Read 09E02007.pdf text version

TINJAUAN YURIDIS EKSEKUSI BENDA SEBAGAI OBJEK PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA MENURUT UU NO. 42 TAHUN 1999

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

NAMA NIM

: DESI IRAWANI HASIBUAN : 040200117

DEPARTEMEN : HUKUM PERDATA DAGANG

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2008

Desi Irawani Hasibuan : Tinjauan Yuridis Eksekusi Benda Sebagai Objek Perjanjian Jaminan Fidusia Menurut UU No. 42 Tahun 1999, 2008. USU Repository © 2009

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, hanya karena nikmat dan Karunia-Nya penulis dapat melaksanakan aktifitas sehari-hari khususnya dalam menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun guna melengkapi dan memenuhi tugas dan syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum yang merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa/i yang ingin menyelesaikan perkuliahannya. Adapun judul Skripsi yang penulis kemukakan adalah "Tinjauan Yuridis Tentang Eksekusi Benda Sebagai Objek Perjanjian Jaminan Fidusia Menurut Undang-undang No.42 Tahun 1999". Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dan

pengetahuan Penulis serta bahan-bahan referensi yang berkaitan dengan masalah dalam skripsi ini. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi. Didalam penyusunan skripsi ini, Penulis mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada : 1. Bapak Prof. Dr. Runtung Sitepu, SH. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Desi Irawani Hasibuan : Tinjauan Yuridis Eksekusi Benda Sebagai Objek Perjanjian Jaminan Fidusia Menurut UU No. 42 Tahun 1999, 2008. USU Repository © 2009

2. Bapak Prof. Dr. Tan Kamello, SH. M.S, selaku Ketua Departemen Hukum Perdata sekaligus dosen pembimbing I penulis. 3. Bapak Hermansyah, SH. M.Hum, selaku dosen pembimbing II penulis. 4. Ibu Rafiqoh Lubis, SH. M.Hum, selaku dosen wali penulis. 5. Teristimewa kepada yang tersayang dan terpenting dalam hidupku, ayahanda Tambi Ikhwan, ibunda Dewi Angriani,. (Papa, mama, sujud syukurku di telapak kakimu. Tak henti-hentinya Desi mengucap terima kasih dan rasa sayang. Skripsi ini Desi dedikasikan kepada ayahanda dan ibunda tercinta, terima kasih atas dorongan semangat, spiritual, serta material yang selalu ayahanda dan ibunda berikan. Terima kasih.) 6. Terima kasih kepada ketiga saudara tercinta, Dedi, Iim dan Ne'i atas kerelaan kehilangan sebagian besar waktu berkumpul serta atas canda tawa yang menemani pada saat skripsi ini disusun sehingga penulis selalu optimis dalam mengerjakan skripsi ini. 7. Terakhir Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabatsahabat dan semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini.

Medan, Mei 2008

Desi Irawani

Desi Irawani Hasibuan : Tinjauan Yuridis Eksekusi Benda Sebagai Objek Perjanjian Jaminan Fidusia Menurut UU No. 42 Tahun 1999, 2008. USU Repository © 2009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................... i DAFTAR ISI ............................................................................. iii ABSTRAK ................................................................................ v BAB I : PENDAHULUAN A. Latar Belakang .......................................................... 1 B. Perumusan Masalah.................................................... 7 C. Tujuan dan Manfaat Penulisan ....................................... 6 D. Keaslian Penulisan ...................................................... 9 E. Tinjauan Kepustakaan ................................................. 9 F. Metode Penelitian ........................................................11 G. Sistematika Penulisan .................................................. 13 BAB II : TINJAUAN TERHADAP FIDUSIA SECARA UMUM A. Pengertian fidusia dan Jaminan Fidusia ..............................17 B. Ruang Lingkup Jaminan Fidusia...................... ............... .18 1. Hakikat Jaminan Fidusia............................................. .18 2. Ruang Lingkup dan Objek Jaminan Fidusia .........................19 C. Asas-asas Jaminan Fidusia...............................................23 D. Prosedur Pengikatan Jaminan Fidusia.................................31 E. Pengalihan dan Hapusnya Jaminan Fidusia...........................38

Desi Irawani Hasibuan : Tinjauan Yuridis Eksekusi Benda Sebagai Objek Perjanjian Jaminan Fidusia Menurut UU No. 42 Tahun 1999, 2008. USU Repository © 2009

BAB III : GAMBARAN UMUM TENTANG EKSEKUSI A. Pengertian dan Sumber Eksekusi.....................................43 B. Asas Eksekusi............................................................46 C. Jenis-jenis Eksekusi.....................................................48 D. Eksekusi Jaminan Fidusia Menurut UU No. 42 Tahun 1999 dan Hukum Acara............................................................55 BAB IV : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EKSEKUSI BENDA

SEBAGAI OBJEK PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA A. Perbandingan Eksekusi Jaminan Fidusia di Lembaga Pembiayaan dengan Bank..............................................................60 1. Proses Pelaksanaan Eksekusi Obyek Fidusia.....................64 2. Kendala-kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Eksekusi.73 3. Akibat Hukum Musnahnya Obyek Fidusia........................76 BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan ................................................................78 B. Saran ......................................................................79 DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................ 81 LAMPIRAN

Desi Irawani Hasibuan : Tinjauan Yuridis Eksekusi Benda Sebagai Objek Perjanjian Jaminan Fidusia Menurut UU No. 42 Tahun 1999, 2008. USU Repository © 2009

ABSTRAK

* Tan Kamello ** Hermansyah *** Desi Irawani Jaminan fidusia merupakan suatu jaminan yang bersifat non-possessory, dimana barang jaminan masih berada di tangan debitor. Saat ini jaminan fidusia bukan hanya digunakan di bank, namun banyak juga lembaga pembiayaan yang menggunakan jaminan fidusia. Jaminan fidusia tidak hanya digunakan sebagai jaminan dalam utang piutang, tetapi dipergunakan juga dalam jual beli. Dalam jual beli yang tidak dilakukan secara tunai dimana sisa harga jual beli yang belum dibayar diperjanjikan lagi sebagai utang piutang, dimungkinkan untuk menjamin pelunasan utang tersebut dengan jaminan fidusia atas barang yang diperjualbelikan. Dalam jual beli dengan fidusia ini, jual beli dianggap telah selesai meskipun pembayarannya belum dilakukan secara keseluruhan. Jadi, dalam hal ini dapat dilihat bahwa jaminan fidusia digunakan sebagai utang piutang ataupun jual beli. Dengan demikian, digunakannya jaminan fidusia pada kedua lembaga tersebut menggerakkan Penulis untuk melakukan penelitian tentang eksekusi benda sebagai obyek jaminan fidusia pada kedua lembaga tersebut. Adapun permasalahan yang akan dibahas yaitu mengenai perbandingan eksekusi benda sebagai obyek perjanjian jaminan fidusia pada bank dan lembaga pembiayaan. Bagaimana proses pelaksanaan eksekusi obyek fidusia, kendalakendala ynag dihadapi dalam pelaksanaan eksekusi dan akibat hukum musnahnya obyek perjanjian jaminan fidusia. Dalam penulisan ini Penulis menggunakan metode telaah pustaka untuk mentelaah data-data sekunder dan penelitian lapangan yaitu dengan melakukan wawancara dengan pihak yang berwenang pada Bank dan Lembaga Pembiayaan. Berdasarkan hasil pembahasan, dapat diperoleh kesimpulan bahwa proses pelaksanaan eksekusi dilakukan akibat wanprestasi debitor terhadap kreditor dalam perjanjian jaminan fidusia. Eksekusi yang dilakukan pada Bank dan Lembaga Pembiayaan pada umumnya hampir sama. Pada Bank, apabila eksekusi terjadi bisa dengan penjualan di bawah tangan ataupun dengan pelelangan. Dan biasanya, eksekusi terjadi pada bank langsung diserahkan pada BUPN. Sedangkan eksekusi benda sebagai obyek jaminan fidusia pada lembaga pembiayaan dengan melakukan penjualan dibawah tangan. Dan benda jaminan fidusia tersebut dapat dimiliki oleh Lembaga Pembiayaan tersebut. Sedangkan Bank tidak bisa memiliki benda objek jaminan fidusia.

Desi Irawani Hasibuan : Tinjauan Yuridis Eksekusi Benda Sebagai Objek Perjanjian Jaminan Fidusia Menurut UU No. 42 Tahun 1999, 2008. USU Repository © 2009

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan Perjanjian fidusia adalah perjanjian hutang piutang kreditor kepada debitor yang melibatkan penjaminan. Jaminan tersebut kedudukannya masih dalam penguasaan pemilik jaminan. Praktek fidusia telah lama dikenal sebagai salah satu instrumen jaminan kebendaan bergerak yang bersifat non-possessory. Berbeda dengan jaminan kebendaan bergerak yang bersifat possessory, seperti gadai, jaminan fidusia memungkinkan sang debitor bersifat sebagai pemberi jaminan untuk tetap menguasai dan mengambil manfaat atas benda bergerak yang telah dijaminkan tersebut. Sebelum diundangkannya UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, keberadaan praktek fidusia di Indonesia dilandaskan kepada

yurisprudensi dari Hoge Raad Belanda yang dikenal sebagai putusan Bier Broumerij Arrest, di mana hakim untuk pertama kali mengesahkan adanya mekanisme penjaminan seperti tersebut. Sebelum UU No. 42 Tahun 1999 sedikit sekali panduan yang dapat dipegang sebagai referensi bagi keberlakuan instrumen fidusia. Ada juga beberapa ketentuan perundang-undangan yang menyinggung fidusia sebagai suatu instrumen jaminan. Meskipun begitu, secara umum tidak ada panduan teknis mengenai pelaksanaan instrumen fidusia tersebut. Lahirnya

Desi Irawani Hasibuan : Tinjauan Yuridis Eksekusi Benda Sebagai Objek Perjanjian Jaminan Fidusia Menurut UU No. 42 Tahun 1999, 2008. USU Repository © 2009

jaminan fidusia merupakan murni didasarkan pada ketentuan Pasal 1320 jo.1338 KUH Perdata mengenai kebebasan berkontrak. Tidak ada suatu standar baku mengenai syarat formal penjaminan fidusia. Juga tidak ada feature lain yang umumnya terdapat pada suatu instrumen jaminan. Tidak ada hak prioritas yang dimiliki oleh kreditor penerima fidusia. Lebih fatal lagi, tidak ada institusi pendaftaran yang bertanggung jawab untuk melakukan pencatatan terhadap setiap pembebanan fidusia, sehingga pada masa itu fidusia benar-benar merupakan instrumen yang kurang dapat diandalkan di mata para kreditor. Kemudian karena krisis moneter yang kemudian berkembang menjadi krisis ekonomi beberapa tahun yang silam telah memberikan pelajaran yang amat berharga bagi pelaku usaha Indonesia akan pentingnya peran instrumen jaminan yang mampu mengamankan nilai piutang dengan memberikan hak preferensi atas piutang tersebut. Gagalnya eksekusi terhadap banyak aset debitor dan kenyataan bahwa banyak sekali aset kosong yang diberikan lewat instrumen personal guarantee maupun corporate guarantee menunjukkan bahwa pelaku ekonomi lebih membutuhkan suatu bentuk jaminan yang secara fleksibel mampu memberikan akses pendanaan bagi para debitur tanpa melepaskan aspek kepastian hukum. Maka kemudian terbentuklah Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Kehadiran Undang-undang Jaminan Fidusia ini pada umumnya memang ditujukan untuk menjawab hal-hal diatas.

Desi Irawani Hasibuan : Tinjauan Yuridis Eksekusi Benda Sebagai Objek Perjanjian Jaminan Fidusia Menurut UU No. 42 Tahun 1999, 2008. USU Repository © 2009

Untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditor maka dibuat akta yang dibuat oleh notaris dan didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Dan nantinya kreditor akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia yang berirah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dengan demikian memiliki kekuatan eksekutorial langsung apabila debitor melakukan pelanggaran perjanjian fidusia kepada kreditor (parate eksekusi), sesuai UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dewasa ini hukum jaminan fidusia menunjukkan perkembangan dimana telah terjadi penjabaran dan perubahan baik mengenai istilah, makna maupun objeknya. Hal ini disebabkan karena adanya pengaruh dari tuntutan dinamika masyarakat dan hukum itu sendiri. Hukum jaminan fidusia adalah sub sistem dari hukum jaminan kebendaan yang sangat dibutuhkan masyarakat dan menimbulkan persoalan hukum yang menghendaki pemecahannya dilakukan dengan pendekatan sistem sedangkan pengaturan jaminan fidusia masih belum sinkron dengan prinisip-prinsip hukum jaminan kebendaan lainnya. Hal ini disebabkan karena pengaturan hukum jaminan dilakukan secara parsial dan belum mengacu pada pendekatan sistem. Kelemahan dapat diatasi dengan upaya melakukan tingkat sinkronisasi prinsip-prinsip hukum jaminan kebendaan melalui pembentukan hukum benda dan hukum jaminan nasional. Disinilah letak arti pentingnya melakukan pilihan yang tepat dalam strategi politik hukum jaminan. Prinsip pendaftaran bagi jaminan fidusia adalah merupakan perkembangan yang sudah menjadi sifat bawaan dari hukum jaminan

Desi Irawani Hasibuan : Tinjauan Yuridis Eksekusi Benda Sebagai Objek Perjanjian Jaminan Fidusia Menurut UU No. 42 Tahun 1999, 2008. USU Repository © 2009

kebendaan dengan tujuan menciptakan kepastian hukum dan dapat memberikan perlindungan hukum bagi pihak masyarakat. Dengan adanya pembebanan fidusia melalui akta notariil juga merupakan salah satu wujud pembentuk undang-undang terhadap kepentingan

debitor/pemberi fidusia. Melalui advis dan pembacaan akta pemberian fidusia sebelum penandatanganan merupakan salah satu cara menghindarkan pemberian jaminan fidusia secara gegabah. Dimungkinkannya benda/tagihan yang masih akan dipunyai di kemudian hari seperti barang dagangan yang masih akan dibeli menjadi jaminan fidusia merupakan wujud sikap akomodatif dari pembuat undang-undang terhadap kebutuhan praktek . 1 Momentum kewenangan sebagai pemilik benda jaminan ditentukan pada saat pendaftaran jaminan fidusia. Dalam hal ingkar janji dilakukan oleh debitor pemberi jaminan fidusia, maka objek jaminan fidusia tidak dapat beralih untuk dimiliki oleh kreditor penerima jaminan fidusia, benda jaminan fidusia harus dijual untuk mengambil pelunasan piutang dari kreditor penerima jaminan fidusia. Jika penerima fidusia mengalami kesulitan di lapangan, maka ia dapat meminta pengadilan setempat melalui juru sita membuat surat penetapan permohonan bantuan pengamanan eksekusi. Bantuan pengamanan eksekusi ini bisa ditujukan kepada aparat kepolisian, pamong praja dan pamong

desa/kelurahan dimana benda objek jaminan fidusia berada. Dengan demikian bahwa pembuatan sertifikat jaminan fidusia melindungi penerima fidusia jika

1

J.Satrio, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal 144

Desi Irawani Hasibuan : Tinjauan Yuridis Eksekusi Benda Sebagai Objek Perjanjian Jaminan Fidusia Menurut UU No. 42 Tahun 1999, 2008. USU Repository © 2009

pemberi fidusia gagal memenuhi kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian kedua belah pihak. Saat ini banyak lembaga pembiayaan (finance) dan bank(bank umum maupun perkreditan) menyelenggarakan pembiayaan bagi konsumen (consumer finance), sewa guna usaha(leasing), anjak piutang(factoring). Mereka umumnya menggunakan tata cara perjanjian yang mengikutkan adanya jaminan fidusia bagi objek benda jaminan fidusia. Prakteknya lembaga pembiayaan menyediakan barang bergerak yang diminta konsumen (semisal motor atau mesin industri) kemudian diatasnamakan konsumen sebagai debitor(penerima kredit/pinjaman). Konsekuensinya debitur menyerahkan kepada kreditor (pemberi kredit) secara fidusia. Artinya debitor sebagai pemilik atas nama barang menjadi pemberi fidusia kepada kreditor yang dalam posisi sebagai penerima fidusia. Praktek sederhana dalam jaminan fidusia adalah debitor/pihak yang punya barang mengajukan pembiayaan kepada kreditor, lalu kedua belah pihak sama-sama sepakat menggunakan jaminan fidusia terhadap benda milik debitor dan dibuatkan akta notaris lalu didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Kreditor sebagai penerima fidusia akan mendapat sertifikat fidusia, dan salinannya diberikan kepada debitor. Dengan mendapat sertifikat jaminan fidusia maka kreditor/penerima fidusia serta merta mempunyai hak eksekusi langsung (parate eksekusi), seperti terjadi dalam pinjam meminjam dalam perbankan.

Desi Irawani Hasibuan : Tinjauan Yuridis Eksekusi Benda Sebagai Objek Perjanjian Jaminan Fidusia Menurut UU No. 42 Tahun 1999, 2008. USU Repository © 2009

Kekuatan hukum sertifikat tersebut sama dengan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Artinya adalah bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia ini dapat langsung untuk dieksekusi/dilaksanakan tanpa melalui proses persidangan dan pemeriksaan melalui Pengadilan, dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Apabila debitor cidera janji, Penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri. Ini merupakan salah satu ciri jaminan kebendaan yaitu adanya kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya yaitu apabila pihak Pemberi Fidusia cidera janji. Oleh karena itu, dalam Undang-undang Jaminan Fidusia diatur secara khusus tentang eksekusi Jaminan Fidusia ini melalui pranata parate eksekusi. 2 Sesuai dengan pasal 11(1) Undang-undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia maka setiap benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan. Namun ironisnya seperti diungkapkan diatas banyak lembaga pembiayaan ataupun bank yang melakukan eksekusi terhadap objek barang yang dibebani jaminan fidusia yang tidak didaftarkan. Jika penerima fidusia mengalami kesulitan di lapangan, maka ia dapat meminta pengadilan setempat melalui juru sita membuat surat penetapan permohonan bantuan pengamanan eksekusi. Bantuan pengamanan eksekusi ini bisa ditujukan kepada aparat kepolisian, pamong praja dan pamong

desa/kelurahan dimana benda objek jaminan fidusia berada. Dengan demikian

2

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Jaminan Fidusia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hal 142

Desi Irawani Hasibuan : Tinjauan Yuridis Eksekusi Benda Sebagai Objek Perjanjian Jaminan Fidusia Menurut UU No. 42 Tahun 1999, 2008. USU Repository © 2009

bahwa pembuatan sertifikat jaminan fidusia melindungi penerima fidusia jika pemberi fidusia gagal memenuhi kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian kedua belah pihak. Seperti disebutkan di atas bahwa jaminan fidusia ini bersifat nonpossessory dimana barang jaminan fidusia masih berada ditangan debitor, karena hal seperti ini, maka dalam proses pelaksanaan eksekusi benda sebagai jaminan fidusia akan mengahadapi banyak kendala. Disini Penulis akan membahas mengenai kendala-kendala yang dihadapi oleh bank ataupun lembaga pembiayaan dalam melakukan proses pelaksanaan eksekusi benda sebagai objek perjanjian jaminan fidusia tersebut.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka Penulis merumuskan masalah sebagai berikut, yaitu : Bagaimana perbandingan eksekusi benda sebagai obyek perjanjian jaminan fidusia di lembaga pembiayaan dengan Bank? Dari permasalahan ini nantinya akan dibahas mengenai: 1. Proses pelaksanaan eksekusi obyek fidusia? 2. kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan eksekusi? 3. Akibat hukum musnahnya obyek fidusia?

Desi Irawani Hasibuan : Tinjauan Yuridis Eksekusi Benda Sebagai Objek Perjanjian Jaminan Fidusia Menurut UU No. 42 Tahun 1999, 2008. USU Repository © 2009

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan dari pembahasan penulisan ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui bagaimana perbandingan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia di Lembaga Pembiayaan dengan di Bank. 2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa yang dihadapi Lembaga Pembiayaan dan Bank dalam melakukan eksekusi. 3. Untuk mengetahui akibat hukum musnahnya obyek jaminan fidusia pada Lembaga Pembiayaan dan Bank. Sedangkan manfaat dari penulisan ini antara lain: 1. Bagi masyarakat diharapkan dengan tulisan ini dapat menambah wawasan masyarakat tentang jaminan secara fidusia, sehingga dalam mengambil kredit melalui lembaga pembiayaan ataupun melalui bank dapat dipikirkan terlebih dahulu resikonya. 2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan kepustakaan ilmu hukum dalam bidang perdata sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembinaan hukum dimasa yang akan datang.

Desi Irawani Hasibuan : Tinjauan Yuridis Eksekusi Benda Sebagai Objek Perjanjian Jaminan Fidusia Menurut UU No. 42 Tahun 1999, 2008. USU Repository © 2009

D. Keaslian Penulisan

Sepanjang pengetahuan Penulis, penulisan skripsi tentang "TINJAUAN YURIDIS TENTANG EKSEKUSI BENDA SEBAGAI OBJEK PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA MENURUT UNDANG-UNDANG NO 42 TAHUN 1999 " belum pernah diteliti. Hal yang dikaji adalah mengenai perbandingan pelaksanaan eksekusi benda sebagai objek perjanjian jaminan fidusia di Lembaga Pembiayaan dengan di Bank. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan eksekusi serta akibat hukum musnahnya objek perjanjiaan jaminan fidusia. Oleh karena penulisan skripsi ini dapat dikatakan penulisan yang pertama dan dilakukan, sehingga keaslian penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

E. Tinjauan Kepustakaan

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. 3 Menurut Pasal 1 angka (2) Undangundang No 42 Tahun 1999 Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang

3

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia

Desi Irawani Hasibuan : Tinjauan Yuridis Eksekusi Benda Sebagai Objek Perjanjian Jaminan Fidusia Menurut UU No. 42 Tahun 1999, 2008. USU Repository © 2009

tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya. Apabila debitur cidera janji maka kreditur dapat melakukan eksekusi terhadap benda objek perjanjian fidusia. Dalam Hukum Acara Perdata dikenal tiga macam eksekusi ialah sebagai berikut: a. Eksekusi yang tercantum dalam Pasal 196 HIR ialah seseorang dihukum untuk b. membayar sejumlah uang.

Eksekusi yang tercantum dalam Pasal 225 HIR ialah seseorang dihukum untuk melaksanakan suatu perbuatan.

c. Eksekusi riil tidak terdapat dalam HIR akan tetapi dalam praktek banyak dilakukan. d. Parate Eksekusi yaitu eksekusi langsung dalam hal kreditor menjual barang-barang tertentu milik debitor tanpa mempunyai titel

eksekutorial, misalnya dalam soal pajak. 4 Dalam Undang-undang No 42 Tahun 1999, eksekusi terhadap benda objek perjanjian fidusia dapat dilakukan dengan cara: a. Pelaksanaan titel eksekutorial

4

Soeparmono,R, Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi, Mandar Maju, Bandung ,2005, hal 195

Desi Irawani Hasibuan : Tinjauan Yuridis Eksekusi Benda Sebagai Objek Perjanjian Jaminan Fidusia Menurut UU No. 42 Tahun 1999, 2008. USU Repository © 2009

b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan. c. Penjualan di Bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. 5

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis berusaha semaksimal mungkin untuk mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan atau mencari data-data yang terdapat dalam praktek, metode-metode pengumpulan bahan ini antara lain : 1. Metode Pendekatan Metode pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan dimana penelitian terutama dilakukan untuk meneliti hukum dalam pengertian ilmu hukum sebagai ilmu tentang kaedah atau apabila hukum dipandang sebagai sebuah kaedah yang perumusannya secara otonom tanpa dikaitkan dengan masyarakat, yang kemudian didukung dengan data-data sekunder yang diperoleh dari buku-buku, hasil-hasil penelitian, surat kabar, makalah, dan sebagainya. Disamping itu digunakan juga pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian dilakukan dengan mempelajari hukum sebagai gejala

5

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani Op.cit hal 152

Desi Irawani Hasibuan : Tinjauan Yuridis Eksekusi Benda Sebagai Objek Perjanjian Jaminan Fidusia Menurut UU No. 42 Tahun 1999, 2008. USU Repository © 2009

sosial biasa, sama dengan gejala sosial lainnya, yang kemudian didukung dengan data primer yang diperoleh dari wawancara dari bank dan lembaga pembiayaan yang bersangkutan serta pengamatan berdasarkan gejala-gejala yang ada di masyarakat. 2. Sifat/ Bentuk Penelitian Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Langkah pertama dilakukan penelitian hukum normatif yang didasarkan pada bahan sekunder yaitu inventarisasi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan "Eksekusi Jaminan Fidusia". Selain itu dipergunakan juga bahan-bahan tulisan yang berkaitan dengan persoalan ini. Penelitian ini bertujuan agar lembaga pembiayaan dan Bank lebih mengetahui pentingnya pendaftaran benda objek jaminan fidusia. Dan menambah pengetahuan masyarakat tentang Jaminan Fidusia yang mungkin sering dilakukan dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. 3. Data yang digunakan Data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder yang terdiri dari: a. Data primer berupa wawancara langsung dengan pihak Bank ataupun pihak dari lembaga pembiayaan yang berhubungan dengan judul skripsi. b. Data sekunder berupa peraturan per-Undang-undangan serta bahan aturan lainnya yang berisikan informasi yang mendukung

Desi Irawani Hasibuan : Tinjauan Yuridis Eksekusi Benda Sebagai Objek Perjanjian Jaminan Fidusia Menurut UU No. 42 Tahun 1999, 2008. USU Repository © 2009

penulisan skripsi ini, seperti tulisan-tulisan, surat kabar dan sebagainya. 4. Teknik Pengumpulan Data Untuk memperoleh suatu kebenaran ilmiah dalam penulisan skripsi, maka Penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan yaitu mempelajari dan menganalisa secara sistematis buku-buku, majalah, surat kabar, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini. Dan dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan. Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kwalitatif yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kwalitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan skripsi ini maka Penulis akan membuat sistematika secara teratur dalam bagian-bagian yang semuanya saling

berhubungan satu dengan yang lainnya. Sistematika atau gambaran isi tersebut dibagi dalam beberapa bab dan diantara bab-bab ini terdiri pula atas sub bab.Suatu penulisan ilmiah perlu dibatasi ruang lingkupnya, agar hasil yang akan diuraikan terarah dan data yang diperoleh

Desi Irawani Hasibuan : Tinjauan Yuridis Eksekusi Benda Sebagai Objek Perjanjian Jaminan Fidusia Menurut UU No. 42 Tahun 1999, 2008. USU Repository © 2009

relevan untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya dan menghindari data yang membias. Adapun gambaran isi atau sistematika tersebut adalah sebagai berikut: BAB I : PENDAHULUAN Merupakan pendahuluan yang menguraikan apa yang menjadi latar belakang permasalahan dari skripsi ini, merumuskan masalah yang menjadi pokok pembahasan, memaparkan tujuan dan manfaat dari penulisan skripsi ini, keaslian penulisan dan tinjauan kepustakaan, juga mengenai metode dan sistematika penulisan dari skripsi ini. BAB II : TINJAUAN TERHADAP FIDUSIA SECARA UMUM Berisi uraian secara teoritis secara umum, yaitu membahas mengenai fidusia dan jaminan fidusia serta juga peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih lanjut mengenai hal itu. Dan juga membahas ruang lingkup serta pendaftaran dan hapusnya jaminan fidusia. BAB III : GAMBARAN EKSEKUSI SECARA UMUM Pada bab ini akan diuraikan mengenai pengertian eksekusi secara umum, asas eksekusi serta jenis eksekusi. BAB IV : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EKSEKUSI BENDA OBJEK PERJANJIAN FIDUSIA

Desi Irawani Hasibuan : Tinjauan Yuridis Eksekusi Benda Sebagai Objek Perjanjian Jaminan Fidusia Menurut UU No. 42 Tahun 1999, 2008. USU Repository © 2009

Pada Bab ini akan dibahas tentang pelaksanaan eksekusi benda sebagai objek perjanjian jaminan fidusia di PT. FIF dengan di Bank. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan eksekusi serta akibat hukum musnahnya objek jaminan fidusia. BAB V : PENUTUP Berisi kesimpulan dan saran-saran yang ditarik berdasarkan hasil analisa data, dimana berdasarkan kesimpulan ini kemudian diberikan saran-saran yang dianggap dapat

memberikan masukan untuk semua pihak, minimal dapat memperluas wacana dan wawasan berpikir pembaca.

Desi Irawani Hasibuan : Tinjauan Yuridis Eksekusi Benda Sebagai Objek Perjanjian Jaminan Fidusia Menurut UU No. 42 Tahun 1999, 2008. USU Repository © 2009

BAB II TINJAUAN TERHADAP FIDUSIA SECARA UMUM

A. Pegertian Fidusia dan Jaminan Fidusia Fidusia menurut asal katanya berasal dari kata "fides" yang berarti kepercayaan. Sesuai dengan arti kata ini, maka hubungan (hukum) antara debitor (pemberi fidusia) dan kreditor( penerima fidusia) merupakan hubungan yang berdasarkan kepercayaan.

6

Pranata Jaminan Fidusia sudah dikenal dan diberlakukan dalam masyarakat hukum Romawi. Ada 2 bentuk jaminan fidusia, yaitu fidusia cum creditore dan Fidusia cum amico. Keduanya timbul dari perjanjian yang disebut pactum fiduciae yang kemudian diikuti dengan penyerahan hak atau in iure cessio. Dalam bentuk yang pertama atau lengkapnya fiducia cum creditore contracta yang berarti janji kepercayaan yang dibuat dengan kreditor, dikatakan bahwa debitor akan mengalihkan kepemilikan atas suatu benda kepada kreditor sebagai jaminan atas utangnya dengan kesepakatan bahwa kreditor akan mengalihkan kembali kepemilikan tersebut kepada debitor apabila utangnya sudah dibayar lunas. 7 Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa Indonesia. Undang-undang yang khusus mengatur tentang hal ini, yaitu Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 juga menggunakan istilah "fidusia". Dengan demikian,

6 7

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Ibid ,Hal 119 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Ibid, hal 120

Desi Irawani Hasibuan : Tinjauan Yuridis Eksekusi Benda Sebagai Objek Perjanjian Jaminan Fidusia Menurut UU No. 42 Tahun 1999, 2008. USU Repository © 2009

istilah "fidusia" sudah merupakan istilah resmi dalam dunia hukum kita. Akan tetapi kadang-kadang dalam bahasa Indonesia untuk fidusia ini disebut juga dengan istilah "Penyerahan Hak Milik secara Kepercayaan". Dalam terminologi Belandanya sering disebut dengan istilah lengkapnya berupa Fiduciare Eigendom Overdracht, sedangkan dalam bahasa Inggrisnya secara lengkap sering disebut dengan istilah Fiduciary Transfer of Ownership. Namun begitu, kadang-kadang dalam literatur Belanda kita jumpai pula pengungkapan jaminan fidusia ini dengan istilah-istilah sebagai berikut:8 a. Zakerheids-Eigendom (Hak Milik sebagai Jaminan) b.Bezitloos Zakerheidsrecht (Jaminan Tanpa Menguasai) c. Verruimd Pand Begrip (Gadai yang Diperluas) d.Eigendom Overdracht tot Zakerheid (Penyerahan Hak Milik Secara Jaminan) e. Bezitloos Pand (Gadai Tanpa Penguasaan) f. Een Verkapt Pand Recht (Gadai Berselubung) g.Uitbaouw dari Pand ( Gadai yang Diperluas) Pasal 1 angka 1 Undang-undang No 42 Tahun 1999 menyebutkan: "Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan sutu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda".

8

Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, Hal 151

Desi Irawani Hasibuan : Tinjauan Yuridis Eksekusi Benda Sebagai Objek Perjanjian Jaminan Fidusia Menurut UU No. 42 Tahun 1999, 2008. USU Repository © 2009

.

Pasal 1 angka 2 Undang-undang No.42 Tahun 1999 menyebutkan: "Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya". Dari defenisi yang diberikan di atas jelas bagi kita bahwa fidusia

dibedakan dari Jaminan Fidusia, dimana Fidusia merupakan suatu proses pengalihan hak kepemilikan dan Jaminan Fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia. Ini berarti pranata jaminan fidusia yang diatur dalam Undang-undang No 42 Tahun 1999 ini adalah pranata jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam fiducia cum creditore contracta di atas. 9

B. Ruang Lingkup Jaminan Fidusia

1. Hakikat Jaminan Fidusia

Dari defenisi Fidusia yang diberikan Undang-undang Jaminan Fidusia dapat kita katakan bahwa dalam Jaminan Fidusia terjadi pengalihan hak kepemilikan. Pengalihan itu terjadi atas dasar kepercayaan dengan janji benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.

9

Gunawan Widjaja, Op.cit. hal 123

Desi Irawani Hasibuan : Tinjauan Yuridis Eksekusi Benda Sebagai Objek Perjanjian Jaminan Fidusia Menurut UU No. 42 Tahun 1999, 2008. USU Repository © 2009

Pengalihan hak kepemilikan tersebut dilakukan dengan cara constitutum possessorium. Ini berarti pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda dengan melanjutkan penguasaan atas benda tersebut dimaksud untuk kepentingan Penerima Fidusia. Bentuk pengalihan seperti ini sebenarnya sudah dikenal luas sejak abad pertengahan di Perancis. 10 Dalam Jaminan Fidusia pengalihan hak kepemilikan dimaksudkan sematamata sebagai jaminan bagi pelunasan utang, bukan untuk seterusnya dimiliki oleh Penerima Fidusia. Ini merupakan inti dari pengertian Jaminan Fidusia yang dimaksud Pasal 1 angka 1. Bahkan sesuai dengan pasal 33 Undang-undang Jamina Fidusia setiap janji yang memberikan kewenangan kepada Penerima fidusia untuk memiliki Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia apabila debitor cidera janji, akan batal demi hukum.

2. Ruang Lingkup dan Objek Jaminan Fidusia

Pasal 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia memberikan batas ruang lingkup berlakunya Undang-Undang Jaminan Fidusia yaitu berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani Benda dengan Jaminan Fidusia, yang dipertegas kembali oleh rumusan yang dimuat dalam pasl 3 Undang-undang

10

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Ibid hal 114

Desi Irawani Hasibuan : Tinjauan Yuridis Eksekusi Benda Sebagai Objek Perjanjian Jaminan Fidusia Menurut UU No. 42 Tahun 1999, 2008. USU Repository © 2009

Jaminan Fidusia dengan tegas menyatakan bahwa Undang-Undang Jaminan Fidusia ini tidak berlaku terhadap: 11 a. Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku

menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar. Namun demikian bangunan di atas milik orang lai yang tidak dapat dibebani hak tanggungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dapat dijadikan objek Jaminan Fidusia. b. Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh) M3 atau lebih; c. Hipotek atas pesawat terbang; dan

d. Gadai. Pada zaman Romawi, objek fidusia adalah meliputi barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Hal ini dapat dimaklumi karena pada waktu itu tidak dikenal hak-hak jaminan yang lainnya. Pemisahan mulai diadakan ketika kemudian orang-orang Romawi mengenal gadai dan hipotek. Ketentuan ini juga diikuti oleh Negara Belanda dalam Burgerlijke Wetboek-nya. Pada saat fidusia muncul kembali di Belanda, maka pemisahan antara barang bergerak yang berlaku untuk gadai dan barang tidak bergerak untuk hipotek diberlakukan juga. Objek fidusia dipersamakan

11

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani,Ibid, hal 145

Desi Irawani Hasibuan : Tinjauan Yuridis Eksekusi Benda Sebagai Objek Perjanjian Jaminan Fidusia Menurut UU No. 42 Tahun 1999, 2008. USU Repository © 2009

dengan gadai yaitu barang bergerak karena pada waktu itu fidusia dianggap sebagai jalan keluar untuk menghindari larangan yang terdapat dalam gadai. Hal ini terus menjadi yurisprudensi baik di Belanda dan di Indonesia.

12

Perkembangan selanjutnya adalah dengan lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria yang tidak membedakan atas barang bergerak dan barang tidak bergerak melainkan pembedaan atas tanah dan bukan tanah. Bangunan-bangunan yang terletak di atas tanah tidak dapat dijaminkan terlepas dari tanahnya. Jadi orang yang memiliki bangunan di atas tanah dengan hal sewa misalnya tidak dapat membebaninya dengan hak tanggungan tersebut. Oleh karenanya jalan satusatunya adalah dengan fidusia. Hal yang terakhir ini pernah dipraktekkan oleh Bank Rakyat Indonesia. Di sini ada dua hak yang diserahkan kepada kreditor, yang pertama hak milik atas bangunan dan yang kedua adalah hak sewanya. Khusus mengenai penyerahan hak sewa ini diperlukan persetujuan dari pemilik tanah itu untuk sewaktu-waktu mengalihkan hak sewa atas tanah itu kepada pihak lain. Perkembangan ini adalah sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat Indonesia, dimana banyak orang yang menguasai tanah dengan hak-hak atas tanah yang tidak bisa dijaminkan dengan Hak Tanggungan, seperti hak sewa, hak pakai dan sebagainya. Bangunan-bangunan yang terletak di atas tanah tersebut tidak dapat dijaminkan dengan Hak Tanggungan dan ini dapat diatasi dengan Jaminan Fidusia.

12

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Ibid hal 139

Desi Irawani Hasibuan : Tinjauan Yuridis Eksekusi Benda Sebagai Objek Perjanjian Jaminan Fidusia Menurut UU No. 42 Tahun 1999, 2008. USU Repository © 2009

Dengan lahirnya Undang-Undang Jaminan Fidusia, yaitu dengan mengacu pada pasal 1 angka 2 dan 4 serta pasal 3 Undang-Undang Jaminan Fidusia, dapat dikatakan bahwa yang menjadi objek Jaminan Fidusia adalah Benda apa pun yang dapat dimiliki dan dialihkan hak kepemilikannya. Benda itu dapat berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, dengan syarat bahwa benda tersebut tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atau Hipotek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314 KUHD. 13 Benda-benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tersebut adalah: 1. Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum. 2. Dapat atas benda berwujud. 3. Dapat juga atas benda tidak berwujud, termasuk piutang. 4. Benda bergerak. 5. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hak tanggungan. 6. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikatkan dengan hipotik. 7. Baik atas benda yang sudah ada maupun terhadap benda yang akan diperoleh kemudian. Dalam hal benda yang akan diperoleh kemudian, tidak diperlukan suatu akta pembebanan fidusia tersendiri. 8. Dapat atas satu satuan atau jenis benda. 9. Dapat juga atas lebih dari satu jenis atau satuan benda. 10. Termasuk hasil dari benda yang telah menjadi objek fidusia.

13

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani,Ibid hal 141

Desi Irawani Hasibuan : Tinjauan Yuridis Eksekusi Benda Sebagai Objek Perjanjian Jaminan Fidusia Menurut UU No. 42 Tahun 1999, 2008. USU Repository © 2009

11. Termasuk juga hasil klaim asuransi dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia. 12. Benda persediaan (inventory, stock perdagangan) dapat juga menjadi objek jaminan fidusia. 14 Ada kekecualian dari prinsip beralihnya fidusia jika benda objek Jaminan Fidusia dialihkan, yaitu jika benda tersebut merupakan barang persediaan. Dalam hal ini, sesuai dengan sifat benda tersebut yang memang selalu beralih-alih, maka beralihnya benda persediaan tersebut tidak menyebabkan beralihnya fidusia yang bersangkutan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 20 Undang-undang Fidusia No. 42 Tahun 1999.

C. Asas-asas Jaminan Fidusia

Salah satu unsur yuridis dalam sistem hukum jaminan adalah asas hukum. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya asas hukum dalam suatu undnaagundang. Sebelum menguraikan lebih lanjut mengenai asas-asas jaminan fidusia, perlu dijelaskan pengertian asas. Istilah asas merupakan terjemahan dari bahasa Latin "principium", bahasa Inggris "principle" dan bahasa Belanda "beginsel",

14

Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, Hal 23

Desi Irawani Hasibuan : Tinjauan Yuridis Eksekusi Benda Sebagai Objek Perjanjian Jaminan Fidusia Menurut UU No. 42 Tahun 1999, 2008. USU Repository © 2009

yang artinya dasar yaitu sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. 15 Kata "principle" atau asas adalah sesuatu, yang dapat dijadikan sebagai alas, sebagai dasar, sebagai tumpuan, sebagai tempat untuk menyandarkan, untuk mengembalikan sesuatu hal, yang hendak dijelaskan. Pengertian asas dalam bidang hukum ynag lebih memuaskan dikemukakan oleh para ahli hukum antara lain "A principle is the broad reason which lies at the base of a rule of law". Ada dua hal yang terkandung dalam makna asas tersebut yakni pertama, asas merupakan pemikiran, pertimbangan, sebab yang luas atau umum, abstrak. Kedua, asas merupakan hal yang mendasari adanyan norma hukum. Asas hukum bukanlah suatu perintah hukum yang konkret yang dapat dipergunakan terhadap peristiwa konkret dan tidak pula memiliki sanksi yang tegas. Hal-hal tersebut hanya ada dalam norma hukum yang konkret seperti peraturan yang sudah dituangkan dalam wujud pasal-pasal perudang-undangan. Dalam peraturan-peraturan (pasal-pasal) dapat ditemukan aturan yang mendasar berupa asas hukum yang merupakan cita-cita dari pembentuknya. Asas hukum diperoleh dari proses analitis (konsturksi yuridis) yaitu dengan menyaring

15

B.Arief Sidharta, Peranan Praktisi Hukum dalam Perkembangan Hukum di Indonesia, Jurnal Hukum Nomor Perdana : 1-1999, Pusat Penelitian Perkembangan Hukum Lembaga Penelitian Universitas Padjajaran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, hal 52

Desi Irawani Hasibuan : Tinjauan Yuridis Eksekusi Benda Sebagai Objek Perjanjian Jaminan Fidusia Menurut UU No. 42 Tahun 1999, 2008. USU Repository © 2009

(abstraksi) sifat-sifat khusus yang melekat pada aturan-aturan yang konkret, untuk memperoleh sifat-sifatnya yang abstrak. 16 Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, pembentuk undang-undang tidak mencantumkan secara tegas asas-asas hukum jaminan fidusia yang menjadi fundamen dari pembentukan norma hukumnya. Oleh karena itu, sesuai dengan teori dari asas hukum tersebut di atas, maka asas hukum jaminan fidusia dapat ditemukan dengan mencarinya dalam pasal-pasal dari Undang-undang Jaminan Fidusia. Asas-asas Hukum Jaminan Fidusia adalah: Pertama, asas bahwa kreditor penerima fidusia berkedudukan sebagai kerditor yang diutamakan dari kreditor-kreditor lainnya. Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Jaminan Fidusia. Dalam Pasal 27 UndangUndang Jaminan Fidusia dijelaskan pengertian tentang hak yang didahulukan terhadap kreditor-kreditor lainnya. Hak yang didahulukan adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Kedua, asas bahwa jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada. Dalam ilmu hukum, asas ini disebut dengan "droit de suite atau zaaksgevolg". 17 Pengertian

Bellfroid disitir oleh Mariam Darus Badrulzaman, Suatu Pemikiran Mengenai Beberapa Azas Hukum yang Perlu Diperhatikan dalam Sistem Hukum Perdata Naional, Kertas Kerja dalam Simposium Pembaharuan Hukum Perdata, (Jakarta: BPHN, 1981), hal 1 17 A. Pitlo, Het System van het Nederlands Privatatrecht, bewerkt door P.H.M. Gerver, H. Sorgdrager, R.H.H. Stutterheim, T.R. Hidma, (Arnhem: Gouda Quint ­ D. Brouwer en Zoon, 1995), hal 117

16

Desi Irawani Hasibuan : Tinjauan Yuridis Eksekusi Benda Sebagai Objek Perjanjian Jaminan Fidusia Menurut UU No. 42 Tahun 1999, 2008. USU Repository © 2009

droit de suite dijelaskan sebagai the right of a creditore to pursue debtors property into the hands of third persons for the enforcement of his claim. Pengakuan asas ini dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia menunjukkan bahwa jaminan fidusia merupakan hak kebendaan dan bukan hak perorangan. Dengan demikian, hak jaminan fidusia dapat dipertahankan terhadap siapapun juga dan berhak untuk menuntut siapa saja yang mengganggu hak tersebut. Pengakuan asas bahwa hak jaminan fidusia mengikuti bendanya dalam tangan siapapun benda itu berada memberikan kepastian hukum bagi kreditor pemegang jaminan fidusia untuk memperoleh pelunasan hutang dari hasil penjualan objek jaminan fidusia apabila debitor pemberi jaminan fidusia wanprestasi. Kepastian hukum atas hak tersebut bukan saja benda jaminan fidusia masih berada pada debitor pemberi jaminan fidusia bahkan ketika benda jaminan fidusia itu telah berada pihak ketiga. 18 Hak kebendaan jaminan fidusia baru lahir pada tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia. Karena itu, konsekuensi yuridis adalah pemberlakuan asas "droit de suite" baru diakui sejak tanggal pencatatan jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia. Maksud penegasan ini tidak lain adalah kalau jaminan fidusia tidak dicatatkan dalam buku daftar fidusia berarti hak jaminan fidusia bukan merupakan hak kebendaan melainkan memiliki karakter hak perorangan. Akibatnya, bagi pihak ketiga adalah tidak dihormatinya hak jaminan fidusia dari kreditor pemegang jaminan fidusia.

Tan Kamello, Hukum jaminan fidusia suatu kebutuhan yang didambakan, Alumni, Bandung, 2006, hal 161

18

Desi Irawani Hasibuan : Tinjauan Yuridis Eksekusi Benda Sebagai Objek Perjanjian Jaminan Fidusia Menurut UU No. 42 Tahun 1999, 2008. USU Repository © 2009

Ketiga, asas bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan yang lazim disebut asas asesoritas. Asas ini mengandung arti bahwa keberadaan jaminan fidusia ditentukan oleh perjanjian lain yakni perjanjian utama atau perjanjian principal. Perjanjian utama bagi jaminan fidusia adalah perjanjian hutang piutang yang melahirkan hutang yang dijamin dengan jaminan fidusia. 19 Dalam Undang-undang Jaminan fidusia , asas tersebut secara tegas dinyatakan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok.20 Sesuai dengan sifat asesor ini, berarti hapusnya jaminan fidusia juga ditentukan oleh hapusnya hutang atau karena pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh kreditor penerima jaminan fidusia. 21 Dengan demikian, perjanjian jaminan fidusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian hutang piutang. 22 Asas assesoritas membawa konsekuensi hukum terhadap pengalihan hak atas piutang dari kreditor pemegang jaminan fidusia lama kepada kreditor pemegang jaminan fidusia baru. Hal ini berarti terjadi pemindahan hak dan kewajiban dari kreditor pemegang jaminan fidusia lama kepada kreditor pemegang jaminan fidusia baru. Pihak yang menerima peralihan hak jaminan fidusia mendaftarkan perbuatan hukum tersebut ke kantor pendaftaran fidusia. 23 Keempat, asas bahwa jaminan fidusia dapat diletakkan atas hutang yang baru akan ada. Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia ditentukan bahwa objek

19 20

Tan Kamello, Ibid Hal 164 Pasal 4 UU No 42 Tahun 1999 21 Pasal 25 UU No 42 tahun 1999 22 Tan Kamello, Op.cit hal 165 23 Pasal 19 UU No 42 tahun 1999

Desi Irawani Hasibuan : Tinjauan Yuridis Eksekusi Benda Sebagai Objek Perjanjian Jaminan Fidusia Menurut UU No. 42 Tahun 1999, 2008. USU Repository © 2009

jaminan fidusia dapat dibebankan kepada hutang yang telah ada dan yang akan ada. 24 Jaminan atas hutang yang akan ada mengandung arti bahwa pada saat dibuatnya akta jaminan fidusia, hutang tersebut belum ada tetapi sudah diperjanjiakan sebelumnya dalam jumlah tertentu. Asas ini adalah untuk menampung aspirasi hukum dari dunia bisnis perbankan, misalnya hutang yang timbul dari pembayaran yang dilakukan oleh kreditor untuk kepentingan debitor dalam rangka pelaksanaan garansi bank. 25 Kelima, asas bahwa jaminan fidusia dapat dibebankan terhadap benda yang akan ada. Pengaturan asas ini harus dilihat kaitannya dengan sumber hukum jaminan yang dia 26tur dalam Pasal 1131 KUH Perdata. Salah satu prinsip yang terkandung di dalam pasal ini adalah bahwa benda yang akan ada milik debitor dapat dijadikan jaminan hutang. Berdasarkan pasal tersebut dapat dirumuskan bahwa benda yang akan ada adalah benda yang pada saat dibuat perjanjian jaminan belum ada tetapi di kemudian hari benda tersebut ada. Benda yang akan di kemudian hari itu harus milik debitor. Asas tersebut telah tertampung atau telah diakui setelah keluarnya Undang-undang Jaminan Fidusia dapat dibebankan atas benda yang akan ada. 27 Undang-Undang Jaminan Fidusia bukan saja menetapkan objek jaminan fidusia terhadap benda yang akan ada, bahkan memberikan aturan terhadap piutang yang akan ada juga dapat dibebani dengan jaminan fidusia. Apabila dipahami dengan

24 25

Pasal 7 UU No 42 Tahun 1999 Penjelasan Pasal 7 huruf b UU No 42 Tahun 1999 26 Tan Kamello, Op.cit hal 166 27 Pasal 9 Undang-Undang 42 Tahun 1999

Desi Irawani Hasibuan : Tinjauan Yuridis Eksekusi Benda Sebagai Objek Perjanjian Jaminan Fidusia Menurut UU No. 42 Tahun 1999, 2008. USU Repository © 2009

cermat Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia, sudah cukup jelas bahwa piutang itu tidak lain adalah benda yang tidak berwujud. Oleh karena itu, pengaturan piutang yang akan ada adalah norma yang mubajir atau berlebihan. Hal ini menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak menganut prinsip konsistensi internal dalam menyusun pasal-pasal UndangUndang Jaminan Fidusia. Keenam, asas bahwa jaminan fidusia dapat dibebankan terhadap bangunan/ rumah yang terdapat di atas tanah milik orang lain. Dalam ilmu hukum asas ini disebut dengan asas pemisahan horisontal. 28 Dalam pemberian kredit bank, penegasab asas ini dapat menampung pihak pencari kredit khususnya pelaku usaha yang tidak memiliki tanah tetapi mempunyai hak atas bangunan/ rumah. Biasanya hubungan hukum antara pemilik tanah dan pemilik bangunan adalah perjanjian sewa. Ketujuh, asas bahwa jaminan fidusia berisikan uraian secara detail terhadap subjek dan objek jaminan fidusia. Subjek jaminan fidusia yang dimaksudkan adalah identitas para pihak yakni pemberi dan penerima jaminan fidusia, sedangkan objek jaminan yang dimaksudkan adalah data perjanjian pokok yang dijaminan fidusia, uraian mengenai benda jaminan fidusia, nilai penjaminan dan nilai benda yang menjadi objek jaminan. Dalam ilmu hukum disebut asas spesialitas atau pertelaan. 29

28 29

Penjelasan Pasal 3 huruf a UU No 42 Tahun 1999 Pasal UU No 42 Tahun 1999

Desi Irawani Hasibuan : Tinjauan Yuridis Eksekusi Benda Sebagai Objek Perjanjian Jaminan Fidusia Menurut UU No. 42 Tahun 1999, 2008. USU Repository © 2009

Kedelapan, asas bahwa pemberi jaminan fidusia harus orang yang memiliki kewenangan hukum atas objek jaminan fidusia. Kewenangan hukum tersebut harus sudah ada pada saat jaminan fidusia didaftarkan ke kantor fidusia. Asas ini sekaligus menegaskan bahwa pemberi jaminan fidusia bukanlah orang yang wenang berbuat. Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, asas ini belum dicantumkan secara tegas. Hal ini berbeda dengan jaminan hak tanggungan yang secara tegas dicantumkan dalam Pasal 8 UU Hak Tanggungan. 30 Kesembilan, asas bahwa jaminan fidusia harus didaftar ke kantor pendaftaran fidusia. Dalam ilmu hukum disebut asas publikasi. 31 Dengan dilakukannya pendaftaran akta jaminan fidusia, berarti perjanjian fidusia lahir dan momentum tersebut menunjukkan perjanjian jaminan fidusia adalah perjanjian kebendaan. Asas publikasi juga melahirkan adanya kepastian hukum dari jaminan fidusia. Kesepuluh, asas bahwa benda yang dijadikan objek jaminan fidusia tidak dapat dimiliki oleh kreditor penerima jaminan fidusia sekalipun hal itu diperjanjikan. 32 Dalam ilmu hukum disebut asas pendakuan. Kesebelas, asas bahwa jaminan fidusia memberikan hak prioritas kepada kreditor penerima fidusia yang terlebih dahulu mendaftarkan ke kantor fidusia daripada kreditor yang mendaftarkan kemudian. 33

30 31

Tan Kamello, Op. cit hal 169 Pasal 12 UU No 42 Tahun 1999 32 Pasal 1ayat (3) dan Pasal 33 UU No 42 Tahun 1999 33 Pasal 28 UU No 42 Tahun 1999

Desi Irawani Hasibuan : Tinjauan Yuridis Eksekusi Benda Sebagai Objek Perjanjian Jaminan Fidusia Menurut UU No. 42 Tahun 1999, 2008. USU Repository © 2009

Keduabelas, asas bahwa pemberi jaminan fidusia yang tetap menguasai benda jaminan harus mempunyai iktikad baik. Asas iktikad baik ini memiliki arti subjektif sebagai kejujuran bukan arti objektif sebagai kepatutan seperti dalam hukum perjanjian. Dengan asas ini diharapkan bahwa pemberi jaminan fidusia wajib memelihara benda jaminan, tidak mengalihkan, menyewakan dan menggadaikannya kepada pihak lain. 34 Ketigabelas, asas bahwa jaminan fidusia mudah dieksekusi. 35 Kemudahan pelaksanaan eksekusi dilakukan dengan mencantumkan irah-irah " Demi Keadilan Berdasrkan Ketuhanan Yang Maha Esa" pada sertifikat jaminan fidusia. Dengan titel eksekutorial ini menimbulkan konsekuensi yuridis bahwa jaminan fidusia mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 36 Dengan hal penjualan benda jaminan fidusia, selain melalui titel eksekutorial, dapat juga dilakukan dengan cara melelang secara umum dan di bawah tangan. 37

D. Prosedur Pengikatan Jaminan Fidusia

Sebagaimana perjanjian jaminan hutang lainnya, seperti perjanjian gadai, hipotik, atau hak tanggungan, maka perjanjian fidusia juga merupakan perjanjian

34 35

Tan Kamello, Op.cit hal 170 Pasal 15 UU No 42 Tahun 1999 36 Tan Kamello, Ibid hal 171 37 Pasal 29 UU No 42 Tahun 1999

Desi Irawani Hasibuan : Tinjauan Yuridis Eksekusi Benda Sebagai Objek Perjanjian Jaminan Fidusia Menurut UU No. 42 Tahun 1999, 2008. USU Repository © 2009

assessoir (perjanjian ikutan). Maksudnya adalah perjanjian assessoir tidak mungkin berdiri sendiri, tetapi mengikuti/ membuntuti perjanjian lainnya yang merupakan perjanjian pokok adalah perjanjian hutang piutang. 38 Ada beberapa tahapan formal yang melekat dalam Jaminan Fidusia, diantaranya yaitu: 39 1. Tahapan pembebanan dengan pengikatan dalam suatu akta notaris; 2. Tahapan pendaftaran atas benda yang telah dibebani tersebut oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya kepada Kantor Pendaftaran Fidusia, dengan melampirkan pernyataan pendaftaran. 3. Tahapan administrasi pada Kantor Pendaftaran, yaitu pencatatan Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. 4. Lahirnya Jaminan Fidusia yaitu pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia. Pembebanan kebendaan dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia yang merupakan akta jaminan fidusia. Dalam akta jaminan fidusia tersebut selain dicantumkan hari dan tanggal, juga dicantumkan mengenai waktu (jam) pembuatan akta tersebut. Akta jaminan fidusia sekurang-kurangnya memuat: a. identitas pihak Pemberi dan Penerima fidusia;

38 39

Munir Fuady, Op.cit. hal 19 Muhamad Jumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, Hal 417.

Desi Irawani Hasibuan : Tinjauan Yuridis Eksekusi Benda Sebagai Objek Perjanjian Jaminan Fidusia Menurut UU No. 42 Tahun 1999, 2008. USU Repository © 2009

Identitas tersebut meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal, atau tempat kedudukan dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, dan pekerjaan. b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, yaitu mengenai macam perjanjian dan utang yang dijamin dengan fidusia. c. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia cukup dilakukan dengan mengidentifikasikan benda tersebut, dan dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikannya. Jika bendanya selalu berubah-ubah seperti benda dalam persediaan, haruslah disebutkan tentang jenis, merek, dan kualitas dari benda tersebut. d. Nilai penjaminan. e. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. 40 Akta jaminan fidusia harus dibuat oleh dan atau di hadapan Pejabat yang berwenang. Pasal 1870 KUH Perdata menyatakan bahwa akta notaris merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya diantara para pihak beserta para ahli warisnya atau para pengganti haknya. Itulah mengapa sebabnya Undang-Undang jaminan fidusia menetapkan perjanjian fidusia harus dibuat dengan akta notaris. Hutang yang pelunasannya dapat dijamin dengan jaminan fidusia adalah: a. Hutang yang telah ada;

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani,Jaminan Fidusia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal 142

40

Desi Irawani Hasibuan : Tinjauan Yuridis Eksekusi Benda Sebagai Objek Perjanjian Jaminan Fidusia Menurut UU No. 42 Tahun 1999, 2008. USU Repository © 2009

b. Hutang yang akan ada di kemudian hari, tetapi telah diperjanjikan dan jumlahnya sudah tertentu. Misalnya, hutang yang timbul dari pembayaran ynag dilakukan oleh kreditor untuk kepentingan debitor dalam rangka pelaksanaan garansi bank; c. Hutang yang dapat ditentukan jumlahnya pada saat eksekusi berdasarkan suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban untuk dipenuhi. Misalnya, hutang bunga atas perjanjian pokok yang jumlahnya akan ditentukan kemudian. 41 Pasal 8 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa: " Jaminan Fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu Penerima Fidusia atau kepada kuasa atau wakil dari Penerima Fidusia."

Yang dimaksud dengan kuasa adalah orang yang mendapat kuasa khusus dari Penerima Fidusia untuk mewakili kepentingannya dalam penerimaan jaminan fidusia dari Pemberi Fidusia. Sedangkan yang dimaksud dengan wakil adalah orang yang secara hukum dianggap mewakili Penerima Fidusia dalam penerimaan jaminan fidusia, misalnya Wali Amanat dalam mewakili kepentingan pemegang obligasi. Pasal 9 angka 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa: " Jaminan Fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian."

41

Pasal 7 UU No 42 Tahun 1999

Desi Irawani Hasibuan : Tinjauan Yuridis Eksekusi Benda Sebagai Objek Perjanjian Jaminan Fidusia Menurut UU No. 42 Tahun 1999, 2008. USU Repository © 2009

Ini berarti benda tersebut demi hukum akan dibebani dengan jaminan fidusia pada saat benda dimaksud menjadi milik Pemberi Fidusia. Pembebanan jaminan fidusia tersebut tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri. Khusus mengenai hasil atau ikutan dari kebendaan yang menjadi objek jaminan fidusia, Pasal 10 UU Jaminan Fidusia menyatakan bahwa kecuali diperjanjikan lain: a. Jaminan Fidusia meliputi hasil dari Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. b. Jaminan Fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia diasuransikan. Ketentuan tentang adanya kewajiban pendaftaran Jaminan Fidusia dapat dikatakan merupakan terobosan yang penting mengingat bahwa pada umumnya objek Jaminan Fidusia adalah benda bergerak yang tidak terdaftar sehingga sulit mengatahui siapa pemiliknya. Terobosan ini akan lebih bermakna jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1977 KUH Perdata yang menyatakan bahwa barang siapa yang menguasai benda bergerak maka ia akan dianggap sebagai pemiliknya (bezit geldt als volkomen titel). Untuk memberikan kepastian hukum, Pasal 11 Undang-undang Jaminan Fidusia didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia yang terletak di Indonesia. Kewajiban ini bahkan tetap berlaku meskipun kebendaan yang dibebani dengan jaminan fidusia berada di luar wilayah negara Republik Indonesia.

Desi Irawani Hasibuan : Tinjauan Yuridis Eksekusi Benda Sebagai Objek Perjanjian Jaminan Fidusia Menurut UU No. 42 Tahun 1999, 2008. USU Repository © 2009

Pendaftaran benda yang dibebani dengan jaminan fidusia dilaksanakan ditempat kedududukan Pemberi Fidusia, dan pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas, sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditor lainnya mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia. Seperti telah disebutkan di atas, pendaftaran jaminan fidusia ini dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Untuk pertama kalinya, Kantor Pendaftaran Fidusia didirikan di Jakarta dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah Republik Indonesia. Keberadaan Kantor Pendaftaran Fidusia ini berada dalam lingkup Departemen Kehakiman dan bukan institusi yang mandiri atau unit pelaksana tugas. Sebagai pelaksanaan ketentuan ini maka telah dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 139 Tahun 2000 tanggal 30 September 2000 Tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di setiap ibukota propinsi berada di Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Dengan dibentuknya Kantor Pendaftaran Fidusia di setiap ibukota propinsi, maka wilayah kerja Kantor Pendaftaran Fidusia di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk masing-masing propinsi dialihkan menjadi wilayah kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia di propinsi yang bersangkutan. Permohonan pendafataran jaminan fidusia dilakukan oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran

Desi Irawani Hasibuan : Tinjauan Yuridis Eksekusi Benda Sebagai Objek Perjanjian Jaminan Fidusia Menurut UU No. 42 Tahun 1999, 2008. USU Repository © 2009

Jaminan Fidusia. Selanjutnya Kantor pendaftaran fidusia mencatat jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Ketentuan ini dimaksudkan agar Kantor Pendaftaran Fidusia tidak melakukan penilaian terhadap kebenaran yang dicantumkan dalam pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia, akan tetapi hanya melakukan pengecekan data yang dimuat dalam pernyataan pendaftaran fidusia. 42 Tanggal pencatatan jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia ini dianggap sebagai saat lahirnya jaminan fidusia. Hal ini berlainan dengan FEO dan cessie jaminan yang lahir pada waktu perjanjiannya dibuat antara debitor dan kreditor. Dengan demikian pendaftaran jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia merupakan perbuatan konstitutif yang melahirkan jaminan fidusia. Dalam Pasal 28 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan: " Apabila atas benda yang sama menjadi objek Jaminan Fidusia lebih dari 1 (satu) perjanjian Jaminan Fidusia, maka hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia".

Dengan kata lain bahwa kreditor yang lebih dahulu mendaftarkannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia adalah Penerima Fidusia. Hal ini sangat penting diperhatikan oleh kreditor yang menjadi pihak dalam perjanjian Jaminan Fidusia, karena hanya Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya yang boleh melakukan Pendaftaran Jaminan Fidusia.

42

Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, Op.cit, hal 140

Desi Irawani Hasibuan : Tinjauan Yuridis Eksekusi Benda Sebagai Objek Perjanjian Jaminan Fidusia Menurut UU No. 42 Tahun 1999, 2008. USU Repository © 2009

Sebagai bukti bagi kreditor bahwa kreditor merupakan pemegang Jaminan Fidusia adalah Sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan Kantor Pendaftaran Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia. Penyerahan sertifikat ini kepada Penerima Fidusia juga dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Sertifikat Jaminan Fidusia ini sebenarnya merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia yang memuat catatan tentang hal-hal yang sama dengan data dan keterangan yang ada pada saat pendaftaran.

E. Pengalihan dan Hapusnya Jaminan Fidusia

Pada prinsipnya bahwa pemberi fidusia tidak boleh mengalihkan benda objek jaminan fidusia mengingat Undang-undang No. 42 Tahun 1999 masih menganggap ada pengalihan hak atas benda Jaminan Fidusia kepada pihak Penerima Fidusia. Karena itu, pihak pemberi fidusia tidak berwenang lagi untuk mengalihkan benda tersebut. Kekecualian atas larangan tersebut dibuka manakala hal tersebut dibenarkan secara tertulis oleh pihak Penerima Fidusia (Pasal 23) atau jika benda Objek Jaminan Fidusia adalah benda persediaan (Pasal 20). Dimana dalam hal ini pemberi fidusia masih dapat mengalihkan benda Objek Jaminan Fidusia menurut cara-cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan. Akan tetapi, untuk melindungi pihak penerima fidusia sebagai yang dijaminkan hutangnya, dalam hal pemegang fidusia mengalihkan benda

Desi Irawani Hasibuan : Tinjauan Yuridis Eksekusi Benda Sebagai Objek Perjanjian Jaminan Fidusia Menurut UU No. 42 Tahun 1999, 2008. USU Repository © 2009

persediaan, maka pemberi fidusia diwajibkan mengganti benda persediaan yang telah dialihkan tersebut dengan benda yang "setara". Dalam hal ini setara dalam arti jenis maupun nilainya. 43 Namun demikian, apabila terjadi wanprestasi oleh debitor, maka: 1. Benda persediaan yang menjadi objek fidusia tidak dapat dialihkan lagi. 2. Hasil pengalihan dan/atau tagihan yang timbul karena pengalihan demi hukum menjadi Objek Jaminan Fidusia pengganti dari Objek Jaminan Fidusia yang telah dialihkan. Proses penyetopan pengalihan barang persediaan sebagai Jaminan Fidusia ini bila terjadi wanprestasi disebut dengan proses "kristalisasi". 44 Manakala benda persediaan objek fidusia tersebut dialihkan kepada pihak ketiga, maka pembeli benda persediaan tersebut terbebas dari tuntutan, meskipun pembeli tersebut mengetahui tentang adanya Jaminan Fidusia tersebut. Satu dan lain hal dengan mengingat bahwa pembeli telah membayar lunas harga penjualan benda tersebut sesuai dengan harga pasar. Hal ini sejalan dengan ketentuan bahwa pemegang benda bergerak dianggap oleh hukum sebagai pemegang hak, sehingga pembeli atas benda tersebut haruslah dilindungi (Pasal 22 Undang-undang Fidusia No. 42 tahun 1999 juncto Pasal 1977 KUH Perdata). 45

43 44

Munir Fuady, Op.cit, hal 46 Munir Fuady,Ibid hal 48 45 Munir Fuady, Log.cit

Desi Irawani Hasibuan : Tinjauan Yuridis Eksekusi Benda Sebagai Objek Perjanjian Jaminan Fidusia Menurut UU No. 42 Tahun 1999, 2008. USU Repository © 2009

Pasal 19 Undang-Undang Jaminan Fidusia menetapkan bahwa pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan Jaminan Fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban Penerima Fidusia kepada kreditor baru. 46 Hal ini juga sesuai dengan prinsip perjanjian jaminan fidusia sebagai perjanjian yang assessoir, yaitu mengikuti perjanjian piutang (perjanjian pokok). Hanya saja, ada suatu kewajiban bagi penerima fidusia yang menerima pengalihan piutang, yakni adanya kewajiban untuk mendaftarkan pengalihan piutang dan karenanya juga pengalihan fidusia kepada Kantor Pendaftaran Fidusia. 47 Sesuai dengan prinsip fidusia yang mengakui prinsip penyerahan benda kepada kreditor secara constitutum posessorium, prinsip mana dianut oleh Undang-undang Jaminan Fidusia No 42 Tahun 1999, maka peralihan benda objek Jaminan Fidusia kepada pihak lain mestinya hanya dapat diakui sepanjang hal tersebut dilakukan oleh pihak Penerima Fidusia. Pihak Pemberi Fidusia sudah tidak berwenang melakukannya. Akan tetapi, Pasal 23 Undang-Undang Jaminan Fidusia membuka kemungkinan pengalihan benda objek Jaminan Fidusia oleh pihak Pemberi Fidusia asalkan ada persetujuan tertulis dari pihak Penerima Fidusia. 48 Apabila terjadi hal-hal tertentu, maka Jaminan Fidusia oleh hukum dianggap telah hapus. Kejadian-kejadian tersebut adalah sebagai berikut: 1. Hapusnya hutang yang dijamin oleh Jaminan Fidusia. 2. Pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh penerima fidusia.

46 47

Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, Op.cit, hal 155 Munir Fuady, Op.cit, Hal 45 48 Munir Fuady, Ibid, hal 46

Desi Irawani Hasibuan : Tinjauan Yuridis Eksekusi Benda Sebagai Objek Perjanjian Jaminan Fidusia Menurut UU No. 42 Tahun 1999, 2008. USU Repository © 2009

3. Musnahnya benda yang menjadi Jaminan Fidusia. 49 Kemungkinan yang paling besar untuk hapusnya Fidusia adalah karena hapusnya perutangan pokok yang dijamin dengan Jaminan Fidusia tersebut. Dalam keadaan demikian yang menjadi persoalan ialah apakah hak milik atas benda tersebut otomatis kembali kepada debitor tanpa adanya penyerahan yang khusus, ataukah perlu adanya penyerahan kembali atau retro-overdracht dari hak milik tersebut kepada debitor.50 Hapusnya fidusia karena musnahnya hutang yang dijamin oleh fidusia adalah sebagai konsekuensi logis dari karakter perjanjian Jaminan Fidusia yang merupakan perjanjian ikutan, yakni assessoir terhadap perjanjian pokoknya berupa perjanjian hutang piutang. Jadi, jika perjanjian hutang piutang, atau piutangnya lenyap karena apa pun, maka Jaminan Fidusia sebagai ikutannya juga ikut menjadi lenyap. 51 Sementara itu, hapusnya fidusia karena pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia dikarenakan mengingat pihak Penerima Fidusia sebagai yang memiliki hak atas fidusia tersebut bebas untuk mempertahankan atau melepaskan haknya itu. Dan hapusnya fidusia akibat musnahnya barang Jaminan Fidusia tentunya juga wajar, mengingat tidak mungkin ada manfaat lagi fidusia itu dipertahankan

49 50

Munir Fuady, Ibid hal 50 Sri Soedewi Masjchun Sofwan, Beberapa masalah pelaksanaan lembaga jaminan khususnya fiducia di dalam praktek dan pelaksanaannya di Indonesia, FH UGM, Yogyakarta,1977, Hal 43 51 Munir Fuady, Op.cit, Hal 50

Desi Irawani Hasibuan : Tinjauan Yuridis Eksekusi Benda Sebagai Objek Perjanjian Jaminan Fidusia Menurut UU No. 42 Tahun 1999, 2008. USU Repository © 2009

jika barang Objek Jaminan Fidusia tersebut sudah tidak ada. Hanya saja dalam hal ini, jika ada pembayaran asuransi atas musnahnya barang tersebut. 52 Ada prosedur tertentu yang harus ditempuh manakala suatu Jaminan Fidusia hapus. Yakni harus dicoret pencatatan Jaminan Fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia. Selanjutnya, Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan bahwa sertifikat jaminan fidusia yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi. Dalam hal ini, jaminan fidusia tersebut dicoret dari Buku Daftar Fidusia yang ada pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

52

Pasal 25 UU No 42 Tahun 1999

Desi Irawani Hasibuan : Tinjauan Yuridis Eksekusi Benda Sebagai Objek Perjanjian Jaminan Fidusia Menurut UU No. 42 Tahun 1999, 2008. USU Repository © 2009

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG EKSEKUSI

A. Pengertian dan Sumber Eksekusi

Kalau kita perhatikan ketentuan H.I.R /R.Bg., pengertian eksekusi sama dengan pengertian "menjalankan putusan". Sedangkan Prof. R. Subekti, S.H, mengartikan eksekusi dengan istilah "pelaksanaan" putusan. 53 Dan begitu juga dengan Retnowulan Sutantio, S.H, mengartikan eksekusi ke dalam bahasa Indonesia dengan istilah "pelaksanaan putusan". 54 Berbeda dengan M. Yahya Harahap, S.H, lebih menegaskan "secara paksa" putusan Pengadilan dengan bantuan kekuatan umum apabila pihak yang kalah (tereksekusi atau pihak Tergugat) tidak mau menjalankan secara suka rela. 55 Penulis dalam hal ini sependapat dengan M. Yahya Harahap dimana eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara yang juga merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara, yang melaksanakan secara paksa putusan Pengadilan dengan bantuan kekuatan umum apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankannya secara suka rela. Hal ini dilakukan karena tidak jarang pihak

R. Subekti, Hukum Acara Perdata, Bina Cipta, Bandung, 1982, Hal 130. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oripkartawinato, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Alumni, Bandung, 1980, Hal 111. 55 M. Yahya Harahap,Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hal 5.

54 53

Desi Irawani Hasibuan : Tinjauan Yuridis Eksekusi Benda Sebagai Objek Perjanjian Jaminan Fidusia Menurut UU No. 42 Tahun 1999, 2008. USU Repository © 2009

yang tereksekusi (pihak yang kalah atau Tergugat) meninggalkan begitu saja benda atau barang yang akan dieksekusi dan menyerahkan secara suka rela kepada pihak yang menang atau Penggugat, tetapi dengan bantuan kekuatan umum (Polisi dan ABRI) agar pihak yang tereksekusi itu mau meninggalkan dan menyerahkan secara suka rela benda atau barang yang akan dieksekusi tersebut. Prinsip yang perlu diperhatikan sehubungan dengan menjalankan eksekusi itu agar dapat dilakukan apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan bersifat "kondemnator", atau dengan perkataan lain putusan yang bersifat kondemnator yang dapat dieksekusi. Menurut M. Yahya Harahap, SH, Putusan yang bersifat kondemnator maksudnya adalah putusan yang amar atau diktumnya mengandung unsur penghukuman tidak dapat dieksekusi atau "non-eksekutabel". 56 Adapun ciri-ciri yang dapat dijadikan indikator menentukan suatu putusan yang bersifat kondemnator dalam amar atau diktum putusan terdapat perintah yang menghukum pihak yang kalah, yang dirumuskan dalam kalimat: 1. menghukum atau memerintah "menyerahkan" suatu barang; 2. menghukum atau memerintahkan "pengosongan" sebidang tanah atau rumah; 3. melakukan suatu perbuatan tertentu; 4. menghentikan suatu perbuatan atau keadaan;

56

M. Yahya Harahap, Ibid, Hal 11

Desi Irawani Hasibuan : Tinjauan Yuridis Eksekusi Benda Sebagai Objek Perjanjian Jaminan Fidusia Menurut UU No. 42 Tahun 1999, 2008. USU Repository © 2009

5. menghukum atau memerintahkan melakukan "pembayaran" sejumlah uang. Hal inilah yang dapat dijadikan pedoman acuan menentukan ciri suatu putusan Pengadilan yang bersifat kondemnator. Jika salah satu ciri tersebut terdapat dalam amar atau diktum putusan menandakan putusan tersebut bersifat kondemnator. Apabila sebaliknya tidak terdapat salah satu ciri tersebut, maka putusan itu bersifat deklarator. Putusan deklarator pada umumnya terdapat dalam perkara berbentuk "permohonan" secara sepihak (volunter), misalnya permohonan untuk ditetapkan sebagai ahli waris, permohonan untuk mengangkat anak dan lain sebagainya. Sekarang ini banyak terjadi tindakan-tindakan dan cara-cara eksekusi yang menyimpang, oleh karena pejabat yang melaksanakannya tidak berpedoman pada ketentuan perundang-undangan. Padahal pedoman aturan tata cara eksekusi sudah lama diatur sebagaimana yang terdapat dalam Bab Kesepuluh Bagian Kelima Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) atau Titel Keempat Bagian Keempat Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg). Adapun cara-cara menjalankan eksekusi diatur mulai dari pasal 195 sampai dengan pasal 224 H.I.R. atau pasal 206 sampai dengan pasal 258 R. Bg. Namun pada saat sekarang ini tidak semua ketentuan pasal-pasal itu berlaku efektif, yang masih betul-betul berlaku efektif terutama pasal 195 sampai dengan pasal 208 dan pasal 224 H.I.R. atau pasal 206 sampai dengan pasal 241 dan pasal

Desi Irawani Hasibuan : Tinjauan Yuridis Eksekusi Benda Sebagai Objek Perjanjian Jaminan Fidusia Menurut UU No. 42 Tahun 1999, 2008. USU Repository © 2009

258 R. Bg., sedangkan pasal 209 sampai dengan pasal 223 H. I. R. atau pasal 242 sampai dengan pasal 257 R. Bg. yang mengatur tentang "sandera" (gijzeling) sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2/ 1964 tertanggal 22 Januari 1964 telah menghapuskan atau setidak-tidaknya tidak mempergunakannya lagi, karena tindakan penyanderaan terhadap seirang Debitor dianggap bertentangan dengan perikemanusiaan. SEMA No. 2/ 1964 ini isinya sangat singkat, hanya terdiri dari 5 (lima) baris berupa " instruksi" yang ditujukan kepada seluruh Pengadilan di lingkungan peradilan umum di seluruh Indonesia. Selain ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang eksekusi didalam H.I.R. / R. Bg. terdapat juga ketentuan yang lain seperti: UU No. 49 Prp/1960 sebagai sumber hukum yang mengatur kewenangan "parate eksekusi" (parate executie) yang dilimpahkan UU kepada instansi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Peraturan Lelang No. 189/1908 (Verdu Reglement Staatblad 1908/ No. 189). B. Asas-asas Eksekusi Asas adalah sesuatu, yang dapat dijadikan alas, sebagai dasar, sebagai tumpuan, sebagai tempat untuk menyandarkan, untuk mengembalikan sesuatu, yang hendak dijelaskan. 57 Adapun yang menjadi asas-asas eksekusi ialah:

57

Mahadi,Hukum Benda dalam Sistem Hukum Perdata Nasional,BPHN, Bina Cipta,Bandung,1983, Hal 119

Desi Irawani Hasibuan : Tinjauan Yuridis Eksekusi Benda Sebagai Objek Perjanjian Jaminan Fidusia Menurut UU No. 42 Tahun 1999, 2008. USU Repository © 2009

1. Menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Tidak semua putusan pengadilan mempunyai kekuatan eksekutorial. Artinya, tidak terhadap semua putusan dengan sendirinya melekat kekuatan pelaksanaan. Berarti, tidak semua putusan pengadilan dapat dieksekusi. Pada prinsipnya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat "dijalankan". 2. Putusan tidak dijalankan secara sukarela. Pada prinsipnya, eksekusi sebagai tindakan paksa menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, baru merupakan pilihan hukum apabila pihak yang kalah (Tergugat) tidak mau menjalankan atau memenuhi isi putusan secara sukarela. Eksekusi dalam suatu perkara baru tampil dan berfungsi apabila pihak Tergugat tidak bersedia menaati dan menjalankan putusan secara sukarela akan menimbulkan konsekuensi hukum berupa tindakan paksa yang disebut "eksekusi". 3. Putusan yang dapat dieksekusi bersifat kondemnator Prinsip lain yang mesti terpenuhi, putusan tersebut memuat amar "kondemnator". Hanya putusan yang bersifat kondemnator yang bisa dieksekusi, yaitu putusan yang amar atau diktumnya mengandung unsur "penghukuman". 58 Putusan yang amar atau diktumnya tidak mengandung unsur penghukuman, tidak dapat dieksekusi atau "noneksekutabel".

58

Subekti, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: BPHN, 1977), Hal 128

Desi Irawani Hasibuan : Tinjauan Yuridis Eksekusi Benda Sebagai Objek Perjanjian Jaminan Fidusia Menurut UU No. 42 Tahun 1999, 2008. USU Repository © 2009

4. Eksekusi atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri. Asas ini diatur dalam Pasal 195 ayat (1) HIR atau Pasal 206 ayat (1) R.Bg. Jika ada putusan yang dalam tingkat pertama diperiksa dan diputus oleh satu Pengadilan Negeri, maka eksekusi atas putusan tersebut berada di bawah perintah dan pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang

bersangkutan. 59

C. Jenis-Jenis Eksekusi Mengenai eksekusi didalam hukum acara perdata dikenal beberapa jenis, yaitu: 1. Eksekusi putusan yang menghukum pihak yang kalah untuk membayar sejumlah uang. 2. Eksekusi putusan yang menghukum orang untuk melakukan suatu perbuatan. 3. Eksekusi riil. 60 Dalam hal ini penulis akan menguraikan satu persatu jenis-jenis eksekusi tersebut.

C.1. Eksekusi putusan yang menghukum pihak yang kalah untuk membayar sejumlah uang

59 60

M. Yahya Harahap, Op.cit, Hal 6-18 Sudikno Mertokusumo. Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1981, Hal 212.

Desi Irawani Hasibuan : Tinjauan Yuridis Eksekusi Benda Sebagai Objek Perjanjian Jaminan Fidusia Menurut UU No. 42 Tahun 1999, 2008. USU Repository © 2009

Pada umumnya eksekusi putusan yang menghukum pihak yang kalah untuk membayar sejumlah uang bersumber dari perjanjian hutang piutang atau penghukuman membayar gantu kerugian. Namun secara kuantitatif eksekusi putusan yang menghukum pihak yang kalah untuk membayar sejumlah uang hampir bersumber dari penghukuman pembayaran hutang. Mengenai eksekusi ini diatur dalam pasal 208 R. Bg. Istilah hutang piutang tidak ada terdapat dalam bab-bab ataupun titel KUH Perdata, titel yang dikemukakan sehubungan dengan hutang piutang ini ialah titel "Pinjam Mengganti" (Verbruiklening), didalam titel mana diatur tentang peminjam uang. Pada hakekatnya peminjam uang adalah merupakan proses terjadinya hutang piutang, oleh karenanya tidak ada perbedaan tujuan hukum ataupun istilah hukum kalau kita memakai istilah meminjam uang berarti ada yang berhutang (yang meminjam uang) dan ada yang berpiutang (yang meminjamkan uang). Apabila tergugat sebagai Debitor enggan melunasi pembayaran sejumlah uang yang dihukum kepadanya secara sukarela, maka terbukalah kewenangan pengadilan mengadakan utusan secara paksa melalui eksekusi dengan jalan penjulan lelang harta kekayaan Tergugat di depan umum. Dari hasil penjualan lelang, dibayarkanlah kepada pihak Pengugat (kreditor) sesuai dengan jumlah yang disebutkan dalam amar putusan.

Desi Irawani Hasibuan : Tinjauan Yuridis Eksekusi Benda Sebagai Objek Perjanjian Jaminan Fidusia Menurut UU No. 42 Tahun 1999, 2008. USU Repository © 2009

Sebelum sampai kepada realisasi penjualan lelang masih diperlukan proses pentahapan dengan segala macam tata cara dan syarat-syarat, seperti peringatan (aanmaning), sita eksekusi (executorial beslag). Yang dapat disita secara eksekutorial terutama adalah barang bergerak milik pihak yang dikalahkan. Barang bergeraklah yang harus didahulukan untuk disita secara eksekutorial. Seandainya barang bergerak milik pihak yang dikalahkan sudah disita, tetapi belum mencukupi untuk pembayaran pelunasan hutang, ataupun barang bergerak milik pihak yang dikalahkan tidak ada lagi, maka dilakukan penyitaan barang tetap. Dalam hal penyitaan barang tetap, maka berita acara penyitaan diberitahukan kepada Lurah atau Kepala Desa untuk diumumkan. Pemberitahuan ini maksudnya tidak lain agar barang disita itu tidak diperjual-belikan. Apabila penyitaan terhadap tanah, maka Panitera Pengadilan Negeri wajib untuk mendaftarkan penyitaan atas tanah tersebut kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah. Setelah proses seperti tersebut di atas telah dilakukan, maka barang sitaan dijual lelang, dan hasilnya dibayarkan kepada pihak Penggugat (Kreditor) sesuai dengan jumlah yang disebutkan dalam amar putusan.

C. 2. Eksekusi putusan yang menghukum orang untuk melakukan suatu perbuatan

Desi Irawani Hasibuan : Tinjauan Yuridis Eksekusi Benda Sebagai Objek Perjanjian Jaminan Fidusia Menurut UU No. 42 Tahun 1999, 2008. USU Repository © 2009

Orang tidak dapat dipaksakan untuk memenuhi prestasi yang berupa perbuatan, misalnya pihak yang kalah dihukum untuk menyiapkan penyelesaian pembangunan gedung, ataupun pihak yang kalah dihukum untuk membuat suatu lukisan. Sepintas lalu rasanya tidak sulit menjalankan eksekusi semacam ini. Anggapan tersebut tidak selamanya benar, bahkan sangat sulit menjalankannya. Untuk mengatasi kesulitan tersebut Undang-Undang telah memberikan jalan keluar sebagai alternatif. Alternatif tersebut dapat dimintakan oleh pihak yang menang kepada hakim agar kepentingan yang akan diperoleh dinilai dengan uang, seperti yang ditegaskan dalam pasal 259 (1) R. Bg, yang berbunyi: " Apabila seseorang yang dihukum akan melakukan suatu perbuatan, tidak melakukan perbuatan itu di dalam waktu yang ditentukan oleh hakim, maka pihak yang dimenangkan dalam utusan itu dapat meminta kepada Pengadilan Negeri, supaya jumlah untung yang akan didapatnya, jika putusan itu dipenuhi dinilai dengan uang yang banyaknya harus diberitahukan dengan pasti".

Dalam permohonan harus disebutkan dengan jelas besarnya jumlah uang yang dimintakan sebagai pengganti objek eksekusi. Penyebutan besarnya jumlah uang pengganti dalam permohonan merupakan salah satu syarat formal, dan apabila tidak disebutkan jumlah uang pengganti yaitu: Apabila permohonan penggantian diajukan secara tertulis jumlah uang pengganti yang dikehendaki pemohon disebutkan dalam surat

permohonan.

Desi Irawani Hasibuan : Tinjauan Yuridis Eksekusi Benda Sebagai Objek Perjanjian Jaminan Fidusia Menurut UU No. 42 Tahun 1999, 2008. USU Repository © 2009

-

Apabila permohonan diajukan secara lisan, jumlah uang pengganti yang dimintakan pemohon harus dicatat oleh Ketua Pengadilan Negeri. Berkenaan dengan ketentuan pasal 295 R. Bg, yang memberi

kemungkinan mengganti objek eksekusi melaksanakan sesuatu perbuatan tertentu beralih menjadi sejumlah uang, diperlukan proses pemeriksaan di persidangan. Persidangan semacam ini oleh Undang-Undang dikatakan mengadili perkara khusus (perkara istimewa), karena yang di persidangan ini bukan lagi bersifat sengketa, tetapi suatu perkara yang sudah memperoleh hukum tetap.

C. Eksekusi riil Eksekusi riil ini tidak diatur dalam H.I.R ataupun R.Bg, tetapi diatur dalam Pasal 1033 Reglement of de rechtvordering (Rv), yang berbunyi: "Kalau utusan hakim menghukum (memerintahkan) pengosongan barang yang tidak bergerak (onroerendged), dan putusan itu tidak dijalankan (secara suka rela) oleh pihak yang kalah (Tergugat), Ketua Pengadilan mengeluarkan surat perintah kepada juru sita untuk melaksanakan pengosongan atas barang tersebut. Pengosongan itu meliputi diri orang yang dihukum (dikalahkan), keluarganya, serta seluruh barang-barangnya. Dan pelaksanaan pengosongan dapat dilakukan dengan bantuan kekuatan umum". Demikian tata cara eksekusi riil yang dirumuskan dalam pasal 1033 Rv, sehubungan dengan putusan Pengadilan yang memuat amar pengosongan. Pengosongan sebagai eksekusi riil hanya melekat terhadap benda yang tidak bergerak, seperti tanah, rumah, gedung dan sebagainya. Pihak yang kalah pergi meninggalkan benda terperkara baik secara materiil maupun secara formal,

Desi Irawani Hasibuan : Tinjauan Yuridis Eksekusi Benda Sebagai Objek Perjanjian Jaminan Fidusia Menurut UU No. 42 Tahun 1999, 2008. USU Repository © 2009

sehingga tidak ada lagi sangkut-paut hak dan penguasaan pihak yang kalah di atas benda yang dikosongkan. Eksekusi pengosongan biasanya didasarkan atas dalil atau posita hak milik. Penggugat mendalilkan bahwa tanah atau rumah terperkara berdasarkan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu Penggugat menuntut dalam petitum gugatannya, agar Tergugat dihukum untuk meninggalkan dan mengosongkan tanah atau rumah terperkara. Jika gugatan dikabulkan dan putusan memuat amar atau diktum penghukuman pengosongan, berarti Tergugat mesti keluar meninggalkan barang terperkara dalam keadaan kosong. Pengosongan dapat dijalankan Tergugat secara sukarela. M. Yahya Harahap berpendapat bahwa apabila Tergugat tidak mau menjalankan pengosongan secara sukarela: Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan surat perintah pengosongan (eksekusi); Perintah menjalankan eksekusi ditujukan kepada juru sita; Tindakan pengosongan meliputi diri si terhukum, kelurganya, dan barangbarangnya; Eksekusi dapat dilakukan dengan bantuan kekuatan umum (polisi, dan jika perlu bantuan militer). 61

61

M. Yahya Harahap, Op.cit, Hal 36-37

Desi Irawani Hasibuan : Tinjauan Yuridis Eksekusi Benda Sebagai Objek Perjanjian Jaminan Fidusia Menurut UU No. 42 Tahun 1999, 2008. USU Repository © 2009

Disamping ketiga jenis eksekusi tersebut di atas masih dikenal apa yang dinamakan dengan "Parate executie" atau eksekusi langsung. Parate Executie terjadi apabila seorang Kreditor menjual barang-barang tertentu milik Debitor tanpa mempunyai titel eksekutorial. Lebih tegas lagi Mariam Darus Badrulzaman mengemukakan pengertian parate executie ini dengan "pelaksanaan prestasi yang dilakukan sendiri oleh Kreditor tanpa melalui hakim". 62 Seorang Kreditor yang menghendaki pelaksanaan suatu perjanjian dari seorang Debitor yang tidak memenuhi kewajibannya, harus meminta bantuan dari Pengadilan, tetapi sering juga terjadi Debitor sendiri dari semula sudah memberikan persetujuannya, bahwa apabila ia sampai lalai, Kreditor berhak melaksanakan sendiri hak-haknya menurut perjanjian dengan tidak usah meminta perantaraan Hakim, misalnya dalam hal gadai yang diatur dalam Pasal 1155 KUH Perdata.

Namun, jika ditinjau dari segi sasaran yang hendak dicapai oleh hubungan hukum yang tercantum dalam putusan pengadilan, pada prinsipnya ada 2 (dua) jenis eksekusi yaitu: 1. Eksekusi Riil Amar atau diktum putusan ialah melakukan suatu tindakan nyata atau tindakan riil;

62

Mariam Darus Badrulzaman, KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasannya, Alumni, Bandung, Hal 22

Desi Irawani Hasibuan : Tinjauan Yuridis Eksekusi Benda Sebagai Objek Perjanjian Jaminan Fidusia Menurut UU No. 42 Tahun 1999, 2008. USU Repository © 2009

2. Eksekusi Pembayaran Uang Amar atau diktum putusan ialah melakukan pembayaran sejumlah uang.

D. Eksekusi Jaminan Fidusia Menurut UU Jaminan Fidusia dan Hukum Acara

D.1. Eksekusi Jaminan Fidusia Menurut UU Jaminan Fidusia Sertifikat Eksekusi Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, jadi berdasarkan titel eksekutorial ini Penerima Fidusia dapat langsung melaksanakan eksekusi melalui pelelangan umum atas objek Jaminan Fidusia tanpa melalui pengadilan. Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa apabila Debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara: 1. pelaksanaan titel eksekutorial oleh Penerima Fidusia; 2. penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan; 3. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Desi Irawani Hasibuan : Tinjauan Yuridis Eksekusi Benda Sebagai Objek Perjanjian Jaminan Fidusia Menurut UU No. 42 Tahun 1999, 2008. USU Repository © 2009

D.1.1. Eksekusi dengan Titel Eksekutorial Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR), setiap akta yang mempunyai titel eksekutorial dapat dilakukan fiat eksekusi. Pasal 224 HIR tersebut menyatakan bahwa Grosse dari akta hipotik dan surat hutang yang dibuat di hadapan notaris di Indonesia dan yang kepalanya berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" berkekuatan sama dengan kekuatan suatu keputusan hakim. Jika tidak dengan jalan damai, maka surat yang demikian dieksekusi dengan perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri, yang dalam daerah hukumnya tempat diam atau tempat tinggal Debitor itu atau tempat kedudukan yang dipilihnya, yaitu menurut cara yang dinyatakan dalam pasal-pasal sebelumnya dari Pasal 224 ini, tetapi dengan pengertian bahwa paksaan badan hanya boleh dilakukan jika sudah diizinkan dengan keputusan hakim. Jika putusan hakim itu harus dilaksanakan seluruhnya atau sebagian di luar daerah hukum Pengadilan Negeri yang memerintahkan pelaksanaan putusan itu, maka haruslah dituruti ketentuan dalam Pasal 195 ayat (2) dan seterusnya. 63 Pasal 15 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa dalam Sertifikat Jaminan Fidusia dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang penuh.

63

Munir Fuady, Op.cit, Hal 59

Desi Irawani Hasibuan : Tinjauan Yuridis Eksekusi Benda Sebagai Objek Perjanjian Jaminan Fidusia Menurut UU No. 42 Tahun 1999, 2008. USU Repository © 2009

Irah-irah tersebutlah yang memberikan titel eksekutorial, yakni titel yang mensejajarkan kekuatan akta tersebut dengan putusan pengadilan. Dengan demikian, akta tersebut tinggal dieksekusi. Karena itu, yang dimaksud dengan fiat eksekusi ialah eksekusi atas sebuah akta seperti mengeksekusi suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan pasti. Yakni dengan cara meminta "fiat" dari ketua pengadilan , yaitu memohon penetapan dari ketua pengadilan untuk melakukan eksekusi. Ketua pengadilan tersebut akan memimpin eksekusi sebagaimana dimaksud dalam HIR.

D.1.2 Eksekusi Fidusia Secara Parate Eksekusi Lewat Pelelangan Umum

Eksekusi Fidusia dapat juga dilakukan dengan jalan mengeksekusinya oleh Penerima Fidusia lewat lembaga pelelangan umum (Kantor Lelang), dimana hasil pelelangan tersebut diambil untuk melunasi pembayaran piutang-piutangnya. Parate Eksekusi lewat pelelangan umum ini dapat dilakukan tanpa melibatkan pengadilan sama sekali.

D.1.3 Eksekusi Fidusia Secara Parate Eksekusi Lewat Penjualan Di Bawah Tangan Menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia Pasal 29, maka syarat-syarat agar suatu fidusia dapat dieksekusi secara di bawah tangan adalah sebagai berikut:

Desi Irawani Hasibuan : Tinjauan Yuridis Eksekusi Benda Sebagai Objek Perjanjian Jaminan Fidusia Menurut UU No. 42 Tahun 1999, 2008. USU Repository © 2009

1. Dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi dengan penerima fidusia. 2. Jika dengan cara penjualan di bawah tangan tersebut dicapai harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. 3. Diberitahukan secara tertulis oleh pemberi fidusia dan/atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 4. Diumumkan dalam sedikit-dikitnya dalam dua surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan. 5. Pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis.

D.2.Eksekusi Jaminan Fidusia Menurut Hukum Acara

Sungguhpun tidak disebutkan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia No. 42 Tahun 1999, tetapi tentunya pihak Kreditor dapat menempuh prosedur eksekusi biasa lewat gugatan biasa ke Pengadilan. Sebab keberadaan UndangUndang Jaminan Fidusia dengan model-model eksekusi khusus tidak untuk meniadakan hukum acara yang umum, tetapi untuk menambah ketentuan yang ada dalam hukum acara umum. Tidak ada indikasi sedikitpun dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, khususnya tentang cara eksekusinya, yang bertujuan meniadakan ketentuan hukum acara umum tentang eksekusi umum lewat gugatan biasa ke Pengadilan Negeri yang berwenang. Tambahan pula bukankah keberadaan model-

Desi Irawani Hasibuan : Tinjauan Yuridis Eksekusi Benda Sebagai Objek Perjanjian Jaminan Fidusia Menurut UU No. 42 Tahun 1999, 2008. USU Repository © 2009

model eksekusi khusus dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia tersebut untuk mempermudah dan membantu pihak Kreditor untuk menagih hutangnya ynag mempunyai Jaminan Fidusia dengan jalan mengeksekusi Jaminan Fidusia tersebut. Satu dan lain hal disebabkan eksekusi obyek fidusia lewat gugatan biasa memakan waktu yang lama dan dengan prosedur yang berbelit-belit. 64

64

Munir fuady, Op.cit , Hal 62

Desi Irawani Hasibuan : Tinjauan Yuridis Eksekusi Benda Sebagai Objek Perjanjian Jaminan Fidusia Menurut UU No. 42 Tahun 1999, 2008. USU Repository © 2009

BAB IV TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EKSEKUSI BENDA SEBAGAI OBYEK PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA

A. PERBANDINGAN EKSEKUSI ANTARA LEMBAGA PEMBIAYAAN DENGAN BANK Fidusia, sebagaimana halnya dengan jaminan-jaminan kebendaan lainnya, pada umumnya merupakan perjanjian accessooir dari suatu perjanjian pokok yang berupa utang-piutang. Akan tetapi, fidusia meskipun ada hubungannya dengan utang-piutang, dipergunakan juga dalam jual beli Dalam praktek perbankan, jaminan fidusia memegang peranan penting, selain sebagai jaminan khusus untuk suatu pemberian kredit, juga banyak dipakai sebagai tambahan jaminan dari hipotik. Yaitu bila barang jaminan untuk hipotik dianggap kurang mencukupi, atau tidak jelas apakah benda-benda itu dapat digolongkan kepada benda bergerak atau tidak bergerak, maka benda ­ benda itu dijaminkan melalui fidusia. Misalnya mesin-mesin di pabrik, adakalanya tergolong benda tetap karena penetapan, adakalanya merupakan benda bergerak sehingga tidak dapat dihipotikkan. Jika, hipotik tersebut dimaksudkan dibebankan pada pabrik dengan seluruh mesin-mesinnya, agar memperoleh nilai jaminan yang tinggi, maka mesin-mesin yang tidak merupakan benda tetap, dijaminkan melalui fidusia kepada pemegang hipotik. Juga dalam pertanian, fidusia lazim dipakai sebaagi tambahan jaminan hipotik, karena alat-alat pertanian dan gudang-gudang

Desi Irawani Hasibuan : Tinjauan Yuridis Eksekusi Benda Sebagai Objek Perjanjian Jaminan Fidusia Menurut UU No. 42 Tahun 1999, 2008. USU Repository © 2009

simpanan barang, tidak jelas apakah barang-barang tersebut merupakan benda tetap.65 Disamping itu fidusia juga memegang peranan penting pada pemberian kredit oleh bank dalam bentuk rekening yang berjalan, " kredit verlening in lopende rekening" . Bentuk perjanjian fidusia dengan dengan cara demikian, banyak dipakai dalam bank untuk melayani perusahaan-perusahaan.. perusahaan-perusahaan tersebut untuk kehidupan usahanya banyak membutuhkan kredit dari Bank, dengan memberikan barang-barang persediaanya dan piutangpiutangnya baik yang sudah ada maupun yang masih akan ada sebagai barang jaminan, dengan masih tetap menguasai barang persediaan tersebut. Perusahaan demikian pada suatu ketika membutuhkan kredit dari bank untuk keperluan penyediaan barang-barang persediaanya, membayar pegawainya. Namun pada saat yang lain akan banyak menerima pembayaran dan pelunasan-pelunasan tagihan, serta penyerahan barang-barang dagangan kepada pembeli. Pada suatu ketika mungkin terdapat banyak kredit, namun pada saat yang lain terdapat banyak debet di rekening bank, yang dapat dipergunakan untuk membayar hutang-hutangnya pada bank. Dalam praktek perbankan, perjanjian fidusia banyak dituangkan dalam akta yang dibuat oleh bank. Hal ini disesuaikan dengan mengingat bentuk benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Ny. SRI soedewi mascjhun, Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya fidusia di dalam Praktek dan Pelaksanaannya di Indonesiai, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1977 , hal 43

65

Desi Irawani Hasibuan : Tinjauan Yuridis Eksekusi Benda Sebagai Objek Perjanjian Jaminan Fidusia Menurut UU No. 42 Tahun 1999, 2008. USU Repository © 2009

Dalam hal terjadi cessi atas piutang-piutang yang menjadi obyek fidusia, dimana telah diperjanjikan bahwa barang-barang tersebut harus diasuransikan, maka harus ada pemberitahuan tentang adanya cessi tersebut kepda pihak perusahaan asuransi yang bersangkutan. Dalam akta fidusia diperjanjikan, bahwa para pihak (bank dan peminjam) saling menyetujui bahwa sebagai jaminan bagi pembayaran hutang, debitor memperalihkan hak atas benda jaminan bedasarkan kepercayaan kepada bank. Kemudian setelah penyerahan benda jaminan tersebut, debitor tetap menguasai benda jaminan itu dan wenang untuk memakainya atas dasar perjanjian pinjam pakai. Dalam janji tentang asuransi, bank dikuasakan merupakan kuasa yang tidak dapat dicabut kembali untuk atas nama debitor menseder pada diri sendiri, semua hak-hak dan piutang-piutng yang lahir karena adanya asuransi. Selanjutnya diperjanjikan juga bahwa dengan dibayarnya kembali kredit, hak milik atas benda tersebut akan kembali kepada debitor.66 Fidusia juga banyak dipergunakan sebagai jaminan dalam pembelian benda bergerak. Yaitu jika pada pembelian benda bergerak. Si Pembeli tidak mempunyai uang yang cukup untuk membayar secara kontan, maka dengan persetujuan si Penjual, harga barang-barang itu dapat dibayar sebagian atau keseluruhannya dengan peminjaman kredit dari pihak ketiga, dengan jaminan fidusia atas barang-barang tersebut. Dengan demikian, untuk mengadakan jual beli dengan jaminan fidusia ini diperlukan tiga perjanjian : yang pertama,

Oey Hoey Tiong, Fiducia sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, Hal 61

66

Desi Irawani Hasibuan : Tinjauan Yuridis Eksekusi Benda Sebagai Objek Perjanjian Jaminan Fidusia Menurut UU No. 42 Tahun 1999, 2008. USU Repository © 2009

perjanjian jual beli; kedua, sisa pembayaran yang belum dilunasi oleh pembeli; diperjanjikan sebagai utang piutang; dan ketiga, selama utang itu belum dibayar lunas barang yang diperjualbelikan diikat dengan jaminan fidusia. 67 Dalam jual beli dengan fidusia ini biasanya dilakukan oleh lembagalembaga pembiayaan. Jual beli ini dianggap telah selesai meskipun

pembayarannya belum dilakukan secara keseluruhan. Akan tetapi sebagai gantinya dibuat suatu perjanjian baru mengenai utang piutang, dan agar utang tersebut terjamin pelunasannya maak diadakan jaminan fidusia terhadap barang yang tadinya merupakan objek dari jual beli. Lembaga pembiayaan ini berbeda dengan leasing. Pada sewa beli atau dengan leasing penyerahan hak milik tidak terjadi seketika pada saat diadakan perjanjian, penyerahan hak milik dijadikan prasyarat yaitu kalau pembeli telah membayar lunas harga sewa beli secara keseluruhan. Penyerahan barang secara nyata memang dilakukan seketika, artinya selama harga sewa beli itu belum dilunasi pembeli menguasai barangnya bukan sebagai pemilik tetapi sebagai penyewa. Bilamana ternyata pembeli wanprestasi, maka penjual dapat menuntut penyerahan barang secara nyata dari pembeli tanpa ia, penjual berkewajiban untuk mengembalikan sebagian harga sewa beli yang telah diterimanya. Disini rupanya kedudukan pembeli adalah lemah. Pada jual beli dengan angsuran seperti pada lembaga pembiayaan, penyerahan hak milik dan penyerahan secara nyata terjadi

67

Oey Hoey Tiong, Ibid, hal 75

Desi Irawani Hasibuan : Tinjauan Yuridis Eksekusi Benda Sebagai Objek Perjanjian Jaminan Fidusia Menurut UU No. 42 Tahun 1999, 2008. USU Repository © 2009

seketika, meskipun harga belum dibayar lunas. Pembeli menguasai barang-barang selaku pemilik.

1. Proses Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia. Eksekusi benda sebagai objek jaminan fidusia dilakukan apabila debitor wanprestasi. Eksekusi benda sebagai objek jaminan fidusia menurut UU No. 42 Tahun 1999 dapat dilakukan dengan tiga (3) cara yaitu dengan title eksekutorial, dengan pelelangan umum, dan dengan penjualan di bawah tangan. Walaupun tidak diatur dalam Undang-Undang No. 42 tahun 1999, eksekusi benda sebagai objek jaminan fidusia juga dapat dilakukan melalui gugatan biasa atau proses pengadilan. Dalam perbankan, debitor dikatakan wanprestasi apabila: 1. Debitor pemberi jaminan fidusia dikatakan wanprestasi apabila tidak membayar jumlah hutang kepada bank berdasarkan perjanjian kredit sesuai waktu yang ditentukan. 2. Debitor pemberi jaminan fidusia dikatakan wanprestasi apabila lalai dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang kepada bank dan cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian kredit tanpa perlu adanya surat teguran dari juru sita atau surat sejenis lainnya.

Desi Irawani Hasibuan : Tinjauan Yuridis Eksekusi Benda Sebagai Objek Perjanjian Jaminan Fidusia Menurut UU No. 42 Tahun 1999, 2008. USU Repository © 2009

3. Masalah wanprestasi tidak ada diatur sama sekali dalam akta perjanjian jaminan fidusia tetapi cukup diatur dalam perjanjian pokoknya. 68 Apabila debitor wanprestasi seperti yang disebutkan diatas (no.1), maka debitor akan diberi sanksi berupa penambahan bunga bank pada kredit yang diambilnya. Dan apabila debitor tidak memenuhi untuk membayar kreditnya maka pihak bank biasanya terlebih dahulu memberikan surat peringatan. Selanjutnya apabila debitor tidak menghiraukan juga maka pihak Bank akan melakukan eksekusi terhadap benda yang dijadikan objek jaminan fidusia tersebut. Dasar alasan eksekusi objek jaminan fidusia, diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-undang No. 42 Tahun 1999. Menurut Pasal ini lahirnya hak eksekusi adalah: 1. Didasarkan pada cidera janji. a. Pemberi Fidusia berada dalam keadaan cidera janji; b.Ketentuan umum cidera janji diatur dalam Pasal 1234 KUH Perdata. lalai memenuhi perjanjian, atau tidak memenuhi prestasi dalam jangka waktu yang ditantukan. 2. Tetapi secara khusus dan rinci dapat diatur dalam kontrak oleh para pihak mengenai hal-hal yang berkenaan dengan cidera janji.

Tan Kamello, Hukum jaminan fidusia suatu kebutuhan yang didambakan, Alumni, Bandung, 2006, hal 198

68

Desi Irawani Hasibuan : Tinjauan Yuridis Eksekusi Benda Sebagai Objek Perjanjian Jaminan Fidusia Menurut UU No. 42 Tahun 1999, 2008. USU Repository © 2009

Dalam rangka pelaksanaan eksekusi atas objek jaminan fidusia, pemberi jaminan fidusia atau debitor berkewajiban untuk menyerahkannya kepada kreditor penerima jaminan fidusia. Apabila barang jaminan tidak diserahkan oleh debitor sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan, kreditor dapat meminta bantuan dari pihak yang berwajib seperti kepolisian baik barang tersebut berada dalam

penguasaan debitor ataupun pihak ketiga. Setelah benda objek jaminan fidusia sudah berada pada pihak bank, maka bank akan melakukan eksekusi dengan pelelangan umum ataupun penjualan dibawah tangan tanpa melaui pengadilan. Namun dengan syarat, penjualan harus melalui pelelangan umum oleh Kantor Lelang/ Pejabat Lelang. Berdasarkan Undang-undang No 10 tahun 1998 pada Pasal 6 huruf k menyebutkan: " Bank umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal nasabah debitor tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya".

Dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 secara tegas dikatakan bahwa bank tidak diperbolehkan memiliki barang agunan yang dibelinya. 69 Prinsip pelarangan pemilikan barang agunan sejalan dengan hukum jaminan fidusia. Bahkan, pemilikan benda jaminan fidusia yang dibuat dengan kesepakatan antara kreditor penerima jaminan fidusia dengan debitor pemberi jaminan fidusia tidak dibenarkan. Janji yang demikian adalah batal demi hukum. 70 Berdasarkan prinsip

69 70

Penjelasan Pasal 12 A ayat (1) UU No 10 Tahun 1998 Pasal 33 UU No 42 Tahun 1999

Desi Irawani Hasibuan : Tinjauan Yuridis Eksekusi Benda Sebagai Objek Perjanjian Jaminan Fidusia Menurut UU No. 42 Tahun 1999, 2008. USU Repository © 2009

larangan pemilikan benda jaminan fidusia walaupun debitor pemberi jaminan fidusia sudah wanprestasi, yang berarti syarat menangguhkan sudah terjadi, tidak juga dapat merealisir kemilikan hak yang telah diserahkan secara kepercayaan kepada kreditor jaminan fidusia. Hal ini membuktikan bahwa penyerahan hak milik secara fidusia bukanlah sesuatu peralihan hak milik secara sempurna. 71 Bank sebagai Kreditor dapat menjadi pembeli agunannya melalui lelang dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Membuat pernyataan pembelian dilakukan untuk pihak lain. Syarat pertama, bank membuat: a. pernyataan yang menyatakan pembelian itu dilakukan untuk pihak lain yang akan ditunjuk kemudian dalam jangka waktu 1 (satu) tahun; b. pernyataan itu, harus berbentuk akta notaris; dan c. pernyataan diserahkan kepada Pejabat Lelang sebelum dilaksanakan lelang; d. Kepala Kantor Lelang setelah menerima pernyataan dari bank mencatatnya dalam Risalah lelang. 2. Selambat-lambatnya 1 (satu) Tahun, Bank pernyataan tertulis nama pembeli. 72 harus menyampaikan

71 72

Tan Kamello,Op.cit hal 202 J. Satrio,Op.cit, hal 154

Desi Irawani Hasibuan : Tinjauan Yuridis Eksekusi Benda Sebagai Objek Perjanjian Jaminan Fidusia Menurut UU No. 42 Tahun 1999, 2008. USU Repository © 2009

Sedangkan cara Penjualan Eksekusi Objek jaminan Fidusia yang berbentuk Benda-benda perdagangan atau efek diatur dalam Pasal 31 Undang-undang No. 42 Tahun 1999, yang menjelaskan hal-hal sebagai berikut: 1. Penjualan Objek Jaminan Fidusia yang terdiri dari benda Perdagangan atau Efek, jika dapat dijual di pasar atau di bursa, dilakukan di tempat-tempat tersebut; 2. Namun dengan syarat harus sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Apabila pihak bank melakukan penjualan pada pihak ketiga, maka bila terdapat sisa harga penjualan setelah dibayar hutang pokok, bunga dan biaya lainlain dikembalikan kepada debitor pemberi jaminan fidusia. Sebaliknya, apabila hasil penjualan dari barang jaminan tidak mencukupi untuk melunasi hutang, debitor pemberi jaminan fidusia tetap terikat atau bertanggung jawab untuk membayar hutang kepada kreditor penerima jaminan fidusia. Apabila hasil penjualan eksekusi tidak mencukupi melunasi pembayaran utang, debitor tetap bertanggung jawab atas utang yang belum tebayar dengan cara 73: 1. Tidak dapat langsung menjual eksekusi harta kekayaan debitor yang lain; 2. Tetapi harus berpedoman pada Pasal 1131 KUH Perdata dengan cara melalui gugatan Perdata;

M. Yahya Harahap,Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hal 216

73

Desi Irawani Hasibuan : Tinjauan Yuridis Eksekusi Benda Sebagai Objek Perjanjian Jaminan Fidusia Menurut UU No. 42 Tahun 1999, 2008. USU Repository © 2009

3. Dalam hal ini sangat beralasan Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan serta merta berdasarkan Pasal 180 HIR. Sedangkan melalui lembaga pembiayaan, perjanjian jaminan fidusia terjadi setelah adanya proses jual beli, dimana pembeli tidak mampu untuk membeli secara tunai sehingga pembeli memohon angsuran untuk membeli barang tersebut. Maka dengan persetujuan si penjual, harga barang-barang itu dapat dibayar sebagian atau keseluruhannya dengan peminjaman kredit dari pihak ketiga, dengan jaminan fidusia atas barang tersebut. Dalam lembaga pembiayaan konsumen, perajanjian antara penjual dan pembeli dilakukan sesuai klausula baku. Dimana pembeli menerima segala perjanjian yang telah dibuat oleh pihak penjual. Dan pihak pembeli harus menerima konsekuensi dari apa yang telah diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan penyerahan hak milik secara fidusia. Biasanya dalam lembaga pembiayaan sudah diatur hal-hal yang mengenai eksekusi, kelalaian debitor dan lain-lain dalam perjanjian yang dibuat oleh pihak penjual sehingga pihak penjual mempunyai kedudukan yang kuat. Dalam hal eksekusi benda sebagai objek perjanjian jaminan fidusia, lembaga pembiayaan melakukan penarikan langsung atas barang tersebut apabila debitor lalai atau melakukan wan prestasi. Dalam hal apabila terjadi keterlambatan pembayaran cicilan yang telah jatuh tempo, terhadap Pihak Pembeli dikenakan denda, denda mana dapat ditagih secara seketika dan sekaligus tanpa diperlukan teguran dari Pihak Penjual.

Desi Irawani Hasibuan : Tinjauan Yuridis Eksekusi Benda Sebagai Objek Perjanjian Jaminan Fidusia Menurut UU No. 42 Tahun 1999, 2008. USU Repository © 2009

Apabila Pihak Pembeli mengalami hal-hal seperti di bawah ini, maka Pihak Penjual berhak seketika dan sekaligus menagih seluruh hutang pembiayaan yang masih harus dibayar oleh Pihak Pembeli, beserta seluruh dendanya serta biayabiaya lainnya yang timbul kemudian, meskipun hutang atau sisa hutang tersebut belum jatuh tempo bilamana pihak penjual tidak memenuhi/lalai (wanprestasi), dimana kelalaian tersebut tidak perlu dibuktikan lagi dengan cara apapun juga dengan lewatnya waktu atau terjadinya salah satu atau lebih dari peristiwa ini: 1. Pihak Pembeli lalai dalam membayar cicilan hutang pembiayaan 2 (dua) kali cicilan berturut-turut atau mencapai jumlah 2 kali cicilan aatu tidak memenuhi satu atau lebih kewajiban-kewajiban Pihak Penjual

sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perjanjian. 2. Harta kekayaan Pihak Pembeli baik sebagian ataupun seluruhnya disita oleh Pihak Ketiga. 3. Semata-mata menurut pertimbangan Pihak Penjual, Pihak Pembeli tidak akan mampu untuk membayar cicilan karena keadaan keuangan Pihak Pembeli mundur sedemikian rupa. 4. Pihak Pembeli meninggal dunia, kecuali bila para ahli waris dapat memenuhi segala kewajiban Pihak Pembeli dan dalam hal ini disetujui oleh Pihak Penjual. 5. Pihak Pembeli atau ditaruh dibawah Curatele atau karena sebab apapun tidak cakap atau berhak atau berwenang lagi untuk melakukan tindakan

Desi Irawani Hasibuan : Tinjauan Yuridis Eksekusi Benda Sebagai Objek Perjanjian Jaminan Fidusia Menurut UU No. 42 Tahun 1999, 2008. USU Repository © 2009

pengurusan atau pemilikan atas dan terhadap harta kekayaannnya, baik sebagian atau seluruhnya. 6. Pihak Pembeli tersangkut dalam suatu perkara Pidana/ melakukan tindak pidana. 7. Barang jaminan tersebut dipindahtangankan atau dijaminkan kepada Pihak Ketiga, tanpa mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Penjual. 8. Barang jaminan menurut pertimbangan Pihak Penjual ternyata tidak dapat lagi/ berkurang nilainya untuk dijadikan jaminan karena tidak dipelihara sedemikian rupa oleh Pihak Pembeli. 9. Pihak Pembeli tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini atau ketentuan-ketentuan lain yang diberlakukan oleh Pihak Penjual. Apabila Pihak Kedua tidak melunasi hutangnya atau tidak memenuhi kewajibannya kepada atau tehadap Pihak Penjual, maka tanpa melalui pengadilan terlebih dahulu Pihak Penjual berhak dan dengan ini diberi kuasa dengan hak substitusi oleh Pihak Pembeli untuk mengambil dimanapun dan ditempat siapapun barang tersebut berada dengan atau tanpa bantuan Pihak yang berwajib atau kepolisian dan menjual dimuka umum atau secara dibawah tangan atau dengan perantara pihak lain, demikian dengan harga pasar yang layak dan dengan syaratsyarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh Pihak Penjual. Uang hasil penjualan barang-barang tersebut terlebih dahulu digunakan untuk pembayaran ongkos dan pajak yang dikeluarkan, sisanya untuk melunasi semua

Desi Irawani Hasibuan : Tinjauan Yuridis Eksekusi Benda Sebagai Objek Perjanjian Jaminan Fidusia Menurut UU No. 42 Tahun 1999, 2008. USU Repository © 2009

hutang dan dendanya, dan apabila ternyata masih ada sisanya, Pihak Penjual wajib menyerahkan sisa itu kepada Pihak Pembeli, sebaliknya apabila uang hasil penjualan ini tidak cukup untuk melunasi hutang dan denda serta seluruh kewajiban Pihak Pembeli kepada Pihak Penjual maka Pihak Pembeli tetap berkewajiban untuk membayar sisa hutang tersebut kepada Pihak Penjual seketika dan sekaligus lunas pada saat Pihak Penjual meminta/menagihnya. Dengan tidak mengurangi kewajiban Pihak Pembeli untuk membayar denda, maka dalam hal terlambat diserahkannya barang tersebut di atas, Pihak Penjual berhak secara langsung untuk mengambil barang tersebut dan atau berhak pula dengan pertolongan alat-alat negara yang berwenang mengambil atau menyita Barang tersebut untuk keperluan eksekusi/ penjualan seluruhnya dengan biaya dan resiko pada Pihak Pembeli. Dalam perjanjian pembiayaan konsumen seperti yang disebutkan diatas, sudah jelas disebutkan bahwa eksekusi terhadap benda sebagai objek jaminan fidusia dilakukan apabila terjadi wanprestasi atau lalai dengan langsung melakukan penarikan barang sebagai objek jaminan fidusia. Kemudian dijual kepada pihak ketiga agar hasilnya bisa menutupi kredit dari Pihak Pembeli. Sedangkan pada Bank, setelah barang diambil untuk pelunasan hutang debitor, barang tersebut lebih sering dilelang melalui lembaga PUPN/BUPLN. Dan sesuai dengan Undang-Undang Perbankan Pasal 6 Huruf k, Bank wajib membeli sebagian atau seluruh agunan baik sebagian atau seluruhnya, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.

Desi Irawani Hasibuan : Tinjauan Yuridis Eksekusi Benda Sebagai Objek Perjanjian Jaminan Fidusia Menurut UU No. 42 Tahun 1999, 2008. USU Repository © 2009

2. Kendala-Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan fidusia bersifat constitutum possessorium dimana barang jaminan masih berada pada tangan debitor. Oleh karena itu, dalam hal eksekusi terdapat beberapa kendala yang dihadapi kreditor. Diantaranya yaitu apabila debitor tidak beriktikad baik seperti objek fidusia tidak mau diserahkan oleh debitor, objek fidusia telah dialihkan kepada pihak ketiga, nilai objek fidusia berkurang. Dalam hal ini kreditor diharapkan tetap berhak untuk memperoleh pelunasan atas piutangnya. Biasanya dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan penyerahan hak milik secara fidusia disebutkan bahwa debitor tidak boleh menjual atau mengalihkan kendaraan ke pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pihak kreditor, debitor wajib memelihara dan mengurus kendaraan sebaik-baiknya serta memperbaiki kendaraan jika ada kerusakan dengan biaya sendiri selama masa kredit. Pelaksanaan parate eksekusi melalui lembaga lelang mengalami kendala berupa pengalihan kepemilikan obyek fidusia oleh debitor, dan masih belum jelasnya perlindungan hukum terhadap kreditor, sehingga parate eksekusi melalui lpenjualan di bawah tangan lebih sering dilakukan karena menguntungkan debitor dan kreditor untuk memperoleh harga yang disepakati para pihak. Syarat-syarat agar eksekusi dengan penjualan di bawah tangan dapat dijalankan: 1. Harus diperjanjikan untuk itu (tidak berlaku secara hukum).

Desi Irawani Hasibuan : Tinjauan Yuridis Eksekusi Benda Sebagai Objek Perjanjian Jaminan Fidusia Menurut UU No. 42 Tahun 1999, 2008. USU Repository © 2009

2. Dapat dilakukan manakala harga tertinggi yang menguntungkan kedua belah pihak dapatb dipenuhi dengan eksekusi bawah tangan tersebut. 3. Penjualannya baru dapat dilakukan setelah melewati tenggang waktu satu bulan setelah diberitahukannya secara tertulis kepada yang

berkepentingan. 4. Dilakukan dengan jalan mengumumkannya di dua surat kabar setempat dan /atau media cetak lainnya. 5. Tanpa ada pihak yang menyatakan keberatan. 74 Kendala yang dihadapi pihak bank dan Lembaga Pembiayaan dalam hal eksekusi pada umumnya hampir sama. Barang jaminan fidusia yang berada di tangan debitor menyebabkan salah satu kendala yang sangat menyusahkan dalam hal eksekusinya. Hal ini dikarenakan debitor lebih mudah untuk melakukan iktikad tidak baik, sehingga barang jaminan fidusia tersebut dapat saja berpindahtangan kepada pihak lain, berkurang nilainya, ataupun musnah. Selain itu, kantor pendaftaran fidusia yang terletak hanya di setiap ibu kota privinsi menyebabkan banyak penyerahan kepemilikan secara fidusia tidak didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia. Hal ini dapat mengakibatkan benda objek jaminan fidusia tersebut dapat dijaminkan kepada pihak lain lagi sehingga dapat menjadi kendala dalam hal eksekusinya. Seperti contoh kasus Adalah Bambang Sutejo yang melayangkan gugatan terhadap PT Tunas Financindo Sarana (TFS). Melalui kuasa hukumnya Dedy

74

Munir Fuady, Op.cit, hal 64

Desi Irawani Hasibuan : Tinjauan Yuridis Eksekusi Benda Sebagai Objek Perjanjian Jaminan Fidusia Menurut UU No. 42 Tahun 1999, 2008. USU Repository © 2009

Mawardi, Bambang menuding perusahaan pembiayaan itu melakukan perbuatan melawan hukum. Karena itu, ia meminta ganti rugi total senilai Rp1,15 miliar. Hubungan hukum Bambang dengan TFS bermula dari pembelian satu unit sepeda motor bebek Honda warna silver tahun 2006. Kalau ditotal, biaya yang harus dikeluarkan Bambang adalah Rp16.008.000. Lantaran tak bisa membayar lunas, ia mencicil Rp.552.000,- per bulan selama 29 kali angsuran. Untuk memperkuat hubungan hukum itu kedua belah pihak membuat Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia. Perjanjian itu diteken pada 13 Juni 2006. Di tengah jalan, Bambang tak membayar angsuran sesuai batas waktu yang diperjanjikan. TFS bereaksi dengan mengirimkan surat peringatan. Lantaran tak ada pelunasan kewajiban, TFS langsung menarik motor tersebut dari debitor. Rupanya Bambang tidak terima, dan menempuh upaya hukum. Menurut Dedy Mawardi, pengacara Bambang, setidaknya ada tiga alasan yang membuat kliennya menggugat. Pertama, perjanjian kedua pihak ternyata tidak dikuatkan akta notaris. Kedua, perjanjian dan atau benda yang dibebani jaminan fidusia tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kanwil Departemen Hukum dan HAM Lampung. Ketiga, penarikan motor dilakukan tanpa menunjukkan sertifikat jaminan fidusia. Berdasarkan ketiga alasan itu, Dedy menduga TFS melanggar Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Desi Irawani Hasibuan : Tinjauan Yuridis Eksekusi Benda Sebagai Objek Perjanjian Jaminan Fidusia Menurut UU No. 42 Tahun 1999, 2008. USU Repository © 2009

Menanggapi gugatan itu, TFS sedang mempersiapkan jawaban. Kuasa Hukum TFS, Kristian Devi mengakui adanya perjanjian tersebut dan mengikat kedua belah pihak. "Perjanjian itu sah menurut kami," ujarnya . Ditambahkan Kristian, fidusia yang disebut-sebut Dedy memang belum didaftarkan. Kalaupun tidak didaftarkan, seharusnya tidak sampai membatalkan perjanjian. "Tidak didaftarkan bukan berarti membatalkan perjanjian. Karena fidusia merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian pokok. Pengambilan motor bukan eksekusi, kan disepakati dengan tanda tangan oleh para pihak," ujarnya. TFS atau yang lazim disebut Tunas Finance, merupakan salah satu anak perusahaan PT Tunas Ridean, Tbk. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1989 dan memperoleh izin untuk melakukan kegiatan usaha di bidang pembiayaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. 1021/KMK.13/1989 tanggal 7 September 1989 yang kemudian diperbaharui oleh Surat Keputusan No. 54/KMK-013/1992 tanggal 15 Januari 1992 dan No. 19/KMK.017/2001 tanggal 19 Januari 2001. Perusahaan ini telah berkembang dan memiliki jaringan distribusi di 32 kantor cabang.

3. Akibat Hukum Musnahnya Obyek Jaminan Fidusia Jika obyek fidusia musnah atau hilang biasanya diselesaikan dengan cara mengganti obyek yang hilang tersebut dengan persetujuan kreditor. Dalam Lembaga Pembiayaan apabila barang obyek jaminan fidusia telah hilang atau

Desi Irawani Hasibuan : Tinjauan Yuridis Eksekusi Benda Sebagai Objek Perjanjian Jaminan Fidusia Menurut UU No. 42 Tahun 1999, 2008. USU Repository © 2009

musnah maka angsuran harus tetap berjalan. Sehingga tenggung jawab terhadap musnahnya obyek fidusia tersebut menjadi tanggungjawab debitor. Di dalam surat pernyataan lembaga pembiayaan biasanya dijelaskan apabila debitor melakukan penghancuran, pengrusakan ataupun pengambilan bagian-bagian tertentu dari barang/kendaraan dan menggantinya dengan yang palsu dan tidak menjual serta mengalihkan kepada pihak lain maka akan dikenakan sanksi Pidana maupun Perdata. Selain itu, untuk melindungi kreditor sebenarnya telah ada dalam akta jaminan fidusia bahwa obyek jaminan fidusia harus diasuransikan sehingga jika obyek fidusia hilang atau musnah akan muncul klaim asuransi yang merupakan hak kreditor untuk memperoleh pelunasan atas hutang-hutang debitor. Dalam hal obyek fidusia nilainya tidak mencukupi dalam pelunasan hutang debitor maka debitor tetap bertanggung jawab penuh atas kekurangan dari pelunasan utang tersebut (Pasal 1131 BW). Kedudukan kreditor terhadap pelunasan Benda tersebut adalah konkuren terhadap kreditor lain. Dalam Lembaga Pembiayaan juga disepakati bahwa barang/kendaraan tersebut akan diasuransikan yaitu jenis asuransi yang mengcover/menjamin kerugian akibat kehilangan, kecurian, terbakar hangus, atau kecelakaan yang mengakibatkan kerugian sama dengan atau lebih dari 75% dari harga barang/kendaraan tersebut.

Desi Irawani Hasibuan : Tinjauan Yuridis Eksekusi Benda Sebagai Objek Perjanjian Jaminan Fidusia Menurut UU No. 42 Tahun 1999, 2008. USU Repository © 2009

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian bab-bab sebelumnya dalam skripsi ini, maka dapat Penulis simpulkan sebagai berikut: 1. Dalam perjanjian pembiayaan konsumen seperti yang disebutkan diatas, sudah jelas disebutkan bahwa eksekusi terhadap benda sebagai objek jaminan fidusia dilakukan apabila terjadi wanprestasi atau lalai dengan langsung melakukan penarikan barang sebagai objek jaminan fidusia. Kemudian dijual kepada pihak ketiga agar hasilnya bisa menutupi kredit dari Pihak Pembeli. Sedangkan pada Bank, setelah barang diambil untuk pelunasan hutang debitor, barang tersebut lebih sering dilelang melalui lembaga PUPN/BUPLN. Dan sesuai dengan Undang-Undang Perbankan Pasal 6 Huruf k, Bank wajib membeli sebagian atau seluruh agunan baik sebagian atau seluruhnya, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya. 2. Jaminan fidusia bersifat constitutum possessorium dimana barang jaminan masih berada pada tangan debitor. Oleh karena itu, dalam hal eksekusi terdapat beberapa kendala yang dihadapi kreditor.Diantaranya yaitu apabila debitor tidak beriktikad baik seperti objek fidusia tidak mau diserahkan oleh debitor, objek fidusia telah dialihkan kepada pihak

Desi Irawani Hasibuan : Tinjauan Yuridis Eksekusi Benda Sebagai Objek Perjanjian Jaminan Fidusia Menurut UU No. 42 Tahun 1999, 2008. USU Repository © 2009

ketiga, nilai objek fidusia berkurang. Dalam hal ini kreditor diharapkan tetap berhak untuk memperoleh pelunasan atas piutangnya. 3. Jika obyek fidusia musnah atau hilang biasanya diselesaikan dengan cara mengganti obyek yang hilang tersebut dengan persetujuan kreditor, akan tetapi untuk melindungi kreditor sebenarnya telah ada dalam akta jaminan fidusia bahwa obyek jaminan fidusia harus diasuransikan sehingga jika obyek fidusia hilang atau musnah akan muncul klaim asuransi yang merupakan hak kreditor untuk memperoleh pelunasan atas hutang-hutang debitor. Dalam hal obyek fidusia nilainya tidak mencukupi dalam pelunasan utang debitor maka debitor tetap bertanggung jawab penuh atas kekurangan dari pelunasan utang tersebut (pasal 1131 BW). Kedudukan kreditor terhadap pelunasan Benda tersebut adalah konkuren terhadap kreditor lain.

B. Saran

1. Hendaknya Kantor Pendaftaran Fidusia segera dibentuk disetiap daerah

tingkat dua, sehingga Penerima Fidusia yang berdomisili di wilayah tertentu tidak kesulitan untuk mendaftarkan jaminan fidusianya ke Ibukota Propinsi. Dengan demikian juga dapat membantu pihak ketiga untuk mengecek jaminan-jaminan fidusia yang up to date. Selain itu dapat juga memudahkan dalam proses eksekusi jaminan fidusia apabila debitor wan prestasi.

Desi Irawani Hasibuan : Tinjauan Yuridis Eksekusi Benda Sebagai Objek Perjanjian Jaminan Fidusia Menurut UU No. 42 Tahun 1999, 2008. USU Repository © 2009

2. Melihat banyaknya lembaga pembiayaan yang tidak mendaftarkan objek

jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia maka hendaknya perlu dibuat peraturan yang berisi sanksi apabila tidak melakukan pendaftaran.

3. Perlu adanya penjelasan mengenai bentuk-bentuk perlindungan hukum

baik terhadap kreditor, debitor maupun pihak ketiga harus dipertegas.

Desi Irawani Hasibuan : Tinjauan Yuridis Eksekusi Benda Sebagai Objek Perjanjian Jaminan Fidusia Menurut UU No. 42 Tahun 1999, 2008. USU Repository © 2009

DAFTAR PUSTAKA I. Buku Badrulzaman, Darus, Mariam, KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasannya, Bandung: Alumni, 2000. Bellfroid disitir oleh Mariam Darus Badrulzaman, Suatu Pemikiran Mengenai Beberapa Azas Hukum yang Perlu Diperhatikan dalam Sistem Hukum Perdata Naional, Kertas Kerja dalam Simposium Pembaharuan Hukum Perdata, (Jakarta: BPHN, 1981). Fuady, Munir, Pengantar Hukum Bisnis, Bandung: P.T Citra Aditya Bakti,2005. Harahap, Yahya, M., Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2005. Jumhana, Muhamad, Drs., Hukum Perbankan di Indonesia, Bandung: P.T Citra Aditya Bakti, 2003. Kamello, Tan, Prof, Dr, S.H, M.S, Hukum jaminan fidusia suatu kebutuhan yang didambakan,Bandung: P.T. Alumni, 2006. Mahadi, Hukum Benda dalam Sistem Hukum Perdata Nasional, Bandung: BPHN, Bina Cipta,1983. Mertokusumo, Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 1981. Pitlo,A., Het System van het Nederlands Privatatrecht, bewerkt door P.H.M. Gerver, H. Sorgdrager, R.H.H. Stutterheim, T.R. Hidma, (Arnhem: Gouda Quint ­ D. Brouwer en Zoon, 1995). Satrio,J., S.H., Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2002. Sidharta,Arief, B., Peranan Praktisi Hukum dalam Perkembangan Hukum di Indonesia, Jurnal Hukum Nomor Perdana : 1-1999, Pusat Penelitian Perkembangan Hukum Lembaga Penelitian Universitas Padjajaran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Subekti,R., Prof., S.H., Hukum Acara Perdata, Bandung: Bina Cipta,1982.

Desi Irawani Hasibuan : Tinjauan Yuridis Eksekusi Benda Sebagai Objek Perjanjian Jaminan Fidusia Menurut UU No. 42 Tahun 1999, 2008. USU Repository © 2009

Subekti, R., Prof., S.H., & Tjitrosudibio, R., Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001. Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oripkartawinato, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Bandung: Alumni,1980. Soeparmono,R, Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi, Bandung: Mandar Maju, 2005. Sofwan, Sri Soedewi Masjchun, Beberapa masalah pelaksanaan lembaga jaminan khususnya fiducia di dalam praktek dan pelaksanaannya di Indonesia, Yogyakarta: FH UGM,1977. Supramono, Gatot, S.H, Perbankan dan Masalah Kredit, Jakarta: Djambatan, 1995. Tiong, Hoey, Oey, Fiducia sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan, Jakarta: Ghalia Indnesia, 1983. Widjaja,Gunawan dan Ahmad Yani, Jaminan Fidusia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000. Widjaja, Gunawan, Efek Sebagai Benda, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

II. Undang-undang Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Desi Irawani Hasibuan : Tinjauan Yuridis Eksekusi Benda Sebagai Objek Perjanjian Jaminan Fidusia Menurut UU No. 42 Tahun 1999, 2008. USU Repository © 2009

Information

88 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

350483


You might also be interested in

BETA
TUGAS MAKALAH
Microsoft Word - COVER tesis
untitled
untitled