Read P E N G E R T I A N text version

PELUANG PANAS BUMI SEBAGAI SUMBER ENERGI ALTERNATIF DALAM PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK NASIONAL

OLEH : SUGIHARTO HARSOPRAYITNO, MSc DIREKTUR PEMBINAAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI DAN PENGELOLAAN AIR TANAH

DIREKTORAT JENDERAL MINERAL, BATUBARA DAN PANASBUMI DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

1

PENDAHULUAN

KONSERVASI ENERGI DAN PRODUK ENERGI YANG LEBIH AKRAB TERHADAP LINGKUNGAN AKAN MENJADI ISSU KUAT YANG MENDASARI KEBIJASANAAN PEMBANGUNAN ENERGI NASIONAL. PANAS BUMI SEBAGAI SALAH SATU ENERGI TERBARUKAN BERSIH LINGKUNGAN MEMPUNYAI POTENSI 40 % POTENSI DUNIA, HAL INI SETARA 11 MILLYAR BARREL MINYAK. DAN LEBIH CADANGAN

DALAM SKALA ENERGI MIX (BAURAN ENERGI) NASIONAL, PEMANFAATAN PANAS BUMI TERUTAMA UNTUK KEPERLUAN LISTRIK SELAMA 25 TAHUN MASIH SANGAT KECIL (3 % DARI TOTAL KONSUMSI LISTRIK NASIONAL. PROBLEMA DIATAS MERUPAKAN TANGGUNG JAWAB PARA STAKEHOLDER UNTUK MELAKUKAN KAJIAN YANG SISTEMATIK DAN MEMBUAT REGULASI TENTANG PEMANFAATAN PANAS BUMI BERKELANJUTAN.

2

KONDISI SAAT INI

a. POTENSI : Tersebar di 251 lokasi pada 26 propinsi dengan total potensi energi 27.000 MW. b. PEMANFAATAN: Pemanfaatan energi panas bumi untuk pembangkit listrik baru memberikan kontribusi sebesar 3 % atau 807 MW dari total konsumsi listrik nasional. c. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN : UU 27/2003 tentang PANAS BUMI UU 20/2002 tentang KETENAGA LISTRIKAN Telah disusun "BLUE PRINT" dan "ROAD MAP" dibidang PANAS BUMI. d. IKLIM INVESTASI Kontrak yang sedang berjalan berdasarkan UU 8/1991 tentang MIGAS dan KEPMEN KEU 778/KMK.04/1992

3

LOKASI POTENSI PANAS BUMI

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Bengkulu Bangka Belitung Sumatera Selatan Lampung Banten Jawa Barat Jawa Tengah Yogyakarta Propinsi Jumlah lokasi 17 16 16 1 8 4 3 6 13 5 40 14 1 No 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Propinsi Jawa Timur Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Maluku Utara Maluku Papua Kalimatan Barat Total Lokasi Jumlah lokasi 11 5 3 18 5 2 14 16 13 9 6 2 3 251

4

PELUANG PENGEMBANGAN

a. POTENSI UNTUK PEMBANGKIT : Dari 251 lokasi telah diketahui 70 merupakan reservoir berentalphi tinggi dengan potensi untuk pembangkit 20.000 MW dan sisanya berenthalpi sedang dan rendah untuk pembangkit 7.000 MW. b. ENERGI MASA DEPAN : 1. BERSIH LINGKUNGAN 2. KEBUTUHAN ENERGI LISTRIK NASIONAL c. KEUNGGULAN KOMPETITIF : Konsumsi 1 MWh diperlukan 1,7 Barel BBM, 390 Kg batubara dan 7,9 MCF Natural Gas. Penghematan 1 MWh pembangkit tenaga listrik panas bumi diperkirakan dapat menghemat pemakaian BBM setara 45 Barrel per hari. d. KEUNGGULAN KOMPARATIF Sebagai energi terbarukan, panas bumi dapat diandalkan sebagao pasokan jangka panjang. Beberapa PI-TP di Italy masih berproduksi setelah 100 tahun, di Selandia Baru dan Amerika Utara masih beroperasi setelah 50 tahun dan Kamojang sudah berprodukasi selama 21 tahun.

5

POTENSI ENERGI PANAS BUMI INDONESIA

Lokasi Sumatera Jawa Bali-Nusa Tenggara Sulawesi Maluku Kalimatan Papua Total 251 lokasi

Sumber daya (MWe) Spekulatif 5.63 2.362,5 175 925 275 50 50 9.467,5 Hipotetis 2.353 1.591 427 125 117 4.613 14.080,5 Total : 27.140,5 Terduga 5.433 2.86 871 721 142 10.027

Cadangan (MWe) Mungkin 15 603 110 728 Terbukti 389 1.837 14 65 2.305 13.06

Kapasitas terpasang 2 785 20 Total 807 MWe

6

TANTANGAN PENGEMBANGAN

A. KEBIJAKAN FISKAL : Untuk existing kontrak barang operasi yang diimport tidak dipungut Bea Masuk, PPN, Pajak Penjualan, sedan kebijakan perpajakan saat ini tidak lagi memberlakukan incentive tersebut. Pembayaran bagian Pemerintah sebesar 34 % setelah memenuhi NOI (Net Operating Income). b. INVESTASI AWAL BESAR : Pengembangan panas bumi sangat padat modal terutama tahap eksplorasi yang berdampak kepada aspek pembiayaan dan nilai dari keseluruhan proyek serta penentuan harga uap yang diperoleh. c. HARGA JUAL UAP DAN LISTRIK : Harga jual uap untuk pembangkit tenaga listrik saat ini secara keekonomian belum begitu menarik investor, berkisar (3,7 s/d 38) cents US$/kwh sedangkan harga jual listrik berkisar (4,2 ­ 4,44) cents US$/kwh dengan eskalasi 1,5 % per tahun.

7

KESIMPULAN DAN DISKUSI

Peluang memajukan pengembangan panas bumi yang cadangannya melimpah dimungkinkan, bila semua pihak dapat melihat dari skala nasional secara komprehensif dan mau memahami persoalan yang dihadapi. Dapat dimengerti bahwa daya beli PT. PLN (Persero) masih terbatas karena kemampuan beli masyarakat akan energi sebagai basic need ini juga terbatas. Sebaliknya, perlu dipahami juga bahwa Require Rate of Return (RRR) bagi developer masIh belum tercapai khususnya bagi PMA. Rencana pemerintah untuk menaikan harga listrik menjadi sekitar 7 cents US$/kWh pada 2005, akan mempercepat tercapainya RRR.*) Untuk pengembangan lapangan baru, bantuan pendanaan melalui WM perlu diusahakan untuk membantu biaya investasi awal. Disamping itu, perlu jaminan pembelian setelah uap ditemukan. Hal ini mengingat panas bumi bukan komoditi yang dapat diekspor tetapi hanya dapat dimanfaatkan untuk keperluan domestik. Kebijakan fiskal membebaskan pajak dalam rangka impor (PDRI) untuk barang operasi guna keperluan pengusahaan panas bumi, perlu dipertimbangkan untuk diberikan kembali. Hal ini untuk mendorong proyek axisting contract agar menambah kapasitas produksinya sesuai dengan komitmen kontrak. Dengan incentive ini diharapkan investasi akan meningkat dan target pengembangan panas bumi akan tercapai yang pada akhirnya akan membantu untuk menunda net oil importer dan mendukung diversifikasi energi primer. Subsidi yang diberlakukan oleh pemerintah terhadap bahan bakar minyak dan energi juga berdampak "negative" pada pengembangan panas bumi di Indonesia. Kebijakan subsidi ini

8

·

·

·

·

·

9

Information

P E N G E R T I A N

9 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

649497


You might also be interested in

BETA
Database
Microsoft Word - Chapter___Electric_Motor_FINAL.doc
DAFTAR ISI
Perpres 36 Tahun 2010