Proporsi Penduduk yang Hidup di Bawah Garis Kemisk APS Penyandang Cacat (7-18) Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Prevalensi Kasus Malaria Prevalensi Kasus TBC Proporsi rumah tangga dengan akses terhadap fasilit Proporsi rumah tangga dengan status kepemilikan tan APS Penyandang Cacat (7-18) Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Prevalensi Kasus Malaria Prevalensi Kasus TBC Proporsi Penduduk yang Hidup di Bawah Garis Kemisk Koefisien Engel ( >= 0.8) APS Penyandang Cacat (7-18) Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Prevalensi Kasus Malaria Prevalensi Kasus TBC Prevalensi Kasus DBD

73.31 39.44 27.68 33.21 69.57 98.36 42.50 33.49 67.96 38.27 30.79 25.20 63.43 98.36 27.41 50.34 45.84 52.02 107.14 44.77 33.00 34.83 29.58 66.67 44.44 29.83 28.20 40.35 28.07 48.29 55.94 67.36

**

** **

**

** **

** ** **

**

** **

250

Amali

04 07 18 24 27 28 35

APM PAUD 5-6 tahun APS Penyandang Cacat (7-18) Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Proporsi remaja (15-24) yang mendapat penyuluhan k Prevalensi Kasus Malaria Prevalensi Kasus TBC Proporsi rumah tangga dengan status kepemilikan tan Koefisien Engel ( >= 0.8) APS Penyandang Cacat (7-18) Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Proporsi Penduduk Usia 15-24 Tahun yang Memiliki P Prevalensi Kasus Malaria Prevalensi Kasus TBC Prevalensi Kasus DBD Koefisien Engel ( >= 0.8) APM PAUD 5-6 tahun APS Penyandang Cacat (7-18) Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Proporsi Penduduk Usia 15-24 Tahun yang Memiliki P Prevalensi Kasus Malaria Prevalensi Kasus TBC Prevalensi Kasus DBD Proporsi rumah tangga dengan akses terhadap fasilit APS Penyandang Cacat (7-18) Proporsi Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Proporsi Penduduk Usia 15-24 Tahun yang Memiliki P Prevalensi Kasus Malaria Prevalensi Kasus TBC Prevalensi Kasus DBD Proporsi rumah tangga dengan status kepemilikan tan

42.94 46.20 64.59 38.24 102.36 73.30 31.87 31.68 33.00 46.89 29.51 41.38 34.54 102.04 27.03 27.86 44.58 25.84 64.71 41.10 43.64 88.89 32.19 42.22 42.70 37.17 39.90 38.02 46.73 101.27 27.56 ** ** ** ** ** ** **

Ajangale

01 07 18 25 27 28 29

Dua Boccoe

01 04 07 18 25 27 28 29 32

Cenrana

07 18 18 25 27 28 29 35

251

Tanete Riattang Bara

01 01 07 18 25 27 28 29

Proporsi Penduduk yang Hidup di Bawah Garis Kemisk Koefisien Engel ( >= 0.8) APS Penyandang Cacat (7-18) Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Proporsi Penduduk Usia 15-24 Tahun yang Memiliki P Prevalensi Kasus Malaria Prevalensi Kasus TBC Prevalensi Kasus DBD Proporsi Penduduk yang Hidup di Bawah Garis Kemisk Koefisien Engel ( >= 0.8) Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Prevalensi Kasus Malaria Prevalensi Kasus TBC Prevalensi Kasus DBD Proporsi Penduduk yang Hidup di Bawah Garis Kemisk Koefisien Engel ( >= 0.8) APS Penyandang Cacat (7-18) Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Prevalensi Kasus Malaria Prevalensi Kasus TBC Prevalensi Kasus DBD

29.29 40.91 49.90 32.85 25.97 67.42 53.44 42.61 58.73 55.56 32.49 63.45 68.18 63.93 28.14 34.33 102.94 26.89 75.66 58.33 75.00 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

Tanete Riattang

01 01 18 27 28 29

Tanete Riattang Timu

01 01 07 18 27 28 29

Keterangan: ** memiliki RSE > 50% atau dengan kata lain indikator ini tidak layak digunakan. Tabel 7.6 Indikator MDGs yang Memiliki RSE>25% di Kabupaten Polman Nama Kecamatan Tinambong No. 01 07 18 25 27 INDIKATOR Proporsi Penduduk yang Hidup di Bawah Garis Kemisk APS Penyandang Cacat (7-18) Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Proporsi Penduduk Usia 15-24 Tahun yang Memiliki P Prevalensi Kasus Malaria RSE 34.73 56.14 28.72 28.43 72.73 ** **

252

28 32 Balarpa 07 18 25 27 28 29 Limboro 07 18 23 23 24 27 28 29 Tutallu 01 07 14 18 20 21 22 24 25 27 28 29 32 35 Allu 04 07 18 21

Prevalensi Kasus TBC Proporsi rumah tangga dengan akses terhadap fasilit APS Penyandang Cacat (7-18) Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Proporsi Penduduk Usia 15-24 Tahun yang Memiliki P Prevalensi Kasus Malaria Prevalensi Kasus TBC Prevalensi Kasus DBD APS Penyandang Cacat (7-18) Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Proporsi Wanita 15-49 Tahun yang Berstatus kawin S Proporsi Wanita 15-49 Tahun yang Berstatus kawin S Proporsi remaja (15-24) yang mendapat penyuluhan k Prevalensi Kasus Malaria Prevalensi Kasus TBC Prevalensi Kasus DBD Proporsi Penduduk yang Hidup di Bawah Garis Kemisk APS Penyandang Cacat (7-18) Kontribusi Pekerja Perempuan berusia 15 tahun keat Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Proporsi Kunjungan K4 Proporsi Pertolongan Kelahiran oleh Tenaga Kesehat Status Gizi Wanita Usia Subur (15-49 Tahun), Ukura Proporsi remaja (15-24) yang mendapat penyuluhan k Proporsi Penduduk Usia 15-24 Tahun yang Memiliki P Prevalensi Kasus Malaria Prevalensi Kasus TBC Prevalensi Kasus DBD Proporsi rumah tangga dengan akses terhadap fasilit Proporsi rumah tangga dengan status kepemilikan tan APM PAUD 5-6 tahun APS Penyandang Cacat (7-18) Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Proporsi Pertolongan Kelahiran oleh Tenaga Kesehat

56.89 25.45 31.98 38.77 29.52 40.89 25.07 92.59 38.68 36.47 28.00 28.11 35.26 48.46 70.59 105.2 6 25.89 37.04 48.44 45.98 52.54 37.42 34.42 41.66 44.88 61.80 96.77 96.77 25.29 39.50 25.43 68.19 59.99 31.81

**

**

** **

**

** ** **

** **

253

22 23 23 24 25 27 28 29 31 32 35 Campalagia n 07 18 28 32 Luyo 07 14 18 21 25 27 28 29 32 Wonomulyo 04 07 18 27 28 29 Mapili 07 25 27

Status Gizi Wanita Usia Subur (15-49 Tahun), Ukura Proporsi Wanita 15-49 Tahun yang Berstatus kawin S Proporsi Wanita 15-49 Tahun yang Berstatus kawin S Proporsi remaja (15-24) yang mendapat penyuluhan k Proporsi Penduduk Usia 15-24 Tahun yang Memiliki P Prevalensi Kasus Malaria Prevalensi Kasus TBC Prevalensi Kasus DBD Proporsi rumah tangga dengan akses terhadap sumber Proporsi rumah tangga dengan akses terhadap fasilit Proporsi rumah tangga dengan status kepemilikan tan APS Penyandang Cacat (7-18) Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Prevalensi Kasus TBC Proporsi rumah tangga dengan akses terhadap fasilit APS Penyandang Cacat (7-18) Kontribusi Pekerja Perempuan berusia 15 tahun keat Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Proporsi Pertolongan Kelahiran oleh Tenaga Kesehat Proporsi Penduduk Usia 15-24 Tahun yang Memiliki P Prevalensi Kasus Malaria Prevalensi Kasus TBC Prevalensi Kasus DBD Proporsi rumah tangga dengan akses terhadap fasilit APM PAUD 5-6 tahun APS Penyandang Cacat (7-18) Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Prevalensi Kasus Malaria Prevalensi Kasus TBC Prevalensi Kasus DBD APS Penyandang Cacat (7-18) Proporsi Penduduk Usia 15-24 Tahun yang Memiliki P Prevalensi Kasus Malaria

27.09 46.77 47.30 29.44 27.34 46.08 100.0 0 100.0 0 32.31 26.64 28.20 38.43 25.04 78.31 28.75 52.63 26.68 53.56 26.66 37.19 69.57 49.47 94.34 26.50 30.93 39.15 35.06 26.60 66.67 66.67 56.42 35.66 32.68 ** ** ** ** ** ** ** **

** **

254

28 Tapango 07 14 18 22 25 28 32 Matakali 07 27 28 29 Bulo 04 07 14 18 20 21 22 24 25 25 27 28 29 31 32 35 Polewali 18 25 27 28 29

Prevalensi Kasus TBC APS Penyandang Cacat (7-18) Kontribusi Pekerja Perempuan berusia 15 tahun keat Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Status Gizi Wanita Usia Subur (15-49 Tahun), Ukura Proporsi Penduduk Usia 15-24 Tahun yang Memiliki P Prevalensi Kasus TBC Proporsi rumah tangga dengan akses terhadap fasilit APS Penyandang Cacat (7-18) Prevalensi Kasus Malaria Prevalensi Kasus TBC Prevalensi Kasus DBD APM PAUD 5-6 tahun APS Penyandang Cacat (7-18) Kontribusi Pekerja Perempuan berusia 15 tahun keat Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Proporsi Kunjungan K4 Proporsi Pertolongan Kelahiran oleh Tenaga Kesehat Status Gizi Wanita Usia Subur (15-49 Tahun), Ukura Proporsi remaja (15-24) yang mendapat penyuluhan k Proporsi Penduduk Usia 15-24 Tahun yang Memiliki P Proporsi Penduduk Usia 15-24 Tahun yang Memiliki P Prevalensi Kasus Malaria Prevalensi Kasus TBC Prevalensi Kasus DBD Proporsi rumah tangga dengan akses terhadap sumber Proporsi rumah tangga dengan akses terhadap fasilit Proporsi rumah tangga dengan status kepemilikan tan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Proporsi Penduduk Usia 15-24 Tahun yang Memiliki P Prevalensi Kasus Malaria Prevalensi Kasus TBC Prevalensi Kasus DBD

88.89 42.49 28.96 39.46 31.47 99.73 95.24 29.67 35.19 32.03 41.10 109.0 9 59.19 47.47 41.94 78.55 27.60 39.35 31.30 32.44 27.57 30.31 59.48 104.4 8 104.4 8 27.79 31.13 71.00 28.47 35.40 31.91 65.65 78.17

**

** **

** **

**

** ** **

**

** **

255

Biruang

04 07 18 22 24 27 28 29 32

APM PAUD 5-6 tahun APS Penyandang Cacat (7-18) Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Status Gizi Wanita Usia Subur (15-49 Tahun), Ukura Proporsi remaja (15-24) yang mendapat penyuluhan k Prevalensi Kasus Malaria Prevalensi Kasus TBC Prevalensi Kasus DBD Proporsi rumah tangga dengan akses terhadap fasilit APM PAUD 5-6 tahun APS Penyandang Cacat (7-18) Kontribusi Pekerja Perempuan berusia 15 tahun keat Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Status Gizi Wanita Usia Subur (15-49 Tahun), Ukura Proporsi Penduduk Usia 15-24 Tahun yang Memiliki P Prevalensi Kasus Malaria Prevalensi Kasus TBC Prevalensi Kasus DBD Proporsi rumah tangga dengan akses terhadap sumber Proporsi rumah tangga dengan status kepemilikan tan APS Penyandang Cacat (7-18) Kontribusi Pekerja Perempuan berusia 15 tahun keat Proporsi Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Proporsi Kunjungan K4 Proporsi Pertolongan Kelahiran oleh Tenaga Kesehat Proporsi remaja (15-24) yang mendapat penyuluhan k Proporsi Penduduk Usia 15-24 Tahun yang Memiliki P Prevalensi Kasus Malaria Prevalensi Kasus TBC Prevalensi Kasus DBD Proporsi rumah tangga dengan akses terhadap fasilit Proporsi rumah tangga dengan status kepemilikan tan

54.19 48.21 46.96 27.89 32.09 48.78 72.73 106.06 37.08 29.65 52.19 32.61 28.14 34.39 36.60 25.73 53.66 98.36 25.22 33.44 68.49 26.31 39.17 100.4 9 39.03 27.55 42.28 100.00 64.38 97.56 97.56 60.33 68.50

**

** **

Anreapi

04 07 14 18 22 25 27 28 29 31 35

**

** **

Matangnga

07 14 18 18 20 21 24 25 27 28 29 32 35

**

**

** ** ** ** ** **

256

Keterangan: ** memiliki RSE > 50% atau dengan kata lain indikator ini tidak layak digunakan. Tabel 7.7 Indikator MDGs yang Memiliki RSE>25% di Kabupaten Mamuju Nama Kecamatan Tapalang No. 01 07 24 25 27 28 29 01 04 07 18 20 21 24 25 28 29 32 35 Mamuju 01 01 07 18 28 29 Simboro dan kepulaua 04 07 18 21 25 28 29 INDIKATOR Proporsi Penduduk yang Hidup di Bawah Garis Kemisk APS Penyandang Cacat (7-18) Proporsi remaja (15-24) yang mendapat penyuluhan k Proporsi Penduduk Usia 15-24 Tahun yang Memiliki P Prevalensi Kasus Malaria Prevalensi Kasus TBC Prevalensi Kasus DBD Proporsi Penduduk yang Hidup di Bawah Garis Kemisk APM PAUD 5-6 tahun APS Penyandang Cacat (7-18) Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Proporsi Kunjungan K4 Proporsi Pertolongan Kelahiran oleh Tenaga Kesehat Proporsi remaja (15-24) yang mendapat penyuluhan k Proporsi Penduduk Usia 15-24 Tahun yang Memiliki P Prevalensi Kasus TBC Prevalensi Kasus DBD Proporsi rumah tangga dengan akses terhadap fasilit Proporsi rumah tangga dengan status kepemilikan tan Proporsi Penduduk yang Hidup di Bawah Garis Kemisk Koefisien Engel ( >= 0.8) APS Penyandang Cacat (7-18) Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Prevalensi Kasus TBC Prevalensi Kasus DBD APM PAUD 5-6 tahun APS Penyandang Cacat (7-18) Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Proporsi Pertolongan Kelahiran oleh Tenaga Kesehat Proporsi Penduduk Usia 15-24 Tahun yang Memiliki P Prevalensi Kasus TBC Prevalensi Kasus DBD RSE 25.14 69.44 ** 28.92 44.88 26.00 38.04 66.67 ** 70.28 39.47 95.56 56.94 42.26 28.83 33.20 34.22 44.06 76.27 31.83 34.58 29.82 26.55 42.22 40.44 46.51 47.78 33.04 27.81 30.10 28.38 60.60 26.11 42.06 ** ** ** **

Tapalang Barat

**

257

32 Kalukku 01 04 07 18 24 25 27 28 29 Papalang 01 07 18 24 25 27 28 29 Sampaya 01 07 14 18 21 24 25 28 29 Tommo 01 01 04 07 18 22 24

Proporsi rumah tangga dengan akses terhadap fasilit Proporsi Penduduk yang Hidup di Bawah Garis Kemisk APM PAUD 5-6 tahun APS Penyandang Cacat (7-18) Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Proporsi remaja (15-24) yang mendapat penyuluhan k Proporsi Penduduk Usia 15-24 Tahun yang Memiliki P Prevalensi Kasus Malaria Prevalensi Kasus TBC Prevalensi Kasus DBD Proporsi Penduduk yang Hidup di Bawah Garis Kemisk APS Penyandang Cacat (7-18) Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Proporsi remaja (15-24) yang mendapat penyuluhan k Proporsi Penduduk Usia 15-24 Tahun yang Memiliki P Prevalensi Kasus Malaria Prevalensi Kasus TBC Prevalensi Kasus DBD Proporsi Penduduk yang Hidup di Bawah Garis Kemisk APS Penyandang Cacat (7-18) Kontribusi Pekerja Perempuan berusia 15 tahun keat Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Proporsi Pertolongan Kelahiran oleh Tenaga Kesehat Proporsi remaja (15-24) yang mendapat penyuluhan k Proporsi Penduduk Usia 15-24 Tahun yang Memiliki P Prevalensi Kasus TBC Prevalensi Kasus DBD Proporsi Penduduk yang Hidup di Bawah Garis Kemisk Koefisien Engel ( >= 0.8) APM PAUD 5-6 tahun APS Penyandang Cacat (7-18) Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Status Gizi Wanita Usia Subur (15-49 Tahun), Ukura Proporsi remaja (15-24) yang mendapat penyuluhan k

36.00 25.70 26.30 42.53 35.21 25.44 32.98 29.12 47.34 95.24 43.65 35.94 28.47 31.07 33.33 31.18 38.02 72.99 41.93 47.06 32.18 41.30 25.38 38.06 100.60 106.06 103.45 48.69 37.49 27.19 52.98 33.13 26.13 48.13 ** ** ** ** ** **

258

25 28 29 31 Kalimpang 01 04 07 18 18 20 27 28 29 32 33 35 Bonehau 01 04 07 17 20 21 24 25 27 28 32 35 Budongbudong 01 04 07 14 18

Proporsi Penduduk Usia 15-24 Tahun yang Memiliki P Prevalensi Kasus TBC Prevalensi Kasus DBD Proporsi rumah tangga dengan akses terhadap sumber Proporsi Penduduk yang Hidup di Bawah Garis Kemisk APM PAUD 5-6 tahun APS Penyandang Cacat (7-18) Proporsi Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Proporsi Kunjungan K4 Prevalensi Kasus Malaria Prevalensi Kasus TBC Prevalensi Kasus DBD Proporsi rumah tangga dengan akses terhadap fasilit Proporsi rumah tangga yang membuang sampah diangkut Proporsi rumah tangga dengan status kepemilikan tan Proporsi Penduduk yang Hidup di Bawah Garis Kemisk APM PAUD 5-6 tahun APS Penyandang Cacat (7-18) Proposi Balita yang diberi Vitamin A Proporsi Kunjungan K4 Proporsi Pertolongan Kelahiran oleh Tenaga Kesehat Proporsi remaja (15-24) yang mendapat penyuluhan k Proporsi Penduduk Usia 15-24 Tahun yang Memiliki P Prevalensi Kasus Malaria Prevalensi Kasus TBC Proporsi rumah tangga dengan akses terhadap fasilit Proporsi rumah tangga dengan status kepemilikan tan Proporsi Penduduk yang Hidup di Bawah Garis Kemisk APM PAUD 5-6 tahun APS Penyandang Cacat (7-18) Kontribusi Pekerja Perempuan berusia 15 tahun keat Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)

45.32 49.18 95.24 25.25 28.84 68.20 99.22 44.01 60.63 102.28 32.88 31.66 65.93 48.67 64.00 40.40 50.87 54.45 58.24 27.02 65.47 33.00 36.16 29.02 37.77 43.48 52.71 26.73 30.94 33.34 39.57 27.26 34.99 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

259

25 28 29 Pangak 04 07 18 22 24 28 29 31 Topoyo 01 01 07 18 27 28 29 Karossa Karossa 04 07 18 24 25 27 28 35 Tobadak 01 07 14 18 28 29

Proporsi Penduduk Usia 15-24 Tahun yang Memiliki P Prevalensi Kasus TBC Prevalensi Kasus DBD APM PAUD 5-6 tahun APS Penyandang Cacat (7-18) Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Status Gizi Wanita Usia Subur (15-49 Tahun), Ukura Proporsi remaja (15-24) yang mendapat penyuluhan k Prevalensi Kasus TBC Prevalensi Kasus DBD Proporsi rumah tangga dengan akses terhadap sumber Proporsi Penduduk yang Hidup di Bawah Garis Kemisk Koefisien Engel ( >= 0.8) APS Penyandang Cacat (7-18) Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Prevalensi Kasus Malaria Prevalensi Kasus TBC Prevalensi Kasus DBD APM PAUD 5-6 tahun APS Penyandang Cacat (7-18) Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Proporsi remaja (15-24) yang mendapat penyuluhan k Proporsi Penduduk Usia 15-24 Tahun yang Memiliki P Prevalensi Kasus Malaria Prevalensi Kasus TBC Proporsi rumah tangga dengan status kepemilikan tan Proporsi Penduduk yang Hidup di Bawah Garis Kemisk APS Penyandang Cacat (7-18) Kontribusi Pekerja Perempuan berusia 15 tahun keat Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Prevalensi Kasus TBC Prevalensi Kasus DBD

34.98 35.59 64.86 32.77 30.43 28.96 35.04 31.35 37.69 30.12 26.07 68.38 25.80 42.68 26.76 26.59 44.94 48.91 34.59 48.14 33.05 32.51 51.95 25.04 54.42 26.21 30.73 49.91 32.76 45.56 34.57 104.17 ** ** ** ** **

Keterangan: ** memiliki RSE > 50% atau dengan kata lain indikator ini tidak layak digunakan.

260

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Tabel 1: M enanggulangi Kem iskinan dan Kelaparan

No. (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 Kabupaten/Kecam atan (2) Kec Bissappu Kec Uluere Kec Sinoa Kec Bantaeng Kec Erem erasa Kec Tom pobulu Kec Pajukukang Kec Gtrkeke Kabupaten Bantaeng Kec M angara Bom bang Kec M appakasunggu Kec Polobankeng Selatan Kec Patallassang Kec Polobangkeng Utara Kec Galesong Selatan Kec Galesong Utara KabupatenTakalar Kec Bontocani Kec Kahu Kec Kajuara Kec Salom ekko Kec Tonra Kec Patim peng Kec Libureng Kec M are Kec Sibulue Kec Cina Kec Barebbo Kec Ponre Kec Lappariaja Kec Lam uru Kec Tellu Lim poe Kec Bengo Kec Ulaweng Kec Palakka Kec Awangpone Kec Tellu Siattinge Kec Am ali Kec Ajangale Kec Dua Boccoe Kec Cenrana Kec Tanete Riattang Barat Kec Tanete Riattang kec Tanete Riattang Tim ur Kabupaten Bone Koefisien Engle (? 80% ) (3) 7.60 6.67 3.67 4.00 9.00 8.40 8.40 18.00 8.02 32.45 12.90 4.80 4.79 9.61 12.76 4.58 11.89 58.39 7.84 15.40 2.68 3.76 4.25 3.99 20.92 10.59 10.53 13.37 57.72 5.30 13.05 69.04 0.24 6.24 27.49 11.23 3.62 11.98 1.80 5.62 16.56 3.79 0.58 3.00 11.45 Kontribusi Pengeluaran Q1 % (4) 10.72 11.50 11.24 6.29 11.13 10.11 11.26 12.50 9.58 11.72 12.41 10.51 9.78 10.39 11.92 11.78 11.10 10.69 10.63 10.95 12.89 11.87 10.16 10.39 11.57 13.28 11.36 11.30 11.59 10.85 11.12 12.95 10.42 10.89 13.28 11.72 12.05 10.45 11.52 11.63 11.58 9.40 8.99 10.28 10.21 Gizi Buruk dan Kurang (% ) (5) 29.25 37.11 38.46 25.45 25.37 22.52 38.50 35.66 30.39 25.32 26.28 21.14 25.15 28.78 39.07 30.83 29.13 36.80 37.16 36.64 44.69 55.39 39.13 33.17 45.03 49.13 27.85 36.96 31.75 30.30 34.20 53.65 48.00 38.05 31.78 43.20 14.18 29.76 40.80 33.07 38.11 27.80 28.17 33.49 36.08 Status Gizi Pendek (% ) (6) 55.80 55.29 61.22 65.00 65.04 45.39 57.40 57.14 58.51 56.67 38.13 37.92 30.11 56.96 43.27 51.24 45.86 62.87 53.71 47.43 72.36 19.65 46.66 50.08 56.38 57.42 51.41 42.00 21.59 74.58 66.50 69.13 50.16 38.57 47.90 38.47 31.03 49.60 42.04 54.83 51.15 39.53 40.61 42.74 48.52

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

263

Tabel 1: (Lanjutan)

No. (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Kabupaten/Kecamatan (2) Kec Tinambung Kec Balanipa Kec Limboro Kec Tubbi Taramanu Kec Alu Kec Campalagian Kec Luyo Kec Wonomulyo Kec Mapilli Kec Tapango Kec Matakali Kec Bulo Kec Polewali Kec Binuang Kec Anreapi Kec Matangnga Kabupaten Polman Kec Tapalang Kec Tapalang Barat Kec Mamuju Kec Simboro dan kepulauan Kec Kalukku Kec Papalang Kec Sampaya Kec Tommo Kec Kalimpang Kec Bonehau Kec Budong-budong Kec Pangak Kec Topoyo Kec Karossa Kec Tobadak Kabupaten Mamuju Koefisien Engle ( 80%) (3) 32.01 30.85 64.08 72.38 40.47 37.97 30.47 4.44 16.02 33.62 14.52 57.69 10.40 47.96 64.25 23.33 33.14 37.31 29.74 8.51 21.76 25.36 36.80 18.49 1.97 88.69 79.40 27.57 24.30 5.47 13.82 7.13 24.41 Kontribusi Pengeluaran Q1 % (4) 11.79 11.83 12.11 13.85 12.89 12.30 12.93 10.99 10.60 11.89 11.91 13.49 10.56 12.91 11.78 13.07 11.40 12.64 12.86 5.69 9.11 11.25 10.92 10.55 12.91 13.05 12.85 10.56 10.52 10.70 11.22 10.01 9.89 Gizi Buruk dan Kurang (%) (5) 37.55 45.93 35.88 54.42 33.23 38.17 37.29 25.87 28.54 34.56 46.31 42.64 36.84 48.23 42.99 34.04 38.09 53.56 31.93 41.78 41.97 38.26 34.94 46.39 40.99 45.25 30.60 36.14 32.51 36.78 47.42 42.35 40.46 Status Gizi Pendek (%) (6) 54.83 52.87 72.61 51.60 48.29 58.98 66.59 49.83 48.62 49.13 68.64 29.35 43.23 65.28 58.84 57.00 54.37 45.85 51.07 59.42 61.72 40.01 50.71 49.20 38.47 59.48 58.65 39.64 46.58 60.37 52.41 51.32 53.68

264

T a b e l 2 : M e n a n g g u l a n g i K e m is k in a n d a n K e la p a r a n

No. (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 K a b u p a te n /K e c a m a t a n (2 ) K e c B is sa p p u K e c U lu e r e K e c S in o a K e c B a n ta e n g K e c E re m e ra sa K e c T o m p o b u lu K e c P a ju k u k a n g K e c G tr ke k e K a b u p a te n B a n ta e n g K ec M a ng ara B o m b an g K ec M a pp ak as un gg u K e c P o lo b a n k e n g S e la ta n K e c P a ta lla s s a n g K e c P o lo b a n g k e n g U t a r a K e c G a le s o n g S e la ta n K e c G a le s o n g U ta r a K a b u p a te n T a k a l a r K e c B o n to c a n i K ec K a hu K e c K a ju a r a K e c S a lo m e k ko K ec T onra K e c P a tim p e n g K ec L ibure ng K e c M a re K e c S ib u lu e K e c C in a K e c B a re b b o K ec P o nre K e c L a p p a ria ja K e c L a m u ru K e c T e llu L im p o e K ec B e ngo K e c U la w e n g K e c P a la k ka K ec A w an gpo ne K e c T e llu S i a tt in g e K e c A m a li K e c A ja n g a le K ec D ua B oc c oe K e c C e n ra n a K e c T a n e te R i a tta n g B a r a t K e c T a n e te R i a tta n g k e c T a n e te R ia tta n g T im u r K a b u p a te n B o n e 4 0% R en d ah (3) D is t ri b u s i P e n g e lu a ra n 40 % M en e n g ah (4 ) 4 0 .2 4 3 9 .8 2 4 2 .1 3 3 8 .3 8 3 9 .9 4 3 9 .2 5 3 9 .5 4 3 9 .0 7 3 7 .2 1 4 0 .5 8 4 0 .3 5 3 8 .9 9 3 9 .1 0 3 7 .0 6 4 0 .1 2 3 9 .1 7 3 8 .8 0 3 8 .7 8 3 9 .5 0 3 8 .6 8 3 9 .8 2 3 9 .9 9 4 1 .5 9 3 9 .6 0 3 9 .5 9 3 9 .8 4 4 0 .7 4 3 8 .0 9 3 8 .5 3 3 9 .6 6 3 9 .1 4 3 9 .7 1 4 0 .2 9 3 9 .5 2 4 0 .8 1 3 7 .7 4 4 0 .3 8 3 9 .5 5 3 9 .4 6 3 8 .6 8 3 8 .4 0 3 8 .8 1 3 8 .0 9 3 7 .3 1 3 7 .8 1 2 0% A tas (5) 3 4 .5 5 3 3 .2 6 3 1 .2 0 4 4 .4 0 3 4 .3 6 3 6 .4 0 3 4 .3 1 3 2 .6 8 4 0 .0 7 3 1 .7 6 3 1 .9 7 3 6 .4 2 3 7 .6 0 3 9 .1 3 3 2 .5 9 3 4 .3 2 3 5 .6 8 3 6 .6 7 3 5 .7 5 3 6 .1 4 3 1 .2 6 3 1 .8 1 3 3 .1 7 3 5 .7 8 3 4 .1 4 3 1 .1 7 3 2 .9 0 3 6 .5 9 3 4 .9 0 3 5 .1 6 3 5 .2 4 3 1 .3 0 3 4 .7 6 3 4 .3 0 2 9 .6 1 3 5 .6 2 3 1 .8 6 3 5 .6 5 3 3 .8 8 3 4 .6 0 3 5 .0 7 3 8 .7 2 3 9 .8 8 3 9 .2 0 3 8 .2 9

2 5 .22 2 6 .92 2 6 .68 1 7 .23 2 5 .70 2 4 .35 2 6 .15 2 8 .25 2 2 .73 2 7 .67 2 7 .67 2 4 .59 2 3 .31 2 3 .81 2 7 .29 2 6 .51 2 5 .51 2 4 .55 2 4 .75 2 5 .18 2 8 .92 2 8 .20 2 5 .24 2 4 .62 2 6 .27 2 8 .99 2 6 .35 2 5 .33 2 6 .56 2 5 .18 2 5 .63 2 9 .00 2 4 .95 2 6 .18 2 9 .58 2 6 .64 2 7 .76 2 4 .79 2 6 .66 2 6 .72 2 6 .53 2 2 .47 2 2 .03 2 3 .49 2 3 .90

265

Tabel 2: (Lanjutan)

No. (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Kabupaten/Kecamatan (2) Kec Tinambung Kec Balanipa Kec Limboro Kec Tubbi Taramanu Kec Alu Kec Campalagian Kec Luyo Kec Wonomulyo Kec Mapilli Kec Tapango Kec Matakali Kec Bulo Kec Polewali Kec Binuang Kec Anreapi Kec Matangnga Kabupaten Polman Kec Tapalang Kec Tapalang Barat Kec Mamuju Kec Simboro dan kepulauan Kec Kalukku Kec Papalang Kec Sampaya Kec Tommo Kec Kalimpang Kec Bonehau Kec Budong-budong Kec Pangak Kec Topoyo Kec Karossa Kec Tobadak Kabupaten Mamuju 40% Rendah (3) Distribusi Pengeluaran 40% Menengah (4) 40.43 38.87 39.43 40.02 40.96 39.60 38.79 39.06 38.48 38.00 39.96 40.30 38.43 39.95 41.74 39.17 39.17 39.30 38.77 38.33 36.59 39.88 41.02 41.41 39.36 40.27 39.77 39.43 38.26 39.54 39.25 39.16 37.45 20% Atas (5) 32.92 33.60 33.43 29.43 29.62 32.62 32.68 35.41 36.82 35.10 32.85 29.77 36.70 30.75 30.61 34.83 34.83 32.14 32.52 46.17 41.89 34.38 32.95 33.12 31.89 30.29 31.05 35.95 37.17 35.68 34.94 36.93 39.38

26.65 27.54 27.13 30.55 29.42 27.78 28.53 25.53 24.70 26.90 27.19 29.93 24.87 29.30 27.64 26.00 26.00 28.57 28.70 15.50 21.52 25.74 26.03 25.47 28.75 29.44 29.19 24.62 24.57 24.78 25.81 23.91 23.17

266

Tabel 3. Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua

APM No. (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Kabupaten/Kecamatan SD (2) Kec Bissappu Kec Uluere Kec Sinoa Kec Bantaeng Kec Eremerasa Kec Tompobulu Kec Pajukukang Kec Gtrkeke Kabupaten Bantaeng Kec Mangara Bombang Kec Mappakasunggu Kec Polobankeng Selatan Kec Patallassang Kec Polobangkeng Utara Kec Galesong Selatan Kec Galesong Utara KabupatenTakalar Kec Bontocani Kec Kahu Kec Kajuara Kec Salomekko Kec Tonra Kec Patimpeng Kec Libureng Kec Mare Kec Sibulue Kec Cina Kec Barebbo Kec Ponre Kec Lappariaja Kec Lamuru Kec Tellu Limpoe Kec Bengo Kec Ulaweng Kec Palakka Kec Awangpone Kec Tellu Siattinge Kec Amali Kec Ajangale Kec Dua Boccoe Kec Cenrana Kec Tanete Riattang Barat Kec Tanete Riattang kec Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone (3) 81.85 86.36 84.94 88.69 86.69 86.51 78.22 91.41 85.32 82.97 87.89 87.87 86.53 84.44 86.62 84.72 85.60 92.18 92.15 86.99 88.13 92.64 80.73 82.37 92.04 91.10 91.32 89.34 94.48 88.07 86.20 87.79 88.71 92.21 90.66 87.15 90.83 91.58 93.09 89.64 89.79 86.93 83.84 86.87 88.93 SMP (4) 65.19 45.00 41.43 58.21 35.56 46.61 39.66 50.00 50.08 48.23 54.74 59.87 62.45 63.76 52.87 50.28 55.16 45.53 73.74 49.94 62.29 75.29 53.51 71.47 57.51 59.62 74.17 52.73 57.66 49.50 56.19 33.55 53.38 43.20 47.98 51.33 52.30 52.92 45.20 47.27 43.83 55.40 57.71 46.56 54.29 SD (5) 88.80 90.91 89.76 96.13 90.11 92.86 84.36 94.53 90.99 89.49 97.22 93.26 97.58 93.61 95.04 94.45 94.21 94.47 97.25 94.06 93.20 97.21 90.83 94.37 98.76 93.94 98.07 97.88 96.73 97.71 95.45 91.38 96.72 98.02 94.92 95.28 96.61 94.17 96.92 95.18 93.11 96.03 98.02 92.72 95.66 SMP (6) 74.07 52.50 55.71 80.60 54.44 70.34 50.86 65.56 65.97 72.01 67.01 80.38 85.70 83.19 68.17 62.70 73.01 59.45 83.47 57.04 75.96 85.60 72.49 82.79 77.00 65.13 81.06 68.52 67.01 70.30 70.05 45.75 70.60 70.96 55.92 65.12 61.34 59.65 59.68 71.28 60.91 74.94 83.76 58.18 68.69 15-24 (7) 92.45 89.17 88.15 89.74 79.62 90.35 85.13 88.70 88.04 92.39 94.78 96.49 98.47 95.18 93.72 95.19 94.99 98.15 98.66 96.41 98.77 98.46 94.18 95.83 97.05 95.93 98.93 97.75 96.99 97.49 96.66 90.56 95.45 97.57 97.80 93.04 97.65 97.19 94.93 93.72 96.32 99.00 98.83 97.70 96.91 15+ (8) 77.65 68.48 73.52 82.47 60.32 73.41 64.71 70.63 72.38 70.00 75.92 71.15 87.24 80.17 77.25 82.21 78.01 85.34 84.74 84.39 88.76 79.34 83.67 84.52 83.86 75.47 89.59 84.98 88.31 79.12 79.85 65.72 77.53 76.20 76.55 72.49 73.11 69.75 70.15 61.65 80.29 91.91 95.76 86.65 80.58 45+ (9) 58.76 43.73 55.80 71.68 37.30 46.23 46.43 48.09 52.97 42.40 49.06 41.08 71.57 58.86 53.23 56.59 53.77 70.76 62.75 63.66 74.99 52.58 68.80 68.83 66.24 47.53 75.92 66.95 74.60 61.39 61.36 39.99 55.03 53.32 49.73 50.02 47.45 41.61 41.74 29.25 58.97 77.01 90.24 66.69 58.96 APS AMH

267

Tabel 3. (Lanjutan)

A PM N o. (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 K abupaten/K atan ecam SD (2) KecTinam bung KecBalanipa KecLim boro KecTubbi Taram anu KecAlu KecC palagian am KecLuyo KecW ulyo onom KecM apilli KecTapango KecM atakali KecBulo KecPolew ali KecBinuang KecAnreapi KecM atangnga K abupatenPolm an (3) 93.44 88.74 82.33 94.91 91.25 90.06 88.29 87.61 88.35 88.29 84.61 84.88 87.63 89.65 87.47 91.96 88.26 SM P (4) 47.34 43.09 46.28 47.69 42.27 49.76 51.86 64.20 55.12 50.28 54.57 26.84 67.62 48.24 49.33 52.79 50.14 SD (5) 97.95 92.74 88.38 96.72 95.11 94.28 90.91 94.28 93.43 93.74 93.36 86.71 94.00 93.67 91.56 95.98 92.69 SM P (6) 72.61 60.29 61.83 60.32 70.37 62.10 67.04 81.15 64.78 64.06 66.78 41.58 83.62 65.18 64.61 63.95 65.52 15-24 (7) 96.98 94.54 93.41 89.94 91.89 95.59 94.04 97.18 95.06 90.27 93.18 76.95 96.72 92.04 93.81 78.74 92.48 15+ (8) 88.86 74.82 72.58 73.18 79.08 78.53 74.81 89.07 81.67 76.38 79.76 64.22 91.57 72.73 77.63 73.76 78.68 45+ (9) 75.40 49.92 47.16 38.97 56.58 56.67 42.08 71.94 59.35 51.63 56.01 36.69 82.38 48.59 46.18 56.40 56.52 A PS AH M

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

KecTapalang KecTapalangBarat KecM uju am KecSim dankepulauan boro KecKalukku KecPapalang KecSam paya KecTom o m KecKalim pang KecBonehau KecBudong-budong KecPangak KecTopoyo KecKarossa KecTobadak K abupatenM uju am

89.80 94.27 81.21 87.07 87.18 87.21 87.71 93.84 94.02 87.42 91.81 92.52 89.07 90.42 87.01 88.76

65.81 53.91 51.19 53.40 53.32 51.54 41.21 52.23 28.41 54.33 64.48 59.09 59.19 58.21 53.81 53.86

95.20 98.28 90.09 89.61 93.45 94.06 94.40 96.90 95.84 94.07 96.18 97.73 96.59 96.23 93.40 94.11

83.76 84.96 77.72 81.41 70.95 72.69 56.05 63.08 58.24 77.42 78.28 76.74 69.43 74.39 71.91 73.41

89.99 95.07 94.76 88.74 97.53 93.93 95.30 99.23 88.81 94.40 98.38 94.92 94.44 97.22 94.66 94.43

82.66 83.79 90.36 75.42 91.02 82.89 83.85 88.91 66.86 89.04 88.49 84.09 89.27 92.43 84.11 85.05

60.35 70.74 81.20 56.33 78.15 61.09 61.65 76.10 29.59 73.43 71.32 66.41 72.78 81.98 62.56 67.35

268

Tabel 4. Pendidikan Dasar Usia 0-6 Tahun dan Putus Sekolah Tingkat SD/MI dan SMP/MTs

No. (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Kec Bissappu Kec Uluere Kec Sinoa Kec Bantaeng Kec Eremerasa Kec Tompobulu Kec Pajukukang Kec Gtrkeke Kabupaten Bantaeng Kec Mangara Bombang Kec Mappakasunggu Kec Polobankeng Selatan Kec Patallassang Kec Polobangkeng Utara Kec Galesong Selatan Kec Galesong Utara KabupatenTakalar Kec Bontocani Kec Kahu Kec Kajuara Kec Salomekko Kec Tonra Kec Patimpeng Kec Libureng Kec Mare Kec Sibulue Kec Cina Kec Barebbo Kec Ponre Kec Lappariaja Kec Lamuru Kec Tellu Limpoe Kec Bengo Kec Ulaweng Kec Palakka Kec Awangpone Kec Tellu Siattinge Kec Amali Kec Ajangale Kec Dua Boccoe Kec Cenrana Kec Tanete Riattang Barat Kec Tanete Riattang kec Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone Kabupaten/Kecamatan (2) DO-SD (3) 4.51 4.69 5.03 2.70 5.51 2.07 8.25 0.82 4.20 2.33 1.86 0.96 0.84 2.48 3.46 2.81 2.30 2.02 0.79 0.67 4.38 2.28 1.59 1.52 0.83 1.96 0.49 0.85 1.65 1.38 1.55 3.75 1.44 0.50 1.89 0.67 1.71 0.65 1.16 4.06 1.26 1.19 2.85 1.50 DO-SMP (4) 13.74 24.36 14.49 10.08 22.89 10.71 20.95 18.60 15.70 9.64 8.76 4.97 4.25 8.46 14.10 15.47 10.20 6.56 6.87 9.74 5.45 8.67 7.68 6.78 6.33 7.09 3.47 4.12 8.01 8.16 2.29 5.39 5.77 8.29 9.94 11.02 7.07 2.27 7.95 6.85 10.71 5.01 4.94 9.23 6.90 APK Pra Sekolah 5-6 th (8) 11.11 3.45 21.57 24.14 12.05 16.67 10.14 14.90 17.25 7.64 3.08 19.00 18.01 26.54 27.59 18.50 21.51 57.37 38.90 51.27 31.75 14.55 18.82 28.03 48.60 30.21 42.04 31.42 39.74 26.30 7.76 18.61 13.47 19.16 35.43 28.15 23.52 47.03 18.13 17.01 31.71 28.93 46.28 31.70 Punya Akte Kelahiran 0-18 Tahun (9) 44.35 8.29 21.89 57.60 19.20 16.67 19.02 24.11 31.02 36.34 24.70 29.50 57.74 45.87 27.80 24.20 34.82 31.34 49.47 39.00 43.04 75.92 54.06 63.12 32.94 45.35 55.45 54.18 43.70 43.61 60.35 18.35 35.10 33.97 41.93 65.93 45.94 26.90 16.35 39.40 30.64 63.40 87.14 43.86 47.53

269

Tabel 4. (Lanjutan)

No. (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Kec Tinambung Kec Balanipa Kec Limboro Kec Tubbi Taramanu Kec Alu Kec Campalagian Kec Luyo Kec Wonomulyo Kec Mapilli Kec Tapango Kec Matakali Kec Bulo Kec Polewali Kec Binuang Kec Anreapi Kec Matangnga Kabupaten Polman 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Kec Tapalang Kec Tapalang Barat Kec Mamuju Kec Simboro dan kepulauan Kec Kalukku Kec Papalang Kec Sampaya Kec Tommo Kec Kalimpang Kec Bonehau Kec Budong-budong Kec Pangak Kec Topoyo Kec Karossa Kec Tobadak Kabupaten Mamuju Kabupaten/Kecamatan (2) DO-SD (3) 1.26 4.55 6.58 1.10 3.07 3.37 4.24 2.43 1.84 2.58 3.41 5.16 3.34 2.69 2.96 0.72 3.30 2.03 0.58 2.99 3.53 3.08 2.71 2.88 1.80 3.03 3.29 1.10 0.43 2.50 1.98 2.47 2.50 DO-SMP (4) 12.99 23.31 13.22 5.77 8.70 19.24 18.92 4.05 14.81 17.93 15.22 23.85 9.70 15.29 12.81 7.12 14.80 10.34 4.74 8.96 12.94 18.97 10.14 21.34 12.02 10.50 7.29 8.17 10.66 15.73 14.50 16.87 13.50 APK Pra Sekolah 5-6 th (8) 41.97 31.46 17.87 13.73 25.72 21.15 23.80 31.50 32.20 23.35 3.21 18.19 7.53 17.67 18.80 26.52 27.82 16.53 11.53 19.55 19.43 26.79 20.15 3.87 12.43 9.84 13.21 25.23 9.37 24.55 17.20 Punya Akte Kelahiran 0-18 Tahun (9) 55.43 27.89 41.53 27.72 40.29 34.79 24.92 78.63 43.77 63.48 54.33 25.98 66.13 46.31 38.96 44.81 44.14 31.17 7.05 54.38 20.08 17.62 17.37 24.34 17.21 1.17 3.97 15.86 20.08 19.73 4.95 32.65 20.18

270

Tabel 5. Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua

Ijazah Tertinggi 15 tahun keatas No. Kabupaten/Kecamatan

(1)

1 2 3 4 5 6 7 8

Alasan Tidak Sekolah Total Biaya Bekerja Nikah

(7) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 (8) 42.20 31.32 29.03 51.76 29.28 41.92 61.67 47.22 43.77 55.36 50.95 45.16 42.19 55.70 54.92 38.07 49.18 62.17 51.27 56.88 67.79 56.53 41.90 36.37 38.02 53.76 44.75 61.74 49.33 30.73 33.96 47.19 36.13 49.99 71.48 56.62 57.10 47.64 38.94 28.10 65.41 37.27 39.62 52.20 48.60 (9) 11.93 11.74 15.21 12.16 10.20 7.22 10.56 14.81 11.42 12.87 13.09 10.91 15.60 16.55 12.65 29.18 16.74 3.65 10.82 4.85 9.29 6.10 11.28 10.14 10.35 14.71 11.96 3.24 4.77 5.03 12.63 7.69 6.84 7.65 1.53 12.89 6.45 14.62 19.11 20.53 6.39 16.22 15.16 13.19 10.59 (10) 6.42 8.90 7.37 4.71 1.64 3.78 1.67 7.41 4.70 7.03 5.72 6.31 10.66 7.48 4.45 7.11 6.70 1.35 14.30 5.83 7.77 7.54 10.49 13.52 8.48 7.13 8.94 4.58 7.57 14.53 8.53 7.22 8.34 6.61 3.77 6.25 7.75 7.57 6.45 6.72 8.67 9.40 11.50 7.18 8.06

Tanpa Ijazah

(3) 30.27 49.78 48.61 21.53 49.88 26.15 40.00 43.84 35.12 24.34 28.91 17.62 13.70 18.84 33.88 29.35 24.55 27.50 21.14 21.38 29.57 24.43 19.50 24.79 26.42 18.68 14.50 18.45 25.38 29.64 24.82 11.18 22.23 29.38 28.21 25.17 24.37 26.45 29.25 30.73 33.10 13.56 10.42 23.88 22.67

SD

(4) 29.47 31.96 33.90 18.03 27.92 31.68 33.14 30.54 28.31 35.73 28.04 28.68 18.65 24.61 27.93 35.07 28.38 44.91 31.05 47.40 34.34 23.85 37.39 32.06 30.76 40.35 30.83 46.35 44.22 31.44 43.93 76.17 42.22 44.13 43.52 44.51 48.56 53.22 41.96 41.92 43.89 26.47 15.33 37.46 38.13

SMP

(5) 16.99 12.08 11.15 18.59 13.25 19.71 14.51 14.16 15.96 20.17 20.16 23.58 20.01 24.08 20.96 18.95 21.08 16.51 22.15 14.94 18.99 19.16 23.29 18.78 20.09 20.99 23.01 16.91 19.16 16.97 16.57 8.15 18.65 15.10 14.45 15.38 15.79 14.33 14.13 15.19 12.97 20.09 22.55 15.21 17.73

SMA +

(6) 23.27 6.19 6.35 41.86 8.95 22.47 12.35 11.45 20.62 19.76 22.89 30.12 47.65 32.48 17.22 16.64 25.99 11.08 25.67 16.28 17.10 32.56 19.81 24.37 22.73 19.97 31.66 18.28 11.24 21.96 14.68 4.50 16.90 11.38 13.81 14.94 11.28 6.00 14.65 12.17 10.03 39.89 51.70 23.45 21.46

Tidak/ belum Sedang Pernah Sekolah Jauh Lainnya Sekolah

(11) 5.20 11.39 13.82 2.75 6.58 3.44 3.33 5.56 5.69 3.24 3.13 2.07 0.00 0.84 0.51 0.00 1.25 16.99 4.44 6.19 8.88 1.53 13.77 13.56 19.66 9.39 3.97 2.34 26.76 11.17 22.98 24.04 4.84 12.68 7.67 2.40 13.83 11.55 3.60 3.82 5.43 1.07 0.74 0.23 8.03 (13) 34.25 36.65 34.56 28.63 52.30 43.64 22.78 25.00 34.41 21.50 27.11 35.55 31.56 19.44 27.48 25.64 26.13 15.84 19.17 26.25 6.26 28.31 22.56 26.41 23.50 15.01 30.37 28.10 11.57 38.55 21.89 13.87 43.85 23.08 15.55 21.85 14.86 18.61 31.90 40.82 14.10 36.03 32.97 27.20 24.73 (14) 4.82 2.88 3.39 1.70 4.53 4.59 7.69 4.34 4.34 6.21 1.88 4.09 0.76 2.79 1.00 1.09 2.47 2.52 0.84 2.89 0.78 3.24 1.62 0.87 2.54 1.24 0.28 0.80 1.25 1.75 3.57 0.90 1.43 2.03 1.63 0.82 1.26 1.92 1.75 1.27 0.53 2.02 1.48 (15) 83.76 79.86 79.66 91.70 81.02 85.68 75.57 86.99 83.76 83.08 87.22 88.70 93.27 90.50 85.49 82.72 86.82 84.14 93.29 83.79 86.88 93.96 84.81 91.08 91.80 84.19 91.96 87.82 89.02 89.03 87.63 78.18 88.14 90.07 80.62 85.62 85.69 81.52 84.01 86.80 83.15 89.77 93.37 80.80 87.04

Tidak Sekolah Lagi

(16) 11.42 17.27 16.95 6.60 14.45 9.73 16.74 8.67 11.89 10.71 10.90 7.21 5.97 6.71 13.52 16.19 10.71 13.34 5.87 13.32 12.33 6.04 11.95 7.30 7.34 13.27 6.80 11.91 10.19 9.72 10.63 18.25 10.96 9.93 17.95 12.35 12.67 17.65 14.73 11.28 15.09 8.96 6.10 17.18 11.49

(2)

Kec Bissappu Kec Uluere Kec Sinoa Kec Bantaeng Kec Eremerasa Kec Tompobulu Kec Pajukukang Kec Gtrkeke Kabupaten Bantaeng

1 2 3 4 5 6 7

Kec Mangara Bombang Kec Mappakasunggu Kec Polobankeng Selatan Kec Patallassang Kec Polobangkeng Utara Kec Galesong Selatan Kec Galesong Utara KabupatenTakalar

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kec Bontocani Kec Kahu Kec Kajuara Kec Salomekko Kec Tonra Kec Patimpeng Kec Libureng Kec Mare Kec Sibulue

10 Kec Cina 11 Kec Barebbo 12 Kec Ponre 13 Kec Lappariaja 14 Kec Lamuru 15 Kec Tellu Limpoe 16 Kec Bengo 17 Kec Ulaweng 18 Kec Palakka 19 Kec Awangpone 20 Kec Tellu Siattinge 21 Kec Amali 22 Kec Ajangale 23 Kec Dua Boccoe 24 Kec Cenrana 25 Kec Tanete Riattang Barat 26 Kec Tanete Riattang 27 kec Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone

271

Tabel 5. (Lanjutan)

IjazahTertinggi 15tahunkeatas No. K abupaten/K atan ecam

(1) (2)

Tanpa Ijazah

(3) 27.23 37.08 29.06 23.81 27.28 34.31 33.21 20.27 29.34 32.42 30.50 36.29 14.84 27.38 26.54 18.17

SD

(4) 30.78 34.70 33.66 56.23 42.32 31.75 40.48 23.85 33.06 39.91 33.12 46.64 23.03 37.81 39.63 56.10

Tidak/ Tidak belum Sedang SeTotal Pernah Sekolah kolah SM SM + P A B iaya B ekerja Nikah Jauh Lainnya Lagi Sekolah A TidakSekolah lasan

(5) (6) 25.14 13.13 22.23 7.67 14.91 18.51 9.10 29.55 18.63 9.88 18.57 6.33 40.21 14.85 11.92 13.00 (7) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 (8) 53.84 45.47 44.16 30.82 26.02 39.35 48.93 41.73 47.08 32.14 59.31 52.73 50.97 49.69 60.28 27.36 (9) (10) (11) (13) 16.99 23.25 28.92 15.11 17.89 31.25 19.98 26.15 25.11 40.07 29.19 13.38 15.83 9.58 10.35 4.28 (14) 0.26 1.65 3.66 1.91 1.98 1.44 4.13 2.02 2.50 2.82 3.17 8.48 1.50 3.32 4.68 8.18 (15) 90.16 82.41 80.11 87.89 88.00 84.11 83.99 89.94 84.77 84.16 83.93 76.26 90.77 83.57 82.86 87.50 (16) 9.57 15.94 16.24 10.20 10.02 14.45 11.88 8.04 12.72 13.02 12.90 15.27 7.73 13.12 12.47 4.32 12.18 5.31 5.32 8.83 6.98 11.41 10.08 16.39 12.84 11.43 6.70 5.86 7.24 10.88 7.38 9.51 9.13 20.15 8.61 0.40 24.01 3.27 4.00 14.40 4.42 8.09 25.25 8.68 20.14 16.20 7.35 32.53 20.87 5.77 2.76 11.09 3.74 16.26 20.66 9.65 1.81 17.12 7.32 3.37 5.99 6.78 15.01 6.10 3.97 1.43 9.19 1.26 23.43 23.12 9.77 0.31 17.77 16.69 6.26 16.30 11.00 2.07 2.34 7.69 58.33 16.03 9.99 10.26 12.65 4.39 8.60 9.37 7.88 4.71 18.21 1.32 7.98 13.18 28.51 7.82 7.80 10.11 6.15 9.55 8.73 7.79 5.83 5.05 13.56 6.46 3.57 16.09 3.35 10.10 16.67 21.10 7.75 12.00 9.43

1 K T bung ec inam 2 K B ec alanipa 3 K Lim ec boro 4 K T T anu ec ubbi aram 5 K A ec lu 6 K C palagian ec am 7 K Luyo ec 8 K W ulyo ec onom 9 K M ec apilli 10 K T ec apango 11 K M ec atakali 12 K B ec ulo 13 K P ali ec olew 14 K B ec inuang 15 K A ec nreapi 16 K M ec atangnga K patenP an abu olm 1 K T ec apalang

16.84 15.10 15.05 12.29 15.49 15.43 17.21 26.34 18.96 17.79 17.81 10.74 21.92 19.96 21.92 12.73

28.59 34.57 17.69 19.15 100.00 45.23 31.62 42.79 19.41 27.64 34.06 35.85 37.64 42.42 63.28 38.01 40.56 40.70 35.30 41.13 37.96 20.64 21.26 17.41 18.78 20.07 18.54 15.98 16.05 21.17 19.52 18.54 15.66 21.17 20.63 19.38 27.43 15.70 47.98 21.54 19.45 11.80 10.27 14.75 6.04 17.79 15.52 9.86 18.00 12.31 15.29 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 60.04 54.48 39.47 64.52 54.02 49.71 46.38 62.62 54.54 81.66 49.73 46.62 30.36 46.77 47.31

9.98 22.61 4.34 8.41 10.05 6.11 12.12 6.09 13.08 24.38 9.58 3.35 11.53 7.15 5.62 5.35 11.61 16.07 18.12 30.05 19.15 20.21 21.26 26.21 4.71 1.58 10.32 20.66 16.39 14.41 32.31 21.28

3.28 84.54 2.33 0.77 5.40 5.68 3.54 2.51 1.58 0.60 2.61 4.24 2.07 2.10 1.07 2.30 2.86 92.36 93.91 85.76 87.34 85.05 87.41 82.03 86.57 85.95 89.06 92.07 90.67 88.06 90.32 87.64

20.30 20.25 3 K M uju ec am 15.21 4 K S borodankepulaua 32.04 ec im 5 K K ec alukku 26.42 6 K P ec apalang 33.81 7 K S paya ec am 36.11 8 K T m ec om o 26.79 9 K K pang ec alim 9.52 10 K B ec onehau 24.68 11 K B ec udong-budong 25.38 12 K P ec angak 33.78 13 K T ec opoyo 25.52 14 K K ec arossa 25.93 15 K T ec obadak 27.37

2 K T ec apalangB arat K patenM uju abu am

26.32 35.96 18.98 18.73 100.00 51.80

9.59 19.06

3.02 87.85

272

Tabel 6: M endorong Kesetaraan G ender dan Pem berdayaan Perem puan

No. (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 Kec Kec Kec Kec Kec Kec Kec Kec Bissappu Uluere Sinoa Bantaeng Erem erasa Tom pobulu Pajukukang G trkeke Kabupaten/Kecam atan (2) Rasio APM -SD (3) 106.69 98.21 99.55 105.07 105.47 101.83 101.34 95.34 102.44 110.87 107.40 106.65 111.61 104.80 89.64 103.75 103.84 105.16 102.33 105.25 100.82 93.79 112.95 103.16 94.65 102.02 109.09 100.83 97.63 99.40 102.23 108.34 85.27 90.32 98.47 98.78 100.57 95.84 103.53 104.61 93.03 99.01 101.97 101.94 100.24 Rasio APM -SM P (4) 86.38 65.69 142.50 93.40 116.35 119.37 86.95 83.52 95.98 119.22 68.64 90.79 84.28 91.64 122.47 113.78 100.00 97.36 95.88 118.14 99.14 106.15 134.78 103.38 124.55 130.80 80.19 87.50 113.99 86.58 94.57 79.96 79.14 84.57 111.38 97.79 74.44 125.26 97.08 101.74 117.55 136.55 123.46 116.73 104.39 Rasio AM H (15-24) (5) 103.48 105.63 108.24 100.05 97.28 102.34 101.26 110.96 102.47 107.22 105.75 100.89 102.35 106.06 106.78 105.58 105.28 103.89 101.51 101.22 101.02 99.01 103.78 103.46 106.93 105.06 100.86 98.68 99.23 99.02 93.97 106.49 100.45 99.94 103.18 101.52 100.71 98.70 103.25 100.18 100.70 100.98 98.68 102.21 101.10 kontribusi (KPPNP) (6) 34.45 26.67 17.39 40.40 24.53 45.45 40.65 35.00 37.70 21.57 35.92 23.52 37.64 18.41 28.97 17.49 25.91 41.62 47.55 30.32 46.05 55.20 53.02 26.21 51.29 56.62 24.93 28.92 40.37 38.71 38.61 41.98 40.65 44.07 32.81 42.86 38.15 41.06 59.59 41.18 51.59 39.16 39.78 34.06 40.38

Kabupaten Bantaeng 1 2 3 4 5 6 7 Kec Kec Kec Kec Kec Kec Kec M angara Bom bang M appakasunggu Polobankeng Selatan Patallassang Polobangkeng Utara G alesong Selatan G alesong Utara

KabupatenTakalar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Kec Bontocani Kec Kahu Kec Kajuara Kec Salom ekko Kec Tonra Kec Patim peng Kec Libureng Kec M are Kec Sibulue Kec Cina Kec Barebbo Kec Ponre Kec Lappariaja Kec Lam uru Kec Tellu Lim poe Kec Bengo Kec Ulaweng Kec Palakka Kec Awangpone Kec Tellu Siattinge Kec Am ali Kec Ajangale Kec Dua Boccoe Kec Cenrana Kec Tanete Riattang Barat Kec Tanete Riattang kec Tanete Riattang Tim ur Kabupaten Bone

273

Tabel 6: (Lanjutan)

No. (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Kabupaten/Kecamatan (2) Kec Tinambung Kec Balanipa Kec Limboro Kec Tubbi Taramanu Kec Alu Kec Campalagian Kec Luyo Kec Wonomulyo Kec Mapilli Kec Tapango Kec Matakali Kec Bulo Kec Polewali Kec Binuang Kec Anreapi Kec Matangnga Kabupaten Polman 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Kec Tapalang Kec Tapalang Barat Kec Mamuju Kec Simboro dan kepulauan Kec Kalukku Kec Papalang Kec Sampaya Kec Tommo Kec Kalimpang Kec Bonehau Kec Budong-budong Kec Pangak Kec Topoyo Kec Karossa Kec Tobadak Kabupaten Mamuju Rasio APM-SD (3) 102.24 106.82 91.16 104.22 98.79 100.50 103.44 94.81 103.45 102.19 99.18 100.80 97.17 96.98 94.62 99.66 100.17 103.76 94.93 101.88 96.62 107.11 101.16 90.65 97.24 98.27 97.45 94.63 100.27 104.14 100.54 99.11 99.83 Rasio APM-SMP (4) 117.42 117.72 95.08 83.66 76.02 84.31 137.55 114.36 113.83 124.76 107.70 43.29 105.68 91.81 113.34 102.20 102.32 87.97 75.92 121.67 112.18 86.42 79.47 122.86 89.64 102.46 132.54 103.19 116.69 107.14 99.15 123.74 102.22 Rasio AMH (15-24) (5) 102.34 104.55 102.89 97.02 109.90 100.10 102.26 99.19 99.30 107.90 106.41 81.84 102.65 103.29 106.19 108.93 100.12 103.18 98.18 98.81 92.50 100.04 106.75 100.26 101.44 106.06 106.00 100.30 98.55 99.56 100.36 105.46 104.14 kontribusi (KPPNP) (6) 39.48 39.13 42.91 18.02 32.26 29.04 18.52 24.03 41.31 29.73 28.97 25.32 30.74 28.93 30.36 34.09 30.73 32.00 31.67 36.88 31.83 32.03 31.59 17.40 39.34 49.11 24.25 28.87 29.31 27.53 22.28 32.04

274

Tabel 7: Menurunkan Angka Kematian Anak

No. (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 Kabupaten/Kecamatan (2) Kec Bissappu Kec Uluere Kec Sinoa Kec Bantaeng Kec Eremerasa Kec Tompobulu Kec Pajukukang Kec Gtrkeke Kabupaten Bantaeng Kec Mangara Bombang Kec Mappakasunggu Kec Polobankeng Selatan Kec Patallassang Kec Polobangkeng Utara Kec Galesong Selatan Kec Galesong Utara KabupatenTakalar Kec Bontocani Kec Kahu Kec Kajuara Kec Salomekko Kec Tonra Kec Patimpeng Kec Libureng Kec Mare Kec Sibulue Kec Cina Kec Barebbo Kec Ponre Kec Lappariaja Kec Lamuru Kec Tellu Limpoe Kec Bengo Kec Ulaweng Kec Palakka Kec Awangpone Kec Tellu Siattinge Kec Amali Kec Ajangale Kec Dua Boccoe Kec Cenrana Kec Tanete Riattang Barat Kec Tanete Riattang kec Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone Pemberian Vitamin A

(3)

Imunisasi Campak (12-23 bi)

(4)

Imunisasi Lengkap Balita

(5)

Balita 2-4 th Diberi ASI

(6)

Pemberian ASI Eksklusif

(7)

BBLR

(8)

Konsumsi GY Cukup

(9)

89.80 76.29 77.88 75.00 88.81 58.94 82.98 86.05 79.56 83.64 64.80 72.32 80.84 80.40 79.77 84.36 78.88 82.48 70.35 78.43 89.05 88.47 50.00 81.58 78.15 88.41 65.80 77.66 75.14 69.00 78.22 61.61 85.96 80.12 80.71 85.85 81.94 54.97 84.96 83.64 65.64 75.24 84.21 83.15 78.26

100.00 83.33 95.00 78.57 70.00 66.67 51.61 66.67 74.74 80.86 63.06 96.73 66.83 79.00 60.58 78.98 74.94 60.74 62.50 87.67 90.41 84.30 44.10 79.37 55.63 73.28 80.95 85.40 75.57 90.91 74.01 50.00 89.32 76.16 85.88 79.33 85.11 94.47 89.38 68.24 27.66 66.80 75.00 84.98 75.74

31.54 25.58 47.25 45.08 36.28 46.51 3.77 49.00 34.78 43.65 57.46 67.52 65.20 35.55 48.05 58.89 52.27 5.66 25.78 33.61 1.97 33.41 3.04 19.90 16.10 1.40 12.91 51.02 4.18 43.15 34.57 11.04 37.24 41.86 42.71 7.21 24.96 63.89 67.40 61.24 5.11 54.01 35.99 25.99 29.82

98.18 96.77 100.00 98.68 96.77 96.08 97.66 96.05 97.69 100.00 98.08 96.64 96.06 95.35 95.29 97.81 96.94 98.39 97.56 100.00 100.00 100.00 100.00 97.28 95.35 100.00 95.01 94.68 100.00 98.85 97.09 100.00 93.43 97.00 98.94 94.62 96.12 97.38 96.33 98.48 93.89 96.97 85.51 99.32 96.75

5.67 15.56 10.42 1.49 6.72 19.15 10.40 9.48 8.42 27.53 4.70 0.77 0.60 15.03 18.52 10.53 1.82 0.88 0.72 0.65 3.60 3.80 0.61 7.01 5.37 2.21 0.57 1.74 0.59 3.51 1.74 0.95 1.27

6.80 15.46 5.77 26.79 8.96 8.61 11.70 3.10 12.77 9.50 15.40 9.30 5.92 18.05 20.30 9.96 13.28 9.23 5.50 7.47 5.27 15.06 7.22 4.96 6.68 14.98 2.77 1.73 4.35 3.52 9.37 13.20 6.09 8.96 6.96 12.57 12.61 1.80 3.13 7.51 10.73 3.04 9.26 16.48 7.96

33.80 19.67 14.33 32.80 11.25 21.60 13.80 14.25 22.04 29.17 21.48 22.12 18.83 27.36 43.82 66.66 38.29 23.37 45.43 43.79 66.13 45.85 68.03 85.07 29.43 64.18 81.38 44.70 80.37 56.94 49.36 70.03 61.25 17.25 68.58 67.77 48.39 51.50 56.42 69.74 42.47 79.85 87.78 34.87 57.43

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

275

Tabel 7: (Lanjutan)

No. (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Kabupaten/Kecamatan (2) Kec Tinambung Kec Balanipa Kec Limboro Kec Tubbi Taramanu Kec Alu Kec Campalagian Kec Luyo Kec W onomulyo Kec Mapilli Kec Tapango Kec Matakali Kec Bulo Kec Polewali Kec Binuang Kec Anreapi Kec Matangnga Kabupaten Polman 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Kec Tapalang Kec Tapalang Barat Kec Mamuju Kec Simboro dan kepulauan Kec Kalukku Kec Papalang Kec Sampaya Kec Tommo Kec Kalimpang Kec Bonehau Kec Budong-budong Kec Pangak Kec Topoyo Kec Karossa Kec Tobadak Kabupaten Mamuju Pemberian Vitamin A

(3)

Imunisasi Campak (12-23 bi)

(4)

Imunisasi Lengkap Balita

(5)

Balita 2-4 th Diberi ASI

(6)

Pemberian ASI Eksklusif

(7)

BBLR

(8)

Konsumsi GY Cukup

(9)

76.32 57.46 71.51 71.15 47.54 39.42 55.19 75.59 67.76 79.63 84.92 53.36 83.19 76.05 92.83 51.58 63.63 70.58 66.80 65.96 57.27 80.40 71.79 81.52 88.50 19.34 38.41 58.96 81.52 84.27 84.78 74.40 70.92

78.99 71.88 80.25 53.06 71.65 54.80 71.21 89.05 65.78 77.45 95.53 54.58 85.36 90.12 77.27 18.84 70.49 71.49 77.78 92.59 65.57 67.81 62.96 78.53 80.61 27.70 71.67 44.62 86.08 91.25 86.85 68.04 71.64

42.11 34.94 38.65 5.87 43.56 40.96 43.66 80.32 45.80 22.74 35.21 19.42 69.63 55.77 80.00 40.76 22.27 50.56 21.24 44.99 35.33 33.89 67.13 22.15 20.55 34.06 34.85 16.93 32.81 31.40

99.27 100.00 99.33 97.79 98.07 98.82 97.41 98.69 96.33 97.11 96.09 93.18 98.11 97.69 97.19 100.00 97.37 98.36 100.00 96.35 97.87 96.46 98.83 98.24 98.22 100.00 100.00 98.18 99.01 98.90 98.29 98.28 98.07

16.48 26.96 20.43 30.58 23.48 47.86 22.95 8.62 18.15 11.94 36.00 5.83 20.91 42.53 16.86 6.46 21.31 12.62 20.44 10.09 24.82 30.61 22.06 27.63 6.60 70.74 25.40 17.52 25.31 49.08 25.35 25.40

9.92 5.65 3.54 8.29 3.97 11.42 1.19 7.56 22.02 14.29 12.46 1.93 8.61 3.19 24.13 7.09 7.98 9.12 14.08 3.73 15.75 5.28 5.94 5.11 9.15 4.29 38.41 12.49 11.09 8.26 9.65 3.91 9.54

92.27 84.05 88.22 95.36 74.87 67.07 75.19 83.09 57.96 78.51 86.89 65.62 92.67 92.61 84.65 85.78 78.54 89.06 61.98 74.20 60.97 48.44 69.52 79.44 89.83 59.88 88.83 67.82 93.51 61.78 74.80 65.71 69.16

276

Tabel 8. Meningkatkan Kesehatan Ibu

No. (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 Kabupaten/Kecamatan (2) Kec Bissappu Kec Uluere Kec Sinoa Kec Bantaeng Kec Eremerasa Kec Tompobulu Kec Pajukukang Kec Gtrkeke Kabupaten Bantaeng 1 2 3 4 5 6 7 Kec Mangara Bombang Kec Mappakasunggu Kec Polobankeng Selatan Kec Patallassang Kec Polobangkeng Utara Kec Galesong Selatan Kec Galesong Utara KabupatenTakalar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Kec Bontocani Kec Kahu Kec Kajuara Kec Salomekko Kec Tonra Kec Patimpeng Kec Libureng Kec Mare Kec Sibulue Kec Cina Kec Barebbo Kec Ponre Kec Lappariaja Kec Lamuru Kec Tellu Limpoe Kec Bengo Kec Ulaweng Kec Palakka Kec Awangpone Kec Tellu Siattinge Kec Amali Kec Ajangale Kec Dua Boccoe Kec Cenrana Kec Tanete Riattang Barat Kec Tanete Riattang kec Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone NAKES

(3)

K-4

(4)

WUS LILA < 23,5 Cm

(5)

PUS Aktif KB

(6)

Penggunaan Kesehatan Alat KB Reproduksi Hormonal 15-24 Tahun

(7) (8)

43.54 22.68 22.12 50.89 20.90 31.13 29.26 43.41 36.26 47.19 53.33 63.94 83.30 68.60 54.32 59.73 61.30 17.64 42.19 48.03 43.71 64.92 31.91 54.56 49.77 51.91 42.58 48.27 27.40 56.31 50.06 39.26 51.23 49.70 41.04 40.24 51.12 43.10 48.34 49.86 31.43 82.46 90.25 55.79 50.76

59.18 29.90 35.58 54.91 19.40 46.36 41.49 58.91 46.03 38.13 56.79 56.49 70.94 67.11 71.60 79.13 64.60 23.71 44.71 20.67 9.33 28.50 25.00 22.06 24.30 28.16 21.26 28.10 43.55 35.88 23.68 4.69 73.87 28.84 30.68 35.36 47.20 25.14 45.02 42.35 17.41 24.98 63.58 28.59 33.52

13.77 10.13 19.88 19.49 25.97 8.43 23.05 18.31 17.68 12.48 20.31 10.01 19.46 17.09 30.30 26.46 20.39 19.70 13.66 17.33 17.00 10.55 3.81 14.74 10.09 16.80 11.02 13.96 5.78 6.59 8.56 15.90 13.41 15.56 10.89 14.69 10.53 6.03 10.64 13.27 13.73 10.30 8.52 11.64 12.02

71.10 69.17 64.73 60.51 60.51 48.54 63.17 65.50 62.61 46.76 51.69 66.18 51.64 63.55 44.46 58.25 54.46 39.90 42.96 42.81 33.20 42.72 31.84 55.45 38.99 35.66 33.78 30.57 40.70 44.26 40.83 25.02 47.98 32.53 21.11 18.43 26.46 26.51 20.75 37.38 22.66 34.02 33.40 36.07 34.93

99.29 97.71 99.40 96.24 98.80 99.45 99.19 99.02 98.62 97.17 97.88 98.63 97.81 97.20 98.27 99.58 98.10 97.38 98.73 98.67 98.52 97.68 97.88 97.93 100.00 97.60 95.47 100.00 100.00 98.37 99.15 100.00 99.22 98.76 94.84 98.20 98.84 100.00 100.00 98.28 97.13 96.12 95.22 96.42 98.05

33.07 26.71 30.33 19.06 9.72 16.37 25.07 12.55 21.72 21.36 13.57 58.55 37.94 14.38 37.60 33.67 30.10 22.61 14.40 25.13 39.33 27.98 10.99 32.25 11.73 19.45 25.23 44.13 54.74 20.92 21.04 57.87 26.12 6.46 46.64 36.84 39.20 8.84 18.05 20.83 32.63 24.70 35.74 12.98 26.24

277

Tabel 8. ( Lanjutan )

No. Kabupaten/Kecamatan NAKES K-4 WUS LILA < 23,5 Cm 50.62 68.25 42.21 5.73 38.07 27.03 30.36 84.42 54.50 69.03 81.39 23.34 70.80 52.59 64.86 21.96 46.68 44.86 14.79 70.94 28.18 62.11 28.37 54.02 64.93 1.09 3.47 45.68 70.29 42.08 37.72 45.10 43.92 14.09 20.57 11.48 3.63 7.01 19.36 12.62 9.41 13.45 9.34 17.07 4.86 9.75 7.82 3.34 16.68 11.90 17.93 28.90 17.44 19.77 15.89 9.92 15.68 6.28 22.87 12.76 9.84 3.34 11.96 7.53 14.56 14.28 PUS Aktif KB 31.42 20.17 10.46 19.92 4.86 12.17 19.51 46.08 25.24 49.01 37.38 33.00 39.67 43.08 48.92 44.14 30.32 37.02 13.49 38.42 31.55 42.41 44.16 50.59 59.34 39.43 49.69 48.69 51.90 51.89 30.41 53.34 43.33 Penggunaan Kesehatan Alat KB Reproduksi Hormonal 15-24 Tahun 94.57 100.00 100.00 98.36 100.00 97.40 98.29 94.67 92.45 97.34 96.82 98.94 97.37 100.00 96.69 95.72 96.87 96.65 100.00 91.95 100.00 98.21 96.00 100.00 96.24 83.08 97.53 96.99 95.31 96.37 95.66 94.47 96.26 17.47 21.79 14.95 21.44 36.65 10.86 13.39 11.19 21.82 13.61 23.99 8.32 31.77 4.52 30.57 15.94 16.92 32.89 11.87 24.72 16.42 5.66 13.71 16.97 1.85 17.81 5.75 22.29 11.10 12.17 9.32 8.94 13.77

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Kec Tinambung Kec Balanipa Kec Limboro Kec Tubbi Taramanu Kec Alu Kec Campalagian Kec Luyo Kec Wonomulyo Kec Mapilli Kec Tapango Kec Matakali Kec Bulo Kec Polewali Kec Binuang Kec Anreapi Kec Matangnga Kabupaten Polman Kec Tapalang Kec Tapalang Barat Kec Mamuju Kec Simboro dan kepulauan Kec Kalukku Kec Papalang Kec Sampaya Kec Tommo Kec Kalimpang Kec Bonehau Kec Budong-budong Kec Pangak Kec Topoyo Kec Karossa Kec Tobadak Kabupaten Mamuju

40.03 31.24 19.84 3.58 7.10 15.11 13.54 81.36 45.10 37.34 43.14 5.82 67.16 39.52 30.42 16.44 30.51 14.53 28.27 52.75 12.62 29.54 26.57 29.90 32.44 17.24 29.46 36.07 34.81 34.11 42.15 27.99

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

278

Tabel 9. Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya

% Pengetahuan HIV/AIDS No. (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 Kabupaten/Kecamatan (2) Kec Bissappu Kec Uluere Kec Sinoa Kec Bantaeng Kec Eremerasa Kec Tompobulu Kec Pajukukang Kec Gtrkeke Kabupaten Bantaeng Kec Mangara Bombang Kec Mappakasunggu Kec Polobankeng Selatan Kec Patallassang Kec Polobangkeng Utara Kec Galesong Selatan Kec Galesong Utara KabupatenTakalar Kec Bontocani Kec Kahu Kec Kajuara Kec Salomekko Kec Tonra Kec Patimpeng Kec Libureng Kec Mare Kec Sibulue Kec Cina Kec Barebbo Kec Ponre Kec Lappariaja Kec Lamuru Kec Tellu Limpoe Kec Bengo Kec Ulaweng Kec Palakka Kec Awangpone Kec Tellu Siattinge Kec Amali Kec Ajangale Kec Dua Boccoe Kec Cenrana Kec Tanete Riattang Barat Kec Tanete Riattang kec Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone 15-24 (3) 67.71 61.73 53.55 64.52 36.05 51.17 38.19 34.31 51.94 58.03 62.82 76.71 87.95 60.03 71.04 67.07 68.44 51.53 70.55 62.38 79.09 75.67 40.72 69.06 47.25 43.85 71.13 72.30 66.87 65.27 52.37 57.36 65.38 68.30 76.54 58.17 66.92 29.08 72.96 61.36 51.18 68.44 80.29 69.05 63.94 15+ (4) 53.25 49.47 37.97 53.60 23.04 34.74 22.98 18.82 37.82 39.28 46.97 43.23 66.48 37.71 49.88 52.58 47.80 42.79 45.63 43.78 57.16 47.37 23.48 42.68 27.71 29.05 46.03 43.57 49.33 39.81 28.73 44.70 32.46 37.31 47.50 31.50 38.33 14.11 41.31 30.00 31.98 55.22 72.46 49.11 41.26 Pengetahuan HIV/AIDS Lengkap/Komprehensif (15-24 Tahun) (5) 8.59 10.47 1.90 16.72 8.78 6.73 5.54 7.53 8.88 7.05 16.60 21.06 29.00 12.83 9.93 11.79 14.46 1.40 10.71 0.82 12.18 7.08 16.72 5.86 1.56 11.01 27.52 12.97 3.81 6.70 11.88 22.34 28.72 27.16 13.25 8.61 3.28 4.36 22.52 23.27 18.41 12.60 Terdiagnosa Malaria (6) 1.73 0.30 0.94 1.08 2.29 0.25 2.41 1.79 1.45 1.63 1.53 0.36 1.20 0.94 1.72 1.95 1.39 0.29 0.65 0.05 0.23 1.38 3.01 1.07 0.12 0.30 0.30 0.06 0.08 0.87 0.27 0.51 0.54 1.01 0.17 0.09 1.43 0.13 0.72 0.36 0.26 0.09 0.39 0.49 0.52 TBC (7) 0.29 0.22 1.62 0.18 0.35 0.38 0.70 0.38 0.14 0.46 0.36 0.28 0.15 0.75 0.31 0.36 0.06 0.20 0.27 0.99 0.31 0.25 0.62 0.12 0.09 0.18 0.22 0.17 0.17 0.06 0.92 0.12 0.06 0.06 0.18 0.14 0.19 0.58 0.28 0.21 0.13 0.09 0.12 0.22 DBD (8) 0.38 0.07 0.09 0.18 0.12 0.06 0.13 0.13 0.23 0.23 0.25 0.62 0.49 0.31 0.06 0.05 0.09 0.16 0.23 0.06 0.21 0.23 0.04 0.18 0.06 0.33 0.06 0.19 0.05 0.04 0.16 0.35 0.22 0.08 0.11 Balita Tidur Pakai Kelambu (9) 55.10 56.70 63.46 33.93 76.87 70.20 41.49 33.33 50.52 89.82 73.79 85.44 76.90 89.93 83.73 79.60 82.96 93.57 91.95 92.50 93.11 57.96 72.87 78.73 87.94 83.56 93.47 96.54 83.69 82.38 41.44 49.84 70.68 74.94 82.63 80.25 73.25 90.96 98.14 98.02 83.05 66.02 55.96 86.12 80.95

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

279

Tabel 9. ( Lanjutan )

% Pengetahuan HIV/AIDS No. (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Kabupaten/Kecamatan (2) Kec Tinambung Kec Balanipa Kec Limboro Kec Tubbi Taramanu Kec Alu Kec Campalagian Kec Luyo Kec Wonomulyo Kec Mapilli Kec Tapango Kec Matakali Kec Bulo Kec Polewali Kec Binuang Kec Anreapi Kec Matangnga Kabupaten Polman 15-24 (3) 55.56 47.85 63.04 70.69 61.55 65.77 45.86 78.77 53.24 33.54 58.25 21.11 83.00 42.08 50.62 43.77 56.30 15+ (4) 40.86 31.01 43.68 57.82 51.77 45.84 30.80 62.16 38.75 23.47 42.54 13.49 74.93 25.79 31.75 29.55 41.66 Pengetahuan HIV/AIDS Lengkap/Komprehensif (15-24 Tahun) (5) 11.22 10.87 24.57 3.19 34.45 18.02 10.49 24.77 10.09 0.37 10.46 8.84 13.59 25.02 4.21 0.87 13.91 Terdiagnosa Malaria (6) 0.11 0.27 0.23 0.81 5.45 0.11 1.20 1.47 2.10 1.41 0.27 1.28 0.45 3.42 0.23 0.88 TBC (7) 0.33 1.08 0.17 0.06 0.08 0.17 0.28 0.09 0.04 0.06 0.29 0.07 0.46 0.11 0.20 0.12 0.23 DBD (8) 0.05 0.06 0.06 0.08 0.05 0.09 0.06 0.07 0.37 0.07 0.06 0.12 0.07 Balita Tidur Pakai Kelambu (9) 49.52 18.96 61.42 70.64 29.48 95.09 96.07 85.30 74.48 93.24 92.15 76.22 78.96 67.27 94.23 93.47 75.39

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Kec Tapalang Kec Tapalang Barat Kec Mamuju Kec Simboro dan kepulauan Kec Kalukku Kec Papalang Kec Sampaya Kec Tommo Kec Kalimpang Kec Bonehau Kec Budong-budong Kec Pangak Kec Topoyo Kec Karossa Kec Tobadak Kabupaten Mamuju

53.34 31.02 70.33 47.31 59.28 46.90 29.78 40.86 19.71 19.47 58.12 60.49 59.87 49.36 53.31 50.48

46.29 22.39 63.27 32.21 45.45 34.28 22.81 29.78 10.15 23.34 48.70 46.40 44.65 41.83 44.14 39.14

2.07 14.99 24.79 2.79 2.09 6.81 0.67 3.00

4.86 30.88 15.42 4.25 8.33 7.50

5.42 21.02 8.45 14.11 2.61 8.95 15.62 23.17 3.83 8.74 17.22 28.37 5.57 12.14 22.16 12.03

0.37 0.75 0.22 0.38 0.17 0.26 0.07 0.37 3.47 0.34 0.28 1.19 0.27 0.15 0.75 0.49

0.11 0.24 0.29 0.21 0.04 0.14 0.06 0.06 0.18 0.37 0.50 0.18 0.05 0.15

56.54 47.28 54.24 61.55 75.60 92.19 92.94 93.94 95.89 73.36 88.22 94.31 95.77 92.51 93.82 79.23

280

Tabel 10. Menjamin Kesetaraan Lingkungan Hidup

No. (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 Kec Bissappu Kec Uluere Kec Sinoa Kec Bantaeng Kec Eremerasa Kec Tompobulu Kec Pajukukang Kec Gtrkeke Kabupaten Bantaeng 1 2 3 4 5 6 7 Kec Mangara Bombang Kec Mappakasunggu Kec Polobankeng Selatan Kec Patallassang Kec Polobangkeng Utara Kec Galesong Selatan Kec Galesong Utara KabupatenTakalar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Kec Bontocani Kec Kahu Kec Kajuara Kec Salomekko Kec Tonra Kec Patimpeng Kec Libureng Kec Mare Kec Sibulue Kec Cina Kec Barebbo Kec Ponre Kec Lappariaja Kec Lamuru Kec Tellu Limpoe Kec Bengo Kec Ulaweng Kec Palakka Kec Awangpone Kec Tellu Siattinge Kec Amali Kec Ajangale Kec Dua Boccoe Kec Cenrana Kec Tanete Riattang Barat Kec Tanete Riattang kec Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone Kabupaten/Kecamatan (2) Bahan Bakar Padat

(3)

Air Terlindung dan Aman

(4)

Sanitasi Layak

(5)

Pembuangan Sampah

(6)

Penerangan Listrik

(7)

Rumah Tetap Terjamin

(8)

Rumah Layak Huni

(9)

Rumah Milik Bersertifikat

(10)

58.00 93.67 90.33 46.80 91.00 89.60 84.00 93.00 76.16 75.01 69.17 66.24 38.17 61.06 51.99 31.41 55.31 88.24 74.19 75.61 78.99 56.29 62.58 76.81 75.68 76.80 75.17 82.06 89.80 78.37 80.03 93.67 84.72 88.00 89.24 83.20 75.72 89.51 77.60 80.06 86.15 37.03 17.58 47.75 72.46

71.00 67.00 74.33 94.80 94.75 78.80 71.00 65.50 78.57 60.76 54.00 63.62 63.82 58.36 62.12 73.79 62.78 12.32 75.37 64.96 48.32 27.68 47.58 44.46 48.92 51.80 59.87 80.46 55.88 58.43 70.79 36.02 61.55 48.50 35.55 73.84 49.61 53.80 57.99 61.44 19.82 70.00 70.46 72.81 56.87

17.80 30.33 11.33 47.00 37.00 44.80 12.80 34.25 30.30 20.17 26.46 31.59 62.03 14.76 33.24 37.85 31.24 10.18 20.44 14.91 6.01 16.82 30.52 33.39 31.47 4.39 29.21 46.04 13.56 1.49 52.43 2.26 19.46 25.52 12.79 30.21 20.60 40.75 32.61 16.02 23.08 71.95 43.44 37.81 27.58

94.20 59.33 80.33 73.00 93.50 94.00 85.80 86.50 84.88 96.02 86.53 99.19 99.20 98.79 95.25 92.18 95.78 99.26 99.41 90.42 98.99 93.11 93.04 98.81 97.78 93.81 100.00 95.27 94.38 87.53 86.96 91.93 88.80 91.74 99.25 95.77 94.41 82.28 91.80 78.01 70.97 93.41 97.78 81.56 91.92

87.40 75.00 63.67 85.60 72.50 66.60 64.80 67.50 74.51 94.03 87.72 95.80 98.20 96.21 98.19 95.82 95.63 48.88 86.23 72.55 70.43 74.94 81.95 80.65 68.01 88.79 75.74 79.73 50.06 82.82 67.74 25.01 81.18 87.75 77.82 85.00 93.01 90.26 86.01 92.38 81.65 95.62 98.60 94.84 81.92

92.00 92.33 92.67 88.20 93.50 96.60 95.00 95.25 92.96 97.60 91.55 97.40 91.80 89.38 92.19 96.20 93.62 95.97 94.42 97.18 94.63 96.66 99.27 94.44 95.74 94.39 90.51 97.00 98.63 94.79 98.49 98.05 99.02 93.00 97.76 96.00 96.60 98.26 94.00 93.62 95.24 96.77 89.98 87.80 95.07

37.40 49.67 37.04 32.28 64.66 58.20 25.16 60.55 45.20 31.63 37.19 62.34 74.32 59.14 59.19 63.31 56.90 33.92 73.36 37.17 50.80 60.20 56.05 53.29 43.82 59.19 54.46 69.12 36.24 61.88 62.45 27.49 61.56 57.27 37.55 66.65 66.19 72.62 44.28 55.87 41.84 75.44 82.70 63.89 56.90

44.09 7.94 7.58 43.10 30.29 16.46 32.13 6.58 27.36 32.56 22.27 16.02 24.74 34.49 26.71 12.35 24.77 8.23 19.83 35.32 16.86 23.72 29.82 21.48 12.92 21.28 25.84 17.24 9.18 18.09 11.68 1.36 23.65 23.64 11.32 7.96 24.08 14.78 10.87 26.03 9.16 34.30 58.41 27.00 21.54

281

Tabel 10. ( Lanjutan)

No. (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Kabupaten/Kecam atan (2) K Tinam ec bung K B ec alanipa K Lim ec boro K Tubbi Taram ec anu K A ec lu K C palagian ec am K Luyo ec K W ulyo ec onom K M ec apilli K Tapango ec K M ec atakali K B ec ulo K P ali ec olew K B ec inuang K A ec nreapi K M ec atangnga K abupatenP an olm Bahan Bakar Padat

(3)

Air Terlindung danAm an

(4)

Sanitasi Layak

(5)

Pem buangan Sam pah

(6)

Penerangan Listrik

(7)

Rum ah Tetap Terjam in

(8)

Rum ah Rum ah Layak M ilik Huni Bersertifikat

(9) (10)

69.27 84.68 91.31 98.08 86.39 80.93 84.74 51.00 80.17 87.98 83.58 94.74 41.65 78.78 91.04 96.51 78.28

39.51 76.98 37.56 50.07 15.83 60.96 54.31 57.34 57.02 67.71 71.80 34.47 58.67 54.08 27.17 82.91 53.82

28.73 38.52 15.94 6.74 11.27 8.34 1.51 49.79 20.23 3.46 38.28 7.91 62.97 12.51 26.02 3.12 22.65

90.24 53.68 83.77 92.02 57.56 80.93 94.51 96.91 84.51 87.70 93.61 79.36 86.32 78.94 70.35 99.50 84.12

96.25 89.26 77.47 24.70 56.84 81.86 64.78 92.31 83.37 60.29 86.09 27.63 94.22 72.82 73.69 28.26 71.78

73.00 88.12 96.74 97.81 94.69 95.73 94.26 90.04 92.89 95.71 91.75 96.17 87.68 93.50 92.47 90.83 92.18

42.94 59.30 33.20 22.65 22.85 48.52 39.88 76.09 43.27 32.52 57.78 17.11 75.28 39.58 33.20 10.48 56.90

35.32 10.61 16.03 3.75 9.55 16.21 21.27 42.23 15.27 28.88 24.95 1.23 61.47 29.90 17.66 2.47 21.43

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

K Tapalang ec K TapalangB ec arat K M uju ec am K S borodankepulauan ec im K K ec alukku K P ec apalang K S paya ec am K Tom o ec m K K pang ec alim K B ec onehau K B ec udong-budong K P ec angak K Topoyo ec K K ec arossa K Tobadak ec K abupatenM uju am

75.21 82.22 37.84 71.32 74.99 84.59 79.73 91.01 96.08 94.04 75.47 89.34 73.72 83.12 84.91 77.73

50.62 52.73 81.50 50.56 55.43 48.60 62.64 7.57 44.00 43.34 26.59 27.08 53.41 49.03 46.02 46.87

32.89 6.08 30.12 4.63 30.55 34.34 20.24 25.14 2.52 7.06 16.03 14.30 34.74 13.89 22.43 20.79

77.82 71.13 64.08 51.18 66.42 87.90 94.49 93.76 10.47 82.18 76.80 94.82 96.79 80.56 94.06 74.83

76.93 65.10 86.88 62.60 72.58 70.89 67.25 52.20 17.09 7.29 55.57 57.38 69.19 54.95 64.68 61.97

93.65 96.63 93.73 95.17 92.02 93.33 94.02 87.71 76.20 89.81 90.42 96.72 92.18 94.38 92.35 92.06

42.97 26.48 44.99 32.90 45.68 53.06 60.47 39.20 2.84 10.26 32.40 31.35 58.63 34.55 65.33 40.72

30.26 11.77 43.23 16.04 22.82 28.49 34.48 57.69 5.22 40.79 31.78 55.37 45.69 27.94 57.67 33.19

282

Tabel 11. TPA , TK dan K K K etenagakerjaan

TPA K TK K L+P L P L+P % Pekerja Pertanian L R ata-rataU pah P R asio P/L

N o. (1) 1 2 3 4 5 6 7 8

K abupaten/K atan ecam (2) KecBissappu KecU luere KecSinoa KecBantaeng KecErem erasa KecTom pobulu KecPajukukang KecG trkeke K abupatenB antaeng KecM angaraBom bang KecM appakasunggu KecPolobankengSelatan KecPatallassang KecPolobangkengU tara KecG alesongSelatan KecG alesongU tara K abupatenTakalar KecBontocani KecKahu KecKajuara KecSalom ekko KecTonra KecPatim peng KecLibureng KecM are KecSibulue KecC ina KecBarebbo KecPonre KecLappariaja KecLam uru KecTelluLim poe KecBengo KecU eng law KecPalakka KecAw angpone KecTelluSiattinge KecAm ali KecAjangale KecD Boccoe ua KecC enrana KecTaneteR iattangBarat KecTaneteR iattang kecTaneteR iattangTim ur K abupatenB one

L

P

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

ependencyR atio R Penduduk D asio >15ThBekerja U M U T sia uda sia ua Total Penduduk <15tahun >=65Tahun (14) (15) (13) 33.88 50.71 52.09 40.25 43.61 40.26 43.24 46.64 42.08 32.12 38.93 39.51 34.07 36.06 33.14 30.99 34.51 34.66 33.20 23.60 44.87 29.99 41.80 42.62 32.17 31.94 35.78 31.00 39.20 42.20 38.42 36.78 34.80 42.48 36.13 35.57 43.30 52.11 41.91 40.43 29.03 33.82 35.57 33.96 36.67 38.67 46.20 44.11 54.16 45.16 41.47 52.99 51.46 46.97 46.98 40.48 44.07 42.33 40.53 48.51 59.86 43.86 46.92 48.68 44.21 48.22 50.49 46.31 50.83 50.90 42.82 49.32 51.41 45.60 41.73 36.28 44.75 37.98 46.44 50.16 42.08 34.24 42.42 45.72 47.38 48.04 39.38 51.59 49.06 45.70 5.04 6.24 4.82 6.44 7.71 7.42 7.04 5.94 6.38 7.06 11.83 8.31 9.41 6.67 5.83 9.64 7.78 8.27 8.38 7.54 9.81 5.83 9.25 7.00 7.76 11.31 7.82 9.22 10.50 10.46 8.12 9.15 7.94 8.94 11.79 10.90 10.69 9.68 10.18 5.74 4.94 6.83 7.12 9.03 8.64

90.07 27.70 56.61 87.72 65.49 81.88 91.48 57.32 74.04 98.81 97.45 98.27 95.53 60.38 77.51 95.32 95.70 95.48 84.32 47.88 65.08 92.49 94.62 93.32 87.77 48.93 66.64 95.63 88.75 92.88 86.27 37.15 59.88 93.77 92.04 93.19 91.84 51.20 70.23 95.89 85.97 92.04 88.87 55.73 71.01 96.98 98.42 97.59 88.85 45.53 65.79 93.74 89.58 92.21 85.75 26.93 53.65 89.11 73.59 84.86 86.95 37.31 60.12 93.86 91.79 93.17 84.76 40.31 60.21 90.31 87.78 89.37 79.33 31.65 52.79 90.42 91.60 90.81 82.60 26.60 53.73 92.80 93.93 93.09 83.86 21.85 51.26 89.61 87.81 89.21 88.13 13.84 49.15 95.67 70.56 91.96 84.48 26.96 53.73 91.77 86.52 90.36 90.91 80.47 85.15 88.47 86.21 89.53 86.28 85.85 90.86 88.24 87.12 92.46 86.23 87.92 92.48 88.90 90.04 87.68 88.49 89.68 89.22 85.78 88.06 88.28 83.03 80.81 86.24 86.96 23.90 28.41 19.67 51.02 22.78 43.80 48.32 20.63 29.59 33.79 25.10 35.09 46.33 33.08 31.38 26.47 41.09 35.25 33.18 45.37 55.18 44.70 40.18 23.42 31.42 41.06 26.92 35.03 56.76 51.83 50.27 68.15 52.22 65.04 66.34 50.76 56.34 58.44 52.96 61.65 64.37 57.53 59.82 53.95 62.62 58.26 56.48 64.34 70.23 62.78 60.53 52.17 55.96 59.50 55.05 58.48 97.57 94.65 72.76 96.63 90.89 96.87 91.84 98.76 90.21 90.00 90.26 96.28 95.59 93.77 93.75 94.02 93.34 88.72 95.96 94.68 99.16 94.54 94.80 88.10 89.62 84.07 94.92 92.08 82.86 85.25 50.09 87.45 55.62 91.52 90.89 74.70 67.40 73.47 71.29 87.23 88.06 88.26 52.24 82.82 88.91 87.89 82.02 90.09 94.58 89.60 94.06 57.94 84.50 78.00 81.23 82.97 94.41 91.81 68.04 92.90 82.65 94.94 91.48 93.49 83.46 84.77 85.31 93.51 92.62 92.02 82.11 90.94 91.71 88.44 91.22 92.83 97.15 92.57 94.52 80.57 88.11 81.82 91.40 89.09

56.45 83.41 87.09 38.70 79.44 80.07 68.82 81.76 68.18 47.87 48.30 57.45 16.31 42.43 49.47 49.37 44.71 82.65 71.56 68.23 89.35 73.19 86.40 80.55 77.35 78.72 79.46 65.39 81.16 77.88 78.27 95.69 79.14 67.03 74.89 71.51 85.47 84.97 59.31 69.37 80.68 16.27 8.58 57.93 68.74

814,586 448,884 419,235 1,236,753 658,458 570,740 498,548 553,882 809,290 638,176 1,185,472 776,617 1,268,322 816,475 759,334 593,733 791,119 950,959 1,208,337 759,002 1,296,316 1,645,475 1,675,388 876,521 1,209,838 1,052,016 971,305 1,125,888 1,097,144 1,272,825 921,018 970,921 1,155,283 622,944 962,063 1,133,296 924,606 333,184 625,993 1,255,377 770,969 1,446,694 1,466,275 924,726 1,096,831

1,404,446 172.41 269,048 59.94 338,182 80.67 859,797 69.52 340,661 51.74 589,500 103.29 232,016 46.54 437,188 78.93 612,404 75.67 901,146 773,836 743,878 1,167,655 1,035,908 516,748 814,353 914,825 527,262 874,414 944,426 1,153,427 1,050,875 1,397,927 825,591 1,288,785 1,721,144 716,100 847,882 833,004 941,607 593,331 937,000 916,429 704,880 575,347 728,141 1,226,121 295,369 321,209 649,398 581,471 1,111,317 1,152,945 916,749 918,173 141.21 65.28 95.78 92.06 126.88 68.05 137.16 115.64 55.45 72.37 124.43 88.98 63.86 83.44 94.19 106.53 163.60 73.73 75.31 75.92 73.98 64.42 96.51 79.33 113.15 59.80 64.25 132.61 88.65 51.31 51.73 75.42 76.82 78.63 99.14 83.71

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

283

Tabel 11. ( Lanjutan )

TPAK TKK L+P L P L+P % Pekerja Pertanian L Rata-rata Upah P Rasio P/L

No.

Kabupaten/Kecamatan

L

P

Rasio Penduduk Dependency Ratio > 15 Th Bekerja Usia Muda Usia Tua Total Penduduk < 15 tahun > = 65 Tahun 38.00 43.98 43.36 41.62 42.01 46.84 43.74 36.00 34.24 37.56 40.37 40.69 32.71 32.52 31.78 50.23 40.14 51.01 56.13 69.51 66.69 50.53 67.90 47.54 59.53 53.61 51.24 75.84 54.25 59.45 64.62 70.24 79.71 57.61 11.26 11.67 2.25 6.64 7.04 4.41 4.69 6.71 4.69 7.73 3.50 5.36 6.81 8.29 3.45 3.48 6.27

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Kec Tinambung Kec Balanipa Kec Limboro Kec Tubbi Taramanu Kec Alu Kec Campalagian Kec Luyo Kec Wonomulyo Kec Mapil i Kec Tapango Kec Matakali Kec Bulo Kec Polewali Kec Binuang Kec Anreapi Kec Matangnga Kabupaten Polman

82.03 82.31 89.07 94.35 90.84 89.67 93.11 85.32 87.60 88.80 88.50 91.89 80.87 87.69 88.72 93.69 87.97

48.51 54.59 54.44 52.69 54.28 56.13 55.37 34.00 38.18 31.52 44.88 51.59 33.07 27.31 23.20 78.59 46.51

64.22 67.36 69.76 72.75 71.56 71.01 73.57 58.60 60.26 60.06 65.12 71.21 55.72 56.32 55.10 86.08 65.97

84.76 93.37 92.16 97.67 95.25 96.65 98.16 91.69 90.79 96.72 93.74 99.22 92.06 93.49 95.84 97.87 94.49

87.38 97.60 94.98 93.49 95.71 97.69 98.07 83.84 84.30 88.48 87.65 98.68 81.99 79.23 78.57 98.09 92.73

85.81 95.22 93.38 96.10 95.43 97.11 98.13 89.32 88.51 94.55 91.49 99.02 88.92 89.90 92.11 97.97 93.83

33.01 41.97 56.08 96.96 81.44 55.83 80.11 39.37 60.67 87.71 60.15 97.20 23.40 69.33 79.51 94.71 63.61

957,641 590,589 733,724 1,168,617 1,066,143 645,759 595,803 908,415 756,161 977,667 684,424 1,212,090 1,022,273 704,191 662,288 1,162,619 817,945

900,198 523,779 767,939 1,406,452 1,154,850 572,012 357,357 843,486 537,478 902,512 513,867 917,298 829,076 579,737 687,556 750,717 690,313

94.00 88.69 104.66 120.35 108.32 88.58 59.98 92.85 71.08 92.31 75.08 75.68 81.10 82.33 103.82 64.57 84.40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Kec Tapalang Kec Tapalang Barat Kec Mamuju Kec Simboro dan kepulauan Kec Kalukku Kec Papalang Kec Sampaya Kec Tommo Kec Kalimpang Kec Bonehau Kec Budong-budong Kec Pangak Kec Topoyo Kec Karossa Kec Tobadak Kabupaten Mamuju

89.14 85.44 79.14 83.57 86.73 90.05 93.19 95.26 93.24 89.28 91.65 89.83 92.30 92.94 95.15 89.30

42.94 39.74 44.24 35.37 29.05 45.83 23.33 38.77 88.83 37.31 18.04 38.58 44.24 26.05 42.03

65.56 62.60 61.51 59.54 58.21 68.15 59.62 68.67 91.21 63.78 55.05 64.35 69.49 60.71 70.85

98.93 97.63 93.12 95.53 91.17 98.53 99.41 99.81 99.26 96.09 95.96 95.47 98.81 96.53 98.11

91.87 97.56 93.09 91.88 78.33 93.57 93.57 99.53 99.68 87.14 77.74 85.77 94.45 80.05 93.43

96.57 97.61 93.11 94.45 88.00 96.88 98.31 99.74 99.44 93.52 92.99 92.58 97.49 93.12 96.84

75.99 81.61 27.33 73.27 70.81 82.61 80.81 93.32 99.71 90.30 75.89 79.19 72.37 79.83 85.24

1,188,669 937,576 78.88 870,562 1,278,976 146.91 1,418,621 1,061,450 74.82 1,227,033 956,451 77.95 852,816 1,154,968 135.43 1,439,029 878,945 61.08 884,386 835,338 94.45 970,986 935,951 96.39 557,500 . 1,033,554 1,215,000 117.56 904,197 841,594 93.08 750,236 792,765 105.67 808,377 730,944 90.42 805,306 1,014,445 125.97 679,812 669,088 98.42 1,050,226 990,713 94.33

35.77 38.51 38.99 33.69 30.86 41.07 40.42 45.21 62.60 36.90 31.89 39.44 42.50 32.37 42.94 38.12

60.16 48.84 69.09 67.69 63.54 46.56 53.18 46.96 62.82 62.45 53.08 61.12 76.26 61.32 50.49 61.98

2.55 4.21 3.23 2.54 4.54 3.41 3.31 4.62 1.90 3.16 3.98 2.93 2.12 2.61 6.96 3.22

37.98 64.25 96.49 91.13 94.94 76.64

284

Tabel 12. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan

No. (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Kabupaten/Kecamatan (2) Kec Bissappu Kec Uluere Kec Sinoa Kec Bantaeng Kec Eremerasa Kec Tompobulu Kec Pajukukang Kec Gtrkeke Kabupaten Bantaeng Kec Mangara Bombang Kec Mappakasunggu Kec Polobankeng Selatan Kec Patallassang Kec Polobangkeng Utara Kec Galesong Selatan Kec Galesong Utara KabupatenTakalar Kec Bontocani Kec Kahu Kec Kajuara Kec Salomekko Kec Tonra Kec Patimpeng Kec Libureng Kec Mare Kec Sibulue Kec Cina Kec Barebbo Kec Ponre Kec Lappariaja Kec Lamuru Kec Tellu Limpoe Kec Bengo Kec Ulaweng Kec Palakka Kec Awangpone Kec Tellu Siattinge Kec Amali Kec Ajangale Kec Dua Boccoe Kec Cenrana Kec Tanete Riattang Barat Kec Tanete Riattang kec Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone Berusaha Sendiri (%) (3) 56.88 24.82 28.59 19.57 12.37 43.94 10.94 6.31 25.02 52.81 64.40 31.29 34.81 42.89 36.70 28.55 41.20 17.05 17.09 50.40 15.28 58.99 37.74 41.72 21.01 40.14 52.27 32.73 42.47 34.07 47.04 43.84 37.78 33.32 13.55 26.74 12.26 28.47 46.52 18.15 32.28 40.35 42.52 21.53 32.36 Berusaha di bantu buruh (%) (4) 11.49 31.13 25.33 23.04 42.47 15.35 42.34 40.88 28.83 17.37 6.05 25.65 12.06 6.34 17.69 10.77 13.38 55.74 43.88 5.16 36.02 11.48 24.81 9.12 43.56 32.99 11.59 30.05 21.78 22.26 19.66 23.08 19.01 29.80 43.19 32.16 45.18 23.08 12.82 39.10 43.94 13.11 4.55 21.25 26.21 Buruh/karyawan pegawai (%) (5) 20.43 9.25 6.86 40.94 15.86 17.82 27.24 17.01 22.21 16.06 11.32 20.05 44.95 37.12 34.20 58.24 32.90 8.31 17.41 34.48 7.14 17.06 7.60 12.43 12.56 12.42 14.30 17.40 6.80 9.34 13.33 2.74 13.08 10.94 12.79 13.33 7.15 8.31 19.34 14.65 9.06 40.21 49.14 39.97 17.61 Pekerja tidak bayar (%) (6) 10.64 34.80 39.05 16.22 29.30 22.90 19.37 35.53 23.75 9.56 18.09 18.50 7.36 13.38 11.02 2.29 11.19 17.54 20.27 9.00 41.57 11.45 28.15 36.01 22.53 13.23 20.67 19.82 28.95 33.92 19.63 30.34 29.13 25.35 30.30 27.76 32.65 39.77 21.32 26.63 13.08 5.70 2.69 16.29 22.94 Lainnya (%) (7) 0.57 0.16 0.22 Total (%) (8) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

0.11 0.27 0.18 4.20 0.14 4.52 0.83 0.27 0.40 0.14 1.33 1.35 1.36 0.95 1.01 1.70 0.72 0.35 1.22 1.17

0.41 0.33 1.00 0.59 0.17 2.76 0.37 1.47 1.63 0.64 1.10 0.96 0.88

285

Tabel 12. ( Lanjutan )

No. (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Kabupaten/Kecamatan (2) Kec Tinambung Kec Balanipa Kec Limboro Kec Tubbi Taramanu Kec Alu Kec Campalagian Kec Luyo Kec Wonomulyo Kec Mapilli Kec Tapango Kec Matakali Kec Bulo Kec Polewali Kec Binuang Kec Anreapi Kec Matangnga Kabupaten Polman Berusaha Sendiri (%) (3) 70.01 76.00 69.60 48.66 43.05 20.95 9.02 52.27 48.13 41.92 35.74 26.02 34.95 62.49 58.76 5.50 40.17 Berusaha Buruh/karyawan di bantu buruh pegawai (%) (%) (4) (5) 1.75 2.69 3.53 18.26 18.90 29.79 40.98 4.85 6.95 19.44 20.68 29.67 9.77 6.64 9.92 41.25 18.43 21.42 15.68 11.72 2.57 5.94 20.78 9.92 32.43 23.22 4.95 23.57 2.80 46.12 15.74 9.54 4.80 17.04 Pekerja tidak bayar (%) (6) 6.82 5.39 15.15 30.50 31.41 27.70 39.82 5.33 13.77 26.40 10.47 41.51 8.90 14.76 21.52 48.20 22.28 Lainnya (%) (7) Total (%) (8) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

0.24

0.71 0.79 0.26 5.12 7.93 7.29 9.54 0.25 0.37 0.26 0.25 2.09

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Kec Tapalang Kec Tapalang Barat Kec Mamuju Kec Simboro dan kepulauan Kec Kalukku Kec Papalang Kec Sampaya Kec Tommo Kec Kalimpang Kec Bonehau Kec Budong-budong Kec Pangak Kec Topoyo Kec Karossa Kec Tobadak Kabupaten Mamuju

20.90 22.82 27.26 33.03 27.56 20.29 20.35 4.90 16.18 16.48 51.74 28.86 23.73 43.79 25.55 26.02

30.35 34.99 14.38 28.11 37.56 34.67 40.50 47.10 24.92 49.01 14.38 31.99 30.29 19.51 30.09 30.56

16.34 11.70 43.96 15.67 16.67 4.89 9.74 8.44 0.29 6.96 18.66 12.17 10.70 8.96 8.28 13.35

32.26 30.27 14.29 22.94 17.94 40.04 29.24 39.56 58.61 27.56 14.75 26.98 35.28 24.99 35.86 29.77

0.15 0.22 0.11 0.26 0.27 0.11 0.16

0.46

2.74 0.21 0.30

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

286

Tabel 13. Pengeluaran Rum ah Tangga dan Distribusi

No. (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 Kabupaten/Kecam atan (2) Kec B issappu Kec U luere Kec S inoa Kec B antaeng Kec E rem erasa Kec T om pobulu Kec P ajuk ukang Kec G trk eke Kabupaten Bantaeng Kec M angara B om bang Kec M appakasunggu Kec P olobankeng S elatan Kec P atallassang Kec P olobangkeng U tara Kec G alesong S elatan Kec G alesong U tara KabupatenT ak alar Kec Kec Kec Kec Kec Kec Kec Kec B ontocani K ahu K ajuara S alom ek ko T onra P atim peng Libureng M are Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan (Rp) (3) 170,223 157,762 163,896 298,104 191,891 185,171 156,214 151,370 194,419 212,461 230,775 253,003 318,131 278,711 242,435 255,417 255,744 171,728 195,087 201,623 210,216 185,840 225,864 247,895 193,179 179,018 172,740 203,758 174,948 186,986 169,461 123,436 181,625 174,050 194,756 186,684 188,928 206,195 200,735 202,252 165,053 293,985 420,875 253,754 213,961 Rata-rata Persentase Pengeluaran M akan (4) 66.86 67.98 66.80 57.49 68.34 68.06 67.49 69.49 64.71 74.19 70.79 62.84 59.62 61.56 68.05 61.92 64.98 77.98 62.75 68.06 64.84 62.34 62.88 58.50 69.10 68.89 67.21 65.20 77.21 62.38 63.46 81.93 57.85 63.81 73.54 62.70 66.25 66.93 61.64 61.03 67.55 59.44 52.91 59.05 62.97 Rata-rata Persentase Pengeluaran Non M akan (5) 33.14 32.02 33.20 42.51 31.66 31.94 32.51 30.51 35.29 25.81 29.21 37.16 40.38 38.44 31.95 38.08 35.02 22.02 37.25 31.94 35.16 37.66 37.12 41.50 30.90 31.11 32.79 34.80 22.79 37.62 36.54 18.07 42.15 36.19 26.46 37.30 33.75 33.07 38.36 38.97 32.45 40.56 47.09 40.95 37.03 Total (6) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Kec S ibulue Kec C ina Kec B arebbo Kec P onre Kec Lappariaja Kec Lam uru Kec T ellu Lim poe Kec B engo Kec U law eng Kec Palakka Kec A w angpone Kec T ellu S iattinge Kec A m ali Kec A jangale Kec D ua B occoe Kec C enrana Kec T anete R iattang B arat Kec T anete R iattang kec T anete R iattang T im ur K ab up aten B o n e

287

Tabel 13. ( Lanjutan )

No. (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Kabupaten/Kecamatan (2) Kec Tinambung Kec Balanipa Kec Limboro Kec Tubbi Taramanu Kec Alu Kec Campalagian Kec Luyo Kec Wonomulyo Kec Mapilli Kec Tapango Kec Matakali Kec Bulo Kec Polewali Kec Binuang Kec Anreapi Kec Matangnga Kabupaten Polman Kec Tapalang Kec Tapalang Barat Kec Mamuju Kec Simboro dan kepulauan Kec Kalukku Kec Papalang Kec Sampaya Kec Tommo Kec Kalimpang Kec Bonehau Kec Budong-budong Kec Pangak Kec Topoyo Kec Karossa Kec Tobadak Kabupaten Mamuju Rata-rata Penge- Rata-rata Persenluaran Per Kapita tase Pengeluaran Per Bulan (Rp) Makan (3) (4) 239,556 192,950 188,509 200,952 180,912 174,006 179,576 265,501 219,039 222,973 226,938 147,117 254,234 164,311 166,371 164,489 202,234 170,569 209,459 469,036 249,375 228,629 228,189 270,311 213,515 157,453 198,313 280,353 204,373 281,804 216,586 271,311 250,206 74.82 73.94 79.54 82.05 77.12 73.07 74.94 60.27 66.45 75.16 68.51 78.46 64.08 76.72 80.35 75.27 71.48 75.30 71.38 47.57 60.88 68.77 73.21 68.86 66.52 86.37 85.70 68.08 71.18 62.09 67.77 62.35 65.22 Rata-rata Persentase Pengeluaran Non Makan (5) 25.18 26.06 20.46 17.95 22.88 26.93 25.06 39.73 33.55 24.84 31.49 21.54 35.92 23.28 19.65 24.73 28.52 24.70 28.62 52.43 39.12 31.23 26.79 31.14 33.48 13.63 14.30 31.92 28.82 37.91 32.23 37.65 34.78 Total (6) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

288

0

289

Tabel 14. Persentase Rata-rata PengeluaranPer KapitaMakananSebulanMenurut Sejenisnya

No. (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 Kabupaten/Kecam atan (2) Kec Bissappu Kec Uluere Kec Sinoa Kec Bantaeng Kec Eremerasa Kec Tompobulu Kec Pajukukang Kec Gtrkeke KabupatenBantaeng Kec Mangara Bombang Kec Mappakasunggu Kec Polobankeng Selatan Kec Patallassang Kec Polobangkeng Utara Kec Galesong Selatan Kec Galesong Utara KabupatenTakalar Kec Bontocani Kec Kahu Kec Kajuara Kec Salomekko Kec Tonra Kec Patimpeng Kec Libureng Kec Mare Kec Sibulue Kec Cina Kec Barebbo Kec Ponre Kec Lappariaja Kec Lamuru Kec Tellu Limpoe Kec Bengo Kec Ulaweng Kec Palakka Kec Awangpone Kec Tellu Siattinge Kec Amali Kec Ajangale Kec Dua Boccoe Kec Cenrana Kec Tanete Riattang Barat Kec Tanete Riattang kec Tanete Riattang Timur KabupatenBone Beras Jagung Kentang Ikan Daging Telur Sayur Kacang Buah Minyak Minum Bum bu (3) 28.65 32.23 30.46 18.22 25.16 26.90 31.59 27.58 25.80 25.28 27.15 22.22 18.62 25.22 25.50 24.17 24.10 32.48 27.13 27.00 23.88 25.99 22.98 24.28 25.66 26.59 30.67 24.94 25.07 27.14 28.75 39.10 26.19 28.85 26.08 26.75 35.66 22.71 25.33 29.52 30.81 21.72 15.86 20.16 25.58 (4) 2.22 1.66 2.88 1.87 3.03 3.47 3.34 4.24 2.72 2.40 1.27 1.82 2.16 1.68 2.32 1.58 1.92 2.56 2.14 2.47 2.65 2.49 2.85 2.47 2.19 1.58 2.17 1.57 3.11 1.71 2.72 3.50 1.64 2.39 1.75 2.00 1.95 2.24 1.10 2.66 3.13 1.01 1.77 1.39 2.03 (5) 1.54 1.86 2.96 1.51 2.46 2.32 1.33 2.03 1.86 1.65 0.89 1.85 1.25 1.14 1.38 1.24 1.32 2.09 0.89 1.39 2.39 1.82 1.91 1.01 1.00 0.56 1.52 1.58 2.00 0.96 1.34 1.55 0.49 0.95 1.28 0.62 0.95 1.05 0.56 1.01 0.76 0.85 1.34 0.63 1.11 (6) 19.13 14.70 15.65 20.36 15.03 15.78 14.53 16.18 17.23 18.08 20.81 20.09 22.18 19.30 17.07 16.40 18.90 10.70 19.89 20.48 21.52 20.33 18.29 18.97 30.75 29.10 19.49 21.82 15.55 20.07 15.50 9.20 17.38 20.03 19.33 23.55 24.36 19.41 21.73 19.00 19.01 24.96 24.17 23.75 21.42 (7) 0.29 2.04 0.29 2.39 0.24 1.83 0.46 1.11 1.21 0.44 0.76 1.22 3.07 1.27 1.71 1.24 1.43 1.06 0.51 0.80 0.38 0.21 4.76 1.37 0.02 0.06 0.21 0.84 0.78 0.87 1.05 0.28 2.48 0.43 0.41 0.11 0.44 0.88 0.11 1.37 0.02 1.21 3.11 0.32 1.01 (8) 4.14 3.35 2.59 5.79 2.99 3.45 3.47 3.25 4.05 4.28 2.98 3.09 5.90 4.91 3.80 4.12 4.25 4.75 5.44 3.94 4.42 4.59 6.55 6.10 5.03 2.94 4.99 4.57 7.12 3.94 5.13 4.69 5.56 4.07 5.06 5.02 3.03 5.09 4.41 5.46 4.00 5.82 7.00 6.92 5.17 (9) 5.88 7.70 7.79 5.57 8.49 4.26 4.34 8.92 6.16 6.91 4.07 4.27 4.06 4.42 5.76 5.13 5.01 5.25 4.07 3.38 4.19 3.57 3.18 4.04 3.80 3.40 4.06 3.38 3.12 6.04 4.67 6.13 4.97 2.75 3.80 4.11 3.08 3.73 3.08 1.90 2.82 4.52 4.96 3.28 3.88 (10) 2.99 1.36 2.01 1.35 0.85 1.04 1.67 1.31 1.58 1.39 0.53 1.25 1.32 1.12 1.30 0.97 1.14 1.69 1.47 1.10 1.52 2.54 2.38 1.96 1.19 1.22 2.14 1.45 1.93 0.99 1.85 0.78 1.03 1.40 1.78 0.55 1.66 1.56 1.19 1.48 0.77 1.62 2.15 1.17 1.52 (11) 2.44 2.68 3.44 3.29 3.88 3.47 3.21 3.05 3.20 3.24 2.94 3.31 4.47 2.79 3.01 2.82 3.20 2.93 2.84 3.53 3.84 3.06 2.89 3.55 2.72 1.72 2.87 2.93 3.57 2.15 2.87 3.32 3.20 2.23 2.89 3.55 1.56 2.74 1.99 2.73 3.29 2.25 3.40 2.25 2.79 (12) 4.59 3.88 4.35 3.49 4.91 4.76 4.85 4.68 4.35 4.78 3.75 3.91 4.21 3.49 3.93 3.86 3.97 6.21 4.71 4.64 4.87 4.49 6.52 4.78 3.71 5.32 4.64 4.94 6.12 5.16 4.42 5.35 5.61 5.29 5.81 5.12 4.86 5.64 4.83 4.93 6.03 4.30 3.89 3.61 4.83 (13) 7.52 8.28 6.03 5.09 6.99 6.32 6.93 6.77 6.46 7.59 7.83 6.28 7.57 5.89 8.13 7.44 7.27 7.61 6.33 8.06 5.59 6.09 6.69 5.52 5.63 7.69 6.21 6.49 6.99 5.26 4.95 6.53 6.49 6.74 7.56 6.43 6.32 8.11 6.94 6.84 8.05 4.88 5.32 6.83 6.41 (14) Makan Makan Tem bakau Jadi Lain (15) (16) (17) 9.85 11.65 9.57 11.05 11.82 13.39 12.02 10.62 11.30 11.13 10.80 12.57 9.94 12.82 13.20 13.05 12.06 12.83 12.23 12.81 14.33 14.10 10.78 14.53 9.14 9.34 13.18 14.08 12.17 13.72 14.96 11.20 15.83 13.04 11.94 12.13 9.48 13.61 13.64 13.12 11.41 10.85 11.10 15.14 12.43 3.78 4.37 5.32 4.50 5.45 4.02 4.49 3.25 4.38 5.33 3.95 4.40 6.11 5.71 3.87 6.41 5.18 5.20 5.22 4.16 4.38 4.52 5.42 4.98 3.88 3.58 4.98 5.40 6.35 3.87 5.79 4.09 4.47 4.76 4.69 4.92 2.49 4.75 6.03 5.11 5.68 5.85 6.01 6.29 5.01 Total (18) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

2.26 4.72 1.28 2.97 1.58 5.09 1.28 14.23 1.93 6.77 1.77 7.22 2.09 5.69 2.25 4.77 1.79 7.90 4.29 3.21 3.23 9.03 2.67 11.06 2.12 7.02 2.35 7.89 2.92 6.07 2.72 8.85 2.87 7.38 2.41 2.78 2.75 2.79 2.60 2.70 3.21 2.61 4.27 1.78 2.99 2.55 2.75 2.72 2.28 2.40 3.19 3.24 2.89 1.79 3.92 2.36 2.20 2.81 2.55 3.54 2.92 2.84 2.21 4.36 3.50 3.24 3.61 2.10 3.23 2.66 2.62 1.07 3.01 3.57 5.36 3.28 1.99 2.27 3.89 4.38 2.26 2.39 4.57 6.69 2.67 1.40 7.61 6.37 5.31 3.98

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

290

T el 14. (L n tan) ab a ju

N. o (1) K u aten ecam ab p /K atan (2) B Jag n K tan Ikan D in T r S r K g B ah M yak M u B mu eras u g en g ag g elu ayu acan u in in m u b (3) 25.59 31.40 29.70 35.72 34.42 34.35 28.01 28.58 27.82 29.04 25.29 36.64 29.71 36.55 36.28 40.64 31.00 (4) 1.92 2.00 3.12 2.86 2.11 1.66 1.34 1.46 1.97 1.07 1.52 1.13 0.94 0.76 1.44 1.13 1.63 (5) 1.49 1.09 1.82 2.00 1.76 0.77 0.76 0.97 0.86 0.57 1.34 0.41 0.81 0.35 0.78 0.02 (6) 20.52 21.58 23.57 15.78 21.44 24.50 22.77 19.54 23.62 19.27 21.04 20.62 23.10 21.19 23.10 13.76 (7) 0.92 0.14 0.47 0.10 0.07 0.59 0.38 0.70 0.77 0.59 0.51 0.00 1.06 0.15 0.74 0.00 (8) 4.82 2.36 3.91 1.58 2.35 2.90 2.18 4.57 3.14 2.59 3.03 1.81 5.12 2.55 2.24 1.48 (9) 3.65 2.27 2.30 2.15 2.45 2.23 2.99 3.96 3.33 3.75 2.98 5.31 4.67 3.84 5.38 6.82 (10) 1.86 0.93 2.14 2.25 1.31 1.28 1.33 3.17 2.15 1.91 2.47 0.76 1.93 0.55 1.71 0.14 (11) (12) 2.70 2.15 2.59 2.33 2.54 1.91 2.12 1.66 1.45 0.69 2.26 1.45 2.39 0.92 1.26 0.11 5.66 5.97 5.15 4.90 4.39 3.29 3.90 4.30 4.50 9.73 4.40 4.34 3.88 3.89 4.02 6.64 (13) 6.82 7.86 6.69 8.95 7.76 5.00 4.80 5.34 7.49 5.70 6.62 8.37 5.76 5.59 5.48 9.47 M akan M akan T b emakau Jad i L ain (14) (15) (16) (17) 4.24 4.71 2.65 3.25 1.92 2.61 3.26 4.33 3.88 3.97 4.21 2.15 3.06 2.45 2.58 2.20 7.00 4.79 2.66 2.32 1.89 3.90 6.82 4.51 4.44 7.44 4.97 2.18 3.61 7.29 1.32 0.19 9.96 10.27 9.59 12.08 12.07 11.48 15.60 13.69 10.45 10.02 14.82 11.41 10.04 11.09 10.44 14.38 11.72 2.85 2.48 3.63 3.74 3.51 3.53 3.74 3.23 4.12 3.65 4.53 3.42 3.92 2.84 3.24 3.02 3.50 T tal o (18) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

1 K T bung ec inam 2KB ec alanipa 3 K Lim ec boro 4 K T T anu ec ubbi aram 5KA ec lu 6 K C palagian ec am 7 K Luyo ec 8 K W ulyo ec onom 9KM ec apilli 10 K T ec apango 11 K M ec atakali 12 K B ec ulo 13 K P ali ec olew 14 K B ec inuang 15 K A ec nreapi 16 K M ec atangnga K u atenP lm ab p o an

0.98 21.34 0.51 3.17 3.49

1.77 1.88 4.80 6.52 3.37 4.33

1KT ec apalang 2KT ec apalangB arat 3 K M uju ec am 4 K S borodankepulauan ec im 5KK ec alukku 6KP ec apalang 7 K S paya ec am 8KT m ec om o 9 K K pang ec alim 10 K B ec onehau 11 K B ec udong-budong 12 K P ec angak 13 K T ec opoyo 14 K K ec arossa 15 K T ec obadak K u atenM u ab p amju

27.80 30.43 19.56 23.80 27.17 24.67 25.27 31.22 44.19 41.15 26.33 27.64 27.75 33.15 28.48 27.59

2.43 3.29 2.08 2.39 2.42 1.68 2.71 2.05 4.26 1.81 3.58 2.63 2.09 1.93 2.00 2.41

1.13 2.12 1.43 1.23 2.01 1.65 1.34 1.51 3.46 3.16 1.71 0.82 1.20 1.48 1.84

23.85 17.74 21.32 20.62 18.86 21.35 16.05 12.86 3.70 7.34 13.83 14.09 15.78 16.68 9.88

0.78 0.08 3.67 0.68 0.77 1.46 0.57 0.44 3.48 0.87 0.67 1.78 0.51 0.12 1.93

3.24 1.87 6.28 3.06 4.77 3.51 4.54 4.01 2.55 2.87 5.38 2.76 4.22 2.74 4.63

3.93 3.55 4.50 4.11 3.57 4.00 4.84 4.27 4.40 5.71 3.49 7.06 4.46 3.69 7.26

1.55 1.01 2.20 0.86 1.99 2.01 2.41 1.89 0.25 1.79 2.69 3.23 4.44 1.63 2.61

1.78 2.89 2.61 2.64 2.25 2.23 2.69 2.09 2.21 2.13 2.30 1.97 2.11 1.99 2.91

3.83 5.12 4.61 5.21 5.10 4.88 5.25 5.33 4.94 4.96 5.61 5.95 5.15 5.01 5.22

8.14 10.50 6.63 7.16 7.32 9.46 8.81 6.87 7.95 10.14 7.97 8.98 7.23 7.96 7.50

2.87 3.74 3.41 3.72 2.96 5.02 5.60 3.00 3.08 2.50 3.86 5.18 3.60 3.17 5.22

2.07 3.14 5.64 3.67 4.36 2.60 2.36 3.58 4.60 0.51 3.07 2.57 5.08 2.07 1.92

14.17 11.52 11.32 16.40 12.80 12.10 13.39 16.62 7.67 12.03 14.67 11.09 12.48 14.60 13.26 13.31

2.42 3.01 4.76 4.44 3.65 3.39 4.18 4.25 3.24 3.04 4.83 4.25 3.89 3.79 5.32 4.06

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

1.64 16.66 1.20 4.08 4.45

2.11 2.35 5.09 7.82 3.78 3.46

291

Tabel 15. Komposisi Pengeluaran Per Kapita Non-Makanan

No. (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Kabupaten/Kecamatan (2) Kec Bissappu Kec Uluere Kec Sinoa Kec Bantaeng Kec Eremerasa Kec Tompobulu Kec Pajukukang Kec Gtrkeke Kabupaten Bantaeng Kec Mangara Bombang Kec Mappakasunggu Kec Polobankeng Selatan Kec Patallassang Kec Polobangkeng Utara Kec Galesong Selatan Kec Galesong Utara KabupatenTakalar Kec Bontocani Kec Kahu Kec Kajuara Kec Salomekko Kec Tonra Kec Patimpeng Kec Libureng Kec Mare Kec Sibulue Kec Cina Kec Barebbo Kec Ponre Kec Lappariaja Kec Lamuru Kec Tellu Limpoe Kec Bengo Kec Ulaweng Kec Palakka Kec Awangpone Kec Tellu Siattinge Kec Amali Kec Ajangale Kec Dua Boccoe Kec Cenrana Kec Tanete Riattang Barat Kec Tanete Riattang kec Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone Perumahan (3) 58.02 39.79 45.54 47.17 42.27 49.52 46.79 45.15 47.86 48.02 45.99 34.72 44.16 36.69 43.90 41.58 41.44 50.17 39.67 47.17 45.75 50.27 43.65 50.38 42.59 44.13 44.50 41.21 37.55 42.26 50.43 38.84 45.97 53.08 47.24 39.31 45.73 42.71 36.44 37.39 39.50 51.28 48.09 39.52 44.85 Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Kelompok Bukan Makanan Pakaian Aneka Barang Pajak Barang Tahan Lama (4) (5) (6) (7) 30.02 40.42 37.17 32.25 36.87 32.45 35.60 36.35 33.74 31.97 35.95 36.75 34.83 38.16 36.82 34.15 35.75 26.34 37.83 29.05 35.47 33.77 33.95 31.23 41.86 34.43 33.31 32.23 40.19 33.79 23.52 25.57 26.95 28.96 32.01 34.23 31.09 29.95 31.76 32.92 40.54 31.17 35.10 30.88 32.75 6.07 14.88 8.67 8.97 12.83 8.72 7.81 7.92 8.99 8.27 7.06 10.60 8.28 7.80 9.46 12.11 9.24 7.41 7.55 7.80 6.58 3.59 9.05 6.02 5.28 10.51 6.34 7.91 6.02 8.33 6.65 11.75 8.19 5.61 8.79 6.55 7.44 12.71 18.50 9.83 7.06 8.34 6.58 7.92 8.00 2.39 2.30 6.98 4.43 5.07 5.75 7.31 5.68 4.80 4.51 7.35 11.18 5.86 11.73 4.63 9.12 8.11 7.87 8.58 6.37 4.70 3.82 6.81 7.06 3.68 5.59 7.21 12.82 6.34 6.43 10.82 7.91 10.66 4.62 5.65 12.11 6.93 7.72 10.40 13.50 7.48 3.37 5.11 15.21 7.78 1.64 1.75 0.83 4.34 1.56 2.84 1.97 3.94 2.89 2.46 1.49 4.18 4.42 2.56 2.46 1.12 2.72 5.52 5.86 3.70 4.23 3.92 2.82 3.69 5.95 4.48 4.02 4.88 7.38 4.44 4.67 10.31 4.17 5.05 5.13 4.36 4.60 4.69 2.31 4.36 3.06 4.40 3.25 4.12 4.20 Pesta (8) 1.85 0.85 0.82 2.84 1.41 0.72 0.52 0.95 1.72 4.77 2.17 2.56 2.44 3.07 2.74 1.91 2.74 2.69 0.52 5.90 3.28 4.64 3.72 1.62 0.64 0.85 4.62 0.95 2.52 4.75 3.91 5.61 4.07 2.69 1.18 3.44 4.21 2.21 0.58 2.01 2.35 1.45 1.86 2.35 2.42 Total (9) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

292

Tabel 15. ( Lanjutan )

No. (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Kabupaten/Kecamatan (2) Kec Tinambung Kec Balanipa Kec Limboro Kec Tubbi Taramanu Kec Alu Kec Campalagian Kec Luyo Kec Wonomulyo Kec Mapilli Kec Tapango Kec Matakali Kec Bulo Kec Polewali Kec Binuang Kec Anreapi Kec Matangnga Kabupaten Polman Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Kelompok Bukan Makanan Pakaian Aneka Barang Perumahan Pajak Barang Tahan Lama (3) (4) (5) (6) (7) 47.31 52.37 44.01 42.89 54.33 46.07 45.10 58.07 47.05 45.65 42.04 44.10 55.98 41.37 45.45 44.34 49.83 37.24 29.77 43.92 36.31 30.03 35.54 35.36 30.82 34.62 37.73 35.77 41.07 28.99 43.90 40.57 34.85 34.24 6.47 7.10 7.11 9.73 7.70 5.86 8.17 4.84 6.10 8.58 7.57 8.84 5.43 6.94 5.94 10.48 6.54 7.31 7.29 3.65 8.00 5.84 9.91 8.85 2.59 8.34 4.95 7.88 3.97 3.13 3.45 4.76 7.93 5.75 1.40 1.31 1.22 1.52 0.67 1.52 1.89 3.05 1.90 2.67 2.21 2.03 5.11 2.02 3.02 2.39 2.44 Pesta (8) 0.27 2.17 0.08 1.56 1.44 1.10 0.63 0.62 1.99 0.42 4.52 0.00 1.35 2.31 0.26 0.00 1.19 Total (9) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Kec Tapalang Kec Tapalang Barat Kec Mamuju Kec Simboro dan kepulauan Kec Kalukku Kec Papalang Kec Sampaya Kec Tommo Kec Kalimpang Kec Bonehau Kec Budong-budong Kec Pangak Kec Topoyo Kec Karossa Kec Tobadak Kabupaten Mamuju

53.74 51.10 62.94 57.48 46.64 47.45 44.67 36.83 44.01 54.71 43.05 44.13 55.82 44.71 41.83 51.08

30.64 32.64 25.42 28.84 37.50 30.71 28.62 39.38 30.91 30.26 38.39 36.15 27.68 32.61 28.18 31.03

5.82 6.77 5.01 8.25 5.89 8.21 7.27 12.41 15.95 9.04 7.28 8.11 6.74 7.65 6.91 7.15

4.71 5.12 3.99 2.78 5.82 7.35 15.61 6.23 6.21 3.39 6.89 3.93 4.32 12.73 17.26 6.69

2.11 2.25 1.49 1.84 2.04 2.41 2.79 4.67 0.61 1.33 2.53 2.46 3.74 1.38 1.94 2.24

2.98 2.12 1.15 0.80 2.10 3.87 1.04 0.49 2.31 1.26 1.87 5.22 1.69 0.92 3.89 1.82

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

293

T ab el 16. K ep em ilikan aset d i R u m ah T an g g a

Jen is A set No. (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 K ab u p aten /K ecam atan (2) K e c B issap pu K ec U luere K e c S in oa K ec B antaeng K e c E rem e ra sa K ec T om pobulu K ec P ajukukang K ec G trkeke K ab u p aten B an taen g K ec M angara B om bang K ec M appakasunggu K e c P o lobankeng S elatan K e c P a tallassan g K e c P o lobangkeng U tara K ec G alesong S elatan K ec G alesong U tara K ab u p aten T akalar K ec B ontocani K ec K ahu K e c K a jua ra K ec S alom ekko K ec T onra K e c P a tim pe ng K ec Libureng K ec M are K e c S ib ulue K ec C ina K e c B a re bbo K e c P o nre K ec Lappariaja K ec Lam uru K ec T ellu Lim poe K e c B e ngo K e c U la w e ng K ec P alakka K ec A w angpone K e c T e llu S ia ttin ge K e c A m ali K e c A ja ng ale K ec D ua B occoe K e c C en ra na K ec T anete R iattang B arat K ec T anete R iattang kec T anete R iattang T im ur K ab u p aten B o n e E m as (3) 4 6 .8 0 6 8 .6 7 5 0 .0 0 7 3 .8 0 6 2 .7 5 5 5 .8 0 5 0 .0 0 5 8 .7 5 5 8 .1 3 6 1 .6 3 4 7 .9 8 6 2 .3 9 5 6 .6 5 6 1 .0 2 5 9 .8 4 6 4 .1 7 5 9 .9 4 5 1 .6 8 5 1 .9 5 6 5 .4 0 7 5 .9 8 7 5 .6 6 5 4 .8 6 6 3 .9 5 6 0 .9 9 6 3 .0 1 7 0 .0 6 8 2 .5 0 7 2 .6 8 5 1 .7 3 6 4 .7 7 3 8 .2 6 7 2 .9 3 7 1 .2 5 7 6 .8 2 8 4 .1 9 7 1 .0 2 7 1 .7 1 8 6 .4 1 7 5 .5 7 8 1 .5 0 7 1 .4 3 8 0 .3 9 7 0 .8 4 6 9 .6 8 TV W arn a (4) 5 1 .4 0 3 1 .0 0 2 1 .6 7 6 4 .2 0 2 5 .0 0 3 4 .0 0 2 7 .6 0 2 9 .2 5 3 9 .0 4 5 8 .1 7 6 0 .0 7 7 3 .9 8 7 4 .0 3 6 8 .7 7 6 8 .9 8 7 3 .4 6 6 8 .4 9 2 2 .2 4 4 7 .6 2 4 3 .3 9 4 1 .1 0 5 8 .4 3 4 4 .8 5 5 5 .3 3 5 0 .6 7 4 9 .3 9 4 7 .8 9 5 3 .9 1 2 8 .7 2 6 4 .5 3 4 3 .3 8 1 6 .0 1 5 2 .7 4 5 0 .2 3 4 1 .1 0 5 1 .6 4 4 9 .3 3 4 5 .4 9 5 4 .8 2 6 5 .7 8 5 6 .0 1 7 4 .1 6 8 3 .8 0 7 8 .0 5 5 3 .7 1 T ern ak (5) 2 6 .4 0 3 7 .6 7 2 9 .6 7 2 5 .2 0 3 9 .5 0 2 5 .4 0 3 4 .6 0 3 6 .2 5 3 0 .6 9 1 9 .4 7 1 3 .9 8 2 8 .2 0 1 4 .4 2 4 6 .1 9 4 .8 1 5 .9 9 2 0 .0 0 4 3 .4 7 5 5 .7 9 5 2 .0 7 6 4 .3 3 5 3 .7 4 7 0 .0 1 6 7 .1 6 4 4 .2 1 4 7 .8 2 5 1 .2 0 3 0 .5 3 5 0 .6 4 4 6 .2 9 5 3 .7 4 7 7 .4 4 3 3 .8 2 1 9 .4 9 5 2 .2 7 4 7 .6 3 2 8 .2 6 1 1 .9 8 1 5 .5 9 1 4 .4 3 2 5 .3 3 1 6 .2 6 1 1 .6 1 1 7 .2 0 3 7 .5 7 T ab u n g an (6) 3 3 .0 0 2 4 .6 7 1 0 .3 3 4 2 .8 0 1 6 .7 5 1 9 .0 0 1 3 .0 0 1 4 .5 0 2 3 .9 2 1 4 .2 0 1 1 .4 3 2 2 .5 7 3 2 .4 2 1 9 .6 0 1 1 .9 9 1 8 .1 7 1 8 .5 6 1 3 .4 7 2 7 .9 4 2 1 .7 7 2 7 .4 4 4 5 .7 1 4 1 .2 3 2 9 .3 3 3 9 .7 9 3 2 .8 2 4 8 .3 3 4 4 .6 9 8 5 .6 4 3 0 .9 4 6 1 .1 9 9 4 .2 6 3 1 .4 9 3 9 .4 7 5 7 .5 7 5 3 .6 5 3 0 .6 0 2 1 .0 5 2 8 .8 0 4 9 .5 5 2 3 .3 9 4 9 .4 3 5 0 .2 3 4 9 .4 7 4 0 .5 3 K en d araan (7) 2 4 .8 0 1 6 .0 0 1 1 .0 0 4 0 .8 0 2 0 .7 5 2 4 .8 0 2 3 .6 0 2 7 .7 5 2 5 .8 3 2 9 .1 4 3 8 .1 1 3 9 .6 0 4 9 .4 3 4 3 .4 0 4 0 .4 3 3 5 .5 9 3 9 .3 4 2 1 .6 8 4 6 .0 2 2 3 .3 0 3 3 .6 6 3 9 .0 6 3 9 .2 8 4 5 .7 2 4 4 .4 8 3 5 .9 7 3 8 .8 0 3 4 .4 4 3 2 .5 9 3 6 .8 9 3 1 .7 5 1 3 .9 6 3 0 .7 4 3 1 .2 1 3 0 .2 7 3 8 .2 5 3 2 .2 0 3 4 .0 1 2 6 .7 9 3 1 .1 9 4 3 .6 8 6 0 .3 7 6 6 .0 5 4 4 .8 3 3 8 .1 7

294

Tabel 16. ( Lanjutan )

Jenis Aset No. (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Kabupaten/Kecamatan (2) Kec Tinambung Kec Balanipa Kec Limboro Kec Tubbi Taramanu Kec Alu Kec Campalagian Kec Luyo Kec Wonomulyo Kec Mapilli Kec Tapango Kec Matakali Kec Bulo Kec Polewali Kec Binuang Kec Anreapi Kec Matangnga Kabupaten Polman Emas (3) 55.48 66.16 67.92 77.46 87.61 64.23 51.76 68.59 68.28 52.49 56.56 47.39 63.89 41.68 24.31 48.66 60.94 TV Warna (4) 61.99 42.80 37.71 9.39 23.77 52.41 27.30 71.94 52.02 37.71 48.97 15.01 74.06 46.64 32.13 10.23 44.25 Ternak (5) 29.78 34.03 51.35 44.40 70.77 34.06 34.58 32.28 17.00 7.47 10.15 10.27 7.07 11.91 10.01 12.98 26.22 Tabungan (6) 37.01 24.32 27.01 30.07 23.70 30.35 20.03 37.04 35.48 13.22 18.89 15.01 45.36 18.36 10.01 4.49 26.99 Kendaraan (7) 25.98 13.39 17.97 10.19 11.10 22.41 21.79 52.47 31.68 34.60 38.30 14.38 42.00 33.08 28.41 15.47 27.38

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Kec Tapalang Kec Tapalang Barat Kec Mamuju Kec Simboro dan kepulauan Kec Kalukku Kec Papalang Kec Sampaya Kec Tommo Kec Kalimpang Kec Bonehau Kec Budong-budong Kec Pangak Kec Topoyo Kec Karossa Kec Tobadak Kabupaten Mamuju

63.20 65.41 70.23 60.55 69.06 70.86 62.76 43.12 3.54 19.68 61.75 39.31 74.86 54.15 43.26 56.78

45.28 41.54 65.60 39.60 42.50 43.83 34.98 22.76 1.43 15.68 29.97 22.16 39.98 28.47 30.37 35.41

16.16 23.20 6.69 14.22 24.98 31.31 9.48 20.27 34.00 16.32 11.42 28.26 13.51 16.19 20.45 18.80

27.28 20.34 50.44 20.83 17.67 11.96 19.51 15.28 1.46 5.61 16.39 14.36 31.42 8.11 15.26 19.14

34.05 26.88 52.60 38.25 39.43 39.53 42.55 29.05 1.12 12.56 42.40 26.00 52.06 29.23 46.54 36.76

295

Tabel 17. Potensi Ekonomi Lokal

No. (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 Kabupaten/Kecamatan (2) Kec Bissappu Kec Uluere Kec Sinoa Kec Bantaeng Kec Eremerasa Kec Tompobulu Kec Pajukukang Kec Gtrkeke Kabupaten Bantaeng Kec Mangara Bombang Kec Mappakasunggu Kec Polobankeng Selatan Kec Patallassang Kec Polobangkeng Utara Kec Galesong Selatan Kec Galesong Utara KabupatenTakalar Kec Bontocani Kec Kahu Kec Kajuara Kec Salomekko Kec Tonra Kec Patimpeng Kec Libureng Kec Mare Kec Sibulue Kec Cina Kec Barebbo Kec Ponre Kec Lappariaja Kec Lamuru Kec Tellu Limpoe Kec Bengo Kec Ulaweng Kec Palakka Kec Awangpone Kec Tellu Siattinge Kec Amali Kec Ajangale Kec Dua Boccoe Kec Cenrana Kec Tanete Riattang Barat Kec Tanete Riattang kec Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone % RT Rata-rata Usaha Tanaman Luas Usaha per RT padi (Ha) (3) (4) 28.00 16.33 7.33 21.20 27.25 15.00 36.20 31.50 24.13 30.85 25.75 76.97 32.42 61.83 40.66 23.33 42.46 58.24 17.37 23.21 6.68 40.43 46.91 39.36 14.82 18.20 22.48 13.29 69.79 50.53 68.40 29.97 70.00 70.50 52.00 32.41 69.80 71.18 31.22 43.28 15.58 12.98 5.60 4.79 35.22 0,72 0,52 1,72 0,77 0,74 0,41 0,81 0,85 0,73 1,52 2,29 0,53 0,95 0,30 0,55 1,23 0,77 2,14 0,59 1,00 1,38 1,02 0,50 0,80 1,26 2,93 1,38 0,98 1,26 1,00 1,03 1,46 1,19 1,07 0,69 1,81 0,94 0,93 0,90 2,05 1,24 1,70 2,63 0,82 1,20 Luas Usaha < 0,5 Ha (5) 30,00 20,41 36,36 40,57 46,79 54,67 19,89 48,41 35,86 33,61 29,11 54,11 59,84 82,53 72,88 58,15 62,49 28,87 64,08 68,14 10,05 18,76 66,91 29,31 6,93 39,58 20,94 32,01 21,57 23,90 16,42 19,77 20,32 12,42 56,15 25,85 25,76 20,68 21,77 25,44 30,46 13,70 0,00 33,25 27,37 % Rt Usaha Tanaman Kakao (6) Rata-rata Rata-rata Luas Usaha per RT Pohon di(Ha) usahakan per RT (7) (8)

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

296

Tabel 17. ( Lanjutan)

No. Kabupaten/Kecam atan %RT Rata-rata UsahaTanam LuasUsahaper RT an padi (Ha) Luas Usaha <0,5Ha %Rt Rata-rata Rata-rata UsahaTanam LuasUsahaper RT an PohondiKakao (Ha) usahakanper RT 8.51 12.76 48.09 98.73 63.59 42.22 78.52 9.24 48.09 81.06 47.77 97.37 9.46 45.64 78.74 96.82 49.20 0,53 0,89 0,44 1,02 0,76 0,71 1,11 0,79 0,88 0,81 0,71 0,90 0,80 0,63 0,79 1,04 0,85 124 487 225 666 412 467 599 345 388 636 366 675 381 448 511 731 543

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

KecTinam bung KecBalanipa KecLim boro KecTubbi Taram anu KecAlu KecCam palagian KecLuyo KecW ulyo onom KecM apilli KecTapango KecM atakali KecBulo KecPolewali KecBinuang KecAnreapi KecM atangnga KabupatenPolm an

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

KecTapalang KecTapalangBarat KecM uju am KecSim dankepulauan boro KecKalukku KecPapalang KecSam paya KecTom o m KecKalim pang KecBonehau KecBudong-budong KecPangak KecTopoyo KecKarossa KecTobadak KabupatenM uju am

84.55 72.25 20.70 74.59 58.80 71.09 65.66 90.99 29.15 93.34 67.39 49.28 61.72 74.21 84.54 66.23

0,87 0,63 0,97 0,95 1,29 1,42 1,63 1,61 1,15 1,02 1,06 0,97 1,63 1,42 1,36 1,24

453 395 378 455 498 722 726 745 689 598 623 452 724 626 715 596

297

Tabel 18. Indeks Komposit MDGs

No. (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 Kabupaten/Kecamatan (2) Kec Bissappu Kec Uluere Kec Sinoa Kec Bantaeng Kec Eremerasa Kec Tompobulu Kec Pajukukang Kec Gtrkeke Kabupaten Bantaeng Kec Mangara Bombang Kec Mappakasunggu Kec Polobankeng Selatan Kec Patallassang Kec Polobangkeng Utara Kec Galesong Selatan Kec Galesong Utara KabupatenTakalar Kec Bontocani Kec Kahu Kec Kajuara Kec Salomekko Kec Tonra Kec Patimpeng Kec Libureng Kec Mare Kec Sibulue Kec Cina Kec Barebbo Kec Ponre Kec Lappariaja Kec Lamuru Kec Tellu Limpoe Kec Bengo Kec Ulaweng Kec Palakka Kec Awangpone Kec Tellu Siattinge Kec Amali Kec Ajangale Kec Dua Boccoe Kec Cenrana Kec Tanete Riattang Barat Kec Tanete Riattang kec Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone Tujuan 1 (3) 0.54 0.52 0.51 0.44 0.57 0.56 0.50 0.53 0.66 0.53 0.60 0.59 0.55 0.53 0.50 0.57 0.72 0.35 0.49 0.48 0.53 0.43 0.47 0.52 0.43 0.49 0.56 0.50 0.41 0.55 0.51 0.29 0.44 0.50 0.55 0.48 0.69 0.52 0.51 0.55 0.49 0.52 0.52 0.52 0.63 Tujuan 2 (4) 0.45 0.30 0.32 0.58 0.28 0.47 0.18 0.51 0.41 0.47 0.56 0.62 0.69 0.59 0.53 0.51 0.56 0.67 0.93 0.67 0.77 0.82 0.50 0.63 0.74 0.78 0.85 0.76 0.77 0.69 0.67 0.43 0.64 0.64 0.62 0.62 0.70 0.73 0.75 0.60 0.55 0.71 0.67 0.66 0.69 Tujuan 3 (5) 0.62 0.48 0.66 0.62 0.59 0.70 0.58 0.57 0.61 0.72 0.61 0.56 0.66 0.57 0.56 0.61 0.61 0.67 0.64 0.65 0.63 0.60 0.88 0.60 0.71 0.80 0.57 0.51 0.60 0.54 0.54 0.67 0.41 0.48 0.60 0.60 0.53 0.61 0.72 0.64 0.63 0.68 0.66 0.64 0.61 Tujuan 4 Tujuan 5 (6) 0.59 0.47 0.56 0.44 0.49 0.48 0.37 0.54 0.48 0.59 0.45 0.57 0.59 0.46 0.50 0.67 0.55 0.40 0.47 0.55 0.57 0.53 0.38 0.60 0.42 0.49 0.57 0.61 0.54 0.60 0.54 0.42 0.62 0.49 0.62 0.52 0.52 0.61 0.68 0.63 0.32 0.64 0.62 0.48 0.54 (7) 0.67 0.55 0.49 0.55 0.32 0.52 0.47 0.54 0.53 0.52 0.51 0.81 0.70 0.63 0.54 0.62 0.61 0.35 0.48 0.45 0.43 0.56 0.44 0.55 0.45 0.44 0.46 0.52 0.64 0.57 0.50 0.46 0.63 0.39 0.51 0.45 0.57 0.42 0.46 0.50 0.39 0.56 0.72 0.46 0.50 Tujuan 6 (8) 0.59 0.72 0.60 0.66 0.72 0.77 0.65 0.61 0.66 0.76 0.72 0.87 0.82 0.76 0.57 0.63 0.71 0.77 0.81 0.74 0.75 0.64 0.68 0.74 0.73 0.75 0.78 0.92 0.75 0.82 0.67 0.55 0.77 0.86 0.92 0.90 0.73 0.77 0.80 0.79 0.72 0.73 0.75 0.84 0.78 Tujuan 7 (9) 0.64 0.42 0.44 0.71 0.63 0.60 0.54 0.50 0.58 0.60 0.52 0.60 0.73 0.56 0.63 0.68 0.62 0.38 0.58 0.58 0.47 0.53 0.62 0.54 0.54 0.48 0.57 0.63 0.48 0.47 0.61 0.37 0.54 0.50 0.45 0.55 0.54 0.53 0.52 0.50 0.37 0.81 0.81 0.62 0.55 Indeks Komposit (10) 0.59 0.49 0.51 0.57 0.51 0.59 0.47 0.54 0.56 0.60 0.57 0.66 0.68 0.59 0.55 0.61 0.63 0.51 0.63 0.59 0.59 0.59 0.57 0.60 0.58 0.60 0.62 0.64 0.60 0.60 0.58 0.46 0.58 0.55 0.61 0.59 0.61 0.60 0.64 0.60 0.50 0.66 0.68 0.60 0.62 Lokasi Peringkat (11) 2 7 6 3 5 1 8 4

1 2 3 4 5 6 7

4 6 2 1 5 7 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

25 5 17 16 19 23 15 22 10 6 4 14 13 20 27 21 24 8 18 7 12 3 11 26 2 1 9

298

Tabel 18. ( Lanjutan)

No. (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Kabupaten/Kecam atan (2) Kec Tinambung Kec Balanipa Kec Limboro Kec Tubbi Taram anu Kec Alu Kec Cam palagian Kec Luyo Kec W ulyo onom Kec Mapilli Kec Tapango Kec Matakali Kec Bulo Kec Polewali Kec Binuang Kec Anreapi Kec Matangnga KabupatenPolm an Indeks Lokasi posit Peringkat Tujuan1 Tujuan2 Tujuan3 Tujuan4 Tujuan5 Tujuan6 Tujuan7 Kom (3) 0.46 0.41 0.38 0.30 0.49 0.45 0.50 0.58 0.52 0.47 0.46 0.40 0.48 0.38 0.33 0.54 0.58 (4) 0.72 0.48 0.40 0.58 0.54 0.55 0.51 0.70 0.62 0.53 0.50 0.13 0.64 0.47 0.52 0.47 0.51 (5) 0.67 0.73 0.53 0.47 0.57 0.51 0.64 0.51 0.66 0.69 0.61 0.25 0.56 0.52 0.58 0.64 0.56 (6) 0.67 0.62 0.68 0.57 0.60 0.55 0.63 0.74 0.51 0.57 0.73 0.48 0.77 0.81 0.70 0.38 0.61 (7) 0.46 0.42 0.35 0.33 0.40 0.23 0.32 0.69 0.49 0.58 0.56 0.36 0.68 0.50 0.65 0.36 0.44 (8) 0.72 0.58 0.82 0.72 0.76 0.89 0.82 0.87 0.79 0.77 0.80 0.77 0.68 0.84 0.76 0.74 0.78 (9) 0.43 0.45 0.43 0.41 0.31 0.47 0.46 0.70 0.47 0.50 0.58 0.35 0.75 0.49 0.39 0.44 0.49 (10) 0.59 0.53 0.51 0.48 0.52 0.52 0.55 0.68 0.58 0.59 0.60 0.39 0.65 0.57 0.56 0.51 0.57 (11) '4 10 13 15 11 12 '9 '1 '6 '5 '3 16 '2 '7 '8 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Kec Tapalang Kec TapalangBarat Kec Mamuju Kec Simborodankepulauan Kec Kalukku Kec Papalang Kec Sam paya Kec Tom mo Kec Kalim pang Kec Bonehau Kec Budong-budong Kec Pangak Kec Topoyo Kec Karossa Kec Tobadak KabupatenM uju am

0.37 0.53 0.31 0.38 0.45 0.43 0.40 0.55 0.29 0.40 0.44 0.47 0.50 0.43 0.44 0.54

0.65 0.75 0.48 0.46 0.52 0.56 0.48 0.69 0.44 0.56 0.72 0.66 0.60 0.61 0.56 0.57

0.59 0.43 0.64 0.50 0.59 0.57 0.47 0.55 0.46 0.74 0.49 0.58 0.60 0.54 0.61 0.56

0.59 0.49 0.67 0.48 0.63 0.60 0.68 0.73 0.27 0.52 0.47 0.68 0.66 0.69 0.62 0.60

0.44 0.17 0.56 0.30 0.45 0.44 0.49 0.57 0.22 0.32 0.53 0.62 0.49 0.44 0.49 0.44

0.61 0.49 0.67 0.53 0.71 0.70 0.66 0.60 0.51 0.66 0.55 0.54 0.77 0.72 0.62 0.63

0.54 0.42 0.68 0.40 0.49 0.53 0.57 0.48 0.11 0.44 0.43 0.54 0.62 0.48 0.59 0.49

0.54 0.47 0.57 0.44 0.55 0.55 0.54 0.59 0.33 0.52 0.52 0.58 0.61 0.56 0.56 0.55

'9 13 '4 14 '7 '8 10 '2 15 11 12 '3 '1 '6 '5

299

Lampiran 2

PEMBIAYAAN PENCAPAIAN MDGs DI SULAWESI SELATAN

1. Pengantar

Secara nasional, dari beberapa tujuan MDGs, terdapat beberapa tujuan yang dianggap berkembang sesuai harapan (on-track), atau masih jauh dari harapan dan beberapa di antaranya mungkin tidak tercapai (off-track). Status dalam klasifikasi off-track tersebut nampaknya berkaitan erat dengan kendala strategis penempatan upaya pencapaian MDGs sebagai prioritas nasional, atau beratnya upaya untuk mencapai kondisi yang diharapkan karena permasalahan struktural dan operasional. Biaya dan anggaran yang tersedia adalah salah satu faktor dominan yang dihadapi banyak negara berkembang dalam menempatkan upaya pencapaian MDGs sebagai prioritas. Makalah ini mencoba menghitung estimasi kebutuhan biaya yang diperlukan untuk mencapai MDGs bidang pendidikan, kesehatan, dan air minum serta sanitasi di Propinsi Sulawesi Selatan. Penghitungan dilakukan untuk memberikan gambaran, berapa biaya yang harus dipenuhi jika MDGs ingin dicapai pada tahun 2015. Penghitungan kebutuhan biaya untuk pencapaian MDGs di Sulawesi Selatan dilakukan untuk memberikan gambaran umum mengenai jumlah dana yang diperlukan. Penghitungan kebutuhan biaya MDGs untuk tingkat nasional telah dilakukan oleh Bappenas pada tahun 2007 untuk tujuan yang terkait dengan pendidikan (Tujuan 2 dan 3), Bidang kesehatan (tujuan 4, 5, dan 6), serta air minum dan sanitasi (Tujuan 7 target 10). Penghitungan ini mampu memberikan gambaran, bagaimana membiayai intervensi-intervensi prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan-tujuan MDG tersebut dalam skala nasional. Permasalahan pendidikan, kesehatan dan air minum dan sanitasi merupakan permasalahan utama yang paling serius dihadapi di Indonesia. Sedangkan kebutuhan pembiayaan untuk tujuan lain (kemiskinan, dan lingkungan hidup) belum dihitung, karena keterbatasan referensi. Selain itu, penghitungan 301

penurunan kemiskinan, pada dasarnya juga meliputi upaya peningkatan pendidikan, kesehatan dan air minum serta sanitasi.

untuk

Pendekatan penghitungan dilakukan dengan metode need assesment atau sering disebut metode mikro yaitu menghitung biaya-biaya intervensi yang terkait langsung dengan pencapaian MDGs. Dengan metode ini, penghitungan dilakukan dengan terlebih dahulu menyusun daftar intervensi yang perlu dibiayai, besaran masalah/intervensi tersebut, dan biaya satuan yang diperlukan. Metode ini cenderung lebih rumit karena memerlukan biaya satuan setiap unit intervensi. Namun metode ini mempunyai keunggulan untuk merefleksikan kebutuhan yang sesungguhnya dalam upaya pencapain MDGs. Selain itu pengguna dapat kembali merinci, dari dan untuk apa saja biaya itu diperlukan serta berapa target dari setiap intervensi tersebut. Penyusunan makalah ini didasarkan metode penghitungan pada buku Pembiayaan Pencapaian MDGs di Indonesia yang diterbitkan pada tahun 2007 oleh Bappenas. Buku tersebut menghitung kebutuhan untuk mencapai MDGs di Indonesia dengan metode need assesment. Penyesuaian dilakukan dengan menggunakan data-data tingkat Propinsi Sulawesi Selatan, baik data cakupan pendidikan, prevalensi berbagai penyakit dan sasaran, serta cakupan air bersih dan sanitasi. Perlu diperhatkan bahwa satuan biaya yang digunakan dalam kajian ini adalah satuan biaya untuk tingkat nasional, sehingga diperlukan penyesuaian dengan indeks kemahalan di Sulawesi Selatan untuk mendapat gambaran yang lebih akurat. 2. Asumsi dan Keterbatasan 1. Penghitungan pembiayaan MDGs ini mengunakan pendekatan need assesment berdasarkan biaya individu intervensi (pendekatan mikro), bukan pendekatan makro dengan menggunakan perhitungan biaya agregat. Metode ini telah banyak digunakan untuk menghitung kebutuhan biaya MDGs diberbagai negara. Kelebihan dari metode ini adalah bahwa rincian pembiayaan dapat memberikan petunjuk langsung kepada pada pengambil keputusan tentang bagaimana pembiayaan harus dialokasikan antar-sektor, program dan kegiatan. Dengan pendekatan biaya individu, 302

maka pengambil kebijakan bisa langsung merujuk pada arah intervensiintervensi yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan. 2. Kelemahan dari metode need asesment ini (khususnya yang digunakan untuk dalam makalah ini) adalah tidak diperhitungkannya interaksi antar tujuan yang secara positif dapat menurunkan keseluruhan biaya yang diperlukan dalam pencapaian MDGs. Dalam suatu sistem kesehatan, berbagai input kepada subsistem kesehatan dapat mempunyai dampak yang lebih luas, misalnya penyediaan air minum dan sanitasi yang layak berkontribusi secara positif terhadap penurunan angka kematian bayi. Oleh karena itu jika akses terhadap air minum dan sanitasi ditingkatkan, maka penurunan kematian bayi akan lebih cepat. Dalam hal ini kita melihat adanya sinergisitas antara MDGs Tujuan 4 dan Tujuan 7, artinya bisa jadi target-target yang telah ditetapkan dalam penghitungan Pembiayaan Tujuan 4 sebenarnya lebih rendah karena ada kontribusi dari sektor air bersih dan sanitasi. Hubungan sinergitas dalam kajian ini tidak dieksplorasi karena sulit untuk dikonversikan secara kuantitatif dan kurangnnya. 3. Perhitungan pembiayaan dilakukan dengan berdasarkan pada targettarget dan satuan biaya yang bersifat rata-rata nasional. Sedangkan data mengenai cakupan, prevalensi penyakit malaria, dan TB adalah data untuk Propinsi Sulawesi Selatan. Hasil dari perhitungan ini tidak dengan tepat menggambarkan secara akurat kondisi harga (kemahalan di Sulawesi Selatan). Walaupun demikian, berbagai satuan biaya yang digunakan dalam perhitungan ini sebagian besar cukup aplikatif karena intervensi seringkali bersifat nasional dengan pengadaan dan pembiayaan ditingkat nasional. 4. Kemampuan penyerapan (absorbtive capacity). Dalam kajian ini diasumsikan bahwa apabila kebutuhan dana untuk setiap intervensi dipenuhi, maka pemerintah akan mampu menyerap dana tersebut dalam pelaksanaan program. Dengan demikian dianggap bahwa kapasitas sistem kesehatan berjalan cukup baik. Dalam kenyataannya kapasitas penyerapan anggaran tidak optimal. Jika hal ini terjadi, maka target yang ditetapkan akan terlalu tinggi dan alokasi yang melebihi kapasitas tadi 303

menjadi suatu bentuk inefficiency dan proyeksi atau target yang akan dicapai setiap tahunnya akan lebih rendah. Dalam kajian ini, kemampuan penyerapan diasumsikan optimal karena arus good governance termasuk reformasi perencanaan dan penganggaran yang jauh lebih baik. 5. Analisis dalam kajian ini lebih menggunakan pendekatan pembiayaan publik walaupun dalam penyampaian dan pembelanjaan (purchasing) dari pelayanan dapat dilaksanakan baik oleh sektor publik maupun nonpublik. Pendekatan pembiayaan publik ini digunakan karena status kesehatan yang rendah tercermin dari tingginya AKI, AKB, AKABA dan tingginya prevalensi penyakit menular merupakan hambatan dalam pertumbuhan ekonomi. Selain itu, seluruh target MDGs untuk bidang kesehatan mempunyai eksternalitas yang tinggi, oleh karena itu pemerintah berkepentingan agar hambatan hambatan ini dapat dikurangi melalui pembiayaan publik. 3. MDGs Bidang Pendidikan

3.1. Pendahuluan Kajian ini akan menghitung kebutuhan biaya yang diperlukan untuk pencapaian target MDGs bidang pendidikan di Sulawesi Selatan. Untuk itu kajian ini mengambil salah satu indikator pendidikan yaitu angka partisipasi sekolah sebagai indikator pencapaian target MDGs tersebut. Fokus dalam pencapaian MDGs adalah pencapaian wajib pendidikan dasar 9 tahun. Dengan demikian perhitungan biaya pendidikan hanya dilakukan untuk jenjang SD/MI dan SMP/MTs. Dengan program wajar dikdas 9 tahun ini diproyeksikan pada tahun 2015 semua anak kelompok usia 7-15 tahun, sudah bersekolah sehingga angka partisipasi sekolah kelompok usia tersebut mencapai 100 persen. Perhitungan pembiayaan di dalam kajian ini juga menyangkut aspek peningkatan kualitas pendidikan yang direfleksikan dalam bentuk peningkatan kualitas guru. Diproyeksikan sekitar 90 persen dari semua guru pada tahun 2015 sudah tersertifikasi. Untuk itu, diperlukan biaya investasi 304

yang sangat besar, selain biaya investasi pembangunan fasilitas pendidikan baru ataupun renovasi sekolah dan/atau ruang kelas. Konsekuensi dari peningkatan kualitas guru tersebut adalah dari sisi kompensasi atau remunerasi guru yang perlu ditingkatkan. Menurut UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, setelah diakreditasi guru berhak untuk mendapatkan tunjangan profesi yang besarnya sekitar satu juta rupiah sehingga komponen biaya operasional pun akan meningkat secara signifikan. Perhitungan pembiayaan pencapaian MDGs ini diharapkan dapat mengakomodasikan program-program yang telah dan akan berjalan di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama. 3.2. Metodologi Perhitungan jumlah murid. Perkiraan penduduk usia sekolah sampai tahun 2015 diambil dari data Proyeksi Penduduk Indonesia 2000-2025 (BPS, Bappenas, UNFPA) versi update (perkiraan terbit tahun 2009) untuk Propinsi Seulawesi Selatan. Karena proyeksi penduduk usia tunggal tidak tersedia untuk tingkat propinsi, jumlah penduduk usia sekolah menurut umur diestimasi dari usia penduduk per kelompok lima tahun. Jumlah setiap umur dalam kelompok umur ini diasumsikan sama. Data proyeksi penduduk oleh BPS dalam menurut kelompok umur ini tersedia hingga tahun 2025. Angka partisipasi sekolah baik SD/MI maupun SMP/MTs diperoleh dari data Departemen Pendidikan Nasional tahun 2007/2008. Menurut data tersebut, untuk tingkat SD/MI, APK sebesar 110,38% dan APM 94,63%, sedangkan untuk tingkat SMP/MTs, APK 83,80%, dan APM 65,41%. Pada makalah ini, angka partisipasi sekolah pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs ditargetkan mencapai 100%, artinya semua anak dapat bersekolah. Jumlah guru SD/MI baik negeri maupun swasta di Sulawesi Selatan pada tahun 2006/2007 adalah 50.074 guru dengan jumlah guru yang telah memiliki ijazah S1 sebanyak 39.112 orang. Pada saat yang sama jumlah guru untuk jenjang SDM/MTs adalah 25.210 guru dengan 11.328 guru di antaranya telah memiliki gelar Sarjana (S1) atau Pasca Sarjana. Selain itu dalam kajian ini jumlah guru yang pensiun setiap tahunnya diperkirakan sebesar 2 persen. Bagi guru yang belum memenuhi kualifikasi, diperlukan pendidikan lanjutan, pelatihan dan sertifikasi. 305

Jumlah unit sekolah untuk tingkat SD/MI dianggap cukup, sehingga pembangunan gedung baru tidak diperlukan, namun tetap diperlukan biaya rehabilitasi bagi sekitar 20 persen dari ruang kelas yang ada setiap tahunnya. Untuk tingkat SMP/MTs, ruang kelas baru diperlukan untuk mengganti ruang kelas lama dengan asumsi sebesar 20% setiap tahunnya. Sedangkan unit sekolah baru untuk tingkat SMP/MTs tetap diperlukan karena adanya perkembangan jumlah murid baik karena bertambahnya penduduk usia sekolah maupun meningkatkan angka pertisipasi sekolah dengan asumsi 6 kelas per sekolah dengan rata-rata jumlah murid sebesar 60 siswa per kelas. Beasiswa diberikan kepada siswa miskin bagi 10% siswa SD/MI dan 10% siswa SMP/MTs. Tabel 2. Asumsi yang dipakai dalam pencapaian MDGs pendidikan perhitungan pembiayaan

Komponen A

Biaya operasional Pendidik dan tenaga pendidik Belum professional Pensiun

Keterangan/Asumsi

Guru yang sudah lulus sertifikasi Guru yang belum mendapatkan sertifikat Jumlah guru pensiun sebesar 2% pada tahun 20082009, 3% untuk tahun 2010-2013, dan 5% untuk tahun 2014-2015. Persentasi berdasarkan data umur guru (kohort analisis) Alat tulis sekolah (19%), bahan dan alat habis pakai (18%), daya dan jasa (10%), pemeliharaan sarana dan prasarana (21%), pembinaan siswa (16%), penilaian dan penggadaan soal (8%), rapat-rapat pengurus sekolah (2%), dan perjalanan dinas (5.4%)

Biaya Operasional bahan dan alat habis pakai dan pemeliharaan

B

Biaya Investasi Pendidik dan tenaga pendidik Pendidikan D4/S1

Target 2015 semua guru sudah memiliki pendidikan setidaknya D4/S1, diasumsikan bahwa setiap tahun 10% dari semua guru yang berpendidikan kurang dari S1 mendapatkan pendidikan penyataraan

306

Pendidikan Profesi

Sertifikasi

Diasumsikan 10% dari guru non-profesional setiap tahun akan mendapatkan pendidikan profesi untuk mendapatkan sertifikat profesional Jumlah guru yang tersertifikasi berdasarkan target Depdiknas yaitu 8.5% dari total guru tersertifikasi pada tahun 2008, 12.5% (2009), 20% (2010), 15% (2011), 15% (2012), 10% (2013), 10% (2014), dan 10% (2015)

Pembangunan gedung baru Unit Sekolah Baru Ruang Kelas Baru Rehabilitasi ruang kelas

12 kelas per sekolah SD/MI dan 6 kelas per sekolah SMP/MTs rata-rata 28 siswa/kelas untuk SD/MI dan 32 siswa/kelas untuk SMP/MTs Jadwal rehabilitasi ruang kelas SD/MI disesuaikan dengan program rehabilitasi dari Depdiknas yaitu 360.219 kelas per tahun 2007 dan 203.057 ruang kelas per tahun 2008, untuk tahun-tahun berikutnya (diasumsikan) dijadwalkan 20% dari ruang kelas yang ada direhabilitasi (jadwal rutin)

C

Program Percepatan (Kelas 4,5,6 SD/MI dan 1,2,3 SMP/MTs) Beasiswa Besarnya Rp. 40.000 untuk SD/MI dan Rp. 50,000 untuk SMP/MTs yang diberikan pada 10% murid SD/MI dan SMP/MTs yang dikategorikan miskin Besarnya Rp. 40.000 untuk SD/MI dan Rp. 50,000 untuk SMP/MTs yang diberikan pada 3% murid SD/MI dan 10% murid SMP/MTs

Kompensasi forgone earnings

3.3. Biaya Satuan Perhitungan biaya dikategorikan ke dalam 3 kelompok jenis pengeluaran, yaitu biaya operasional, biaya investasi, dan biaya program percepatan (beasiswa). Satuan biaya yang digunakan adalah biaya rata-rata untuk tingkat nasional menurut Bappenas (2006), dengan tahun dasar 2007. Setiap tahunnya dilakukan ekskalasi besaran satuan biaya dengan asumsi laju inflasi sebesar 6%. Untuk perhitungan lebih aktual, biaya yang diperlukan untuk pencapaian MDGs ini dapat disesuaikan dengan indeks harga/kemahalan di Sulawesi Selatan jika diperlukan (tidak dilakukan pada kajian ini). 307

Komponen biaya operasional terdiri dari biaya gaji guru dan biaya bahan habis pakai. Gaji guru disesuaikan dengan status sertifikasi mereka. Berdasarkan UU No. 14 tahun 2005 mengenai guru dan dosen ditetapkan mengenai tunjangan fungsional dan tunjangan profesi yang akan diberikan kepada guru. Tunjangan profesi akan diperoleh oleh guru yang telah memperoleh sertifikasi yang besarnya adalah satu kali dari gaji pokok guru yang diangkat oleh pemerintah daerah maupun pusat. Sementara itu, tunjangan fungsional akan diterimakan sebesar rata-rata Rp 234 ribu pada tahun 2006, yang besarnya meningkat setiap tahun sehingga menjadi sekitar Rp 500 ribu pada tahun 2009. Data guru dibagi menjadi dua jenis, yaitu profesional dan non-profesional. Guru non-profesional adalah guru yang belum mendapatkan atau lulus ujian sertifikasi. Jumlah guru yang tersertifikasi disesuaikan dengan target yang ditetapkan oleh Depdiknas yang mentargetkan 100% guru tersertifikasi pada tahun 2014. Program pendidikan D4/S1 dan pendidikan profesi diberikan kepada 10% total guru yang ada pada tahun bersangkutan ditambah dengan guru baru untuk pendidikan profesi. Biaya operasional bahan habis pakai termasuk di dalamnya adalah alat tulis sekolah, bahan habis pakai, alat habis pakai, daya dan jasa, pemeliharaan sarana dan prasarana, pembinaan siswa, penggandaan soal, penilaian, rapat-rapat pengurus sekolah, dan perjalanan dinas. Biaya operasional ini menggunakan mekanisme dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang telah berjalan selama ini. Pada tahun 2007, pemerintah mengeluarkan sekitar Rp 11,8 triliun untuk 41,9 juta siswa SD/MI, SMP/MTs, dan pesantren Salafiyah atau rata-rata sekitar Rp 283 ribu per siswa. Untuk perhitungan ini diasumsikan terjadi peningkatan biaya operasional dengan penambahan komponen-komponen operasional yang baru dan perbedaan biaya operasional tingkat SD/MI dan SMP/MTs dengan peningkatan harga karena faktor inflasi sebesar 6 persen setiap tahun. Pada tahun 2008 satuan biaya operasional bahan habis pakai adalah sekitar Rp 445 ribu dan Rp 636 ribu masing-masing untuk tingkat SD/MI dan SMP/MTs.

308

Beasiswa diperlukan untuk menarik siswa, terutama siswa miskin, untuk bersekolah melalui beasiswa untuk keluarga miskin yang pada dasarnya merupakan pengganti pengeluaran biaya pendidikan, dan beasiswa untuk kompensasi pendapatan yang hilang karena anak berhenti bekerja untuk mengikuti sekolah (forgone earnings), masing-masing sebesar Rp 40.000 dan Rp 50.000 untuk tingkat SD/MI dan SMP/MTs. Beasiswa untuk siswa SD/MI diasumsikan diberikan kepada 10 persen murid SD/MI dan 10 persen murid SMP/MTs. Tabel 2. Asumsi Biaya Satuan (dalam rupiah) Pendidikan Pahun 2008 Biaya (rupiah) SD/MI

(1) A (2) Biaya Operasional 1 Pendidik dan tenaga pendidik Professional Belum Profesional 2 Kepala Sekolah Professional Belum Profesional 3 Penunjang Biaya Investasi 1 Pendidik dan tenaga pendidik Pendidikan D4/S1 Pendidikan Profesi Sertifikasi 2 Pembangunan gedung baru Unit Sekolah Baru Ruang Kelas Baru Program Percepatan (Kelas 4,5,6) 1 Beasiswa 2 Kompensasi forgone earnings (3) (4)

Jenis Pengeluaran

Satuan

SMP/MTs

(5)

per guru per guru per orang per orang

3.424.000 1.696.000 3.745.000 2.140.000 1.337.500

3.663.680 1.797.760 3.745.000 2.140.000 1.337.500

B

per guru per guru per guru Unit Sekolah Baru Ruang Kelas baru per siswa per siswa

10.700.000 10.700.000 2.000.000 1.938.692.882 85.451.085 40.000 40.000

10.700.000 10.700.000 2.000.000 2.840.124.523 88.917.350 50.000 50.000

C

Keterangan: Biaya operasional dan investasi diambil dari Ghozali et.al dalam laporan kajian Bappenas (2006); satuan biaya untuk program percepatan diperkirakan dari Susenas (2005)

309

3.4. Perhitungan Biaya Dari asumsi mengenai jenis intervensi yang akan dilakukan dan satuan biaya yang digunakan, maka kebutuhan pembiayaan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan MDGs bidang pendidikan (tujuan 2) dapat dihitung. Penghitungan dilakukan untuk setiap jenjang pendidikan (SD/MI dan SMP/MTs). Perlu diperhatikan bahwa satuan biaya yang digunakan menggunakan satuan tahun dasar (2006/2007) sehingga satuan biaya ini tidak berubah setiap tahun kecuali karena adanya pengaruh inflasi sebesar 6 persen per tahun. Perkiraan kebutuhan biaya pencapaian MDGs di Sulawesi Selatan untuk tingkat SD/MI dapat dilihat dari tabel 3 berikut. Dari perhitungan diperoleh informasi bahwa Sulawesi Selatan memerlukan biaya setidaknya Rp 2,9 trilyun untuk pendidikan dasar pada tahun 2008. Jumlah ini terus meningkat menjadi Rp 5 trilyun pada tahun 2015. Sebagian besar biaya diperlukan untuk biaya operasional, peningkatan profesionalitas, bahan dan alat. Tabel 3. Perkiraan Pembiayaan Pencapaian Target MDGs Bidang Pendidikan Tingkat SD/MI (Rp Milyar)

2008 (2) 1.296 1.109 174 927 9 187 2009 (3) 1.501 1.305 452 843 9 196 2010 (4) 1.809 1.604 931 663 9 206 2011 (5) 2.084 1.865 1.336 520 10 219 2012 (6) 2.382 2.149 1.779 360 11 232 2013 (7) 2.641 2.390 2.131 248 12 251 2014 (8 2.902 2.633 2.498 122 12 269 2015 (9) 3.170 2.878 2.863 15 291

Kompenen Pembiayaan (1) Biaya operasional a Pendidik dan tenaga kependidikan Professional Belum professional Kepala Sekolah Penunjang b Biaya Operasional bahan dan alat habis pakai dan pemeliharaan

iaya Investasi a Pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan D4/S1 Pendidikan Profesi Sertifikasi

1.624 1.037 980 49 8

1.370 1.099 1.042 44 13

1.446 1.161 1.105 35 22

1.514 1.215 1.171 27 17

1.595 1.278 1.241 19 18

1.678 1.341 1.316 13 12

1.777 1.413 1.394 6 12

1.880 1.489 1.478 10

310

b

Pembangunan gedung baru atau rehabilitasi Unit Sekolah Baru Rehabilitasi kelas lama

587 587 26,14 20,11 6,03 2.946

271 271 27,46 21,12 6,34 2.899

285 285 28,79 22,15 6,64 3.284

299 299 30,62 23,56 7,07 3.628

317 317 32,56 25,05 7,51 4.009

338 338 35,10 27,00 8,10 4.354

364 364 37,74 29,03 8,71 4.717

391 391 40,80 31,38 9,41 5.090

Program Percepatan (Kelas 4,5,6) a b Beasiswa Kompensasi forgone earnings (3% dari total murid - fokus kelas 4,5,6) Total SD/MI

Untuk jenjang pendidikan SMP/MTs biaya yang diperlukan lebih kecil dibandingkan untuk tingkat SD/MI, yaitu Rp 1,1 trilyun pada tahun 2008 lalu meningkat menjadi Rp 2,4 trilyun pada tahun 2015 dengan komponen yang terbesar pada biaya operasional. Untuk tingkat SMP biaya investasi untuk pembangunan dan rehabilitasi gedung juga cukup besar. Tabel 4. Perkiraan Pembiayaan Pencapaian Target MDG Bidang Pendidikan Tingkat SMP/MTS

(Rp milyar) Komponen Pembiayaan (1) Biaya operasional a. Pendidik dan tenaga kependidikan Professional Belum professional Kepala sekolah (1 setiap sekolah) Penunjang ( 1 setiap sekolah) b. Biaya Operasional bahan dan alat habis pakai dan pemeliharaan 2008 (2) 665 593 92 488 13 2009 (3) 768 689 237 437 15 2010 (4) 914 828 476 336 16 2011 (5) 1.036 943 668 258 18 2012 (6) 1.165 1.064 871 175 19 2013 (7) 1.270 1.160 1.021 118 21 2014 (8 1.355 1.234 1.156 56 23 2015 (9) 1.446 1.305 1.279 26

71 416 236 208 24 4

79 439 249 221 22 6

86 457 261 234 17 10

93 453 268 248 13 7

101 472 279 263 9 7

110 529 289 278 6 4

120 562 301 295 3 3

141 918 315 313 2

Biaya Investasi a. Pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan D4/S1 Pendidikan Profesi Sertifikasi

311

b.

Biaya Operasional bahan dan alat habis pakai dan pemeliharaan Unit Sekolah Baru Ruang Kelas Baru

180 94 86 19,24 9,62 9,62 1.100

190 96 94 21,17 10,58 10,58 1.227

196 92 104 23,19 11,59 11,59 1.393

185 71 114 25,16 12,58 12,58 1.515

193 69 123 27,23 13,61 13,61 1.664

240 106 134 29,72 14,86 14,86 1.828

260 115 146 32,43 16,22 16,22 1.949

603 444 159 37,98 18,99 18,99 2.403

Program Percepatan a. b. Beasiswa Kompensasi forgone earnings Total SMP/MTs

Tabel 5 menggambarkan kebutuhan biaya untuk intervensi pendidikan dalam rangka pencapaian wajb belajar pendidikan dasar 9 tahun untuk pencapaian target MDGs di Sulawesi Selatan baik untuk tingkat SD/MI dan SMP/MTs. Untuk seluruh jenjang pendidikan, kebutuhan biaya yang diperlukan untuk membantu pencapaian MDGs Tujuan 2 adalah Rp 4 trilyun pada tahun 2008. Angka ini terus meningkat dari tahun ke tahun dan menjadi Rp 7,5 trilyun pada tahun 2015. Tabel 5. Perkiraan Pembiayaan Pencapaian Target MDG Bidang Pendidikan Tingkat SMP/MTS

2008 (2) 1.296 1.624 26 2.946 2009 (3) 1.501 1.370 27 2.899 2010 (4) 1.809 1.446 29 3.284 2011 (5) 2.084 1.514 31 3.628 2012 (6) 2.382 1.595 33 4.009 2013 (7) 2.641 1.678 35 4.354 2014 (8 2.902 1.777 38 4.717 2015 (9) 3.170 1.880 41 5.090

Komponen Pembiayaan (1) SD/MI Biaya operasional Biaya Investasi Program Percepatan (Kelas 4,5,6) Sub Total SD/MI SMP/MTS Biaya operasional Biaya Investasi Program Percepatan Sub Total SMP/MTS Total SD/MI dan SMP/MTS

665 416 19 1.100 4.046

768 439 21 1.227 4.126

914 457 23 1.393 4.678

1.036 453 25 1.515 5.143

1.165 472 27 1.664 5.674

1.270 529 30 1.828 6.183

1.355 562 32 1.949 6.665

1.446 918 38 2.403 7.493

312

Gambar 1. memperlihatkan hasil perhitungan kebutuhan biaya total intervensi wajib bejalar pendidikan dasar sembilan tahun dalam rangka pencapaian MDG, baik untuk jenjang SD/MI maupun SMP/MTs di Sulawesi Selatan. Dari keseluruhan biaya untuk pencapaian MDG, komponen terbesar adalah untuk biaya operasional dan setiap tahun terus meningkat. Sementara biaya untuk investai relatif tetap dari tahun ke tahun. Gambar 1. Perkembangan kebutuhan biaya pencapaian MDG 2 Pendidikan di Sulawsi Selatan

4.

Pembiayaan MDGs Bidang Kesehatan

4.1. Pendahuluan Penghitungan dilakukan menggunakan pendekatan need asessment yaitu dengan mengidentifikasi paket-paket intervensi utama yang dapat memberikan dampak kuat dan langsung pada pencapaian MDGs. Kemudian mencari satuan biaya bagi interevensi-intervensi tersebut dan akhirnya menghitung keseluruhan biaya intervensi sesuai dengan besaran permasalahan di Sulawesi Selatan. Makalah ini mencoba melakukan penghitungan serupa untuk Propinsi Sulawesi Selatan dengan pendekatan perhitungan mengikuti pendekatan yang digunakan di tingkat nasional, dengan penyesuaian target, sasaran dan kondisi kesehatan di Sulawesi Selatan. 313

Pendekatan seperti ini akan memudahkan para pengambil kebijakan dan unit pelaksana pembangunan di daerah untuk menelusuri kembali rincian kegiatan dan unit cost-nya dalam proses perencanaan pembangunan. Namun karena terkait dengan ketersediaan waktu dan data detail tingkat Provinsi Selawesi Selatan, penghitungan yang dilakukan pada makalah ini dimodifikasi, terutama dalam komponen MDGs kesehatan anak, kesehatan ibu, malaria dan TB. Pendekatan yang dilakukan dalam komponen ini adalah dengan secara langsung mengambil unit cost aggregat per volume sasaran (misalnya satuan biaya per kasus malaria, dan bukan satuan biaya per penyemprotan, perawatan kasus, penyediaan obat, dan rincian intervensi lain). Satuan biaya agregat yang digunakan menggunakan satuan biaya tingkat nasional. Oleh karena itu dalam komponen ini sulit kembali dilacak satuan biaya untuk setiap intervensi rinci sebagai mana dilaporkan di tingkat nasional. Perlu juga diperhatikan, bahwa makalah ini hanya menghitung kebutuhan biaya untuk intervensi utama yang mendukung pencapaian MDGs, namun tidak melakukan kajian bagaimana dan siapa yang membiayai intervensiintervensi tersebut. Makalah ini, misalnya, dapat mendeteksi berapa biaya yang diperlukan untuk intervensi utama penanggulangan malaria, akan tetapi tidak menjelaskan apakah pembiayaan itu seharusnya disediakan oleh pemerintah pusat, pemerintah propinsi, kabupaten/kota, atau disediakan oleh swasta dan masyarakat itu sendiri. Namun demikian, dengan melihat jenis intervensi yang dilakukan serta sistem pembiayaan kesehatan di Indonesia pada umumnya, dapat dikatakan bahwa sebagian besar dari kebutuhan ini secara historis dan sewajarnya disediakan oleh pembiayaan publik (pemerintah). Tujuan MDGs bidang kesehatan di Indonesia masih merupakan domain public good, dan mempunyai dampak eksternalitas yang tinggi bagi seluruh masyarakat. Dengan demikian pemerintah sangat berkepentingan untuk menjamin pembiayaan dari setiap intervensi dalam pencapaian MDGs tersebut. Artinya, kebutuhan biaya untuk pencapaian MDGs dalam makalah ini memang perlu dibiayai oleh pemerintah melalui sistem yang ada. 314

4.2. Ruang Lingkup Perhitungan kebutuhan pembiayaan untuk pencapaian target MDGs bidang kesehatan di Sulawesi Selatan meliputi pembiayaan untuk pencapaian Tujuan 4 Menurunkan Kematian Anak, Tujuan 5 Meningkatkan Kesehatan Ibu, dan Tujuan 6 Pengendalian HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Menular lainnya. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan pendekatan penilaian kebutuhan atau needs asessment. Metode ini telah digunakan untuk mengitung kebutuhan pembiayaan pencapaian MDGs tingkat nasional dalam buku Pembiayaan Pencapaian MDGs di Indonesia yang diterbitkan oleh Bappenas, 2008. Langkah-langkah penghitungan kebutuhan biaya tersebut meliputi secara ringkas adalah sebagai berikut: 1. Pengumpulan data dasar demografi dan status kesehatan untuk penyakit atau data lain yang terkait dengan tujuan MDGs bidang kesehatan. Data dasar terdiri dari jumlah penduduk, anak balita, dan ibu hamil. Data ini diperoleh dari Data Proyeksi Penduduk Indonesia 2005-2025 edisi revisi 1 . Data prevalensi penyakit diperoleh dari Profil Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dan data di tingkat nasional. 2. Pemilihan jenis intervensi. Penentuan jenis intervensi adalah jenis langsung yang terkait dengan indikator (misalnya imunisasi, bukan peningkatan pendidikan ibu, lebih langsung terkait dengan penurunan angka kematian bayi). Pemilihan intervensi dilakukan dengan mengacu pada paket-paket intervensi tertentu. Untuk penurunan AKI mengacu pada program Making Pregnancy Safer, untuk penurunan kematian bayi dan balita antara lain menggunakan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) dan untuk penanggulangan HIV dan AIDS mengacu pada model perhitungan yang disusun dengan Resource Need Model. 3. Eskalasi. Data mengenai prevalensi atau target intervensi pada tahuntahun setelah tahun 2008 (2009-2015) mengacu pada laju tingkat nasional dengan acuan antara lain adalah dokumen MDGs, RPJMN, Renstra Penanggulangan HIV/AIDS, dan Indonesia Sehat 2010 serta Standar

1

Proyeksi Penduduk Indonesia 20052025 (dalam proses penerbitan oleh Bappenas, BPS dan UNFPA). Merupakan edisi revisi dari Buku Proyeksi Penduduk Indonesia 20052025 dengan menggunakan SUPAS 2005 sebagai dasar perhitungan.

315

Pelayanan Minimum Bidang Kesehatan. Beberapa intervensi yang dihitung berdasarkan jumlah balita dan jumlah ibu hamil (yaitu untuk penurunan AKB dan AKI) asumsi cakupan tiap tahun sama, sehingga perhitungan biaya hanya mengikuti perkembangan jumlah sasaran (jumlah balita dan ibu hamil). 4. Penentuan satuan biaya. Satuan biaya untuk setiap intervensi mengacu pada satuan biaya yang dipakai di tingkat nasional. Biaya per unit dari setiap intervensi mengacu data standar (jika tersedia) atau dokumendokumen perencanaan yang selama ini menjadi acuan baik di tingkat, nasional, departemen, maupun unit pengelola program dan kajian. Sebagai contoh, satuan biaya imunisasi diperoleh dari kajian Finance Sustainability Plan tahun 2004. Jika sumber-sumber resmi tidak ada, maka satuan biaya dihitung berdasarkan pengalaman pelaksanaan program di lapangan. Satuan biaya untuk tahun-tahun berikutnya kemudian disesuaikan dengan laju inflasi yang mengacu pada dokumen RPJMN 2005-2009 yaitu sekitar 6 persen per tahun. 5. Perhitungan biaya penanggulangan HIV/AIDS didasarkan pada perhitungan biaya Resource Need Model (RNM) dari Goals Model yang dikembangkan oleh USAID dan The Future International Groups. Data dan tagret/sasaran program ini telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Nasional Penanggulangan HIV/AIDS 2006-2010. Oleh karena itu penghitungan untuk biaya penanggulangan HIV/AIDS sepenuhnya mengikuti metode RNM. 6. Perhitungan kebutuhan biaya per tujuan dilakukan dengan mengalikan satuan biaya dengan volume intervensi. Namun demikian, korelasi antara intervensi dengan pencapaian tujuan MDGs tidak sederhana dan linear. Oleh karena itu lebih tepat jika dikatakan bahwa kebutuhan biaya yang dihitung di sini adalah biaya yang diperlukan untuk melakukan intervensiintervensi prioritas yang kemungkinan besar mendukung pencapaian MDGs. Hal ini mengandung arti bahwa hanya dengan mengalokasikan anggaran sesuai dengan perhitungan tidak menjamin pencapaian MDGs tanpa dukungan dari upaya-upaya lain. 316

4.3. Data Dasar Data dasar yang dikumpulkan meliputi proyeksi jumlah penduduk, jumlah balita dan jumlah ibu hamil. Jumlah penduduk dan jumlah balita diperoleh secara langsung dari hasil proyeksi penduduk Indonesia 2005-2025 termasuk data untuk propinsi Sulawesi Selatan. Jumlah kehamilan diestimasi sebesar 1,1 kali angka kelahiran kasar (crude birth rate) yang diperoleh juga dari data proyeksi penduduk. Jumlah kasus malaria diperoleh dari profil kesehatan Sulawesi Selatan tahun 2005-2006. Jumlah kasus malaria ditargetkan dapat menurun sebesar 0,015 persen poin setiap tahunnya. Asumsi ini diadopsi dari tren nasional yaitu harapan untuk dapat menurunkan 205 kasus per 10.000 penduduk (2008) menjadi 100 kasus per 10.000 penduduk (2015). Penurunan prevalensi ini dapat terjadi apabila pemberantasan malaria dilakukan dengan memadai baik dari sisi biaya maupun dari sisi konsistensi jenis intervensinya. Data kasus malaria dan TB diperoleh dari profil kesehatan Sulawesi Selatan tahun 2005-2006. Data tentang jumlah kasus TB diperoleh dari Profil Kesehatan Sulawesi Selatan, dengan asumsi kasus baru (incidence rate) penderita dengan Bakteri Tahan Asam (BTA positif) 4 kasus per 100.000 penduduk per tahun secara linear sejak tahun 2005. Dari kasus BTA positif, kasus kambuh diperkirakan sebesar 4,11 persen, kasus BTA negatif sebesar 65 persen, kasus dengan Estimasi Prevalensi (EP) diestimasikan 3,78 persen dan kasus TB pada anak sebesar 15 persen. Dalam estimasi sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan program HIV dan AIDS di Indonesia metode yang digunakan adalah `Resource Need Model' (RNM). Input data terdiri dari data jumlah penduduk, target intervensi, dan biaya satuan. Data demografi dan kependudukan diperoleh dari berbagai sumber seperti Badan Pusat Statistik (BPS), BKKBN, Komite Perlindungan Aids (KPA), Departemen Kesehatan serta berbagai hasil studi. EP menurut tahun di Propinsi Sulawesi Selatan, diasumsikan dari angka Nasional, yaitu sebesar 0,22% pada tahun 2006 kemudian meningkat menjadi 0,62% pada tahun 2015. Angka-angka ini sesuai dengan Renstra Penanggulangan HIV/AIDS 2006-2010. 317

Tabel 6.

Data Kependudukan Prevalensi Beberapa Jenis Penyakit di Provinsi Sulawesi Selatan

Prevalensi Prevalensi Jumlah HIV pada HIV pada Ibu Kasus dewasa hamil (bumil) Malaria (15-49 thn) (5) 0,22 0,26 0,30 0,35 0,41 0,48 0,55 0,62 (6) 0,22 0,26 0,30 0,35 0,41 0,41 0,41 0,41 (7) 18.989 17.857 16.603 15.498 14.274 13.026 11.752 10.367

Jumlah Tahun Penduduk (1) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (2) 7.805.000 7.908.500 8.010.700 8.111.500 8.210.800 8.308.500 8.404.500 8.498.800

Jumlah Balita (3) 775.600 792.500 810.200 818.700 826.000 823.200 820.200 817.700

Jumlah Ibu Hamil (4) 159.690 160.068 160.374 162.392 164.380 166.336 168.258 158.928

Jumlah kasus TB (8) 46.977 46.799 46.345 46.365 46.116 45.861 45.592 44.949

4.4. Jenis Intervensi Paket intervensi untuk mencapai setiap tujuan MDGs dipilih berdasarkan intervensi atau pelayanan atau program yang dianggap efektif dan efisien berdasarkan pengalaman dan hasil studi atau rekomendasi internasional yang kredibel. Analisa intervensi kesehatan anak dilakukan antara lain berdasarkan paket MTBS, imunisasi untuk penyakit-penyakit utama pada anak, dan pelayanan neonatus. MTBS mencakup upaya pencegahan dan perawatan dengan target anak usia 0-5 tahun. Pelayanan neonatus menjadi sangat penting dalam konteks Indonesia karena dua pertiga kematian bayi adalah kematian neonatal. Sesuai dengan penyebab kematian neonatus jenis intervensi juga mencakup pemberian imunisasi Tetanus Toksoid (TT) 2 kali pada ibu hamil, imunisasi lengkap pada bayi di bawah 2 tahun. 318

Intervensi pelayanan kesehatan ibu ditujukan untuk mencegah dan menangani penyebab kematian ibu yang meliputi perdarahan, infeksi, komplikasi nifas, partus macet/lama, dan abortus. Jenis intervensi langsung yang utama untuk menurunkan kematian ibu termasuk antenatal care (ANC) yang meliputi pelacakan ibu hamil, pelayanan pemeriksaan kehamilan 4 kali, imunisasi TT ibu hamil, pemberian pil besi, penanganan ibu hamil kekurangan energi kronik, pemeriksaan Hb dan protein urine, penanganan malaria ibu hamil termasuk ibu yang dirawat, serta transportasi petugas. ANC (outreach) dengan cakupan 10 persen dari target kunjungan pertama. Intervensi lainnya adalah persalinan oleh tenaga kesehatan melakukan tindakan penanganan komplikasi (PONEK, PONED, dan aborsi yang aman) dan penyediaan bahan habis pakai. Jenis kegiatan utama dalam pelayanan nifas meliputi kunjungan kepada ibu nifas untuk memeriksa kondisi rahim dan kesehatan anak. Komponen biaya yang dikeluarkan untuk pelayanan nifas ini meliputi jasa, tranportasi petugas dan pelaporan. Pelayanan keluarga berencana meliputi pelayanan kontrasepsi dan non-kontrasepsi. Pelayanan kontrasepsi meliputi pelayanan penggunaan berbagai alat kontrasepsi (pil, suntik, kondom, dan IUD) dan tindakan kontrasepsi lainnya. Perhitungan biaya penaggulangan HIV/AIDS dengan RNM dari Goals Model terdiri atas empat komponen program, masing-masing; (1) Pencegahan, dengan sasaran Penasun, Wanita Pekerja Seks (WPS) Langsung, WPS tidak langsung, waria, lelaki suka lelaki (LSL), PSPS dan warga binaan pemasyarakatan; (2) Perawatan, dukungan dan pengobatan; (3) Mitigasi dampak HIV dan AIDS; dan (4) Pengelolaan program dan pengembangan kebijakan HIV dan AIDS. Keempat komponen program ini dibuat untuk mencapai tujuan mencegah timbulnya infeksi baru HIV dan meningkatkan kualitas hidup ODHA serta mitigasi dampak sosial ekonomi HIV dan AIDS. Tujuan ini akan berkontribusi secara positif terhadap pencapaian misi rencana strategis agar terhindar dari HIV dan AIDS. Penghitungan ini juga bisa dibagi lagi ke dalam empat kelompok biaya yaitu pelayanan HIV-AIDS langsung, sumber daya manusia. infrastruktur (sarana kesehatan) dan penguatan sistem kesehatan.

319

Penghitungan pembiayaan MDGs untuk penanggulangan malaria dilakukan berdasarkan inisiatif Roll Back Malaria yang meliputi upaya-upaya preventif dalam bentuk penyediaan kelambu yang telah diproteksi insektisida, kontrol vektor dan sanitasi. Bentuk intervensi kuratif berupa diagnosa, pengobatan dengan kombinasi artemisin, dan pengobatan komplikasi. Intervensi yang digunakan pada kajian ini didasarkan pada strategi DirectlyObserved Treatment Short Course (DOTS) yang telah direkomendasikan secara internasional. Lima komponen DOTS menurut WHO meliputi komitmen politik, mikroskopi, perawatan, obat-obatan dan monitoring (Stop TB Partnership, 2002). Strategi ini mensyaratkan diagnosis yang akurat dengan sputum-smear microscopy untuk pasien dengan gejala TB, regimen 6-8 bulan pengobatan bagi pasien dengan TB aktif, dan DOTS dua bulan pertama regimen. Intervensi langsung meliputi diagnostik di RS dan puskesmas, logistik (obat anti tuberkulosis dan non obat anti tuberkulosis), laboratorium, pengobatan TB dengan HIV, pengobatan TB bagi narapidana, pengobatan TB di tempat kerja, dan pengobatan TB bagi anak. Selain itu diperlukan pelatihan program untuk tenaga, pengadaan infrastruktur dan penguatan sistem digunakan untuk advokasi dan sosialisasi, riset operasional, penemuan dan pengendalian kasus, dan surveilens. 4.5. Satuan Biaya Perhitungan biaya dilakukan dengan membagi intervensi ke dalam empat golongan pembiayaan, yaitu biaya intervensi langsung, sumber daya kesehatan, infrastruktur dan penguatan sistem kesehatan. Biaya intervensi langsung meliputi biaya untuk pemenuhan kebutuhan obat, bahan, dan tenaga yang dibutuhkan untuk menyediakan intervensi untuk setiap kasus yang ditangani. Untuk menghitung biaya intervensi langsung, dilakukan identifikasi target populasi dari masing-masing intervensi (misalnya seluruh wanita usia subur atau pasangan usia subur untuk keluarga berencana) termasuk target sasaran intervensi dengan mempertimbangkan cakupan intervensi. Dengan mengalikan satuan biaya dengan target cakupan setiap tahun dapat diperoleh kebutuhan dana yang diperlukan untuk kasus/tujuan tertentu (biaya 320

untuk ANC). Hal yang sama dilakukan untuk intervensi yang lain pada tujuan MDGs tertentu setiap tahun dengan dengan penyesuaian satuan harga dengan inflasi. Komponen sumber daya kesehatan meliputi jenis tenaga untuk berbagai jenis intervensi di atas, terutama untuk pelatihan. Kebutuhan biaya untuk infrastruktur adalah biaya yang secara langsung spesifik untuk penyelenggaraan intervensi langsung. Sementara infrastruktur umum dianggap diinvenstasikan pada program-program lainnya. Penguatan sistem kesehatan meliputi: 1) penguatan sistem manajemen (manajemen keuangan, manajemen kasus, manajemen program); 2) monitoring, evaluasi dan jaminan mutu; dan 3) pengembangan untuk riset dasar dan lainnya. Proporsi dari penguatan sistem ini secara umum diasumsikan sebesar 20 persen dari biaya intervensi langsung, kecuali penanganan malaria sebesar 37 persen. Dari keempat komponen biaya ini dijumlahkan dan diperoleh biaya total untuk setiap tujuan MDGs. Dengan demikian biaya untuk setiap tujuan meliputi intervensi langsung, sumber daya, infrastruktur, dan penguatan sistem kesehatan. Jika perhitungan biaya total ini dibagi menurut jumlah populasi yang perlu diintervensi, maka akan diperoleh biaya per kapita per tahun. Untuk angka upaya penurunan angka kematian balita satuan biaya dihitung untuk setiap balita. Asumsi per balita ini bisa diterima karena intervensi yang terkait dengan penurunan kematian bayi dilakukan dengan sasaran seluruh balita, tidak hanya pada balita yang mati. Biaya satuan untuk penurunan kematian ibu dihitung dengan satuan ibu hamil. Artinya intervensi penurunan AKI difokuskan pada ibu hamil (lebih tepatnya kelahiran), walaupun pada kenyataannya ada beberapa intervensi untuk wanita usia subur. Untuk kasus malaria dan TB satuan biaya dihitung per kasus malaria dan TB. Artinya makin besar prevalensi atau kejadian malaria dan TB, maka biaya yang diperlukan juga makin besar. Seluruh perhitungan tersebut telah dilakukan di tingkat nasional dan angka satuan biaya ini kemudian digunakan untuk perhitungan di tingkat propinsi dengan memperhatikan data demografi dan kondisi penyakit di tingkat lokal.

321

Tabel 7. Satuan Biaya Intervensi dalam Pencapaian MDGs Kesehatan Satuan Biaya untuk pencapaian MDGs menurut tujuan target(Rp) Tahun (1) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 AKB (per balita) (2) 262.375 264.012 275.286 288.637 299.515 310.794 323.858 334.348 AKI (per ibu hamil) (3) 1.679.022 1.768.084 1.894.802 1.829.304 2.035.291 2.188.382 2.352.365 2.515.709 malaria (per kasus) (4) 189.847 193.483 207.956 218.872 244.811 254.115 267.151 286.675 TB (per kasus) (5) 1.101.880 1.330.927 1.473.773 1.538.082 1.597.756 1.695.108 1.794.234 1.932.977

Informasi biaya satuan untuk penaggulangan HIV/AIDS disusun menurut komponen berasal dari data biaya aktual (biaya berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan tahun sebelumnya) dari Depertemen Kesehatan (dana GFATM), dan dari FHI (bantuan dana USAID) serta IHPCP (bantuan dana AusAID). Beberapa informasi yang tidak diperoleh diasumsikan menggunakan dana hasil studi dari berbagai negara termasuk Indonesia.

322

Tabel 8. Biaya Intervensi untuk Penanggulangan HIV dan AIDS

Intervensi (1) Pencegahan Pencegahan: Populasi prioritas WPS langsung WPS tidak langsung Lelaki yang suka dengan lelaki Waria Pemakai narkoba suntik (Penasun) Populasi warga binaan WPS langsung yang menyuntik WPS tidak langsung yang menyuntik Pelanggan WPS Pencegahan: Populasi general Remaja Program di tempat kerja Penyediaan kondom: Masyarakat umum Media massa Pencegahan: Penyediaan Layanan Manajemen IMS Konseling dan test sukarela Pencegahan transmisi dari ibu kpd anak Keamanan darah Propilaksis pasca eksposure Injeksi aman Kewaspadaan universal Pengobatan, Dukungan dan Perawatan Layanan berbasis rumah Perawatan paliatif Uji diagnostik Pengobatan Infeksi Oportunistik Propilaksis untuk infeksi oportunistik Tes laboratorium untuk terapi ARV 2008 (2) 2009 (3) 2010 (4) 101.673 51.578 4.574 2.152 13.435 846 7.224 437 0 0 22.911 29.118 5.699 15.123 108 8.187 20.977 778 10.786 93 2.464 5 0 6.851 2011 (5) 102.947 52.361 4.624 2.175 13.647 859 7.338 444 0 0 23.273 29.293 5.633 15.362 110 8.187 21.293 786 10.935 109 2.501 5 0 6.956 218.418 0 0 1.287 20.736 0 17.815 2012 (6) 104.114 53.155 4.675 2.199 13.863 873 7.454 451 0 0 23.640 29.444 5.540 15.605 111 8.187 21.515 791 11.049 122 2.525 5 0 7.023 273.683 0 0 1.484 26.344 0 24.569 2013 (7) 105.288 53.962 4.726 2.223 14.082 886 7.572 458 0 0 24.014 29.602 5.451 15.852 112 8.187 21.723 795 11.162 120 2.550 5 0 7.091 313.055 0 0 1.914 32.008 0 28.185 2014 (8) 106.729 54.781 4.778 2.248 14.304 900 7.692 466 0 0 24.393 29.915 5.511 16.102 114 8.187 22.033 805 11.309 121 2.590 5 0 7.203 348.851 0 0 2.117 37.402 0 31.548 2015 (9) 108.191 55.613 4.831 2.273 14.530 915 7.813 473 0 0 24.779 30.231 5.572 16.356 116 8.187 22.347 815 11.457 123 2.631 5 0 7.317 385.165 0 0 2.365 42.755 0 35.397

54.880 77.810 25.171 37.891 1.844 934 6.641 629 3.718 225 0 0 3.003 1.483 9.976 735 5.437 330 0 0

11.181 16.927 16.315 22.777 3.606 4.763 8.558 11.791 57 4.094 83 6.141

13.393 17.142 456 5.974 36 2.426 2 0 4.498 82.777 0 0 539 631 617 8.327 60 2.452 4 0 5.683

122.817 162.309 0 0 684 358 0 0 829 15.402 0 14.110

7.232 11.150 7.827 10.934

323

Terapi anti-retroviral Mitigasi - dukungan

66.548 99.692 0 0

131.968 0 0 0 90.451 16.446 41.115 16.445 16.445 354.432 44

178.580 0 0 0 100.544 18.282 45.701 18.280 18.281 421.909 46

221.286 0 0 0 113.575 20.650 51.625 20.650 20.650 491.373 53

250.949 0 0 0 113.575 20.650 51.625 20.650 20.650 531.918 58

277.783 0 0 0 113.575 20.650 51.625 20.650 20.650 569.154 62

304.648 0 0 0 113.575 20.650 51.625 20.650 20.650 606.932 66

Layanan Yatim 0 0 Dukungan perekonomian secara umum 0 0 Kebijakan, advokasi, administrasi, riset 48.346 69.242 Lingkungan yang mendukung Manajemen dan administrasi Riset dan Surveilans Monitoring dan evaluasi Total (Rupiah) Total (USD) 8.791 12.589 21.975 31.473 8.790 12.590 8.790 12.590 186.00 269.86 2 9 23 34

Tabel di atas menunjukkan kebutuhan total dari pelayanan HIV/AIDS. Kelompok pembiayaan langsung untuk upaya preventif dan kuratif menyerap dana terbesar antara 75-80 persen dari total biaya. Di samping itu, total biaya meningkat dengan cukup signifikan dari tahun ke tahun. Peningkatan yang tinggi di tahun-tahun berikutnya setelah tahun 2008, dapat disebabkan oleh optimalisasi kegiatan yang lebih besar baik pada pelayanan preventif, kuratif, maupun penguatan sistem kesehatan yang terjadi setiap tahun. Oleh karena itu total biaya pada tahun 2012 menjadi lebih dari 2 kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2009. 4.6. Biaya Total Biaya yang diperlukan untuk mendukung upaya pencapaian MDGs di Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tabel 9. Biaya yang diperlukan per tujuan MDGs diperoleh dengan mengalikan biaya satuan untuk upaya penurunan kematian anak per balita dikalikan dengan jumlah balita di seluruh Sulawesi Selatan setiap tahunnya. Biaya untuk mendukung upaya penurunan kematian ibu dihitung dengan mengalikan satuan biaya untuk menjaga kesehatan per kehamilan dikalikan dengan perkiraan jumlah kelahiran setiap tahun. 324

Tabel 9.

Kebutuhan Pembiayaan untuk Pencapaian MDGs Kesehatan menurut Tujuan.

Biaya (juta rupiah) TOTAL

Tahun

(1) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

(2) 203.498 209.230 223.036 236.307 247.399 255.845 265.628 273.396

(3) 268.124 283.014 303.877 297.065 334.562 364.007 395.804 399.816

(4) 186.002 269.869 354.432 421.909 491.373 531.918 569.154 606.932

(5) 3.605 3.455 3.453 3.392 3.495 3.310 3.140 2.972

(6) 51.763 62.286 68.303 71.313 73.682 77.739 81.803 86.885

(7) 712.992 827.853 953.101 1.029.986 1.150.510 1.232.820 1.315.529 1.370.000

Dari perhitungan di atas, dapat dilihat bahwa biaya yang perlukan untuk melakukan intervensi-intrvensi dalam mendukung pencapaian MDGs bidang kesehatan. Pada tahun 2008 diperlukan sekitar Rp 713 milyar untuk penurunan kematian bayi, penurunan kematian ibu, dan penanggulangan penyakit tuberkulosis, malaria, dan HIV/AIDS. Jumlah ini terus meningkat karena upaya, jumlah penduduk, dan jumlah penduduk yang meningkat.

Gambar 2.. Kebutuhan biaya pencapaian MDGs bidang Kesehatan di Propinsi Sulawesi Selatan

325

Perlu diperhatikan bahwa kebutuhan biaya untuk pencapaian MDGs bidang kesehatan ini tidak serta merta diterjemahkan bahwa itulah biaya yang harus disediakan oleh pemerintah. Angka ini menunjukkan biaya total yang diperlukan, yang dalam prakteknya bisa dipenuhi oleh pemerintah, swasta atau masyarakat sendiri. Walaupun demikian, porsi terbesar pembiayaan untuk pencapaian MDGs bidang kesehatan memang seharusnya disediakan pemerintah karena permasalahan MDGs bidang kesehatan di atas adalah permasalahan kesehatan masyarakat (public goods). Pembiayaan MDGs Bidang Air Bersih dan Sanitasi 4.7. Pendahuluan Pemenuhan kebutuhan air minum dan sanitasi merupakan faktor yang sangat penting bagi sektor-sektor utama pembangunan seperti penurunan kemiskinan dan peningkatan status kesehatan masyarakat. Tujuan 7 MDGs memastikan keberlanjutan lingkungan hidup yang mencakup tiga target yaitu memadukan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan kebijakan dan program nasional serta mengembalikan sumber yang hilang (target ke9). Pada tahun 2015 juga harus dipastikan pengurangan setengahnya persentase penduduk tanpa akses terhadap sumber air minum yang aman dan berkelanjutan serta fasilitas sanitasi dasar. Penghitungan biaya untuk pemenuhan kebutuhan air minum dan sanitasi difokuskan pada upaya penyediaan sarana air minum dan sanitasi. Kaidahkaidah dasar dalam penyediaan infrastruktur air minum dan sanitasi adalah: 1. Kualitas. Air minum yang berkualitas saat ini didefinisikan sebagai air yang memenuhi kondisi parametris yang telah ditetapkan Kepmenkes No.907/2002. Kualitas fasilitas sanitasi harus memenuhi kaidah buangan air limbah rumah tangga di badan air sesuai dengan peraturan pemerintah PP No. 82 Tahun 2001. 2. Kuantitas. Setiap orang membutuhkan air untuk minum per hari sekitar 23 liter/hari sehingga memenuhi standar kesehatan. Untuk mendukung 326

kegiatan memasak, mandi, buang air besar, dan lainnya, diperlusan sekitar 60 liter/orang/hari. 3. Kontinyuitas. Ketersediaan air minum ada pada tingkat kualitas dan kuantitas yang konsisten sepanjang waktu harian maupun tahunan tanpa terpengaruh musim dan perbaikan sarana. 4. Terjangkau (affordabilitas). Pelayanan air minum dan sanitasi harus mampu dijangkau masyarakat. Kualitas dan kuantitas pelayanan air minum untuk kebutuhan dasar, terjangkau baik harga, jarak tempuh, waktu tempuh, serta kemudahan mendapatkannya. 5. Kehandalan (reliabilitas). Sarana dan prasarana air minum dan sanitasi itu sendiri dapat dihandalkan dalam jangka waktu tertentu dan memenuhi kebutuhan sesuai desain konstruksi yang direncanakan, mudah dalam mendapatkan suku cadang dan jasa pelayanan pemeliharaan jika ada kerusakan. 6. Mudah penggunaannya (user friendly), yaitu sesuai dengan kemampuan dan perilaku masyarakat dalam menggunakan sarana-prasarana tersebut. Untuk memotret kondisi tersebut, dalam Laporan Perkembangan Pencapaian MDGs Indonesia Tahun 2004 (Bappenas dan PBB, 2004) disebutkan tiga definisi pendekatan (proxy) air minum. Definisi ini lebih menjelaskan air dalam arti sumber air yang terlindungi (improved water source) dan dapat dirujuk sebagai sumber air untuk air minum. Sumber air minum pada dasarnya adalah sumber yang terlindungi yang mempertimbangkan konstruksi bangunannya serta jarak dari tempat pembuangan tinja terdekat. Jarak yang layak antara sumber air dan tempat pembuangan tinja terdekat adalah lebih dari 10 meter. Sumber-sumber air tersebut meliputi air perpipaan, air pompa, air dari sumur atau mata air yang dilindungi, dan air hujan. Air perpipaan, yaitu air dengan kualitas yang dapat diandalkan (reliable) dan lebih sehat dibandingkan dengan sumber air lainnya. 327

Sementara itu, air dengan sumber yang tidak terlindungi adalah apabila sumber air tersebut berjarak kurang dari 10 meter dari tempat pembuangan tinja yang kemungkinan besar akan terkontaminasi limbah tinja. Konsep dan definisi sanitasi dasar adalah proporsi rumah tangga yang menggunakan tangki septik/SPAL dan lubang sebagai tempat terakhir pembuangan tinja. Yang disebut sebagai tangki septik adalah tempat pembuangan akhir yang berupa bak penampungan, biasanya terbuat dari pasangan bata/batu atau beton baik mempunyai bak resapan maupun tidak, termasuk di sini daerah permukiman yang mempunyai SPAL terpadu yang dikelola oleh pemerintah kota. Sedangkan lobang tanah didefinisikan bila limbahnya dibuang ke dalam lobang tanah yang tidak diberi pembatas/tembok (tidak kedap air). 4.8. Metodologi Perhitungan Data-data pokok yang penting dalam estimasi kebutuhan biaya penyediaan sarana air minum dan sanitasi adalah lingkup pelayanan air minum dan sanitasi dasar; target populasi yang akan dilayani dan tingkat pelayanan. Dokumen MDGs tidak menyebutkan secara mendasar tahun dasar penghitungan pencapaian MDGs, apakah tahun 1990 seperti target MDGs lainnya atau tahun 2000. Pada makalah ini, tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2000. Salah satu alasannya adalah, antara tahun 1994-1996 terjadi lompatan ekstrim sehingga mempengaruhi pengitungan pencapaian. Dugaan `kecurigaan' sementara adalah pada tahun-tahun (1994-1996) ini terjadi perubahan konsep dan definisi sanitasi dasar dan/atau perubahan metodologi survei itu sendiri. Estimasi atau proyeksi cakupan air minum dan sanitasi dihitung

menggunakan data capaian pada tahun 2006 di Propnsi Sulawesi Selatan yang diperoleh dari Susenas, kemudian di proyeksikan untuk bertambah sebesar 2,5 persen per tahun untuk cakupan air bersih dan bertambah 1,5 persen setiap tahun untuk cakupan sanitasi dasar. 328

Gambar 3.

Target Cakupan Ppenduduk dengan Akses Terhadap Air minum (%) di Sulawesi Selatan

Gambar 4.

Target Persentase Penduduk yang Mempunyai Akses terhadap Sanitasi yang Layak

Penetapan satuan biaya dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber air, tingkat inflasi, kedalaman tingkat pembiayaan yang meliputi operasional, pemeliharaan, penggantian atau recovery cost, transportasi/ delivery (per propinsi), biaya penyelenggaraan kelembagaan (perencanaan, monitoring, dan perundangan), serta biaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang perlu dijelaskan setiap komponennya. Secara umum, proses penghitungan MDGs sektor air minum dan sanitasi dasar diringkas dalam diagram berikut:

329

Gambar 5.

Skema Proses Penghitungan Kebutuhan Biaya Penyediaan Sarana Air Minum da Sanitasi

Estimasi pembiayaan dalam makalah ini meliputi pembiayaan untuk penyediaan pelayananan dan merawatnya. Oleh karena itu, pembiayaan dibagi menurut 2 jenis, yaitu biaya investasi awal dan biaya pelayanan. Yang termasuk biaya investasi awal disini adalah: perencanaan dan pengawasan, perangkat keras, konstruksi, proteksi sumber air, dan pelatihan. Sedangkan biaya pelayanan adalah peralatan operasional, pemeliharaan perangkat keras dan penggantian suku cadang, pengurasan tangki septik dan cubluk, peraturan perundangan dan kontrol atas kualitas air minum, perlindungan dan monitoring sumber air bersih, pengolahan air minum serta distribusinya, serta aktivitas pendidikan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. Sasaran pencapaian yang digunakan dalam MDGs dengan data yang tersedia di Susenas adalah cakupan air bersih dan cakupan sanitasi dasar. Namun belum ditemukan literatur yang menghitung satuan biaya berdasarkan cakupan air bersih dan sanitasi dasar yang ingin dicapai. Dalam makalah ini, kebutuhan biaya dihitung dengan menggunakan satuan biaya menurut jenis fasilitas air minum dan sanitasi yang akan di bangun. 330

Tabel 10.

Biaya Investasi Penyediaan Sarana Air Minum dan Sanitasi yang Terlindungi Sanitasi Terlindungi Fasilitas (3) SPAL Kota SPAL Komunal Tangki Septik Cubluk berventilasi Cubluk sederhana Biaya (USD per kapita) (4) 154 60 104 50 26

Air Minum Terlindungi Fasilitas (1) Sambungan Rumah Hidran Umum Sumur Bor Sumur Gali Air Hujan Disinfeksi pada pengguna Biaya (USD per kapita) (2) 92 64 17 22 34 0.094

Sumber: WHO, 2004. Merupakan satuan biaya untuk tahun 2000. Biaya untuk tahun berikutnya di ekskalasi dengan inflasi sebesar 6% per tahun

Yang dimaksud dengan air minum terlindungi adalah sambungan rumah, hidran umum, sumur bor, mata air/sumur gali terlindungi, penampung air hujan, dan desinfeksi di tingkat konsumen. Sedangkan sumber air minum yang tdak terlindungi adalah sumur tak terlindung, mata air tak terlindung, pedagang air, dan air kemasan. Sanitasi yang terlindungi meliputi SPAL, tangki septik, cubluk sederhana, dan cubluk berventilasi. Sedangkan sanitasi yang termasuk sanitasi yang tidak terlindungi adalah jamban umum, jamban terbuka (Sumber: Global Water Supply and Sanitation Report, WHOUNICEF, 2004). Biaya pemeliharaan menggunakan perhitungan dari WHO. Untuk fasiitas air minum dengan sambungan rumah dan hidran umum, biaya pengolahan air adalah USD 0,2 per meter kubik air. Dalam makalah ini, biaya pengelolaan air per meter kubiknya sebesar USD 0,2 atau USD 0,0002 per liter. Sehingga biaya per hari untuk kebutuhan lengkap minimal (60 liter per orang per hari) per tahun adalah 0,0002 USD x 60 liter x 365 hari. Untuk sumur gali, air 331

hujan dan disinfeksi, tidak ada litaretur yang dapat dirujuk, sehingga diasumsikan nol. Untuk biaya pengelolaan atau operasional sarana saitasi dasar, untuk biaya pengelolaan air buangan ke cubluk sekitar USD 2 per kapita per tahun, sedangkan untuk tangki septik seebsar USD 3 per kapita per tahun . Biaya ini berlaku untuk tahun 2000. Untuk tahun-tahun selanjutnya di ekskalasi dengan inflasi sebesar 6% per tahun. Tabel 11. Biaya Operasional Sarana Air Minum dan Sanitasi yang Terlindungi PerTahun Per Kapita

Air Minum Terlindungi Fasilitas (1) Hidran Umum Sumur Bor Sumur Gali Penampungan Air Hujan Disinfeksi Pengaturan air perpipaan (hardware & software) Pengaturan air perpipaan (software) Biaya (USD per kapita) (2) 4.95 1.26 1.63 2.51 0.26 9.95 5.97 Sanitasi Terlindungi Fasilitas (3) Tangki Septik Cubluk berventilasi Cubluk sederhana SPAL (hardware & software) SPAL (software) Biaya (USD per kapita) (4) 9.1 5.7 3.92 11.95 5.28

Sumber: WHO, 2004. Merupakan satuan biaya untuk tahun 2000. Biaya untuk tahun berikutnya di ekskalasi dengan inflasi sebesar 6% per tahun

4.9. Pembiayaan Cakupan Air Minum Tabel 12 menunjukkan perhitungan kebutuhan biaya investasi, operasional dan pemeliharaan untuk meningkatkan cakupan pelayanan air minum di Sulawesi Selatan. Pada makalah ini diasumsikan target capaian pada tahun 2015 adalah 71,7 persen. Angka ini di proyeksikan dari angka dasar tahun 2000 (walaupun dalam makalah ini hanya dimunculkan perhitungan sejak tahun 2008) untuk mencakup separuh dari persentase penduduk yang tidak mempunyai cakupan air bersih di Sulaesi selatan pada tahun 2015. 332

Tabel 12. Kebutuhan Biaya untuk Peningkatan Cakupan Pelayanan Air Minum di Sulawesi Selatan

Rincian 2008 (1)

Jenis Pelayanan (%) Sambungan Rumah Hidran Umum Sumur Bor Terlindungi Sumur Gali Terlindungi Penampung Air Hujan TOTAL Jumlah Penduduk (ribu jiwa) Total Terlayani Target Pelayanan per tahun 10.437 5.453 391 10.636 5.853 400 10.836 6.263 410 11.029 6.677 414 11.221 7.100 423 11.413 7.532 432 11.603 7.972 440 11.793 8.420 448 19,99 4,67 5,71 21,23 0,65 52,24 20,82 5,25 6,13 22,18 0,65 55,03 21,66 5,82 6,55 23,12 0,64 57,80 22,49 6,39 6,97 24,06 0,64 60,54 23,32 6,95 7,38 24,99 0,64 63,28 24,16 7,51 7,79 25,91 0,63 66,00 25,00 8,06 8,20 26,82 0,63 68,70 25,85 8,60 8,60 27,72 0,63 71,40

Kebutuhan Biaya menurut tahun 2009 (3) 2010 (4) 2011 (5) 2012 (6) 2013 (7) 2014 (8) 2015 (9)

(2)

Target Jumlah Penduduk Terlayani Total menurut Teknologi (ribu jiwa) Sambungan Rumah Hidran Umum Sumur Bor Terlindungi Sumur Gali Terlindungi Penampung Air Hujan Total PEMBIAYAAN (USD ribu) Investasi Awal Operasional Pemeliharaan Total Total (Rp milyar, 1 USD = Rp 9.000) 31.835 17.964 44.151 93.951 845.559 34.677 20.520 50.076 105.272 37.736 23.360 56.647 117.743 40.308 26.480 63.852 130.640 43.747 29.936 71.817 145.500 47.434 33.759 80.611 161.804 51.383 37.983 90.310 179.676 55.622 42.643 100.996 199.262 2.086 487 596 2.215 68 5.453 2.215 558 652 2.359 69 5.853 2.347 631 710 2.505 70 6.263 2.480 705 768 2.653 71 6.677 2.617 780 828 2.804 71 7.100 2.757 857 889 2.957 72 7.532 2.901 935 951 3.112 73 7.972 3.048 1.014 1.015 3.269 74 8.420

947.451 1.059.690

1.175.764 1.309.497 1.456.237 1.617.086 1.793.355

333

Dari perhitungan, dapat diketahui bahwa pada tahun 2008 setidaknya diperlukan Rp 845 milyar untuk membangun, mengoperasionalkan, dan memelihara sarana air bersih di seluruh Sulawesi Selatan. Dari ketiga komponen tersebut, biaya yang paling besar diperlukan adalah untuk pemeliharaan.

Gambar 6. Kebutuhan Biaya Peningkatan Cakupan Air Minum di Sulawesi Selatan

4.10. Pembiayaan Cakupan Sanitasi Dasar Tabel 13 menggambarkan proyeksi kebutuhan biaya untuk investasi, operasional dan pemeliharaan sarana sanitasi dasar di Sulawesi Selatan, jika inginmencapai target MDGs pada tahun 20125.

334

Tabel 13.

Kebutuhan Biaya untuk Peningkatan Cakupan Pelayanan Sanitasi Dasar di Sulawesi Selatan

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

(1)

Jenis Pelayann SPAL Kota SPAL Komunal Tangki Septik

(2)

(3)

0,31 2,19 39,76 11,11 18,08 71,46 10.437 7.458 298

(4)

0,34 2,77 40,35 11,17 18,33 72,96 10.636 7.761 303

(5)

0,38 3,36 40,93 11,23 18,57 74,46 10.836 8.068 308

(6)

0,41 3,94 41,49 11,29 18,81 75,94 11.029 8.376 307

(7)

0,45 4,54 42,05 11,34 19,04 77,42 11.221 8.687 312 0,48 5,13 42,62 11,39 19,26 78,89 11.413 9.003 316

(8)

0,52 5,73 43,18 11,44 19,48 80,35 11.603 9.323 320

(9)

0,56 6,33 43,74 11,48 19,69 81,80 11.793 9.647 324

Cubluk Berventilasi Cubluk Sederhana Total Penduduk (ribu jiwa) Total (ribu jiwa) Terlayani Target Pelayanan per tahun

Target Jumlah Penduduk Terlayani Total menurut Teknologi (ribu jiwa SPAL Kota SPAL Komunal Tangki Septik Cubluk Berventilasi Cubluk Sederhana Total Total Kebutuhan Biaya(USD ribu) Investasi Awal Operasional Pemeliharaan Total 34.965 455 110.429 145.849 37.790 613 122.123 160.526 40.812 793 134.929 176.534 43.052 999 148.827 192.878 46.389 1.232 164.013 211.634 49.944 1.496 180.596 232.036 53.730 1.795 198.689 254.214 57.776 2.131 218.420 278.328 32 229 4.150 1.160 1.887 7.458 36 295 4.291 1.189 1.950 7.761 41 364 4.435 1.217 2.012 8.068 45 435 4.576 1.245 2.074 8.376 50 509 4.719 1.273 2.136 8.687 55 585 4.864 1.300 2.198 9.003 60 665 5.010 1.328 2.260 9.323 66 746 5.159 1.354 2.322 9.647

Total (Rp juta, 1 USD = Rp 9.000) 1.312.644

1.444.737 1.588.803 1.735.898

1.904.704 2.088.325 2.287.923 2.504.950

Dari perhitungan, dapat diketahui bahwa pada tahun 2008 setidaknya diperlukan Rp 1,3 trilyun untuk membangun, mengoperasionalkan, dan memelihara sarana air sanitasi dasar di seluruh Sulawesi Selatan. Dari ketiga komponen tersebut, biaya yang paling besar diperlukan adalah untuk pemeliharaan, dikuti oleh biaya investasi dan operasional. 335

Gambar 7. Kebutuhan Biaya Peningkatan Cakupan Air Minum di Sulawesi Selatan

5. Penutup Secara keseluruhan, biaya yang diperlukan untuk pencapaian MDGs Tujuan 2, 4, 5, 6 dan 7 di Sulawesi Selatan pada tahun 2008 adalah Rp 6,9 trilyun kemudin terus meningkat hingga mencpai Rp 13,2 trilyun pada tahun 2015. Komponen terbesar diperlukan untuk pencapaian tujuan 3 pendidikan yaitu sebesar Rp 4 trilyun pada tahun 2008 dan Rp 7,5 trilyun pada tahun 2015.

Tabel 14. Kebutuhan Pembiayaan MDGs Pendidikan, Kesehatan dan Air dan Sanitasi di Propinsi Sulawesi Selatan

Kebutuhan Biaya (Rp milyar) Tujuan MDG 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

(1)

Tujuan 3: Pendidikan Tujuan 4,5,6: Kesehatan Tujuan 7: Sanitasi Tujuan 7: Air Minum Total

(2)

4.046 713 1.313 846 6.917

(3)

4.126 828 1.445 947 7.346

(4)

4.678 953 1.589 1.060 8.280

(5)

5.143 1.030 1.736 1.176 9.085

(6)

5.674 1.151 1.905 1.310 10.039

(7)

6.183 1.233 2.088 1.456 10.960

(8)

6.665 1.316 2.288 1.617 11.886

(9)

7.493 1.370 2.505 1.793 13.161

336

Perhitungan kebutuhan pembiayaan pencapaian MDGs untuk pendidikan, kesehatan dan air dan sanitasi di Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa biaya yang diperlukan adalah Rp 6,9 trlyun rupiah pada tahun 2008. Angka ini meningkat setiap tahun dan pada tahun 2015 mencapai Rp 13,2 trilyun.

Gambar 8. Kebutuhan Biaya Pencapaian MDGs di Sulawesi Selatan

14,000 12,000 Biaya (Rp milyar) 10,000 Sanitasi 8,000 6,000 4,000 2,000 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Air Minum Kesehatan Pendidikan

Biaya yang diperlukan ini tentunya sangat besar. Oleh karena itu yang perlu dilakukan kemudian adalah merinci bagaimana cara pembiayaannya, termasuk anggaran yang diperlukan oleh masing-masing sektor. Perlu diperhatikan bahwa makalah ini tidak merinci tentang sumber pembiayaannya dan menggunakan satuan biaya nasional. Penyesuaian diperlukan untuk dapat memberi gambaran yang lebih tajam, antar lain dengan menggunakan data-data penyakit dan target tingkat propinsi dan satuan biaya lokal.

337

Information

ANALISIS GABUNGAN HASIL SURVEI MDGS KECAMATAN

345 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

377714

You might also be interested in

BETA
Gambaran Umum
00 Cover NK RAPBN 2009.pmd
Full page photo print